dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;e Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri namunbelum dikaruniai anak ;e Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersamadirumah orang tua Termohon hanya beberapa bulan saja ,keadaanrumah tangganya semula harmonis namun sekarang Pemohon danTermohon sedang berselisih ;e Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon bekerjadi pabrik kayu lapis kadang dapat jadual

kerja pagi sampai siang dankadang jadual kerja siang sampai malam .Pemohon tidak setuju dengancara kerja Termohon ,Termohon disuruh berhenti bekerja olehPemohon namun Termohon menolak;Bahwa sudah kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dan Termohonberpisah tempat tinggal Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuaTermohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakn diParakancanggah ;Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon danTermohon tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak

perkara ini Pemohon telahdatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;e Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yangdiajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina olehPemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sejak bulanJuni 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seringdiwarnai perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan pekerjaanTermohon yang jadual

kerja pagi sampai siang dan kadang jadual kerjasiang sampai malam .Pemohon tidak setuju dengan cara kerjaTermohon ,Termohon disuruh berhenti bekerja oleh Pemohon namunTermohon menolak;Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2012pisah rumah Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan ,upayauntuk mendamaikan sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidakdapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datangmenghadap

kerja pagi sampaisiang dan kadang jadual kerja siang sampai malam Pemohon tidaksetuju dengan cara kerja Termohon ,Termohon disuruh berhenti bekerjaoleh Pemohon namun Termohon menolak;bahwa, kurang 10 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohonsudah berpisah tempat tinggal ,dan sudah saling tidak memperdulikanlagi adalah merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkanantara Pemohon dan Termohon yang memuncak ;bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapitidak berhasil

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 TentangStatuta USUyang semula berbunyi:ayat (2) Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratanUuamum sebagai berikut:. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadiRektor sesuai jadual yang telah ditetapkan;dairubah menjadi berbunyi:yat (2) Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan umumsebagai berikut:a.Belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantikmenjadi Rektor atau Wakil Rektor sesuai jadual yang telahditentukan

bagi Dosen yang menduduki jabatan akademikProfesor, dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saatdilantik menjadi Rektor atau Wakil Rektor sesuai jadual yang telahditentukan bagi Dosen Non Profesor;Halaman 18 dari 63 halaman.

bagi dosen yang mendudukijabatan akademik Profesor, dan belum berusia 60 (enam puluh)tahun pada saat dilantik sesuai jadual yang telah ditentukan bagiDosen Non Profesor;a.

Putusan Nomor 50 P/HUM/2019r. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;dirubah menjadi berbunyi:r. belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantiksesuai jadual yang telah ditentukan bagi Dosen yang mendudukijabatan akademik Profesor, dan belum berusia 60 (enam puluh)tahun pada saat dilantik sesuai jadual yang telah ditentukan bagiDosen Non Profesor;.Pasal 113 ayat (2) huruf c PMWA Nomor 16 Tahun 2016sebagaimana telah diubah dengan PMWA Nomor 02 Tahun 2019Tentang Ortala USU

bagi Dosen yang menduduki jabatan akademikProfesor, dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saatdilantik menjadi Rektor atau Wakil Rektor sesuai jadual yang telahditentukan bagi Dosen Non Profesor;b.

Oleh karena terdakwa DIUSmengetahui jadual saksi korban suryana yang sedang berolahaga futsal makaterdakwa DIUS mengajak terdakwa ARIES MULYONO BIN KAWIT WITONO(Alm) dan terdakwa SONY GUNAWAN BIN MULYADI untuk mengambilmotor milik saksi korban suryana.

Oleh karena terdakwa DIUS mengetahui jadual saksi korban suryanayang sedang berolahaga futsal maka terdakwa mengajak terdakwa ARIESMULYONO BIN KAWIT WITONO (Alm) dan terdakwa SONY GUNAWAN BINMULYADI untuk mengambil motor milik saksi korban suryana.

Terdakwa DIUS mengetahui jadual saksi korbanbermain futsal yang bertempat di sport center katiyasa jln. Angkasa Rt. 01Rw. 12 kelurahan harjamukti kecamatan harjamukti kota cirebon.

Terdakwa DIUS mengetahui jadual saksi korbanbermain futsal yang bertempat di sport center katiyasa jln. Angkasa Rt. 01Rw. 12 kelurahan harjamukti kecamatan harjamukti kota cirebon. Oleh karenaterdakwa DIUS mengetahui jadual saksi korban suryana yang sedangberolahaga futsal maka terdakwa DIUS mengajak terdakwa ARIESMULYONO BIN KAWIT WITONO (Alm) dan terdakwa SONY GUNAWAN BINMULYADI untuk mengambil motor milik saksi korban suryana.

DEWI YANTI LAYARKABE, Amd.2.11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir Sesuaidengan aslinya Lampiran Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahankeenam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentangTahapan, Program dan Jadual PenyelenggaraanPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubahterakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umumnomor 19 Tahun 2013 (yang pada halaman nomor 8terdapat

jadual Masa tenang yaitu tanggal O06 sdtangggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh KETUAKPU Sdr.

DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd.2.11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya Lampiran PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013Tentang Perubahan keenam Peraturan KPUNomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan,Program dan Jadual PenyelenggaraanPemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat daerah tahun 2014sebagaimana telah diubah terakhir denganperaturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19Tahun 2013 (yang pada halaman nomor 8terdapat

jadual Masa tenang yaitu tanggal 06 sdtangggal 08 April 2014 yang ditandatanganioleh KETUA KPU Sdr.

jadual Masa tenang yaitu tanggal06 sd tangggal 08 April 2014 yangditandatangani oleh KETUA KPU Sadr.HUSNI KAMIL MANIK;. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya (Model BEl) Daftarcalon tetap Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota dalamPemilihan Umum tahun 2014 KabupatenKutai Timur Propinsi Kalimantan TimurDaerah Pemilihan Dapil 1 yang terdapatnama Caleg dari Partai PAN (PartaiAmanat Nasional) dengan Nomor urut 2an.

No. 1846 K/Pid.Sus/20165)Foto copy yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cab. Palopo tanggal 8 Agustus 2011 untuk debiturLk. SOFAN SOFYAN;Foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cab.

Foto copy yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cab. Palopo tanggal 04 Juni 2010.ASGAR ALIa.Foto Copy yang legalisir 1 rangkap foto copy yang dilegalisirAkta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 16 Pebruari 2010 dariNotaris RISCA DAMAYANTI , SH., M. Kn.

No. 1846 K/Pid.Sus/20165)Foto copy yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cab. Palopo tanggal 8 Agustus 2011 untukdebitur Lk. SOFAN SOFYAN;Foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cab.

NO. 17 / PK / KMK / SUP005 / 2010 tanggal18 Mei 2010;Foto copy yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cab. Palopo tanggal 08 Agustus 2011 untukdebitur Pr.

Foto copy yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cab. Palopo tanggal 04 Juni 2010;12) ASGAR ALIa.Foto Copy yang legalisir 1 rangkap foto copy yang dilegalisir AktaPerjanjian Kredit No. 16 tanggal 16 Pebruari 2010 dari NotarisRISCA DAMAYANTI , SH., M. Kn.

Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselobar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011 untukdebitur Lk.

Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011 untukdebitur Lk. SOFAN SOFYAN;x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Lk.SAIFULLAH ALI IMRAN.5) MASSE JUNI;a.

Nomor 17/PK/KMK/SUP005/2010 tanggal 18Mei 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 08 Agustus 2011 untukdebitur Pr. ROSDIANTI RASYID;Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitiakredit Nomor 384/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;Hal. 84 dari 174 hal. Put.

No. 1848 K/Pid.Sus/2016X.Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopountuk debitur Lk. ANTONIUS ANTU;Fotokopi yang dilegalisir Asoek Keuangan Lk.

yang dapat dikenakansanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengankontrak secara bertanggungjawab, BAB Il Huruf C angka 2 huruf a angka11 huruf b ke 4 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Keenamberdasarkan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : Hakdan kewajiban Pihak Penyedia BarangJJasa melaksanakan danmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual

pelaksanaan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam kontrak, dan BAB Il Huruf angka 2 huruf aangka 11 huruf b ke 6 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah sampai denganperubahan Keenam berdasarkan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006yang berbunyi : Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasamenyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam kontrak

Bahwa Terdakwa Herry Hans Santi yang telah menyalahgunakankewenangannya yang ada padanya karena kedudukannya selakuDirektur CV Anugerah Jaya tidak menyerahkan hasil pekerjaankepada Yunus Saflembolo, SE., MTP., (Pejabat Pembuat Komitmen)sesuai dengan jadual yang telah disepakati oleh Terdakwa HerryHans Santi (Direktur CV Anugerah Jaya) bersama Yunus Saflembolo.,SE., MTP., (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana ditentukandalam kontrak ;4.

,MTP., (Pejabat Pembuat Komitmen) sesuai dengan jadual yang telahdisepakati oleh Terdakwa Herry Hans Santi (Direktur CV Anugerah Jaya)bersama Yunus Saflembolo, SE., MTP., (Pejabat Pembuat Komitmen) yangsecara melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa HerryHans Jaya sebesar Rp 154.800.000,00 (seratus lima puluh empat jutadelapan ratus ribu rupiah) ;5.

Bahwa perbuatan Terdakwa Herry Hans Santi yang telahmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannyaselaku Direktur CV Anugerah Jaya tidak menyerahkan hasil pekerjaankepada Yunus Saflembolo, SE., MTP., selaku Pejabat Pembuat Komitmensesuai dengan jadual yang telah disepakati oleh Terdakwa Herry HansSanti selaku Direktur CV Anugerah Jaya bersama Yunus Saflembolo, SE.

FIF ( Federal International Finance ) Singkawang ;- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN ;- 1 (satu) lembar Contact status active ;- 1 (satu) lembar jadual angsuran (non avalist) ;- 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF ( Federal International Finance ) Singkawang ;- 1(satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

FIF ( FederalInternational Finance ) Singkawang ;e 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN ; 1 (satu) lembar Contact status active ; 1 (satu) lembar jadual angsuran (non avalist) ;e 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF (FederalInternational Finance ) Singkawang ;e 1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

FIF ( FederalInternational Finance ) Singkawang ;1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN ;1 (satu) lembar Contact status active ;1 (satu) lembar jadual angsuran (non avalist) ;1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF (FederalInternational Finance ) Singkawang ;1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

FIF ( FederalInternational Finance ) Singkawang ;e 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN ;e 1 (Satu) lembar Contact status active ;e 1 (satu) lembar jadual angsuran (non avalist) ;e 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF (FederalInternational Finance ) Singkawang ;e 1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

FIF ( FederalInternational Finance ) Singkawang ;1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN ;1 (satu) lembar Contact status active ;1 (satu) lembar jadual angsuran (non avalist) ;1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF ( FederalInternational Finance ) Singkawang ;l(satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

., M.H namun mesiator dalamlaporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No. 84/Pdt.G/2017/PA.JBMenimbang bahwa kemudian membacakan laporan hasil mediasi tanggal 10Mei 2017 Yang pada pokoknya menyatakan Mediator tidak berhasil mendamaikanpara pihak yang berperkara karena para pihak dalam 2 (dua) kali jadual mediasiterakhir yang telah ditentukan tidak hadir, sehingga para pihak dinyatakan tidakberitikad baik dalam mediasi;Menimbang bahwa untuk

Hj Saniyah, S.H., M.H namun mediator tersebutdalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat danTergugat;Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Mei 2017yang pada pokoknya menyatakan Mediator tidak berhasil mendamaikan parapihak yang berperkara karena para pihak dalam 2 (dua) kali jadual mediasiterakhir yang telah ditentukan, maka para pihak dinyatakan tidak beritikad baik;Menimbang bahwa berasarkan ketentuan Pasal 22 (1) Peraturanmahkamah agung republik indonesia

., M.M. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor563/Pdt.G/2020/PA.Ska;Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Agustus 2020,menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mencapai kesepakatan untukdamai dengan Tergugat;Bahwa sebelum proses jawab menjawab atas kesepakatan bersamaproses jawab menjawab dan proses lainnya dilakukan secara elektronik (elitigasi), dari proses tersebut telah disepakati jadual sebagai berikut : tangal27 Agustus 2020 adalah penyampaian jawaban secara elektronik, tanggal31

diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidakberhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMANo. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalamperkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah tidakterjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun secara jadual

Kemudian setelah angkaangka tebakan tersebut Terdakwa kirim kepada Amat Dadu (DPO) Terdakwatinggal menunggu jadual keluar putaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wibdan Terdakwa mengetahui angka tersebut keluar dari Amat Dadu (DPO) yangmenghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan kemudian Terdakwamenyetorkan hasil pasangan nomor tersebut kepada Amat Dadu (DPO)selaku bandar sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis, dankemudian apabila ada pembeli/oemasang yang bertanya Terdakwamemberitahukannya

FIF (Federal International Finance) Singkawang;- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN;- 1 (satu) lembar Contact status active;- 1 (satu) lembar jadual angsuran (non avalist);- 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF (Federal International Finance) Singkawang;- 1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

FIF ( FederalInternational Finance ) Singkawang;1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN;1 (satu) lembar Contact status active;1 (satu) lembar jadual angsuran (non availist) ;1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF (FederalInternational Finance ) Singkawang ;1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

FIF( Federal International Finance ) Singkawang ;e 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN ;e 1 (satu) lembar Contact status active ;e 1 (satu) lembar jadual angsuran (non avalist) ;e 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF(Federal International Finance ) Singkawang ;16161 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

FIF( Federal International Finance ) Singkawang;1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN;1 (satu) lembar Contact status active;1 (satu) lembar jadual angsuran (non availist);1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF(Federal International Finance ) Singkawang ;1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

FIF( Federal International Finance ) Singkawang;e 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MIZI Als APHIN;2324241 (satu) lembar Contact status active;1 (satu) lembar jadual angsuran (non availist);1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. FIF( Federal International Finance ) Singkawang;1(satu) lembar perjanjian pemberian jaminan fidusia dari pihak PT.

anggota legislative adalah dimulai tanggal 26 Juli2013 sampai dengan 1 Agustus 2013 sebagaimana diatur dalam peraturanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 06 Tahun 2013, maka terhadappencabutan pengunduran diri dari pencalegan Penggugat tertanggal 2Agustus 2013 tersebut bukti P5/T4 sudah tidak dapat dikabulkan olehTergugat dapat dibenarkan oleh Pengadilan;Menimbang, bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 06Tahun 2013 yang mengatur secara rinci dan memuat tanggal tentangtahapan, program dan jadual

penyelenggaraan pemilihanumum, sebagaimana sesuai dengan Lampiran Peraturan KPU tersebut,yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara a quo ini sudahsampai pada tahapan ke 7 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Verifikasi Pencalonan AnggotaDPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tahapan7.3 dalam Lampiran Peraturan KPU tersebut, yang terdiri dari: NO PROGRAM/KEGIATAN JADUAL KETERANGAN 7.3 a.Verifikasi kelengkapan administrasi daftar

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum wajib dipatuhi dan dilaksanakan,namun dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo, Komisi Pemilihan UmumKabupaten Grobogan (Termohon Kasasi/Tergugat) tidak melaksanakantahapan, program dan jadual penyelenggaraan pemilihan umum anggotaDPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 7.3. huruf g,h, i, j, Kk, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013, yaitu: Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dantanggapan masyarakat terhadap DCS

Juni 2013 s/d 2 Agustus 2013, bahkan sampai tanggal 22Agustus 2013 (rapat pleno Daftar Calon Tetap),maka tentunya tidak adamasalah dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Groboganatas nama Pemohon Kasasi/Penggugat, namun kenyataannya PemohonKasasi/Penggugat tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRDKabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2014:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatelah memberikan pertimbangan:Bahwa Putusan Bawaslu yang pada intinya berdasarkan jadual

Putusan Nomor 16 K/TUN/201434.Bahwa meskipun tahapan, program dan jadual penyelenggaraan pemilihanumum sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013, yangsudah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 TentangTahapan, Program dan jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum AnggotaDPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana Telah Diubah TerakhirDengan Peraturan Komisi Pemilihnan Umum Nomor 06 Tahun 2013, namundalam hal hasil pelaksanaan

melalui kuasanya telah mengajukan Replik sebagaimana Repliktertanggal 19 Oktober 2011 ;Menimbang.............10Menimbang bahwa, atas Replik tersebut diatas Tergugat dengan melaluikuasanya telah pula mengajukan Duplik sebagaimana Duplik tertanggal 26 Oktober2011;Menimbang bahwa, untuk meneguhkan gugatannya pihak PENGGUGATdengan melalui kuasanya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotocopy yangtelah diberi materai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya buktibukti manaterdiri dari :P1 : Jadual

ataspelanggarannya menolak kewajiban melakukan Medical CheckUp yang dilaksanakan perusahaan: Perjanjian Kerja Bersama IV PT Indocement Tunggal PrakarsaTbk.periode 20102011: Surat Jawaban Direksi terhadap surat Serikat Pekerja: Surat Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat IIBogor kepada Penggugat: Tembusan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepadaDinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat: Kesepakatan antara Penggugat dengan Serikat Pekerja tentangpemberlakuan Waktu Kerja: Pedoman Pembuatan Jadual

sudah saya konsultasikan ke pihak Serikat Pekerja (SP), danPengurus SP menyatakan tidak ada yang salah dalam shift schedulle tersebut.Berdasarkan pernyataan dari HR maupun dari SP, maka shift schedulle bulanSeptember 2010 saya sampaikan ke pimpinan saya untuk diberlakukan.Bahwa setelah shift schedulle disahkan Tergugat menyatakan kalau shiftschedulle nya seperti ini maka tanggal 05 September 2010 dia tidak akanmasuk shift 3, karena Tergugat menganggap pada tanggal tersebut diaseharusnya libur (jadual

apabilaTergugat membuat surat pernyataan menyesal dan bersalah karena keputusanbukan ada pada saksi dan hal yang sama juga saksi sampaikan kepada 4karyawan yang lain ;Bahwa benar pada waktu itu Tergugat datang bersamaan dengan Ronida diaadalah Komisaris SP ;Bahwa saksi hadir dalam masalah ini karena saksi tau ada hubungannyadengan kejadian tanggal 05 September 2010 dimana satu regu kerja tidakmasuk pada shift C ;Bahwa saksi tau alasan mereka tidak mau masuk pada shift C karena merekaprotes tentang jadual

shift ;Bahwa benar mereka protes karena pengaturan hak libur karyawan shiftschedulle sebagaimana diatur dalam surat dari HR&GA Manager tahun 2008yang mengatur tentang jadual kerja serta hak libur karyawan shift ;e Bahwa benar ada permasalah setelah surat edaran HR&GA Manager ituditerbitkan karena pengaturan hak libur karyawan shift sebagaimana diaturdari HR&GA Manager tahun 2008 yang mengatur tentang jadual kerja sertahak libur karyawan shift ;e Bahwa benar ada kejadian pada bulan Februari 2010

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permohonan eksekusi lelang(membatalkan / menangguhkan Surat Penetapan Jadual Lelang Nomor : S615/WKN.10/KNL.02/2019 yang menerangkan lelang akan dilaksanakanpada tanggal 26 Maret 2019) yang dimohonkan oleh Tergugat padaTergugat Il;Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Padt.G/2019/PN Sda7.

Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan / SuratPenetapan Jadual Lelang Nomor : S615/WKN.10/KNL.02/2019 yangmenerangkan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 yangmendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8. Menghukum demi hukum atas kepentingan Penggugat (yang jugamempunyai hak atas obyek a quo) maka Para Tergugat untuk membayarganti rugi materiil kepada Penggugat total kerugian materiil dan imateriilsebesar yaitu : 11.000.000.000, (Sebelas milyar rupiah);9.

M.SADIQ IHSAN kepada PT.FIF sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);- 1 (satu) lembar jadual angsuran An. M. SADIQ;- Formulir permohonan indvidu An. M.SADIQ IHSAN;- 2 (dua) buah fotocopi An. M. SADIQ IHSAN dan An. SRIANAN YULI YANTI;- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;- 1 (satu) lembar form check list verifikasi An. M. SADIQ IHSAN;- 1 (satu) lembar surat kuasa;- 1 (satu) lembar pernyataan bersama;- 1 (satu) lembar surat persetujuan suami isteri An. M.

M.SADIQ IHSAN kepada PT.FIF sejumlahRp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);1 (Satu) lembar jadual angsuran An. M. SADIQ;Formulir permohonan indvidu An. M.SADIQ IHSAN;2 (dua) buah fotocopi An. M. SADIQ IHSAN dan An. SRIANAN YULI YANTI1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;1 (satu) lembar form check list verifikasi An. M. SADIQ IHSAN;1 (satu) lembar surat kuasa;1 (satu) lembar pernyataan bersama;1 (satu) lembar surat persetujuan suami isteri An. M.

M.SADIQ IHSAN kepada PT.FIF sejumlahRp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);e 1 (satu) lembar jadual angsuran An. M. SADIQ;e Formulir permohonan indvidu An. M.SADIQ IHSAN;e 2 (dua buah) fotocopy An. M. SADIQ IHSAN dan An. SRIANAN YULIYANTI 1 (Satu) lembar fotocopy kartu keluarga;e 1 (satu) lembar form check list verifikasi An. M. SADIQ IHSAN;e 1 (satu) lembar surat kuasa;e 1 (satu) lembar pernyataan bersama;e 1 (satu) lembar surat perseutujuan suami isteri An. M.

oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa Perjanjian pembiayaankonsumen, Surat Kuasa pemberian jaminan fidusia, Kwitansi pembayaran An.M.SADIQ IHSAN kepada PT.FIF sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluhribu rupiah), 1 (satu) lembar jadual

M.SADIQ IHSAN kepada PT.FIF sejumlahRp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);e 1 (satu) lembar jadual angsuran An. M. SADIQ;e Formulir permohonan indvidu An. M.SADIQ IHSAN;2 (dua) buah fotocopi An. M. SADIQ IHSAN dan An. SRIANAN YULIYANTI;e 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;e 1 (satu) lembar form check list verifikasi An. M. SADIQ IHSAN;e 1 (satu) lembar surat kuasa;e 1 (satu) lembar pernyataan bersama;e 1 (satu) lembar surat persetujuan suami isteri An. M.

atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari rencana / pelaksanaan eksekusi lelang aquo oleh Para Tergugat (Tergugat dan Tergugat III);25.Bahwa dengan gugatan ini dan uraian posita Penggugat di atas,sebagai pemberitahuan adanya perkara terkait obyek jaminan kredita quo (obyek sengketa), sehingga Tergugat dan Tergugat Illmenangguhkan terlebih dahulu segala proses administrasi terkaitobyek jaminan a quo (membatalkan / menangguhkan SuratPenetapan Jadual

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permohonan eksekusilelang (membatalkan / menangguhkan Surat Penetapan Jadual LelangNomor : S615/WKN.10/KNL.02/2019 yang menerangkan lelang akandilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019) atau eksekusi lelangkapanpun atas obyek jaminan / obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik No.915, Luas : 228 M2, atas nama : Nyonya Hajjah Sulasih (Ibu KandungPenggugat), yang terletak Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman,Kabupaten Sidoarjo) ;7.

Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan /Surat Penetapan Jadual Lelang Nomor : S615/WKN.10/KNL.02/2019yang menerangkan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret2019 (susulan eksekusi lelang) yang mendasari pelaksanaan eksekusilelang a quo;8.

Kemudian setelah angkaangka tebakan tersebut Terdakwa kirim kepada Amat Dadu (DPO) Terdakwatinggal menunggu jadual keluar putaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wibdan Terdakwa mengetahui angka tersebut keluar dari Amat Dadu (DPO) yangmenghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan kemudian Terdakwamenyetorkan hasil pasangan nomor tersebut kepada Amat Dadu (DPO)selaku bandar sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis, dankemudian apabila ada pembeli/oemasang yang bertanya Terdakwamemberitahukannya

setahu saksi ada yang serupa dengan Penggugat habis kontrak kerjadikasih sisa gaji dan tidak dikasih tali asih/pesangon;Bahwa Penggugat mengajukan lamaran kerja ke PT.Bukit Timah bukan padaperusahaan lain, di tes oleh saksi dengan Pembina satpam, hasil tesnyaPenggugat layak jadi satpam, yang menentukan lulus HRD;Bahwa saksi lupa waktu tesnya sekitar bulan Desember 2012;Bahwa saksi tidak tahu surat perjanjian kerja Penggugat;Bahwa setelah Penggugat diterima kerja oleh HRD, saksi langsungmembuatkan jadual

orang;Bahwa gaji dibayar tepat waktu pada akhir bulan;Bahwa pimpinan Pak Welly sebagai Manager Operasional;Bahwa saksi masuk kerja akhir 2004, Perusahaan mulai operasional Januari2005;Bahwa tahun 2004 satpam yang jaga 7 orang, sampai saat sekarang satpammasih ada di perusahaan, tidak ada satpam yang dimutasi ke bagianproduksi;Halaman 17 dari 25 Putusan PHI Nomor 15 /Pdt.SusPHI/2016/PN.PgpBahwa Penggugat dites oleh saksi sebelum diterima, saksi menyatakanbahwa saksi yang membuat dan tanda tangan jadual

bulan SeptemberOktober 2012 sebagaimana Bukti P7 dan Bukti P8, seingat saksi Penggugatdikontrak kerja Desember 2012;Bahwa gaji langsung ambil di HRD sekalian slipnya;Bahwa saksi tidak pernah lihat slip gaji Penggugat;Bahwa saksi selain terima gaji juga dapat makan sehari 3 kali dari catering;Bahwa Penggugat tidak pernah dapat SP, bahwa Penggugat masuk kerjaterus menerus;Bahwa jadual satpam yang buat oleh saksi selanjutnya diserahkan ke HRD,fotocopinya diserahkan ke satpam;Bahwa saksi membuat jadual

Menetapkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- (Copy) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 tahun 2012 tentang Tahapan program dan Jadual penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 19 tahun 2013 ;----------------- (Copy) DPT Dsn. Wologeru, Ds.

No. 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua)bulan dan denda Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulankurungan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :(Copy) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahankeenam atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07tahun 2012 tentang Tahapan program dan Jadual penyelenggaraanpemilihan umum anggota DPR, DPD dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tahun 2014

waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketikaberlangsung pesta demokrasi pemilihan umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sertaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi dan kabupaten/Kota diseluruh wilayah Republik indonesia pada umumnya danKabupaten Ende khususnya tepatnya di TPS 04 Wologeru sesuaidengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013 tentang perubahankeenam atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor:07tahun 2012 Tentang Tahapan program dan jadual

yangdiperlihatkan di dalam persidangan ;e Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksiyang meringankan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatan Dakwaannya tersebut,Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :e (Copy) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahankeenam atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07tahun 2012 tentang Tahapan program dan Jadual

Pasal 21 ayat (4) KUHAP adalah beralasanuntuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan berupa :e (Copy) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahankeenam atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07tahun 2012 tentang Tahapan program dan Jadual penyelenggaraanpemilihan umum anggota DPR, DPD dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan32Komisi Pemilihann Umum (KPU) Nomor : 19

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; 4 Menetapkan barang bukti berupa : e (Copy) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahankeenam atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07tahun 2012 tentang Tahapan program dan Jadual