Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
78 — 59
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 22 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG BANDUNG
Terbanding/Penggugat I : RIZALI NOOR
Terbanding/Penggugat II : KESATRIA SEMBIRING
Terbanding/Penggugat III : SYOFIADI
Terbanding/Penggugat IV : DEDI SUTEDI WS
Turut Terbanding/Tergugat I : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
139 — 62
  • Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona denganHal 19 dari 49 halaman putusan PT. Bandung No. 152/PDT/2018/PT.BDGalasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Dalam perkara a quohubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah menempatan simpanan berjangka (deposito) dimana Tergugat IItidak terkait hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut.2.
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Waris Islam
Register : 13-02-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 28 Nopember 2017 — PENGGUGAT I,II,III,IV,V VS TERGUGAT
75 — 7
  • Putusan No.0316/Padt.G/2017/PA.Gs.diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak bolehmenimbulkan kerugian atau keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak ikutmenjadi pihak dalam perkara, sebagaimana prinsip kontrak partai yang digariskanpada pasal 1340 KUH perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium harus ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 170/ Pid B/ 2013/ PN. PO
Tanggal 1 Agustus 2013 — CAHYO BUDIANTO AL CAHYO BIN WARDIANTO
91 — 14
  • Pada akhirnya management keuanganCV BC Express menjadi besar pasak dari pada tiang,disamping karena tidak ada lagikorban baru ;Menimbang, bahwa apabila ditilik sejak awal pembentukan CV BC Express,dimana Terdakwa mengembangkan usaha perdagangan melalui sistem multi leveltanpa Terdakwa sendiri melakukan produksi, riset dan pengembangan tehnologi yangdapat dipertanggungjawabkan atas produk kecantikan yang dijualnya (namun Terdakwahanya membeli produk dari home industri dalam partai besar) yang kemudian
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Satria Ardi Tuahan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
319 — 124
  • kekuasaan di luar batas, sewenangwenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;2. perbuatan yang berulangulang dan bertentangan dengankesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atauberupa tulisan yang melanggar disiplin.g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikandan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagaiakibat tindak pidana yang dilakukannya;h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 165/Pid.B/2013/PN-SDK
Tanggal 5 Mei 2014 — ASTER MATANARI
39 — 4
  • mengancam akanmembakar kantor KPUD, namun tidak terjadi dilakukan mereka karena itu kami ada didalam ruangan kantor; Bahwa penembakan terjadi di sekitar halaman kantor KPUD Dairi dengan radius + 50(lima puluh) 100 (seratus) m dari kantor KPUD; Bahwa diarak 50 (ima puluh) 100 (seratus) m itu masih ada konsentrasi massa yangberkelompokkelompok dengan posisi yang terpecahpecah; Bahwa mereka menamakan dirnmya kelompok aksi peduli bersih Pilkada Dairi, tetapisaksi tidak tahu mereka datang atas nama partai
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 25 Nopember 2015 — YOHANA RETTOB; VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
83 — 43
  • Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan tersebutdalam menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yangberpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkatPembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b, yangdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. atas Permintaan sendiri, b.hukuman disiplin, c. perampingan organisasi, d. menjadi anggota partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-02-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juli 2013 — PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN TRATAK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. TAHRONI, DKK
150 — 142
  • Penggarap wajib memilih Partai Golkar dalam Pemilu. ;Bahwa pada tahun 1990, Sdr. Yap Yok Jwan alias Soetrisnomelakukan pembongkaran gudang perusahaan yang terletak di lokasiperkebunan. ;Bahwa pada tahun 1995, kantor dan pabrik Penggugat di JI. RayaBandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dijual kepada Sdr.Haryanto Prawiro, penduduk JI.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 13-11-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2015/PTUN-BNA
Tanggal 12 April 2016 — IBNU HAKIM lawan BUPATI ACEH TENGGARA
98 — 37
  • sebagai Anggota BPK, Lembaga Kemasyarakatan di KuteYang Bersangkutan dan Jabatan lain yang melanggar ketentuan PeraturanPerundangUndangan ;dTerlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati ;eMerugikan Kepentingan umum ;JMelakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;gMendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;hMenyalahgunakan Wewenang ;iMenjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-10-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 163/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : Abd. Hakim Rauf Diwakili Oleh : ALFONSO GULTOM, S.H.
Terbanding/Tergugat I : JOVINUS KUSUMADI
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON BALIKPAPAN TBK
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH RI Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
146 — 112
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan PENGGUGAT yang mendudukkan TURUTTERGUGAT sebagai pihak dalam perkara A Quojelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum (error in persona),sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihapihak yang membuatnya Selengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 182/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PARLIN MALAU
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
65 — 42
  • permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :t. a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ;u. b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 30-04-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 15/PDT.G/2013/PN.BLK.
Tanggal 10 Desember 2013 — A.MAHMUDAR Bin BASO KARIM Melawan KUD MASAGENA TANETE dkk.
84 — 25
  • kesepakatan antara Penggugat dengan KUD Masagena agarPenggugat memberikan akses jalan yang bisa dilalui menuju ke lokasi KUD yangterletak di belakang obyek sengketa;Bahwa saksi dipercaya oleh Penggugat untuk mengambil beras darinya tanpa dibayardahulu karena Penggugat dan saksi samasama pernah tinggal di Saorajae, danPenggugat adalah ponakan dari Sultan Daeng Radja;Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Bulukumba dan tinggal di Jakarta, dansetelah itu Penggugat kembali ke Bulukumba dan menjadi Ketua Partai
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
23 — 3
  • Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 58
  • Jika mempergunakan batas tanah yang dahulu makabatas tanah sebelah selatan bukan terdiri dari 5 ( lima ) pemilik tanahSaja, tetapi telah mencakup sampai dengan lokasi pekuburan umumDesa Makian, lokasi gedung SMA Negeri 7, sebagain lokasi KantorKodim, Kantor Partai Keadilan Sejahtera dan sejumlah rumahrumahpenduduk setempat yang luasnya lebih dari 150.000 M2 ( seratus limapuluh ribu meter bujur sangkar) karena letak karet putih berbatasandengan SMA Negeri 7 depan Kantor Dinas Parawisata.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-12-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 14 April 2015 — ALPIANTO TAMI; melawan - LURAH KELURAHAN JAHAB; - BAHRON OSIK, dkk (TERGUGAT II INTERVENSI);
202 — 140
  • olehadanya hasil musyawarah dan mufakat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 22 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 10 Tahun 2012, berbunyi:2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), (2),(3), (4) dan (5) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya,Pemerintahan Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
PARNO
Tergugat:
1.WINARTO
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Meneteri Negara BUMN Cq. Direktur Utama PT.PLN (Persero)Tbk, Cq.Kepala Cabang PLN (Persero) Sulbar, Cq PLN UPP Kitring Sulbar
151 — 325
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1489 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH VS KARLINAH DESUKAWATY, T. Dk
105 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 21 Januari2008, Akta Jual Beli Nomor 156/2008 tertanggal 31 Desember 2008dan APHT Nomor 14/2010 serta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor299/2010 yang dibuat berdasarkan SKMHT Nomor 96/2008kesemuanya termasuk yang bersifat partai (Akta para pihak/Parti/Akte), yang memuat atau berisi keterangan apa yang dikehendakioleh pihakpihak yang bersangkutan;Hal. 31 dari 47 hal Put.
Pengadilan PT PONTIANAK
Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 6 Maret 2018 —
90 — 37
  • Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwaAkta tersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, olehkarena itu PPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan,dijelaskan dan diakui oleh para pihak ke dalam Akta yangdituangkan. Sejauh apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan hukumHalaman 18 dari 49 halaman, putusan Nomor 6/PDT/2018/PT PTKmaka PPAT boleh membuat aktanya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — SAUT MARULI SIREGAR VS NINUK KARTINI, S.H. dkk
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya, Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 14 Edisi Kedua, SinarGrafika, Maret 2010), dengan alasan: Perkara contentiosa (gugatan) bersifat partai (ada pihakPenggugat dan Tergugat); Gugatan perbuatan melawan hukum; Pemeriksaan secara contradictoir (sanggah menyanggah)antara Penggugat dan Tergugat;8.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
170 — 86
  • Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut "menerima pemberian hadiah atau janji tanpa perlu memperhatikanHal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTpk/2018/PN Dpskegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untukkeperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuantujuan sosial ataukemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainlain (vide Drs.