Ditemukan 6849 data
Terbanding/Penggugat : PT. CAHAYA TRIPUTRA SAKTI
103 — 52
Pembanding/Tergugat : Bupati Morowali Diwakili Oleh : Bupati Morowali
Terbanding/Penggugat : PT. CAHAYA TRIPUTRA SAKTI
135 — 42
DARNA SECURE VS BUPATI MOROWALI
128 — 0
NIRADJASA RAMA VS Bupati Morowali
91 — 43
SANGGRAHA SASANA BHAKTI VS BUPATI MOROWALI
27 — 0
Sumber Limasindo VS BUPATI MOROWALI
566 — 153
- PT.SAIMO SATRIA SAKTI VS BUPATI MOROWALI
123 — 24
MULIA TANGJONG VS BUPATI MOROWALI
114 — 50
Lintas Masa VS Bupati Morowali
DJETRON KATUWU
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA PEMERINTAH DAERAH KAB MOROWALI UTARA Cq KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD KAB MOROWALI UTARA
50 — 17
Penggugat:
DJETRON KATUWU
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA PEMERINTAH DAERAH KAB MOROWALI UTARA Cq KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD KAB MOROWALI UTARA
170 — 136
Menyatakan batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.
Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
ENERTRADE POWER vs - BUPATI MOROWALI
264 — 102
Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2 Menyatakan batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Samudra Pantoloan Tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah; 3 Mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
SAMUDRA PANTOLOAN VS BUPATI MOROWALI
95 — 37
- PT.BAHARI ALAM MINERAL VS BUPATI MOROWALI
EZRA NOVERSAB PATODO
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA PEMERINTAH DAERAH KAB MOROWALI UTARA Cq KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB MOROWALI UTARA
53 — 27
Penggugat:
EZRA NOVERSAB PATODO
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA PEMERINTAH DAERAH KAB MOROWALI UTARA Cq KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB MOROWALI UTARA
55 — 20
Perdata- BEATRIK PONGGELE (Pembanding)- PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA, DKK (Terbanding)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA Cq. BUPATIKABUPATEN MOROWALI UTARA, Berkedudukandi Kolonodale, Kabupeten Morowali Utara, Dalamperkara ini diwakili : 1. ATRA T TAMEHI, SH., 2.HELTAN RANSA, SH., 3.
., Ketiganya Aparatur Sipil Negara Pada KantorPemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor047/0615/HKM/IX/2017, tanggal 25 September2017, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Poso Nomor61/KKH/2017/PN.PSo tanggal 26 September 2017,selanjutnya disebut TERBANDING semulaTERGUGAT;DAN1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI Cg.
BUPATIKABUPATEN MOROWALI, Berkedudukan di Jl.Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran BumiFonuasingko Bungku, Kabupaten Morowali,Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT PALselanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO Cq. BUPATI KABUPATENPOSO, Berkedudukan di JI. P. Sumba No. 1Kelurahan Gebangrejo Kabupaten Poso, Dalamperkara ini diwakili : 1. ESKE SONORA, SH., 2.SOFYAN LAWENTO, SH., 3.
, terletak di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo KabupatenMorowali Utara (dahulu Kabupaten Poso, kemudian Kabupaten Morowali),dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa; Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah/rumah masyarakat; Sebelah Barat berbatasan dengan : lorong;Selanjutnya akan disebut Objek Sengketa;.
Morowali Utara ketikaPenggugat mengajukan persoalan tanah sengketa a quo ke DPRD Kab.Morowali Utara, maka dari pihak Tergugat menyatakan bahwa ada suratpenyerahan pada bulan Februari 1989 dari orang tua Penggugat olehnyamaka Penggugat membantah dengan tegas karena orang tua Penggugattidak pernah menyerahkan obyek sengketa a quo.
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Cq. Bupati Kabupaten Morowali,DKK
Bupati Kabupaten Morowali Cq. Kepala DinasPendidikan dan Pengajaran Kabupaten Morowali,berkedudukan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah;3. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten MorowaliCq. Kepala SMA Negeri 1 Kolonedale, beralamat diKolonedale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, ProvinsiSulawesi Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasakepada A.H. Makkasau, SH.
TAHIR ALI (alm)atau Ahli Warisnya, dan saat ini di atas tanah tersebut berdiri bangunan yangdikuasai oleh Pemda Kabupaten Kabupaten Morowali/oangunanbangunanuntuk sekolah SMA Neg.
TAHIR ALIuntuk sementara ditempati membangun S.P.G.N/S.M.A.N Kolonodale, dansetelah terjadi pemekaran kabupaten Poso, maka objectumlitis telah beradadi wilayah Kabupaten Morowali dan digunakan secara maksimal olehPemda Morowali tanpa ada upaya realisasi pembayaran ganti rugi kepadapihak M.
TAHIR ALI,dan setelah terjadi pemekaran Kabupaten Poso maka tanah terperkaratelah berada di wilayah Kabupaten Morowali dan digunakan secaramaksimal oleh Pemda Morowali tanoa ada upaya realisasi pembayaranganti rugi kepada M. TAHIR ALI (alm) atau Ahli Warisnya adalah PerbuatanMelawan Hukum dan Melanggar Hak;Menghukum Pemda Kabupaten Morowali Cq.
No. 2221 K/Pdt/2012Bahwa berdasarkan alasan/uraian hukum tersebut di atas, maka sudah menjaditerang dan jelas perihal kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang dalamperkara a quo adalah pemerintah daerah kabupaten Morowali (Termohonkasasi/pembanding/Tergugat , ll dan Ill a quo), sehingga yuridis seluruh assetyang berada di wilayah Pemda Kabupaten Morowali termasuk objectumlitisdalam perkara a quo telah menjadi atau berada dalam hak dan penguasaan danpengurusan otonomi daerah kabupaten morowali
74 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI MOROWALI VS PT. NUSA MINERAL SEMESTA;;
213 — 93
KIMBERWAN INTERBUANA VS BUPATI MOROWALI UTARA
119 — 73
ANDALAN JAYA MINERAL VS BUPATI MOROWALI
SINTA PRAMUDITA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara c.q Bupati Kabupaten Morowali Utara
77 — 34
Penggugat:
SINTA PRAMUDITA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara c.q Bupati Kabupaten Morowali Utara
137 — 64
AMANAT SEPUH LESTARI VS BUPATI MOROWALI