Bahwa tidak benar pada halaman 1 point 2 Kovensi Penggugat yangmendalilkan untuk Grouping dan Aquatic therapy VIOLA masih tetapdilaksanakan, bisa dilihat dari rincian tagihan terapi bulanan VIOLAdalam Tahun 2020 dan arsip di tempat Terapinya karena VIOLA sudahbisa berenang sendiri dan yang mengajari VIOLA sampai bisa berenangyaitu Tergugat (dibuktikan dengan foto dan Video saat VIOLA pertamakali belajar Sampai bisa berenang sendiri) apalagi di Tahun 2020 lalusudah Pandemi Covid19 yang mana untuk

dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi,sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangiperbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

Hal itu dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakatmerupakan suatu shock therapy ;Sekali lagi penjatuhan pidana bukan sematamata sebagai pembalasan dendamtetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.Dalam perkara ini Terdakwa diajarkan dan dididik untuk lebin memahami danmencermati aturan hukum yang ada agar tidak terjatuh kemasalah pelanggaranatau kejahatan.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function)..

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 147 dari 159 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekHalaman 156 dari 159 halaman.

berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Srptindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan Putusan

Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/2016meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function), dan olehkarenanyaKeputusan Terggugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUNharus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat lex generalis

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

akanmengulangi perbuatan yang sama atau melanggar hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatunkan terhadap para Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetapHalaman 29 dari 32 halaman Perkara Nomor 1356/Pid/2019/PT MDNdapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum(generale prevention) dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuatefek jera (deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment)dan memberikan shock therapy

berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukumanyang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamatamerupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebihtegas lagi bersifat edukatif, Konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Para Terdakwa dimasa yang akan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agar ParaTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyail izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

dilakukan Terdakwa memangharuslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiriyaitu bukan sematamata merupakan pembalasan melainkan sebagai usahaHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Ginpreventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan agar Terdakwatidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakan suatushock therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Srhpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, menjelaskan bahwa Narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Izin poligamiitupun Pemohon ajukan hanya sebagai gertak/shock therapy atau upayaagar Pemohon bisa merubah sikap dan perilakunya selama ini menjadibisa bersikap dan berperilaku sebagai istri yang selayaknya.Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya; siapakahwanita yang paling baik? Beliau menjawab: Yang paling menyenangkanjika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya dan tidak menyelisihisuami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.

Dari sana diharapkanakan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisamencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa ataudengan kata lain sebagai shock therapy;Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwaterlebih dahalu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkandan alasan yang meringankan:Alasan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Alasan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; Terdakwa mengakui

didapati sebuah 29 tas hitam yang berisikan ganja yang di bungkus dengan kertas semen denganberat 3.456,3 gram dan dari fakta tersebut barang bukti Sepmor Merk HondaSupra X 125 Nf125 SD, No Pol. 4066 EZ ini nyatanyata mempunyai fungsipenting/sarana bagi para terdakwa untuk melakukan tindakan pidananya yaitumemiliki dan mengangkut ganja, apalagi barang bukti ganja yang diangkutoleh para terdakwa ini berjumlah yang besar dan karenanya Majelis Hakimberpendapat agar untuk menimbulkan efek jera/shock therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danHalaman 28 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2017/PN Bkn.ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy