11/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

YKKecamatan Pajangan Kabupaten Bantul ;Agama ISUINY fesse seseweee een eeem teense eeePekerjaan : Wiraswasta 5Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Yogyakarta oleh:Penyidik , sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 AprilPenuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26April 2014; 202020202 nen nn nnn nnn nnn n nn nn nnn nn nn nen nenePerpanjangan oleh Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11Agustus 2014 j 22202222222 2 nn nnn n nnn nnn n nn nn nen nnnePerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Agustus2014 sampai dengan tanggal 10 September 201 4;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan

Jakarta Pusat tertanggal30 April 2015, dengan Nomor : 67/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/ 2015 /PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengantanggal 04 Juni 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal28 Mei 2015, dengan Nomor : 122/Tah.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 04 Juli 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR

padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 JUNI 2015 denganNomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhitung sejak tanggal 18JUNI 2015 sampai dengan tanggal 17 JULI 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tertanggal 03 Juli 2015 dengan Nomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhutung sejak tanggal 18 Juli 2015sampai dengan tanggal 15 September 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan

No. 21/G/2019/PTUN.PLKe.Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat PenyampaianData PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, menyampaikandata PNS yang terlibat tipikor melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

No. 21/G/2019/PTUN.PLKbiasa atau umum bukan tindak pidana tipikor. Sehingga dalilPenggugattersebutsama sekali tidak benar.. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 15, angka16, angka17 Tergugat ajukan jawaban sebagai berikut ;a. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Utara tersebut dasarnyaadalah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor :56/Pid.B/ 2008/PN.

tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopisesuai dengan asli) j2e nner ree ere: Notulen Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerahpembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi oleh PNS danPelanggaran Disiplin PNS, tanggal 20 Desember 2018(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian DaerahKabupaten Barito Utara Nomor : 862/250/BKPSDM tertanggal21 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asili) ;Format Contoh 1 Keputusan Pembementian Tidak DenganHormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor

tanggal 27 Juni 2015sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;4 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampaidengan tanggal 11Agustus 2015;5 Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29Agustus 2015;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Agustus 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal27 Nopember 2015;8 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 27 Desember 2015;9 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;10 Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai

Dalam hal iniTurut Termohon (BPKP) selaku auditor belum memiliki bukti yang cukup,kompeten dan relevan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam perkara dugaan tipikor tersebut.Bahwahal tersebutsesuai dengan Peraturan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:7) Untuk audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berlakuketentuan sebagai berikut:(5) Permintaan

Bahwa dilanjutkan atau tidaknya proses penyidikan atas perkara tipikor tersebutsepenuhnya adalah kewenangan Penyidik dan tidak terikatpadaadatidaknyaHal 26 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.

termasuk sebagai korban ataupun Pelapordalam perkara tindak pidana korupsi yakni negara yang sudah diwakili olehKejaksaan.Bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo PPNo 71 Tahun 2000 tidak mengatur hak gugat (legal standing) dari Pemohonsebagai lembaga swadaya masyarakat yang telah mempunyai persyaratansebagai Perkumpulan Masyarakatan Anti Korupsi Indonesia, sehinggaPemohon tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengajuan gugatanPraperadilan atas terbitnya SP3 terhadap dugaan tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

PUTUSANNo. 2327 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr.

MATHEUS REMANG,SE.6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Pontianak No. 02 / Pid.Sus /TP.Korupsi/ 2013 / PNPTKtanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr. FADLY PERSI MARS, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa dr.

keputusan yakni tidak mempertimbangkansama sekali alasanalasan kami dalam mengajukan Bandingsebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas atasringannya penjatuhan pidana rhadap Terdakwa sehingga PutusanPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 02/Pid.sus/Tipikor

Pemalang, tanggal 20 Maaret 2013, No: O1/Pen.Pid/2013/PN.Pml. sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal29 April 2013;Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang, tanggal 26 April 2013,No.Sprint: 342/03.22/Ft. 1/04/2013, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15Mei 2013;Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal O08 Mei 2013, No: 53/Pen.Pid/Sus/H/ 2013/PN.TIPIKOR.Smg, sejak 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

,MH., (keduanya Hakim Adhoc)masingmasing selaku HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan padapersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 17 September2013, oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh PUJA WAHANA, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR di Pengadilan NegeriSemarang, dengan dihadiri oleh MARVELOUS, SH. sebagai Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa yang tidak didampingiPenasihat Hukum Terdakwa .Hakim Anggota

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, Jaksa / Penuntut Umummenyatakan banding pada tanggal 23 September 2013 No. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.Semarang, Oktober 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRIBANOWO. SH.MM..NIP. 19580504 198203 1008.

Perpanjanan I oleh Ketua Penadilan Tipikor Tinkat Banding pada PengadilanTingi Denpasar tanggal 23 Mei 2014 No. 24/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Dps.sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 :6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 27 /PEN.PID.SUS / 2014 / PT.TPK.DPS. sejak tanggal 2 Juli 2014 sampaidengan tanggal 31 Juli 2014 ; 7.

Penahanan Hakim Tingi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasartangal 10 Juli 2014 Nomor : 28 / Pen.Pid.Sus. / 2014 / PT.TPK.Dps. sejaktanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ; 8.

Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juli 2014Nomor : 29/PEN.PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS. sejak tanggal 6 Agustus 2014sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 07 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.DPS. dalamperkara terdakwa tersebut diatas :Menimbang, bahwaberdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tahun/ 5 September 1952Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan KotaAtambua, Kabupaten BeluAgama : KatholikPekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Ketua Panitia Pemeriksapada Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenBelu Tahun 2007)Pendidikan : S1Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan):e Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampaidengan tanggal 01 September 2013;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24September 2013;e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23Nopember 2013;e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 23 Desember 2013;e Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 16 Pebruari 2013;6. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17Pebruari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11Maret sampai dengan 09 April 2013 ;Hal dari 29 hal.Put.No.16/Pid/TPK/2013/PT.DKI8.

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartasebagai Hakim Ketua Majelis,s ASNAHWATI,SH, MH, SAPARUDINHASIBUAN,SH,MH, HakinHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sertaDRS.H.M ASADI ALMARUF, SH, Msi, MH dan SUDIRO, SH, M.Hum HakimHakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai HakimAnggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor16/ Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 30 April 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini

Mdn tanggal 22 Agustus7 eea Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Persidangan Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 Juni 2014Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentang Penetapan hari Persidangan ;peed Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn.tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Hal 1Putusan T jpikor No. 56/Pid. Sus.

K/2014/PN.Mdnmeena Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentangPenunjukan Pergantian Majelsi Hakim ;ee Telah membaca berkas perkata ini; nena nnn nme nnnne =coneeone= Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut Penuntut Umum, dengan surattuntutan No. Reg. Perk : PDS03/BLG/05/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.

Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telan membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa NURDIN BIN TAJUDDIN tidak terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah

yang memberatkan :Halhal yang meringankan :Mengingat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

Foto Copy Buku Kas Umum tanggal 25 November 2010 sampaidengan tanggal 23 Desember 2010;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada darimanabenda tersebut di sita;Menetapkan agar Para Terdakwa, masingmasing membayar biayaperkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa .

IRFAN KARIM tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO tanggal17 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 mengenai pasal yang terbukti, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . MALVIN DIYATA, S.Pi, TerdakwaIl.RACHMANTO NANGO, Terdakwa Ill.

., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.MH. ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.MH.ttd./ Prof. Dr.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal 14 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSSalinan Putusan Sesuai dengan Aslinya.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,DARNO, SH.,MH.,NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal 15 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSHal 16 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

PUTUSANNomor : 1795 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : EDI MARULI TUA SINAGA;Tempat Lahir : Huta Bayu;Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 13 September 1963;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Nagori Butu Bayu Panei Raja Kecamatan DolokPardamean, Kabupaten Simalungun;Agama : Kristen Katholik;

Dr.Abdul Latief, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a Terlepas dari alasanalasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umumtersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkanHal. 53 dari 53 hal.

Syamsul Rakan Chaniago,S.H., M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani,S.H. C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota KetuaTtd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum TtdTtd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Dr. H. M.

., makaPengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassarsependapat dengan pertimbangan Majelis sependapat .43putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakankepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim hakim Anggotaserta H.BURHANUDDIN,SH.MH.

PUTUSANNOMOR 125/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : DEDY SOSANDI HUTAPEA;Tempat lahir : Padang Sidempuan; SsUmur/Tgl.