Ditemukan 11326 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum
Register : 23-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kds
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MUNFAINZI .SH
Terdakwa:
1.Dian Khaerudin Bin Andi Suhandi
2.Tatang Supendi Bin Abas Supendi
130 — 27
  • , 2 (dua)buku SHM atas nama WENNY WIJAYA dengan nomor 602/BU dan 2215, 1(satu) buku SHM Nomor : 1788 atas nama HANNY WIJAYA, 1 (Satu) bukuSHM Nomor : 3054 atas nama YULIANTI HALIM, 1 (Satu) buku SHM Nomor :233 atas nama KHAERUL ANAM, 1 (Satu) buku SHM Nomor : 382 atas namaHalaman 22 dari 39 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN KdsLIEM CAHYO WIJAYA, NAGA WIJAYA, FABIANUS YOMI ANGGA WIDJAYA,1 (Satu) buku SHM Nomor : 663 atas MINI GIMAN, 2 (dua) buku HGB atasnama LIEM CAHYO WIJAYA dengan nomor 1341 dan 620
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Upload : 23-05-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Psr
MOCH. SOFHIYAN MELAWAN 1.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk), 2.Kementrian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah X Surabaya KPKNL Sidoarjo, 3.Surawan Budiarto
49 — 23
  • Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999 menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PENGGUGAT telah menggugat suatu Badan Tata Usaha Negara(yaitu Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 —
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620.K/Pdt/1999, tanggal29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa apabila yang digugatadalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makaHalaman 35 dari 45 halaman.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 755/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
1.Hj.Nimi
2.Lenih
3.Mulyeni
4.Abdul Rohman
Tergugat:
1.Kantor Jasa Pelayanan Publik atau KJPP Toto Suharto dan Rekan
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.Gubernur Provinsi Banten
4.Walikota Tangerang Selatan
5.PT.JASA MARGA Persero, Tbk
6.Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
111 — 34
  • Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II) sudah memilikiPenetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalamKeputusan Walikota Tangerang Nomor : 620/KEP.193Bappeda/2013 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PembangunanJalan Tol JORR 2 Ruas Bandara Batuceper Serpong, tanggal 7Maret 2013;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON Iilpada tanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat UndanganNomor 005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pencurian
Putus : 10-09-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN GARUT Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Grt
Tanggal 10 September 2015 — YUDA HERLAMBANG Bin (Alm) ANGGA
30 — 8
  • ZAMZAM dan saudara FIRMAN.Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebutadalah Saksi sendiri bersama sama dengan para terdakwa dansaudara IPIN.Bahwa barang yang Saksi dan para terdakwa ambil adalah berupaberas sebanyak 620 karung dengan berat karung 25 Kg / karung, 1(satu ) unit kendaraan R 6 jenis MITSUBISHI FUSO warna coklatNo. Pol B 9276 FQA.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 21/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 11 April 2019 — Pembanding/Penggugat I : ARIS KHUMAINI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
Turut Terbanding/Penggugat V : ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat III : KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat VI : RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
Turut Terbanding/Penggugat II : NYONYA SARI SUNDARI
32 — 15
  • Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan I, No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal O03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 26-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 09-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG
Tanggal 1 Juni 2015 — Bakri Thalib, dkk Melawan PT. PLN
195 — 88
  • TT.12;Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 620/NMS/XI/2014 atasnama Melkianus Loynaty tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda bukti... TT.13.1;27e Foto Copy Surat Pengembalian Tenaga Kerja Nomor : 123/471/AREAKUP/2014.R atasnama Melkianus Loynaty tanggal 13 Agustus 2014, diberi tanda bukti...
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 10-10-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN SAMBAS Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sbs
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat:
Bundjamin alias Bun Tjin Djong
Tergugat:
1.Bong Cin Bun
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas
89 — 7
  • UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009 atau berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanwewenang Pengadilan Negeri.Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.321K/Sip/1978, tanggal 31 Januari
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 366/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 17 Juli 2018 — JUARIAH, DKK LAWAN YATI SURYATI, DKK
53 — 5
  • dengan peraturan perundang undangan yangberlaku yang dimana jual bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIll serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampai Tergugat VIIl kepada Tergugat IX yaitu berupa prosespembalikan nama dari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIIImenjadi milik Tergugat IX dalam sertifikat yang ada di BadanPertanahan Nasional Kota Bandung sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Waris
Putus : 23-09-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 September 2014 — - SITI NURAMH MELAWAN H. ZAENUL HAQ, DKK
102 — 50
  • Putusan No: 5I1/PDT.G/2013/PN.MMR.36menjadi kompetensi absolute Badan peradilan tata Usaha Negara, bukanLembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MAR/No.620 K/Pdt/1999, Tanggal, 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Berdasarkan fakta yuridis diatas, Turut Tergugat V mohon supaya
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt
Tanggal 12 April 2018 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Melawan PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI KUTAI TIMUR, DKk
261 — 68
  • Usaha Perkebunan(IUP) dari Bupati Kutai Timur (Tergugat 1) sesuai surat Keputusan Nomor :500/057/Eko.2XIV2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dankemudian Tergugat Ill menindaklanjuti menerbitkan Hak Guna Usaha atas namaHalaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pat.G/2018 / PN SgtTergugat Il, sehingga mengenai sengketa dalam perkara ini harus dilakukanpemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-03-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 31/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
Suwondo
Tergugat:
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Semarang
222 — 139
  • (fotocopy sesuai aslinya); Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang Nomor : 800/620.a/VII/ 2017 Tentang PembentukanPengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Semarang Tahun2017/2018. (fotocopy sesuai aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02402 tanggal 9 Februari2018 beserta Lampiran Surat Perintah Tugas atas nama Dr.Hari Wuljanto, M.Si.
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wng
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
165 — 76
  • Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukumapabila melalui putusan sela Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakantidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
209 — 62
  • Abdulatif Nomor :620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor :620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT. 755 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs.
    Abdulatif Nomor :620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor :620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT Halaman 312 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg 1026 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs.
    Abdulatif Nomor :620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor :620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT 1026 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Drs.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/PID.TPK/2014/PN.TK
Tanggal 24 Juli 2014 — Hi. Affandi Abdul Rohim, SE Bin Abdul Rohim
59 — 20
  • .- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung. 31.
    Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten TanggamusPutusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 7 dari 152 halaman30313233346363738nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh KepalaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.
    Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba IIRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.
    Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamusnama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan olehKepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2757 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — HARDI UDA’A, S.E., M.M,
100 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
    Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PTANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 52
  • KetuaMajelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menjatuhnkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelummemeriksa pokok perkara;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi, "Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drs.Kenedi bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
44 — 28
  • sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 118/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
Tri Arsanto Nugroho
Tergugat:
Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
60 — 26
  • Wanglu, Kecamatan Trucuk, KabupatenKlaten, yang diterbitkan oleh Tim PencalonanPengangkatan Perangkat Desa Wanglu, KecamatanTrucuk, pada Senin tanggal 30 April 2018; (Copy sesualAS i) 222222 n nnn nn nnn cnc ence nn nnn cen cece n en ec necesSurat Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,Kabupaten Klaten Nomor 141.3/7/20.02 tanggal 1 Mei2018, Perihal : Konsultasi dan Usulan Calon PerangkatDesa yang ditujukan kepada Camat Trucuk; (Copysesual Asli)Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :141.3/620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2013 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 2 Desember 2013 — - SECUNDINA EVALINA MELAWAN MARSELUS BAGA, DKK
65 — 20
  • PADA HASIL REKAYASA DARITERGUGAT DAN OLEH KARENANYA SERTIFIKAT TERSEBUT HARUSDINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Bahwa bertitik tolak dari petitum yang demikian maka terbukti penggugatmengarahkan pada kinerja Turut Tergugat II sehingga penilaian terhadap KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang berwujud Sertifikatadalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha, bukan lembagaPeradilan Umum ( Hakim Perdata), oleh karena itu mempedomani pada YurisprudensiMARI No. 620