Biaya panggilan Rp. 195 .000,4. Hak Redaksi Rp. 5.000,5. Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 286.000,(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)Disalin sesuai bunyi aslinya.Pengadian Agama Lubukpakam.Panitera,Drs. Muslih.

Gassing melawan Tergugat , ll Anmad Baikoni, S.H.Kuasa dari Budi Karyanto Isa sebagaimana dalam Berita Acara No.195/BA/Pdt.G/2002/PN.

Yosefa Oyong dan satugudang yang dibeli dari Terdakwa melalui anaknya;Bahwa dalam perkara Nomor 195/Pdt.G/2002/PN. Mks yang menjadi pihakTergugat saat itu adalah Terdakwa Budi Karyanto Isa dengan BadanPertanahan Nasional Kota Makassar;Bahwa pada Tahun 2007 transaksi jual beli dengan Ny.

Jumaing Bin Tutu, Terdakwa Budi Karyanto Ilsa dan BPN(Badan Pertanahan Nasional) Kotamadya Makassar, gugatan tersebutterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28Oktober 2002 Nomor 195/Pdt.G/2002/PN. Mks dan telah diputus denganputusan Nomor 195/Pdt.G/2002/PN. Mks tanggal 21 Mei 2003 dengan amarantara lain Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnyaBaso Daeng Gassing mengajukan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 195/Pdt.G/2002/PN.

Nomor 195/Pdt.G/2002/PN. Mks tanggal 12Maret 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor195/Pdt.G/2002/PN. Mks tanggal 21 Mei 2003 Jo Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 187/PDT/2004/PT. MKS tanggal 20 Oktober 2004 Jo.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan masa

Surat Keterangan Nomor : 474.1/195/35.73.316/2013tanggal 04 Pebruari 2013 atas nama ALMAIDA FITRIA,yang ditandatangani oleh Dra.

Lampu SehenDesa Faturika. e = Modul; e TitikLampu Modul90 Titik ; 65 Unit 25 Unit Titik270 Titik lampu 195 Titik 75 Titik2. Pengadaan dan Lampu Sehen 14 W, 90 Unit Lampu Sehen 3 65 Unit 25 UnitPemasangan 17,8V; V, Milik PLN;Lampu SehenDesa Saenama. e ~=Modul; ee TitikLampu Modul90 Titik ; 65 Unit 25 Unit Titik270 Titik lampu 195 Titik 75 Titik3.

Pengadaan dan Lampu Sehen 14 W, 90 Unit Lampu Sehen 3 65 Unit 25 UnitPemasangan 17,8V; V, Milik PLN;Lampu SehenDesa Wesey. e = Modul; ee TitikLampu Modul90 Titik ; 65 Unit 25 Unit Titik270 Titik lampu 195 Titik 75 Titik Jumlah yang tidak dikerjakan 75 Unit Lampu Sehen;75 Unit Modul;225 Titik Lampu. e Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli/PetugasPT.

ADI TEKNIK : Rp.97.0,e Disetorkan kepada Yosef Ola Tokan (Koordinator Sehen PLN RayonAtambua) untuk pembukaan rekening untuk 195 pelanggan Sehen diBank NTT;e Pembelian Materai untuk pembukaan rekening pelanggan Sehen diBank NTT sebanyak 585 lembar @ Rp.7.000,.Rp.4.0Total Rp.101.5: Selisih : (umlah dana yang diterima pengeluaran riil CV.ADI TEKNIK) (Rp.267.CRp.101.5!*)Rp.16:5.

Titik 65 Unit 25 Uniti lampu a270 Titik 195 Titik 75 TitikJumlah yang tidak dikerjakan75 Unit Lampu Sehen;75 Unit Modul;225 Titik Lampu. e Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli/PetugasPT.

ADI TEKNIK : Rp.97.500.000,Disetorkan kepada Yosef Ola Tokan (Koordinator Sehen PLN RayonAtambua) guna pembukaan rekening untuk 195 pelanggan Sehen diBank NTT;Pembelian Materai untuk pembukaan rekening pelanggan Sehen diBank NTT sebanyak 585 lembar @Rp.7.000,.

Suprianto bin Tarmuji ditemukan barangbukti berupa Dextromethorphan sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua)butir dan pil LL sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, uang sisahasil penjualan obat sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat menangkap terdakwa saksi bersama tim menemukanDextromethorphan sebanyak 200 (dua ratus) butir, uang sisa penjualan obatsebesar Rp. 100.000, (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa sisa obat dextromethorphan yang saksi jual tinggal 192 (seratussembilan puluh dua) butir dari 1000 (seribu) butir, dan untuk pil LL dari jumlah1000 (seribu) butir tinggal tersisa 195 (eratus sembilan puluh lima) butir. Bahwa saksi memperoleh obat dextromethorphan dari terdakwa dengan carasaksi datang langsung ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwakalau saksi mau menjual obat dextromethorphan (DMP) tetapi pembayarannyasetelah obat terjual semua, terdakwa setuju.

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR Pasal 206 ayat (6) Rbgmenyebutkan:Halaman 2 dari 14 Putusan No. 46/Pdt. Bth/2020/PN.PdgPerlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan...diajukan kepadadan diadili oleh pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumdalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;3.

Bahwa menurut M.Yahya Harahap , SH diberi hak kepada pihak ketiga untukmengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg apabilapihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu.Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan status quo, bila tanggaleksekusi belum, eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan pasal 2007 HIR/Pasal 225 Rbg Jo Pasal 195 ayat (1)HIR/Pasal 2006 ayat (6) Rbg serta pendapat ahli tersebut diatas, makagugatan Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah initelah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;B. OBJEK BANTAHAN/PERLAWANAN;Adapun alasan diajukan bantahan/perlawanan adalah :1.

tersebut harus bertanggungjawab atas kebutuhan anakanak tersebut sampai dewasa dan mandiri, untuk ituPenggugat menuntut nafkah 4 orang anak sebesar Rp.40.000, (empat puluhribu rupiah) perhari dan untuk satu bulan sebesar Rp.40.000, x 30 hari =Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki hartabersama berupa sebuah rumah yang dibangun diatas tanah yang telahHalaman 4 dari 17 Halamandisertifikat dengan Hak Milk No.353, Surat Ukur No. 525/195

Nafkah madliyah/lau selama 11 (sebelas) bulan, sebesar =Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak sampai anak dewasa danmandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu juta dua ratusribu rupiah);2.5 Menetapkan rumah beserta tanah yang telah disertifikat dengan HakMilk No.353, Surat Ukur No. 525/195

.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak yang akan datang untuk 4 (empat) orang anak sampai anakdewasa dan mandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah);2.5 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa rumahbeserta tanah yang telah disertifikat dengan Hak Milk No.353, SuratUkur No. 525/195

195/Pid.B/2010/PN. Sby

PUTUSANNomor : 195/Pid.B/2010/PN. Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama : PARMIN Bin SARBINI ;Tempat lahir Jleniber geeneeeee eee eee eceeeeee ee eeeneeeeceeeUmur / Tanggal lahir : 79 Tahun/Tahun 1920 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indanesia ;Tempat tinggal : Jl.

Tinggi Jawa Timur Ke Dua sejak tanggal 20 Mei 2010 sampaidengan tanggal 18 Juni 2010;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama : SELFINLAKA, SH., Dkk, Para Advokat yang tergabung pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) IkatanAdvokat Indanesia (IKADIN), berkantor di Lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, JalanRaya Arjuna No.1618, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2010 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; 2Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 195

/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 19 Januari 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim danPanitera Pengganti ; 222 Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.195/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal19 Januari 2010, tentang penetapan hari sidang ;Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B99/0.5.10/Ep.1/01/2010, tanggal 13 Januari 2010 ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan denganperkata ; === == 222 noon nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn eneTelah mendengar keterangan

/Pasal 195 (6) HIR, Pelawan yang bukanmerupakan pihak terhadap putusan pengadilan yang akan dieksekusi berhakmengajukan Perlawanan terhadap eksekusi tersebut, yang akandilaksanakan terhadap asetaset;Pasal 206 (6) R.Bg.

/Pasal 195 (6) HIR menyatakan sebagai berikut:(6) jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukanoleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, makahal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu,diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerahhukumnya harus dilaksanakan keputusannya itu;6.

/Pasal 195 Ayat (6) dan (7) HIR;2). Apabila segera nampak bahwaperlawanan tersebut benar danberalasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaktidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;hal 3 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pat/20143). Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum;7. Bahwa sesuai dengan Pasal 206 (6) R.Bg.

/Pasal 195 (6) HIR tersebutPelawan bukanlah pihak yang terlibat dalam perkara pokok sebagaimanayang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor42/Eks/2003/358/Pat.G/1996/PN.Mdn tertanggal 20 Oktober 2010 yakni padaperkara Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 20 Agustus 1997 jo. PutusanPengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn tanggal 6 Desember1997 jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3445/K/Pdt/2002 tanggal 2 September 1999 jo.

Bahkan dengan menciteerketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR/206 Ayat (6) R.Bg.

Pelaksanaan Keputusan Hakim, khususnyaketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR menetapkan sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan (verzet,) terhadap pelaksanaan keputusan juga dari pihak ketigaberdasarkan dalil tentang adanya Hak Miliknya atas bendabenda yang disitaitu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yangdiperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyaiwlayah hukum dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebutHal. 9 dari 39 hal. Put.

No. 1284 K/Pdt//2009dijalankan";Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Bukunya yangberjudul "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASIPENGADILAN", Buku Il halaman 145 menegaskan ketentuan Pasal 195 ayat (6)RID/HIR diatas sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sitaeksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemegang barang yangdisita dan

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) R.Bg,).

);EKSEPSIKEDUA :Bahwa Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara aquotelah mengajukan suatu "Gugatan Perlawanan" atas Penetepan PengadilanNegeri Jakarta Barat yang ternyata Cacad Yuridis karena adalah suatukesalahan atau pelanggaran fundamental dalam beracara perdata untukmenggabungkan gugatan (yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)RID/HIR dan merupakan perkara antara dua pihak dengan sebutan Penggugatdan Tergugat) dengan perlawanan Pihak Ketiga (yang berdasarkan ketentuanPasal 195

DKI) selaku pihak yang mengajukan Perlawanan,sementara berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR yangintinyamenegaskan Perlawanan Pelawan hanya dapat diajukan oleh pihakatau orang yang mewaliki barang yang disita (dalain hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta) (dalam hal ini tidak) ;2.2.

HENRY SAKTI Jo Berita Acara SitaEksekusi tanggal 21 Juli 2008 ;Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa perlawanan/bantahan terhadap sitaanhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet) yang memiliki hak atasobjek tersita.

Karena itu alas hak yang dijadikandasar alasan bantahan Para Pembantah sama sekali tidak mengikat dan tidakada hubungannya dengan pemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah.5 Atas dasar itu Para Pembantah BUKAN pemegang hak atas tanah yang diuraikandalam Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah yang menjadi objek SitaEksekusi, sehingga karena itu Para Pembantah bukanlah pihak ketiga yangdimaksud ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, dan karena Para Pembantah itu tidakmemiliki

Usaha AbadiMandiri mengenai jual beli tanah yang belum terselesaikan secara hukum,sehingga karena itu permasalahan dalam bantahan bermuatan perselisihan/sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa perdata biasa yang semestinyadiajukan melalui proses gugatan biasa, bukan melalui proses bantahan.Objek Sita Eksekusi adalah bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah tertulis a.n Henry Sakti sebagai pemegang hak berdasarkanperalihan hak yang sah.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (

Para Pembantah berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR ternyata tidak semuanyamemiliki kwalitas (Legal standing) untuk mengajukan bantahannya dalam perkaraaquo karena sebagian Para Pembantah secara yuridis tidak berhak untuk23mengajukan gugatan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriBekasi No. 43/Eks.HT/2008/PN.Bks. tanggal 3 Juli 2008 ;Bantahan terhadap sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadihanya dapat diajukan Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah

pemilikbarang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari PengadilanNegeri yang secara nyata menyita (pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat 6Rbg) ;2.

persidanganOditur Militer tidak dapat dan tidak mampu untuk menghadirkanTerdakwa, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.Bahwa tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang Terdakwa belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer +03Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapatditerima dan apabila pada suatu' waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi.Pasal 195

PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42708/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap penerbitan Surat TergugatNomor: S539/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentang PermohonanImbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP119/WPJ.04/2011 tanggal 1 Pebruari2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugianPenggugat Rekonvensi baik kerugian moriel maupun in materiel yangseluruhnya ditaksir sebesar Rp6.090.000.000,00 + Rp2.000.000.000,00 =Rp8.090.000.000,00 (delapan miliar sembilan puluh juta rupiah) denganpembayaran secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;Atau:Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telahmemberikan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2013/PN Mks,

Nomor 3223 K/Pdt2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Juli 2015,kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2015diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015, sebagaimanaternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 195/Srt.Pdt.G/2013/PN Mks,yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonantersebut diikuti dengan

namun belakangan aslinya telah diperlihatkan oleh Pegawai NotarisSitske Limowa, S.H., dan keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugattersebut telah dibubuhi materai secukupnya;Bahwa seharusnya Majelis Judex Facti berdasarkan bukti P6 berupa SuratPernyataan dan P7 berupa surat kuasa tersebut yang mana aslinya telahdiperlinatkan oleh Pegawai Notaris Sitske Limoa, S.H., pada saat dipersidangan berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 16 alinea 1dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 195

mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat sejak tahun 1990 telah mengusahakan tanah negarabebas yang dipergunakan untuk menanam padi, kemudian diteruskandengan menanam tanaman keras berupa kelapa dan karet, dahuluterletak di dusun Parit 7 (tujuh) desa Gadung kecamatan ToboaliKabupaten Bangka sekarang terletak Harapan Makmur Desa Keposangkecamatan toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan batas sebagaiberikut:e Sebelah Utara: dahulu dengan jalan Raya;Sekarang dengan jalan Raya............ 195

Menyatakan berdasarkan bukti fisik dan masa waktu selama 25 tahunmengusahakan tanah negara maka Penggugat adalah pihak yangberhak untuk memiliki hak tanah atas Negara objek gugatan yangterletak didusun harapan desa keposang kecamatan Toboali, KabupatenBangka Selatan dengan batasbatas :e Sebelah Utara: dahulu dengan jalan Raya;Sekarang dengan jalan Raya........ 195 M;e Sebelah Selatan dahulu dengan hutan Negara;Sekarang dengan Ahmad Soleh.......78M;e Sebelah Barat dahulu dengan tanah rawarawa;Sekarang

sengketa pernah digusur;e Bahwa saksi Rasmadin mempunyai tanah yang berbatas langsungdengan tanah Penggugat disebelah timur;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat,majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objekperkara dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat diperoleh fakta batasbatastanah objek sengketa ada dua versi yaitu versi Penggugat :e Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya 195

195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Yani Rt. 14/4 Surodakan TrenggalekJatim.PENGADILAN MILITER IIl12 SURABAYA tersebut diatas:MembacaMemperhatikan :Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya NomorBP67/A18/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas namaTerdakwa dalam perkara ini.1.Keputusan Penyerahan Perkara dari PangkoarmadaIl selaku Papera Nomor Kep/121/1X/2018 tanggal 28September 2018.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/176/K/AL/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl12 SurabayaNomor Tapkim/195/PM.III12

/AL/XI /2018 tanggal 01Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.Penunjukan Panitera Nomor Juktera/195/PM.III12/AL/X1/2018 tanggal 02 Nopember 2018 tentangPenunjukan Panitera Pengganii.Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 195K/PM.

III12/AL/X1/2018MendengarMemperhatikan :MenimbangPenetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/195/PM.Ill12/AL/X1/2018 tanggal 02 Nopember 2018 tentangHari sidang.Surat tanda terima panggilan untuk menghadapsidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini.Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSdak /176/K/AL/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaandalam perkara ini.Halhal yang diterangkan oleh para saksidipersidangan

puluh tujuh) ton kayu olahan; 3 (tiga) lembar Nota Angkutan (merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu)dengan nomor : 0014/CV.NSP Group) atas nama penerbit atau pemilik kayu NasranAB (Direktur) tertanggal penerbitan 14 Februari 2016; 1 (satu) lembar daftar kayu olahan atau pacakan (DKO) nomor: 0014/CV.NSP Group; 1 (satu) lembar fotokopi kutipan risalah lelang nomor : 194/2014 yang dikeluarkan diBanda Aceh tanggal 03 September 2014; 1 (satu) lembar fotokopi kutipan risalah lelang nomor : 195

NSP GROUP atas namapenerbir /pemilik kayu NASRAN AB (Direktur) tertanggal 14 Februari 2016,2. 1 lembar Daftar Kayu Olahan / Pacakan (DKO) dengan nomor 0014/CV.NSP GROUPtertanggal 14 Februari 2016,3. 1 lembar foto copy Kutipan Risalah LelangNomor : 194/2014 yang dikeluarkan dibanda Aceh tanggal 03 September 2014,4. 1 lembar foto copy Kutipan Risalah LelangNomor : 195/2014 yang dikeluarkan dibanda Aceh tanggal 03 September 2014,5. 1 Buku Uji Berkala Kendaraan dengan nomor Polisi BM 9937 FU an. pemilik

., dalam halini memberikan kuasa kepada R Anggi Triana Ismail, S.H dankawankawan, Advokat pada Kantor Hukum Sembilan Bintang& Partners yang beralamat JI Malabar No 22 Babakan BogorTengah Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBogor nomor 195/SK/HK/2020/PN Bgr tanggal 1 April 2020,sebagai TURUT TERGUGAT I;ADANG, yang beralamat di Babakan Indah RT. 003 RW. 003,Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,sebagai

No. 316 /Pdt.G/2020/PA.LbhMaluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/01/X/2017Tertanggal, 13 Oktober 2017;2. Bahwa pada saat ini menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan danTergugat berstatus sebagai Perjaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di DesaMangon selama 1 bulan sampai pisah;4.