Ditemukan 105931 data
21 — 6
Kaidah fikin qaidah fighiyah dalam kitab alAsybah wa anNadhoirselanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakimsebagai berikut :W badsl ule Ge prio rw lool! sly >Artinya: Menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemashlahatan.Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapatdengan dalil yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Maram yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :; prs azodl auc, prt rial 15!
dan ANAK IIIPENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 3 tahun, belum mumayyizdan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapatmenggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh dan mendidik anaktersebut;Menimbang, bahwa anak yang masih dibawah umur atau belum mumayyizdi bawah hadanah ibunya, hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAWyang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan AlHakim dari Abdulllahbin Amr yang berbunyi:cleg a cis lS Iam Gul S al Jgwyb redld alyol Slats yl olyle rial obl ule
12 — 6
perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 6 tahunbersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuahrumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraanlahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka MajelisHakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal manaselaras dengan qaidah fighiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatMajelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :alaoll ule
sudah dipanggil dengan sepatutnya, danjuga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya(verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannyatidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fighyang tercantum di dalam kitab 'lanatut Thalibin Juz V hal. 380, yang Majelis Hakimambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbuny/i :35 Schall as ol 8) pile 5387 $l lsu yaldall ye sh ald ye ule
25 — 3
untukmewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayangseperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknyamempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudahpecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagisemua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, olehHim 16 dari 20 hlm Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Mpwkarena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai puladengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:lac ule
ule prio awlasll syArtinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohonmaka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon danTermohon serta dengan faktafakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsurunsur untuk dikabulkanya sebuahperceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintanh Nomor 9Tahun 1975 jo.
46 — 8
(rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisamenimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dankesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:lao ule ule prio swlasll 49Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugatmaka jalan perceraian merupakan pilihan
10 — 1
ule ule prio swlasdl Ly.Artinya: Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon telahHal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 259/Padt.G/2021/PA.
14 — 1
ule ule prio swlaall LyArtinya: Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon telahmemenuhi unsurunsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,serta
12 — 7
ule Ule a ude uwlall s)oArtinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depanpersidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai denganTermohon begitupun Termohon sendiri dalam kesimpulannya tidak keberatanbercerai dengan Pemohon.
20 — 16
10 tahunbersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuahrumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan Putusan No. 29/G/2018/PA.Lwk Hal. 14 dari 18hal.lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka MajelisHakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal manaselaras dengan qaidah figqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatMajelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut : 5Wlaod ule
ule p rio awlealll >Artinya : Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yangbaik:Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepadaummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapijika ada halhal tertentu diluar kKemampuan suami isteri, yang mengakibatkanPenggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikantawaran dalam hadisNya yang berbunyi :bl al ais Jel jas!
13 — 7
Arruum ayat 21 dan Pasal1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapatdiwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan keadaan seperti ini jikadipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagikeluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkanpertimbangannya kepada qaidah ushul figh yang berbunyi sebagai berikut :Ulacl ule We prio wwlasll s, >Artinya : Menolak kerusakan harus
6 Niza) laaaigaillalaus ule coil yuuArtinya : Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raji, karenamasih tetap tanggungan bekas suaminya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta dipersidangan, Termohon Konvensi tidak ada indikasi melakukan tindakannusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinyauntuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan menyatakanmenyanggupi
19 — 1
ule ule prio swlasdl 1.Artinya: Menolak kemudharatan didahulukan dari pada = menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon telahmemenuhi unsurunsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,serta
12 — 6
ule ule p rie xwladll >Artinya : Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yangbaik;Menimbang, bahwa Rasullulan SAW., sangat menganjurkan kepadaummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapijika ada halhal tertentu diluar kKemampuan suami isteri, yang mengakibatkanPemohon dan Termohon tidak harmonis, maka Rasullulan SAW., memberikantawaran dalam hadisNya yang berbunyi :GMI! Wl aie SMe as!
77 — 27
ueepeay neye yeyUeXPINQUIEW SnueY ule) Buesoasas yey jeyBueXuaw neye efuyey uejenBuewynjun Ueepeay njyens neye yey njens reAundwew uedebbuesagq edeisBueseg , Bay gz lesed uenjuajay ueyesepiag emyeq BuequiuayUeIpeBuagysjo ueyYyesip jedep e66uiyss ue6uepunbuepunied uesnjyesed ueBuapuebuejuayaq yep eyas wes Winyny yninuew UeUIMexed UNYNI UEP yeIeAsIYnUalWSW Ye>s Jnqesiay odig SPO 7 sele Wes apO 7 HuUIq OEF BAA UepeAleW e7 ug epy &7 ueumered yeyede ueypINqUewW Ned uepeBuey eyewuBUIMe Jad nyens eAuyepy
esed UeBusp eAUWNYyNYeseny injejew Uoyowed uenyebued ueyesepieq emyeq Buequiusy)ueyje66un ip yeja Gued yeyyey srunBuew ynjun uep sueM Ye uedejaueduenyedeay ynJuN jngesse YyeyluU Ming UeYYNJnquiewW jeBues UOYOWedueyBuepes yedwajes Wy p Jee0Ne Wnjaq jngasia ueulmeyied emyegse6) unye yefleas elunp jeBBuluew yeje oer eM eMYuegwes ewebeseq de2uep 6e yeylueW neye leseoreq yeued yepy oer eA, UEP py E71 EMUREyeue Buelo (edwa) p lelunueyip Yyeja jnqesie UeUIMe Jed EMER4nqasi ueUIMe ed SEEuejeseqey Buef ule
36 — 21
ule ule phic awlisd! La(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka)lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja denganpertimbangan untuk menghindari kemudaratan daripada mengambilnyadengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.
ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
1.ROHMAN GUNAWAN Bin UDI
2.ADI Als KIPLI Bin SALIM
21 — 4
ULE Bin ROHMAN(Alm.) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) berangkat dari rumahTerdakwa ROHMAN GUNAWAN Kp. Cikawung Rt. 02 Rw. 01 DesaSamuderajaya Kec. Caringin Kab. Garut sekitar jam 07.00 Wibmenggunakan Sepeda motor Honda Beat warna merah milikTerdakwa ROHMAN GUNAWAN dengan berboncengan, kemudianmenuju perkampungan di wilayah CiwideyRancabali dan melihatsepeda motor yang terparkir dipinggir jalan atau dihalaman rumahkosong. Selanjutnya para terdakwa bersamasama Sdr.
Rustandi als Ule bin Rohanah, bersumpah pada pokoknyamenerangkan:Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah peristiwapencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa, dimanakejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekirapukul 11.00 WIB. bertempat di Kp. Pancuran Luhur RT.002RW.20 Desa Alamendah Kec.
10 — 6
ule ule phic swlioll 1 >Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari padamengambil beberapa maslahat (kebaikan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjukfiqh Islam sebagai berikut:1. Dalam kitab atThalag oleh Alauddin alKasani yang berbuny/i:drbasd Gliias roliel! sd) dls wii Y AY drboo CII! nis Y GEV! Gis!
22 — 17
ule ule prio swlaols >Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarikmanfaat;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapatbahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibathalaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor .0075/Pdt.P/2021/PA.Kab.
9 — 3
xl ule pSArtinya: Islam memilih lembaga talak (sebagai solusi terbaik) ketika rumahtangga sudah goyah, dimana tidak bermanfaat lagi nasihat dan tidakada lagi perdamaian, serta semangat ikatan suami istri telah sirna,sebab mempertahankan perkawinan (seperti itu) berarti menghukumsalah satu) pasangan suami istri dengan penderitaan yangberkepanjangan, dan hal ini merupakan tindakan aniaya yangbertentangan dengan semangat keadilan.Hal. 5 dari 7 hal. Put.
14 — 1
tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehinggatidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itupenyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuaidengan firman Allah SWT. dalam AI Qur'an Surat Al Baqarah ayat227 yang berbunyibl)ur (#qaBtita t.n=U9S# bits l$# TiDlyxO=OOll=tae CEEDEArtinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk)talak, maka sesungguhnya AllahMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa sejalan dengan ini sesuai dengan qoidahHukum Islam yang berbunyi:Whactt ule
9 — 0
AktaNikah tersebut, sehingga harus segera diganti dengan cara membenarkannama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon II dalam Buku Kutipan AktaNikah Pemohon, Nomor Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXtanggal 13 Juli 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto adalah salah, yangsebenarnya nama Pemohon adalah XXXXXX, sedangkan nama ayahpemohon Il yang tertulis XXXXXX yang sebenarnya adalah XXXXXxX,karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi :WlacJl ule
TERGUGAT
13 — 2
l ul> ule prtrio swlaolll,>Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugatberalasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakimmemerintahkan