Ditemukan 11432 data
Terbanding/Penggugat I : MARDIA
Terbanding/Penggugat II : ADRIANSYAH
Terbanding/Penggugat III : FARHAMSYAH
164 — 47
Bahwa setelan menjadi purnawirawan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI bergabung pada suatu partai politik untukmengikuti pesta demokrasi sebagai salah satu wakil rakyat yang akanduduk di parlemen demi memperjuangkan aspirasi rakyat Jawa Barat.c. Bahwa Pada Tahun 2019 TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGATREKONPENSI memenangkan suara dari masyarakat daerah pemilihandan terpilin menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi JawaBarat untuk periode 20192024;.
84 — 5
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut;Bahwa ia terdakwa YUDIANA Als YUDI Bin IHROMI bernama saksi ASEP GILANGNUGRAHA Bin SYARIPUDIN, saksi MUPLIHIN Alias KEMPES Bin YUNUS, sakai TIANTIRYANA Alias TIAN Bin ADE SAEPUDNN, dan saksi ANGGA SEPTIANA Alias ANGGABin ENDANG (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekirapukul 20.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat ditempat parkir objek Wisata Partai
66 — 42
obscuur Libel (Kabur)antara lain :Titel Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum acaraBahwa sebagaimana tertulis jelas pada Titel Gugatan PARAPENGGUGAT adalah sebagai berikut Gugatan Perbuatan MelawanHukum dan Penetapan yang berhak atas Obyek SengketaBahwa atas Titel Gugatan PARA PENGGUGAT sangat bertentangankarena menggabungkan dua kepentingan hukum dalam satu Gugatan,diantaranya : Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / GugataanYaitu Gugatan sengketa perdata biasa yang bersifat partai
75 — 53
Saksi AHMAD HISYAM BiN AHMAD WANBahwa terdakwa dimasyarakat baikbaik saja, bahhkan ia seorang guru ngaji danjuga Pimpinan Perwakilan DPC Partai PDI di Mandiangin ;Bahwa sejak saksi jadi Kepala Desa sekitar 2 (dua) tahun, belum pernahmendengar ada masalah antara terdakwa dengan korban ;Bahwa antara terdakwa dengan korban ada hubungan keluarga yaitu hubungan 1(satu) ayah dan lain Ibu dan terdakwa Riyad lebih tua ;Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2007, waktu saksi berada dirumah Pak Hasyim,saksi menerima
373 — 790
ABDUL RAHIM FABANYOBahwa pada saat pilkada di Kabupaten Morotai tahun 2011 pada saatitu hubungan saksi dengan Pemohon dari dulu sangat kenal denganPemohon kemudian saksi dari tahun 2010 saksi merupakan KetuaDPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara setelah itu saksiditarik ke DPP Pan sebagai salah satu Ketua DPP Pan periodekepemimpinan Bapak Hatta Rajasa dari tahun 2010 s.d tahun 2015untuk itu saksi yang menyeleksi calon dari Partai dan saksi yangmencalonkan Pemohon sebagai Calon Bupati Morotai
tahun 2011 ;Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan antara Pemohon denganSyahrin Hamid sebenarnya Pemohon dengan Syahrin Hamid tadinyatidak ada hubungan, saksi kenal dengan Syahrin Hamid karena diasalah satu pengurus Partai Amanat Nasional di Pusat, makamomentum Pilkada dia mengambil kesempatan untuk mendekatiPemohon lalu dia mengirim orangorangnya untuk memantau Pilkadamungkin dengan targettarget tertentu ;Bahwa Pemohon mengkuasakan kepada saudara Syahrin Hamidterkait sengketa Pilkada di Mahkamah
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
195 — 124
ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkapdalam organisasi PWI.Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWIdi Pusat maupun di Cabang danPerwakilan tidak boleh merangkap jabatan penguruspartai politik dan organisasi yang terafiliasi.Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWItersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugatl, adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor LPPRRI Manokwari, bukanlah sebagaipengurus Partai
90 — 25
tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f, = dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatutindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
78 — 36
Seperti contohnya kasus yang menimpaanggota DPR dari Partai Gerindra yang mendapatkan ijazah dariUniversitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan nama singkatanUNITAS yang bukan merupakan Universitas yang diselenggarakan olehPEMOHON.
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
387 — 312
atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;4) PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dinukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
250 — 42
Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
223 — 106
dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
113 — 56
Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan pada saat dipasangpagar ada reaksi, larangan dari pihak Dasijem dan anakanaknya, tapi bisadiredam oleh aparat, apalagi diintimidasi dan dikait kaitkan dengan issuketurunan partai terlarang, sudah pasti Dasijem sebagai janda yang miskin,juga sudah tua, apalah dayanya. Kiranya dari uraian secara kronologis ini,Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, berkenan meninjau kembali perkara aquo secara teliti;Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 174 PK/Pdt/20162.
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika halhaltersebut dituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang kemudiantimbul suatu sengketa, maka merupakan masalah internal diantara ParaPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II;Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal 1338 jo.Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, perjanjian berlaku danhanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
85 — 45
Tidak benar saya menghabiskan biaya pencalonan Rp. 200.000.000,(dua ratusS juta rupiah) karena saya tidak pernah melihat apalagimemegang uang sebesar itu, kalau memang benar biaya pencalonansebesar itu dimana didapat oleh Tergugat dan perlu pembuktian, apakahuang itu Tergugat serahkan kepada Partai atau pihak lain. Mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menghadirkan pihakpihakyang menerima uang dari Tergugat hadir untuk memberikan kesaksiandihadapan Majelis Hakim dan dibawah sumpah.
48 — 8
Prinsip kontrak partai ( partycontract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkaradan hanya mengikat kepada para pihak Penggugat danTergugat. tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yangtidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutandoktrin hukum Yahya Harahap hal 299 Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepoh, Kec.Nguter, Kabupaten Sukoharjo;Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2007 TentangPedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 dalam angka IVhuruf B menentukan bahwa Bantuan Sosial adalah salah satu bentukinstrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikankepada kelompok/anggota masyarakat (Lembaga Pendidikan/Keagamaan, Komite Sekolah Swasta, Yayasan/LSM, Perseorangan) danjuga diperuntukkan bagi bantuan partai
48 — 34
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat25kepada para pihak penggugat dan tergugat.