156 K/Pdt.Sus-PKPU/2014

hadir menyatakanmenolak memberikan perpanjangan PKPU tetap, serta 20 % (duapuluh persen) kreditur konkuren yang hadir menyatakan menolakmemberikan perpanjangan PKPU tetap;2.

Nomor 156 K/Pdt.SusPKPU/2014karena seakanakan Majelis Hakim hanya mencari celah hukum dari UUKepailltan & PKPU untuk dijadikan pertimbangan dalam PutusanPengesahan Perdamaian;14.Bahwa kalaupun Majelis Hakim Perkara PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. konsisten dalam menerapkan UU Kepailitan &PKPU, maka seharusnya Majelis Hakim menjalankan ketentuanketentuan yang secara tegas telah diatur dalam UU Kepailitan & PKPU,yaitu dengan cara:i.

Nomor 156 K/Pdt.SusPKPU/201417.Padahal berdasarkan amar putusan butir 4 Putusan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo.

Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurusakan ditetapbkan kemudian setelah Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) berakhir; dan7. Menangguhkan biaya beracara dalam proses PKPU ini sampaidengan masa PKPU berakhir";(selanjutnya disebut dengan "Putusan Perpanjangan PKPU Tetapke2") (lampiran 3);18.Bahwa pada tanggal 4 November 2013, juga telah dilakukanPemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian PT.

Saripari PertiwiAbadi) demi hukum menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya;25.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis HakimPerkara PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo.No. 26/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. telah lalai dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh Pasal 230 UUKepailitan & PKPU, dan oleh karenanya maka Putusan PengesahanPerdamaian tanggal 2 Desember 2013 harus dibatalkan;TERBUKTI MAJELIS HAKIM PERKARA PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

(tujuh milyar sembilan juta empat ratus tigaribu empat ratus dua belas rupiah) ;Bahwa Pemohon PKPU sudah berusaha membicarakan dan bermusyawarahdengan Termohon PKPU tentang bagaimana caranya agar Termohon PKPU dapatsegera menyelesaikan/membayar sisa utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU,namun selalu siasia dan gagal karena sikap dari Termohon PKPU yang tidak pro aktif ;Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undangundang Nomor: 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatakan sebagai berikut

Termohon PKPU mempunyai utang sebesarRp7.009.403.412.

;Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terbukti secara sederhana bahwaTermohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dandapat ditagih ;Bahwa melihat bisnis Termohon PKPU sudah tidak berjalan sebagaimana awalawal pemberian pembiayaan, maka kemungkinan Termohon PKPU untuk melaksanakanpembayaran utangutangnya sesuai dengan yang sudah disepakati jadi tidak mungkin ;TERMOHON PKPU MEMPUNYAILEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR.

Nomor 759 K/Pdt.Sus/20127Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT.

No. 29/PKPU/ 2012/PN.Jkt.Pst.jo.

Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);c DUDI PRAMEDI, S.H., Pengurus PT. Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);d IHSAN Prima Basra S.H., Pengurus PT. DhivaInter Sarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);e Allova Herling Mengko, S.H., Pengurus PT.Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) dan RichardSetiawan (Dalam PKPU);f Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., PengurusPT.

Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);c DUDI PRAMEDI, S.H., Pengurus PT. Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);d IHSAN Prima Basra S.H., Pengurus PT.

Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);d IHSAN Prima Basra S.H., Pengurus PT. DhivaInter Sarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);e Allova Herling Mengko, S.H., Pengurus PT.Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) dan RichardSetiawan (Dalam PKPU);f Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., Pengurus PT.Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) dan RichardSetiawan (Dalam PKPU);g Lukman Witono, Kuasa Direksi PT.

Dhiva Inter Sarana(Dalam PKPU) dan Richard Setiawan (Dalam PKPU);d IHSAN Prima Basra S.H., Pengurus PT. Dhiva Inter Sarana(Dalam PKPU) dan Richard Setiawan (Dalam PKPU);e Allova Herling Mengko, S.H., Pengurus PT. Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan (Dalam PKPU);f Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., Pengurus PT. Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan (Dalam PKPU);g Lukman Witono, Kuasa Direksi PT.

Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU)dan Richard Setiawan (Dalam PKPU), maka PT.

188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Nomor 188 K/Pdt.SusPKPU/2013Maka utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana yang telahdiuraikan di atas merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;2)Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas telahterbukti bahwa Termohon PKPU telah mempunyai utang yangtelah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU;A Adanya Kreditor Lain;10111213Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU,Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada kreditor laindiantaranya kepada PT Kawasan

yang telah jatuhtempo dan dapat ditagih, serta adanya utang Termohon PKPUkepada kreditor lainnya;Bahwa dalam posisi Termohon PKPU sudah tidak dapat lagimembayar utangutangnya kepada Pemohon PKPU yang telahjatuh tempo dan dapat ditagih, dan ada kreditor lain, namundemikian Pemohon PKPU masih memberikan kesempatanforum PKPU kepada Termohon PKPU guna mengajukanrencana perdamaian;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraianuraian tersebut di atas,maka permohonan pernyataan PKPU ini adalah telah sesuaidengan

;Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkankemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)dinyatakan selesai/berakhir ;Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusanNomor 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks., tanggal

6 Februari 2013, yang amarnya sebagaiberikut:1 Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk., selaku Kreditor terhadap Termohon PKPU/PT Kopi Jaya Corpora selaku Debitor telah berakhir;2 Menyatakan Termohon PKPU/PT Kopi Jaya Corpora dalam keadaan Pailitdengan segala akibat hukumnya;3 Menunjuk Hakim Pengawas H.

formal suatupermohonan PKPU, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti jelaskeliru dan tidak cermat menilai alatalat bukti dan semua faktafakta hukum yangterungkap di persidangan, maka putusan PKPU No. 08/ PKPU/2012/PN.Niaga.Mks.

Bahwa Hakim Pengawas pada tanggal 17 Januari 2012 telah menerimasalinan Putusan No. 28/ PKPU/ 2011/ PN.NIAGA.JKT.PST. (PKPU Tetapputusan tanggal 6 Januari 2012) yang pada pokoknya :1)5)MENGADILI:Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. MITRA SAFIR SEJAHTERAyang berkedudukan di JI. MH.

Mitra Safir Sejahtera tadi malamatau 1 (satu) hari sebelum diadakan sidang PKPU dan mendukung SaudaraDrs.

Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012dana kepada Debitor PKPU dan terdapatnya silang pendapat dengan Pengurus,maka Majelis Hakim mempersilahkan agar dibicarakan kembali tentangbagaimana mekanisme investor bisa secara konkret menyetorkan dananyapada Debitor PKPU termasuk juga biaya pengurusan PKPU agar diselesaikansebelum hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 ;Bahwa Pengurus PKPU PT. Mitra Safir Sejahtera telah mengirimkansurat tertanggal 27 Pebruari 2012 perihal laporan pengurus PT.

Mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;2. Menyatakan TERMOHON PKPU, yaitu PT. Mitra Safir Sejahtera yangberkedudukan di JI. MH Thamrin No. 16 Kav. 9 Jakarta Pusat, beradadalam PKPU dengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sebagai Hakim Pengawas ;4. Menunjuk dan mengangkat Pengurus PKPU:Hal.22 dari 39 hal.

MitraSafir Sejahtera (dalam PKPU)";Bahwa berdasarkan Rencana Perdamaian Nomor 1643 tanggal 13Februari 2012, yang telah disetujui oleh para kreditor dan pencatatanPengurus terhadap asetaset dana yang dimiliki Debitor PT. MitraSafir Sejahtera (dalam PKPU) sangat jelas disebutkan bahwa DebitorPT. Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU) juga memiliki beberapatagihan piutang dan dana yang ditahan oleh pihak Bank denganrincian sebagai berikut :a.

MENETAPKAN- Mengabulkan pencabutan peikara pemiohonan PKPU oleh Para Pemohon;

50/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.JKT.PST

PENETAPANNo. 50/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Niaga dalam tingkat pertama ;SETELAH MEMBACA:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal : 12 Mei 2016 Nomor : 50/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini;2.

Penetapan kami selaku Hakim Majelis , tanggal : 13 Mei 2016 Nomor: 50 /Pdt.Sus /PKPU/2016/PN.Niaga .Jkt. Pst tentang menentukan hari sidang;3. Permohonan PKPU tertanggal : 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga JakartaPusat pada tanggal 11 Mei 2016 tercatat dibawah Reg. Nomor: 50/Pdt.Sus/PKPU/2016 /PN. NIAGAJKT.PSt dalam perkara antara ;1. PT TRIROYAL TIMURRAYA , perusahaan berbadan Hukum Indonesia berkedudukan diMedan dalam hal ini diwakili olen R.

Surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa para Pemohon PKPU tertanggal: 31 Mei 2016 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan pencabutan perkarapermohonan PKPU yang disampaikan oleh kuasa Para Pemohon PKPU dengan alasan bahwa Sudah adakata sepakat antara Pemohon dan Termohon PKPU untuk mencabut perkara permohonan PKPU tersebut;Menimbang bahwa , pencabutan suatu perkara Permohonan PKPU dimungkinkan sepanjangpemeriksaan perkara belum sampai pada tahap putusan :Menimbang,

oleh Para Pemohon;e Menyatakan sah pencabutan perkara Permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNiaga Jakarta Pusat dibawah Nomor: 50 /PDT.

Sus/PKPU / 2016/PN. Niaga JKT.PST;e Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara Niagadibawah Reg.

17/PKPU/2013/PN.NIAGA/MDN

PUTUSANNomor. 17/PKPU/2013/PN Niaga MedanDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa danmengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:PT.

Zainal Abdi, selaku direktur (pesero pengurus) CV Manila Jaya,beralamat di Jalan Batam No. 08, RT 014/ RW 04, Kelurahan LebakBandung, Kecamatan Jelutung, Jambi selanjutnya disebut........sebagai Termohon Il;Pengadilan Niaga tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar pihak Pemohon PKPU ;Putusan No. 17/PKPU/2013/PN.

DitaYudanugraha, SH.MHum, Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan HAM RI, dengan surat pendaftaran No.AHU.AH.04.03116 tanggal 7 September 2011, berkantor di Yudanugraha &Putusan No. 17/PKPU/2013/PN.

Menghukum para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkaraini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.111.000, (satu jutaseratus sebelas ribu rupiah) ;Putusan No. 17/PKPU/2013/PN. NiagaMedanHalaman 7Demikianlah diputusakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Senin tanggal 03 FEBRUARI 2014 yang terdiri dari SUTEDJOBOMANTORO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYA, SH.MH danSERLIWATY, SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota.

SYAFRIDA HAFNI, SH.Putusan No. 17/PKPU/2013/PN. NiagaMedanHalaman 910

Vinytex (Dalam PKPU) oleh para Kreditornya sebagai berikut:

Vinytex (Dalam PKPU)

1/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

10 Februari 2010 di bawah Register Perkara Nomor: 01/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan tertanggal 24 Februari 2010, Nomor : 01/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI :1 Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara dari Pemohon PKPU selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.2 Menunjuk Sdr.

Vinytex (Dalam PKPU). PIPIH RESTIVIANI,SH.,MH., Panitera Pengganti PT. Vinytex (DalamIVAN GARDA, S.Sos., S.H., dan ENGKUS KUSNADI ANANG,SH.,Pengurus PT. Vinytex (Dalam PKPU).SUNDJOJO, Direktur Utama PT. Vinytex (Dalam PKPU), Pemohon PKPU. YUSRIZAL, S.H., IMAN FIRMANSYAH, S.H. dan H. INDRA CAHAYA,M.D., S.E., S.H., M.H., Kuasa Hukum PT. Vinytex (Dalam PKPU), Pemohon PKPU.Hal 5 dari 12UA RUSTAM, S.H., ALMI WARDI, S.H. dan FAHRIANSYAH Kuasa Hukumdari PT.

untuk menjual asetasettersebut, hal ini dapat Pemohon PKPU buktikan sebagaimana iklan Pemohon PKPU di internet dengantanggal pasang iklan sejak 10 April 2009, dan disamping itu pula Pemohon PKPU juga sedangmemproses penjualan asetaset tersebut melalui agenagen penjualan dan proses penjualan melaluiindividu masih dalam negoisas1.Pemohon PKPU perlu menyampaikan bahwa hutanghutang tersebutterjadi bukanlah karena rugi operasional, tetapi dikarenakan bencana alam banjir yang diluar kemampuanPemohon PKPU

Vinytex (Dalam PKPU) (Pemohon PKPU) yang diselenggarakan pada hari Kamis,tanggal 1 April 2010, pukul 10.00 WIB s/d selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Jalan Gajah Mada No. 17, Pengurus melaporkan mengenai peserta yang hadir dalam rapat tersebut,a. DEHEL K. SANDAN, S.H., Hakim Pengawas PT. Vinytex (Dalam PKPU). SITI AGUSTIATI,S.H., Panitera Pengganti PT. Vinytex (Dalam PKPU).IVAN GARDA, S.Sos., S.H., dan ENGKUS KUSNADI ANANG, S.H.,Pengurus PT.

Vinytex (Dalam PKPU) yang hadir tidak menyetujui rencana perdamaian.

214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

PISSyang mengakibatkanDirektur tersebut terkenapenahanan sampai saat ini,sehingga Pemohon PKPUpun baru mengetahuiadanya perkara a quo dariinformasi sumber diluar,dan oleh karena itu makaPemohon PKPU kemudiansegera melakukan upayapermohonan PKPU inisebagai suatu wujud itikadbaik dalam penyelesaiankewajiban ;.

Mengabulkan permohonanPenundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU)yang diajukan olehPemohon PKPU ;2. Menetapkan penundaankewajiban pembayaranUtang (PKPU) sementaraatas PT. Pantai Indah SelatSunda (PISS) untuksementara terhitung sejakputusan a quo diucapkan ;3. Menunjuk Hakim Pengawasdari HakimHakim diPengadilan Niaga padaPengadilan Negeri JakartaPusat ;4. Menunjuk dan mengangkatseorang Kurator dan ataupengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum danHAM Republik Indonesia ;5.

Menetapkan besarnya biayamenurut Undangundang ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang a quo Majelis telah menjatuhkan putusan PKPU sementaratertanggal 19 Juli 2012 Nomor : 22/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. 36/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonanPenundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU)sementara dari PemohonPKPU PT. Pantai IndahSelat Sunda (PT.

dalam perkara PKPU kepada Hakim Pengawas ;Bahwa berhubung karena tidak terdapat perdamaian dalam PKPU, HakimPengawas telah merekomendasikan kepada Hakim Pemutus untuk membukasidang pada hari : SENIN, tanggal 03 September 2012, guna menjatuhkanputusan atas PKPU yang tidak tercapai perdamaian tersebut ;Bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 32/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

No. 32/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

pula melepaskansegala hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1430, 1831,1833, 1837, 1843, 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUHPer;23.Bahwa dengan demikian secara hukum posisi Termohon PKPU II adalahsama dengan Termohon PKPU sebagai Debitor, oleh karena ituPemohon PKPU berhak secara langsung melakukan penagihankewajiban Termohon PKPU kepada Termohon PKPU II selaku PihakPenjamin tanpa menunggu Termohon PKPU menyelesaikankewajibannya terlebih dahulu kepada Pemohon PKPU;Pemohon PKPU selaku kreditor

mempunyai hak untuk mengajukanPermohonan PKPU.24.

;Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUKepailitan & PKPU, Pemohon PKPU selaku Kreditor mengajukanPermohonan PKPU a quo terhadap Para Termohon PKPU dengan tujuanuntuk memberikan kesempatan kepada Para Termohon PKPU untukmengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisiHal. 12 dari 24 hal.

oleh Kreditor"31.Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon PKPU dapatkan,Termohon PKPU juga memiliki hutang kepada PT.

Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas Permohonan PKPU a quo telahmemenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU yaitu :1) Pemohon PKPU adalah Kreditor dari Termohon PKPU dan TermohonPKPU II (vide Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU);2) Permohonan PKPU diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon PKPUselaku Kreditor dan Advokatnya (vide Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitandan PKPU); dan3) Pemohon PKPU memperkirakan, bahkan sudah terbukti

51/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;2. Menyatakan PT. Industri Gula Nusantara, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah Jl. Soekarno Hatta Barat KM-6 Cepiring ;(TERMOHON PKPU) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya;;3.

Menunjuk Sdr Dewa Ketut Kartana,SH.MH.dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU perkara a quo;4. Menunjuk dan mengangkat: 1, Sdr. KAIRUL ANWAR, S.H.M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-75 AH.04.03-2017 tanggal 2 Juni 2017;2. Sdr.

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT Industri Gula Nusantara ;5. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017, pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512, Krapyak, Semarang ;6.

Memerintahkan kepada para Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Para Kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang ditetapkan ;7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi para Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir ;8.

Menghukum pihal Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.3.411.000.,- ( tiga Juta empat ratus sebelas ribu rupiah )

Bahwa Pemohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang menjalinhubungan dagang dengan Termohon PKPU suatu Perseroan Terbatas yangbergerak dalam bidang Industri Gula dan Pemohon PKPU adalah supplier batubara yang dibutuhkan sebagai bahan bakar oleh Termohon PKPU danhubungan dagang ini sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun;2.

Bahwa Termohon PKPU adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalambidang Industri Gula, dimana telah menerima suplay bahan bakar berupa batubara dari Pemohon PKPU ;TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DANDAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU :3. Bahwa Termohon PKPU secara berturut turut telah membeli kepadaPemohon PKPU melalui ( (Purchase Order), atas barang berupa batubaramilik Pemohon PKPU, masingmasing sebagai berikut :a.

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUKepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU dengan ini mengajukan PermohonanPKPU a quo terhadap Termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikankesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencanaperdamaian yang pada pokoknya berisi penawaranpenawaran pembayaranatau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan memiliki kepastianhukum kepada para kreditornya termasuk kepada Pemohon PKPU ;TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI

Terkait dengan kondisi Termohon PKPU mempunyai hutang terhadapPemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih : Termohon PKPUmengakui dalil Pemohon PKPU nomer 3,4,5.3. Terkait Perkiraan Pemohon PKPU bahwa Termohon PKPU tidak akan mampumembayar hutangnya yang telah jatun tempo dan dapat ditagihTermohon PKPU menjelaskan sebagai berikut :a.

Terkait bahwa Termohon PKPU mempanyai lebih dari sate Kreditor :Termohon PKPU membenarkan hal ini.Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 09/Padt.SusPKPU/2017/PN NiagaSmg5. Terkait Permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU layak dikabulkanTermohon PKPU tidak mengingkari bahwa secara nonnatif mengacu Pasal222 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang,terhadap kondisi Termohon PKPU, maka Permohonan Pemohon PKPUdapat dikabulkan.

02/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

JLLS100883650BR2 atas nama PT.Karunia Bumi Nusantara;b Surat menyurat elektronik antara PEMOHON PKPU kepada TERMOHONII PKPU secara tersendiri maupun juga kepada TERMOHON I PKPU danTERMOHON II PKPU secara bersamaan sebagaimana Bukti P40 sampaidengan Bukti P423.Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3)UU Kepailitan dan PKPU, PEMOHON PKPU dengan ini mengajukanPermohonan PKPU a oterhadap PARA TERMOHON PKPU dengan tujuanuntuk memberikan kesempatan kepada PARA TERMOHON

Tentang Permohonan PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU:1.

dipersidangan telah dibacakan surat permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mana Pemohon PKPU tetap padapermohonannya ; Menimbang, bahwa Termohon II PKPU dalam persidangan telah menanggapipermohonan Pemohon PKPU tertanggal 14 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagaiTERMOHON II PKPU dengan tegas menolak semua dalil yang diajukanPEMOHON PKPU sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU a quo,17Hal.17 dari 35 hal.

PUTUSAN Nomor : 02/PDT.SUSPKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST,kecuali halhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON IIPKPUPERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PKPU NEBIS INIDEM DENGAN PERMOHONAN PKPU NO. = 72/PDT.SUSPKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.1Bahwa TERMOHON II PKPU dengan tegas menolak permohonan PKPU yangdiajukan oleh PEMOHON PKPU, hal ini disebabkan Permohonan PKPU aquoNebis In Idem dengan Permohonan PKPU No. 72/Pdt.Sus.PKPU/2013/PN.

P43 : Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia status tanggal 31Desember 2013 untuk status Termohon II PKPU ; (fotocopy)Bukti P44 : Pencabutan Permohonan PKPU Nomor : 72/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Jkt.Pst; (fotocopy)Bukti P45 : Putusan Permohonan PKPU Nomor : 72/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menyatakan sah Perdamaian yang dilakukan antara Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT.MITRA ASIAN PROPERTIY dengan Para Kreditornya sebagaimana yang telah disepakati bersama pada tanggal 24 Februari 2017;2. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) / Debitor dan Para Kreditornya untuk mentaati Isi Perdamaian tersebut;3. Menghukum Debitor untuk membayar Imbalan Jasa (fee) Pengurus sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);4.

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 142/Pdt.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. demi hukum berakhir;5. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) / Debitor untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.727.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

142/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

ini;Hal.2 Putusan Homologasi No.142/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.

Debitor mengajukan rencanaHal.11 Putusan Homologasi No.1 42/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.

Anmad Yani Kav. 49 Rawasari, Cempaka Putih,Jakarta Pusat, dengan Termohon PKPU : PT.

228 UU Kepailitan dan PKPU);Bahwa dalam pembahasan Rencana Perdamaian PT.

MITRA ASIAN PROPERTY.Hal.24 Putusan Homologasi No.142/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.

75/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

PKPU Pemohon PKPU yangHal 17 dari 34 Hal.Put.No.75/PKPU/2013/PN.Jkt.Pst18menyatakan Permohonan PKPU Pemohon PKPU tidak dapatditerima; EKSEPSI MENARIK KREDITUR LAIN KEPADA PERMOHONAN' PKPUPEMOHON PKPU.810Bahwa didalam Permohonan PKPU Pemohon PKPU pada hal 10 point 11, dimanaPemohon PKPU menarik PT.WASKITA KARYA yang berkantor di JalanM.T.Haryono Kav.10 Cawang Jakarta Timur 13340 ;Bahwa perlu dijelaskan tidak ada hubungan hukum antara Termohon PKPU denganPT.WASKITA KARYA dalam Permohonan PKPU yang

dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalampokok perkara ini ;Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon PKPU dalamPermohonan PKPU, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TermohonBahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon PKPUdiwajibkan membuktikan dalildalil Permohonannya ; TERMOHON PKPU TIDAK DALAM KEADAAN WANPRESTASI KEPADAPEMOHON PKPU, JUSTRU SEBALIKNYA PEMOHON PKPU YANGWANPRESTASI KEPADA TERMOHON PKPU BERDASARKAN PERJANJIANPLTU

PKPU karena Termohon PKPU sudah berupaya semaksimal mungkin untukmelaksanakan pekerjaa sesuai dengan Perjanjian PLTU Tanjung Selo yang telahditandatangani bersama dan juga Pemohon PKPU.

Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya ; 2 Menghukum Pemohon PKPU membayar biaya perkara yang timbul;3.

Bukti T16 : Fotocopy Tagihan Pemohon PKPU kepada Pemohon PKPU;17.

M E N G A D I L I :- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon tersebut ;

28/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.Niaga JKT.PST

;Bahwa keadaan macetnya pembayaran utang tersebut di atas sangatmerugikan Pemohon PKPU karena tidak adanya kepastian kapan tagihanPemohon PKPU dibayar oleh Termohon PKPU dan tentu keadaan inimenjadikan kepentingan hukum atas tagihan Pemohon PKPU tidakTer lied WING seeee se eee ee cee ee renee tee ee eee meee ee6. Bahwa atas hal tersebut diatas Pemohon PKPU telah memberikan SuratPernyataan Gagal Bayar dan jatuh tempo (letter of Default) kepadaTermohon PKPU melalui Surat No.

nee ne en cence10.Bahwa meskipun sudah terbukti bahwa Termohon PKPU sudah tidakdapat lagi melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuhwaktu dan dapat ditagih, namun demikian Pemohon PKPU, masihHal 5 dari 23 hal Putusan No.28/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst jo Pasal32/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst jo No.14/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.NiagaJkt.Pst jo No.04/Pdt.Sus/Pemb.Pe rdamaian/2014/PN.Niaga Jkt.Pstmelihat kondisi perusahaan Termohon PKPU yang masih beroperasi danmemiliki prospek yang

secara bersamasama selaku TimPengurus dalam proses PKPU dan/atau selaku Tim Kurator apabilaTermohon PKPU dinyatakan pailit nantinya.

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo, agar berkenan memberikan putusan sebagaiDeri Ut jaan anne nnnHal 8 dari 23 hal Putusan No.28/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst jo Pasal32/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga Jkt.Pst jo No.14/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.NiagaJkt.Pst jo No.04/Pdt.Sus/Pemb.Pe rdamaian/2014/PN.Niaga Jkt.Pst1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap TermohonPKPU/PT BOSAENG JAYA untuk seluruhnya;2.

Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara terhadap Termohon PKPU/PT.BOSAENG JAYA, palinglama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan perkara aquoGiucapkan; == ann nen nee3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT BOSAENG JAYA;4. Menunjuk dan mengangkat 5

Menyatakan Putusan Perkara No. 05/Pdt.sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., ini ditunda sampai putusan perkara No. 3/G.Lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No. 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang berkaitan dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; 2. Menetapkan biaya perkara akan ditetapkan kemudian setelah perkara PKPU ini berakhr ;

5/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT PST

PKPU No. : 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst.HRSoebagyo, Law Firm, beralamat di Jl.

:= Menolak Eksepsi dari Termohon PKPU jDALAM POKOK PERKARA : I Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan Termohon PKPU (PT.

fMenimbang, bahwa terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU)Sementara tersebut diatas Termohon PKPU (PT.

PKPU No. : 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.

Mengabulkan permohonan Debitur untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke- 2 kepada Debitur (Termohon PKPU) selama 60 hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir;

25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

PUTUSANNomor : 25/PdtSus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.Nomor : 26/PdtSus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadiliperkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetappada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamPKPU yang diajukanPT.

SARIPARI PERTIWI ABADI, sebuah perseroan terbatas yang dilahirkanmenurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Wisma BSG Lt 9Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160 selanjutnya disebut PEMOHONPengadilan Niaga tersebut ;Setelah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU TetapSetelah membaca Laporan Tim Pengurus dalam PKPU TetapMenimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Tetap telah menyampaikan halhal yang padapokoknya sebagai berikut ;a Pada

suarauntuk perpanjangan dalam PKPU dengan hasil sebagai berikut :Kreditor Separatis Jumlah Kreditor Separatis yang terdaftar dalam Daftar Kreditorsementara PT.Saripari Pertiwi Abadi (Dalam PKPU) adalah sebanyak 5Kreditor; Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalamvoting adalah 5 Kreditor dengan jumlah suara sebanyak 44705(suara) dengan persentase 100 %; Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir danmenyetujui perpanjangan dalam PKPU tetap 3 Kreditor presentasi

Nomor : 25/PdtSus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.Nomor: 26 / Pdt Sus / PAILIT/ 2013 / PN.NIAGA.JKT.PST telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Tetap selama 50 (limapuluh) hari kalender sejak PKPU sementaraberakhir terhadap Pemohon PKPU / Debitur PT.SARI PARIPERTIWI ABADI(dalam PKPU) dan Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berikutnya untukmendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selamaproses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap pada

tersebut denganjangka waktu selama 60 hari sejak PKPU tetap berakhir tersebut dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perpanjangan PKPU Tetap diberikan selama60 hari, maka Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitur dan paraKreditur yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang yangdiselenggarakan sebagaimana dalam amar putusanMenimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi Pengurus akanditetapkan setelah PKPU berakhir ;Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya yang