Ditemukan 105948 data
14 — 4
ule ule prio swlioll 50Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Halaman. 16 dari 18 hlm.
17 — 2
ule ule pric swlasll s5>Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan olehPemohon dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yangjelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah gunamengurus halhal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kepbendudukan Pemohon dan Pemohon II serta akta kelahiran anakanak yang dilahirkan dalam pernikahantersebut
12 — 8
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'iyang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat majelis sebagai berikut := Pendapat Ulama Figh dalam Kitab lanatut thalibin juz 1V halaman 254wg 975 co abog pg sino 553 dl pol ule TIS sgt 99Jgre (ud LingArtinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorangwanita
9 — 0
Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sesuaipasal 7 ayat 3 huruf ( e ) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlumengetengahkan dalil sebagai berikut:e lanatut Tholibin juz IV halaman 254 :13abog pig air 4S 5 dlpol ule clSu sgtal dg *J9rF srplirg ely 921 YoArtinya:Pengakuanperkawinandenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkanshahnyaperkawinandahuludariumpamanyawalinikahdanduaorang
17 — 1
adalah Nama Pemohon ;Menimbang bahwa hambatan Pemohon tersebut untuk mendapatkanperlindungan maupun kepastian hukum khususnya bagi kepentingan hukumPemohon adalah akibat perbedaan identitas nama Pemohon dalam KutipanAkta Nikah dengan Akta/dokumen lain milik Pemohon dan hal tersebut harussegera dihilangkan dengan cara membetulkan identitas Pemohon dalamKutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 139/30/VII/89 tertanggal 15 Juli 1989 ,karena hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi :laoll b> ule
14 — 0
Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2018/PA.Pt.Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari Al'Quran suratAlBaqarah ayat 227 yang berbunyi ;elt arow al ule Sdlbd Ilgoje lsopal) )Artinya : Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak,
7 — 0
Jind ule yoylss LIArtinya : Apabila ada dua hal yang = samasamamengandung madlarat, maka harus dipilihsatu di antaranya yang lebih kecilmadlaratnya;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugattelah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116huruf (ff) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugatpatut untuk dikabulkan
6 — 0
Jind ule Yoylss LIArtinya: Apabila ada dua hal yang samasama mengandungmadlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugattelah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116huruf (ff) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugatpatut untuk dikabuLlkan
4 — 3
ple Gib) Ule Lail)Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadirdipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalildalil gugatan itu dapatdibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeteraicukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, olehkarenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek
14 — 8
kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islamsebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan padatanggal 3 April 2014 di Desa Kasakamu, Kecamatan Kusambi, KabupatenMuna Barat, untuk ditetapbkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah figihsebagai pendapat majelis yang menyatakan :Wlasdl Ul> ule
9 — 0
Hakim berpendapat, perceraian lebihPAGE 11maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itukarena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudahpecah;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohontelah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula denganFirman Allah dalam AlQur'an Surat AlBagarah ayat 227yang berbunyi:; eels grow all ule
55 — 9
dengan Pemohon II tersebut telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dantidak bertentangan dengan UndangUndang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuanPasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il tersebuttelah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :1. anatu alThalibin juz 4 halaman 253254 :Crrdlirg la 9%) yo alog pir ainro S5 dl pol ule
11 — 0
Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harusdidahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fighiyahyang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, sebagai berikut :Wlasll ule We prio xuldoll soartinya: Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari padamenarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fighiyah tersebut, untukmengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Pemohon dan Termohon,Majelis menilai bahwa perceraian sebagai solusi terbaik bagi Pemohon
18 — 8
Dalam keadaan demikian makaperceraian merupakan = alternatif terbaik daripada tetapmempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal manasejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyahChlastt ule Ws pias rowlaoll 55>9Artinya Menghindari kerusakan harusdidahulukan daripada mendatangkan kemaslahatanMenimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas dapat diambil fakta, bahwa antara Pemohondan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang mengakibatkan Penggugat tidak sabarlagi
18 — 2
ule ole prio swlaall syArtinya : Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuanPasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan para Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara
17 — 14
50/Padt.P/2020/PA.Mtrtidak ada bukti yang menentukan lain ;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Pemohon II tidakdiitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan danpenderitan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidakakan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuaidengan Qoidah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yangkemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:MlasJ ule
6 — 3
y ule 22. DS Le .Jl Ss I J?
6 — 1
menggadaikan BPKB kakak Penggugat tanpa ijin ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan resmidan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanyaputusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat Kitab Ianatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;gro oS ulilejizigh lox Qulrcl col alll yo Wi E ule
15 — 3
Ge ule rio xawliol! IArtinya : Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari padamenarik kebaikan/ kemaslahatan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidahfiqh yang terdapat dalam kitab AlAshbah wa AnNadhair halaman 128 yangHal. 7 dari 10 Pen.
37 — 10
ule Ae p ro ww Lac!