dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena faktanyasampai saat Penggugat berhenti bekerja sebagai operator di StasiunPengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) KOPONTERN HIDAYATULMAARIFIYAH pengisian/melayani pembelian minyak menggunakanJerigen masih dilakukan oleh Karyawan Operator lainnya;Bahwa atas tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugatsebagaimana disebut diatas, maka pada tanggal 21 Mei 2012 Penggugatmengajukan keberatan dan sekaligus mohon penyelesaian atas PHK yangterjadi kepada DISNAKER

Kabupaten Pelalawan dengan melalui SuratNomor 567/DTKT/PHI/567 tertanggal 2 Juli 2012 yang dimediatori olehISKANDAR, M.Si. menyatakan agar Tergugat mempekerjakan kembaliPenggugat;Bahwa sesuai dengan isi anjuran Nomor 567/DTKT/PHI/567 yangdikeluarkan oleh DISNAKER Kabupaten Pelalawan tertanggal 2 Juli 2012telah diterima Penggugat maupun Tergugat maka Penggugat menemuipihak Tergugat untuk menanyakan status Penggugat kembali kepada pihakTergugat namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat;Bahwa

dengan tidak diindahkannya anjuran DISNAKER KabupatenPelalawan oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat kepentinganPenggugat maka berdasarkan alasan hukum supaya Tergugat wajibmembayar hakhak Penggugat 2 (dua) kali ketentuan yang diatur dalam11.12.13.Pasal 156 ayat 1, Pasal 156 ayat 2 huruf (i), Pasal 156 ayat 3 huruf (c),Pasal 156 ayat 4 huruf (c) UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Bahwa dengan tindakan Tergugat tidak mengindahkan Anjuran yangdikeluarkan oleh DISNAKER Kabupaten Pelalawan yang menyatakan

No. 097 K/PDT.SUS/2008dari Tergugat, dan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 perundingan dianggapgagal ;Bahwa dengan gagalnya perundingan Bipartite tersebut sehinggaPenggugat berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 telah mendaftarkan /mencatatkan tersebut di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kota Cimahi (Disnaker DUK dan CAPIL) dan Mediator telahmelakukan sidang mediasi dan mengeluarkan Anjuran dengan Nomor565/287/Syaker tertanggal 3 Juli 2007 ;Bahwa atas Anjuran Mediator tersebut

UU No. 13Tahun 2003 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP No. 8 Tahun 1981 PerjanjianKerja yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlakubatal demi hukum ;Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat mengupayakanpenyelesaian perkara ini secara musyawarah mufakat (Bipartite), namunTergugat menolak untuk melakukan perundingan dengan Penggugat ;Bahwa pada tanggal 29 Mei 2007 melalui surat Nomor : 565/213/SyakarMediator Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi(Disnaker

DUK dan CAPIL) telah memanggil Tergugat untuk melakukan sidangMediasi, namun Tergugat tidak mau hadir memenuhi panggilan tersebut ;Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 melalui surat Nomor : 565/232/SyakerMediator Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi(Disnaker DUUK dan CAPIL) telah memanggil Tergugat untuk yang keduakalinya melakukan sidang Mediasi, namun Tergugat tidak mau hadir memenuhipanggilan tersebut ;Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 melalui surat Nomor : 565/242/SyakerMediator

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi(Disnaker DUK dan CAPIL) telah memanggil Tergugat untuk yang ketiga kalinyamelakukan sidang Mediasi, namun Tergugat tidak mau hadir memenuhipanggilan tersebut ;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007 melalui surat Nomor035/LPHA/KSPSI/VI/2007 Penggugat mengirimkan surat ke Disnaker DUK danCAPIL Kota Cimahi untuk meminta penjelasan mengenai PKWT / PekerjaHal. 3 dari 15 hal.

Bahwa Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan CatatanSipil (Disnaker DUK dan CAPIL) Kota Cimahi Nomor : 565/287/Syakertertanggal 3 Juli 2007, telah dijelaskan mengenai Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;13.

No.1002 K/PDT.SUS/2010Surat No. 00270/490/DITSDM/2009R tanggal 2 Nopember 2009, yang padaintinya Penggugat menyatakan bahwa dikarenakan Perundingan Bipartit tidaktercapai kKesepakatan, maka proses selanjutnya diserahkan kepada InstansiKetenagakerjaan yang berwenang (dalam hal ini adalah Dinas Tenaga KerjaKota Palembang).Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mengundangPenggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi, sesuai Surat DinakerNo.567/1517/26.8/Disnaker tanggal 10 Nopember

2009 ;Bahwa Proses Mediasi dilaksanakan dengan 2 (dua) kali pertemuan, yaitupada tanggal 17 Nopember 2009 dan tanggal 2 Desember 2009 bertempat diKantor Dinas Tenaga Kerja Kota palembang, namun dalam proses Mediasitersebut tetap tidak tercapai kesepakatan antara pihak Penggugat denganTergugat ;Bahwa dikarenakan dalam sidang Mediasi tersebut tidak tercapaikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator DisnakerKota Palembang menerbitkan Anjuran sesuai surat No. 567/1635/26.8/Disnaker

PIKITRING SBS di Jakarta ;d. bahwa selain daripada point b dan c diatas dimana Tergugatmenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PengadilanNegeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara aquo, hal ini juga dilihat berdasarkan risalah perundinganBipartit tertanggal 12 Oktober 2009 dan 26 Oktober 2009 yangdilakukan di Jakarta serta mengingat kedudukan Penggugat jugaberada di Jakarta Selatan selaku Kantor Pusat maka menurut hukumsudah seharusnya Tripartit dilakukan melalui Disnaker

JakartaSelatan akan tetapi perundingan dipaksakan dilakukan melaluiTripartit melalui Disnaker Kota Palembang dengan anjuran yangkeluar dari Disnaker Kata Palembang Nomor : 567/1635/26.8/Disnaker tertanggal 10 Desember 2009, hal ini tentunya juga telahmelanggar (vide pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004) karena perundinganTripartit dilakukan bukan pada tempat bekerja Tergugat yang sudah diJakarta terhitung tanggal 07 Oktober 2009 ;e. bahwa berdasarkan alasanalasan yang patut dan sesuai hukumtersebut diatas

Bahwa mengingat Pemohon Kasasi/Tergugat sudah bekerja diJakarta Selatan terhitung tanggal 07 Oktober 2009 sebagaimanavide bukti T1 maka menurut hukum sudah seharusnya Tripartitdilakukan melalui Disnaker Jakarta Selatan akan tetapiperundingan justru dilakukan melalui Tripartit melalui Disnakerkota Palembang dengan anjuran yang keluar dari Disnaker KotaPalembang Nomor : 567/1635/26.8/Disnaker tertanggal 10Desember 2009 (vide bukti P8) ;.

atas surat somasitersebut, maka sesuai Surat Somasi II Nomor: 021/SHP/11/2009 tanggal 23November 2009, Penggugat menuntut Tergugat untuk menyelesaikan hakhak Penggugat (bukti PIV);Bahwa karena Tergugat tidak menyelesaikan hakhak yang seharusnyaditerima Penggugat, maka Penggugat mengirim surat Nomor: 001/SHP/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal: permohonan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Kerja melalui Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut Disnaker

)(bukti PV);Bahwa tanggal 18 Maret 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasipenyelesaian perselisinan hubungan kerja melalui Disnaker (bukti PVI);Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan kerja melalui Mediasi yang ke2 (dua) tanggal 05 April 2010 melalui Disnaker tidak tercapai kesepakatan;Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator menerbitkananjuran sebagaimana dimaksud Surat Nomor: 97/ANJ/D/VII/2010 tanggal14 Juli 2010, selanjutnya disebut Anjuran (bukti PVII);Bahwa Mediator dalam

Apabila salah satu pihak atau dua belah pihak menolak anjuran,maka pihak yang menolak anjuran dapat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, dengan tembusan ke Mediator Hubungan industrial;Bahwa Penggugat, melalui Surat Nomor: 023/SHP/07/2010 tanggal 28 Juli2010 perihal: Tanggapan atas Anjuran Mediator Disnaker, dapat menerimapertimbangan hukum dan kesimpulan mediator dalam Anjuran (bukti PVIII);Bahwa sesuai Surat Somasi Nomor: 018/SHP/08/2010 tanggal

sesuai Surat Konfirmasi Surat Somasi Nomor:002/SHP/03/2012 tanggal 05 Maret 2012, Penggugat menuntut Tergugatuntuk menyelesaikan hak Penggugat sesuai Anjuran (bukti PX);Bahwa karena tidak ada jawaban tertulis dari Tergugat atas surat tersebutdi atas, maka sesuai Surat Somasi ke II Nomor: 001/SHP/04/2012 tanggal02 April 2012, Penggugat kembali menuntut Tergugat untuk menyelesaikanhak Penggugat sesuai Anjuran (bukti PXI);Bahwa sesuai Surat Nomor: 001/EKSIR/RLS/IV/2012 tanggal 11 April 2012kepada DISNAKER

ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat setelah melewati proses bipartite danmediasi sebagai syarat berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Hubungan Industrial (PHI) hal tersebut dibuktikan dengan adanya NotaAnjuran dari Mediator Disnaker

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasi padatanggal 23 Oktober 2014 (Tergugat tidak hadir), tanggal 3 November 2014(Penggugat dan Tergugat hadir), tanggal 6 November 2014 (Penggugathadir, Tergugat tidak hadir) namun proses mediasi yang dilakukan olehmediator atas perselisihan hubungan industrial tersebut tidak menghasilkankesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang ditindaklanjuti olehmediator Disnaker Pekanbaru dengan mengeluarkan anjuran dengan SuratNomor Naker/C.4/565/1272

Bahwa berdasarkan informasi Mediator Disnaker Pekanbaru Tergugatmenyatakan menolak Anjuran Mediator Disnaker Pekanbaru;Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.SusPHI/20169.

Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan HubunganIndustrial tersebut,DISNAKER JAKSEL telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPENGGUGAT dan TERGUGAT ke kantor DISNAKER JAKSEL untukmenawarkan agar memilih penyelesaian melalui Konsiliator atau Arbiter yangdijadwalkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 melalui SuratNomor: 5107/1.835.3 tanggl 22 November 2017 (vide bukti P4);Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 199 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST12.Bahwa atas pencatatan perselisihan Hubungan Industrial

tersebut, padatanggal 12 Desember 2017 Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatanmelakukan panggilan Sidang Mediasi pada tanggal 27 Desember 2017melalui Surat Nomor: 6114/1.835.3(vide bukti P5);13.Bahwa atas pencatatan perselisihan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 02 Januari 2018 DISNAKER JAKSEL melakukan panggilan SidangMediasi II (kKedua) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 melalui SuratNomor:03/1.835.3 (vide bukti P6);14.Bahwadalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tersebut

, padatanggal 14 Februari 2018 DISNAKER JAKSEL melalui Surat Nomor: 683/1.835.1, mengeluarkan Surat Anjuran yang dengan DITERIMA olehPENGGUGAT melalui Surat Jawaban atas Anjuran Nomor: 07/LPPLF/I/2018 tanggal 27 Februari 2018 (vide bukti P7), namun pihakTERGUGAT menyatakan MENOLAK Anjuran tersebut;15.Bahwa karena perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukanupaya Bipartit dan Tripartit sebagai diatur dalam Undang Undang lembagapenyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak

tercapaikesepakatan maka PENGGUGAT memutuskan untuk mencari keadilanmelalui Pengadilan;16.Bahwa adapun yang menjadi hak dari PENGGUGAT yang diajukanPENGGUGAT adalah sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 tahun 2003 untukpesangon, Pasal 156 (3) UU No.13 tahun 2003 untuk uang penghargaanmasa kerja dan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 untuk uangpenggantian hak , sesuai dengan Surat Anjuran DISNAKER JAKSELNomor: 683/1.835.1, dengan perincian

BuktiP4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penawaran PenyelesaianHubungan Industrial Nomor: 5107/1.835.3, tanggal 22 Nopember2017, yang dikeluarkan oleh DISNAKER Kota Administrasi JakartaSelatan ;6. BuktiP5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat panggilan Sidang MediasiNomor: 6114/1.835.3, tanggal 12 Desember 2017, yangdikeluarkan oleh DISNAKER Kota Administrasi Jakarta Sekatan ;7.

Bahwa atas permasalahan tersebut ternyata Penggugat telah mengadukankepada Disnaker Kota Pekanbaru pada tanggal 28 September 2015 danberdasarkan hasil Mediasi antara Tergugat dengan Penggugat yangdimediasikan oleh Disnaker Kota Pekanbaru, maka Disnaker Kota Pekanbaruberdasarkan Surat No.Naker/C.4/565/648/XII/2015 tertanggal 28 Desember2015 telah mengeluarkan Anjuran yang antara lain isinya menyatakan :1.

Menyatakan Anjuran Disnaker Kota Pekanbaru berdasarkan SuratNo.Naker/C.4/565/648/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 memilikikekuatan hukum mengikat bagi Tergugat dan Penggugat ;3.

Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Disnaker Kota Pekanbaru Nomor:Naker/C .4/565/527/X1/2015, perihal Panggilan Terakhir yang ditujukankepada Pimpinan Perusahaan Bank Mega Syariah Jalan Soekarno HattaNo.48 A dan Revky Hein Reza C tertanggal 13 November 2015, telahdibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P19 ;20.

Foto copy dari copy Anjuran Mediator Disnaker Kota Pekanbaru tanggal 28Desember 2015 , Nomor : Naker/C.4/565/648/XII/2015 yang ditujukankepada pimpinan perusahaan PT.Bank Mega Syariah Jalan SoekarnoHatta No.48 A dan Revky Hen Reza C, telah dibubuhi materai secukupnyadan diberi tanda T6 ;7.

Foto copy dari copy surat dari PT.Bank Mega Syariah tanggal 22 Januari206 Nomor : MD/009/HCM/REGPKU/I/2016, perihnal Tanggapan AnjuranMediator Disnaker No.Naker/C.4/565/648/XII/2015, telah dibubuhi materaisecukupnya dan diberi tanda T7 ;8. Foto copy dari copy Peraturan Perusahaan PT.Bank Mega Syariah 20142016, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T8 ;9.

Nomor 441 K/Pdt.SusPHI/2021Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untukmembayar gaji/upah yang di potong dari Penggugat Rekonvensi , yaitusebesar Rp122,650,252,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus limapuluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai bukti AnjuranDisnaker Kota Makassar, Nomor 560.568/10474/Disnaker/K/2016tertanggal 31 Oktober 2016:Atau setidaktidaknya jumlah lain yang di anggap adil olen Pengadilan(ex aquo et bono);Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Konvensi untuksegera melaksanakan dan membayarkan uang Pesangon kepada ParaPenggugat Rekonvensi sesuai Anjuran Disnaker Nomor1454/Disnaker/565/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 secara utuhtanpa potongan sesuai ketentuan Pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) Penghargaan masa kerja dan ganti rugilainnya sesuai dengan Ayat (3) dan Ayat (4) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :Penggugat Rekonvensi (Muhklis Juhaefah, S.H.)

tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya;Menyatakan dan memerintahkan kepada Termohon Kasasi untukmembayar gaji/upah kepada Pemohon Kasasi sesuai gaji/upah dipotong Termohon Kasasi, yang dihitung sesuai di daftar list yaitusebesar Rp122,650,252,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus limapuluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai bukti AnjuranDisnaker Kota Makassar, tanggal 31 Oktober 2016, Nomor560.568/10474/Disnaker

Somasi pada BPR TDN pada tanggal 29 Maret 2013,agar memenuhi kewajibannya membayarkan uang pesangon dan hakhak lainnyayang timbul dari akibat hubungan PHK kepada kepada klien sesuai ketentuanhukum yang berlaku selambatlambatnya pada tanggal 10 April 2013;Bahwa karena pihak BPR TDN tidak ada tanggapan / reaksi maka Penggugatmelakukan Permohonan Mediasi pada Mediator Hubungan Industrial DisnakerKediri pada tanggal 6 April 2013;Bahwa Kami sudah melakukan mediasi lewat Mediator Hubungan Industrialpada Disnaker

Titik Hernawati;Bahwa Surat Anjuran Mediator tertanggal 6 Mei 2013, serta Jawaban Anjuranmediator sudah Penggugat buat tertanggal 12 Mei 2013;Bahwa atas anjuran Disnaker Kediri, Penggugat sudah menyetujui secara prinsip(hal ini bisa di lihat dari nilai pembayaran PHK yang tertera dalam jawabanpenggugat, yang tidak terlalu jauh dengan nilai pembayaran PHK pihakMediator), walaupun menurut Mediator penggugat dianggap tidak menyetujui,dan ternyata pihak BPR TDN pun juga tidak ada jawaban untuk penyelesaian

pesangon 2 x ketentuan 156 Ayat 2, penghargaan masakerja 1x ketentuan Pasal 156 Ayat 3 dan penggantian hak sesuai Pasal 156 Ayat4;Bahwa sampai detik ini belum ada kesepakatan PHK, artinya Penggugat sampaidetik ini masih karyawan dari BPR TDN, dan sejak Maret 2013 sampai sekarangpihak BPR TDN pun tidak membayarkan gaji penggugat / kompensasi,sementara Penggugat belum di PHK secara resmi, dan Penggugat datang kekantor segala pekerjaan Penggugat sudah di limpahkan pada karyawan lain;11 Perhitungan Disnaker

Bahwa Laporan / Risalah Hasil Mediasi dari Disnaker tertanggal 17 Mei 2013Nomor surat : 567/ / 418.54/2013.

tersebut adalah atas perintah Ibu Riana Kerina, sehinggalbu Riana Kerina menanyakan alasannya kenapa perintah tersebut maudilaksanakan oleh Penggugat;Bahwa pada mediasi terakhir sebelum dikeluarkannya surat anjuran, pihakTergugat mengatakan tidak akan merubah keputusan manajemenperusahaan dan tidak mengabulkan tuntutan Penggugat serta dengan tegasakan menghadapi Penggugat ditingkat selanjutnya;Hal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Padt.SusPHI/201523.24.25.26.27.28.29.Bahwa menindaklanjuti mediasi oleh Disnaker

Jakarta Selatan, namun tidaktercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga DisnakerJakarta Selatan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 4515/1.835.3 tanggal29 Oktober 2014 (P5 bukti terlampir);Bahwa Penggugat mengambil dan menerima surat anjuran tersebut padatanggal 5 November 2014 di Kantor Disnaker Jakarta Selatan;Bahwa dalam Surat Anjuran Nomor 4515/1.835.3 tanggal 29 Oktober 2014tersebut, Disnaker menganjurkan kepada Tergugat untuk membayarkankepada Penggugat hak hak yang seharusnya

Jika memang ada itikad baik, mengapa harus menunggu Penggugatmelakukan mediasi dengan Disnaker Jakarta Selatan;e. Jika memang ada itikad baik, mengapa harus menunggu dikeluarkannyasurat anjuran Disnaker dahulu, baru mencoba melakukaan pendekatanuntuk berdamai kepada Penggugat;f.

Dalam berinisiatif untuk melakukan jalan damai kembali, mengapa tepatdan harus menunggu hari ke11 untuk menghubungi Penggugat, dimanaTergugat memastikan dahulu sikap Penggugat atas anjuran Disnaker(pada hari ke10), apakah menerima atau menolak anjuran tersebut.Penggugat merasa adanya rekayasa untuk menjebak Penggugat agarsulit untuk mencari keadilan melalui Pengadilan hubungan industrialg.

MARIAH MAHBUBAH, lahir di Palangka Raya tanggal 04 November 1996 menjadi MARIAH RISKA MAHBUBAH;

SelanjutnyaKS merekomendasikan agar Penggugat memproses PHK terhadap Tergugatsesual ketentuan yang berlaku sampai dengan mendapatkan putusan hukumtetap dari Pengadilan ;Bahwa setelah Penggugat memperoleh Rekomendasi dari KS,Penggugat mengajukan permohonan ijin PHK kepada Kepala Dinas TenagaKerja (Disnaker) Kota Cilegon pada tanggal 13 Maret melalui kuasa hukumyang ditunjuk, bersama dengan itu Penggugat juga mengajukan permohonanMediasi untuk perkara Hubungan Industrial ke Disnaker Kota Cilegon ;Bahwa

dalam beberapa kali sesi (pertemuan) mediasi yangdiselenggarakan Disnaker Kota Cilegon, Mediator Disnaker Kota Cilegon,Bapak Drs.

No. 272 K/PDT.SUS/2009Ruang Pertemuan Perusahaan ;Bahwa pertemuan bipartit yang berlangsung 10 April 2008 tersebutmenghasilkan Risalah Perundingan yang ditandatangani bersama yang berisitiada kesepakatan untuk penyelesaian hubungan industrial secara musyawarah,dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK, sedangkanTergugat tetap pada pendinannya untuk tidak mau diPHK ;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008 Disnaker Kota Cilegon menerbitkanANJURAN yang ditandatangani oleh mediator, Drs Suparman dan

Dalam hal iniPerusahaan menganggap Pekerja sebagai keluarga dari Perusahaan dan olehkarena itu tidak mungkin untuk mempidanakan perbuatan Pekerja yangmemalsukan tandatangan tersebut Selain itu Perusahaan kecewa karenaMediator Disnaker Kota Cilegon dalam ANJURAN Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial untuk tingkat Pemerintah Kota Cilegon ;FAKTA HUKUMPada bagian ini Penggugat tidak hendak menyampaikan perihalperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat menjadi tidakberkenan untuk

Murjandi selaku Wakil Ketua YayasanBahrul Ulum Sungailiat untuk Klarifikasi dan perundingan bipartit sesuaidengan undangan Disnaker, di saat itu juga hadir Penggugat dan PramujiPratomo;Bahwa pembicaraan yang di simak oleh Saksi yakni Wakil KetuaYayasan menanyakan kepada Penggugat Eko kamu maunya berapa,pada saat itu jawaban Penggugat malulah saya ngomong itu dan pihakDisnaker menyampaikan kepada para pihak silahkan kalian berundingkemball:Bahwa Saksi menerangkan pada pertemuan tersebut Disnaker hanyamemfasilitasi

dan menyampaikan permasalahan untuk di selesaikansecara kekeluargaan dan kami tidak memihak ke kiri dan ke kanan;Bahwa Wakil Ketua Yayasan mengajak Penggugat untuk berunding keYayasan;Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apakah ada perundingan antaraPenggugat dengan pihak Yayasan;Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Disnaker perihal panggilanpihak Yayasan untuk hadir untuk dilakukan mediasi dengan Penggugat;Bahwa Saksi menghadiri mediasi bersama Wakil Ketua Yayasan yangdilaksanakan oleh di Disnaker

pada tanggal 15 Mei 2019;Bahwa Saksi tidak ingat (lupa) apa saja yang disampaikan saat mediasiyang dilakukan di Disnaker pada tanggal 15 Mei 2019;Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 24/Padt.SusPHI/2020/PN Pgp.Bahwa ada panggilan dari Disnaker yang suratnya tidak di tandatangani,seingat Saksi ada 3 (tiga) kali surat panggilan dari Disnaker, ketiga surattersebut Saksi tidak ingat tanggal panggilannya;Bahwa salah satu surat dari Disnaker menyebutkan bahwa bila tidakmencapai titik temu terkait perselisinan

antara Penggugat dan YayasanBahrul Ulum, Disnaker akan mengeluarkan anjuran tertulis;Bahwa Saksi pernah melihat anjuran tertulis dari Disnaker yangdisampaikan kepada Yayasan Bahrul Ulum Sungailiat, Kemudian anjurantersebut diperlinatkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Saksi dan Saksimengakui benar surat anjuran tersebut sama dengan yang Saksi bacadan lihat di Yayasan;Bahwa Saksi menerangkan Yayasan pernah menitipbkan uang kepadaSaksi untuk diberikan kepada Penggugat dan Pramuji Pratomo, uangtersebut

Murjandi selaku Wakil KetuaYayasan Bahrul Ulum Sungailiat untuk klarifikasi dan perundingan bipartitsesuail dengan undangan Disnaker, di saat itu juga hadir Penggugat danPramuji Pratomo", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perundinganbipartit antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, dengandifasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan KabupatenBangka sebagai kelanjutan dari permintaan perundingan bipartit oleh Penggugatdimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil

Rp. 45.000.000,Penghargaan Masa Kerja 3.200.000 x 2 Rp. 7.500.000,Jumlah Rp. 52.500.000,Perumahan/pengobatan 15%x Rp. 3.750.000 Rp. 7.875.000,Cuti Yang Belum diambil 3.750.000 /25;12 Rp. 1.800.000, Total Rp. 62.175.000,Over Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.181.033.960,total yg Harus dibayar Rp.243.208.960,11. Nama : SYAMSUDDIN.

THalaman 11 dari 46 Putusan Nomor 99/Padt.SusPHI/2019/PN SmrAwal Kerja : 01/05/2013PHK : 31/01/2018Masa Kerja 5 Tahun 8 BULANOver Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.141.528.902,Total Yang harus di bayar Tergugat kepada Para Penggugatdari No.

Rp. 45.000.000,Penghargaan Masa Kerja 3.200.000 x 2 Rp. 7.500.000,Jumlah Rp. 52.500.000,Perumahan/pengobatan 15%x Rp. 3.750.000 Rp. 7.875.000,Cuti Yang Belum diambil 3.750.000 /25;12 Rp. 1.800.000,Total Rp. 62.175.000,Over Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.181.033.960,total yg Harus dibayar Rp.243.208.960,11. Nama : SYAMSUDDIN.

TAwal Kerja : 01/05/2013PHK : 31/01/2018Masa Kerja 5 Tahun 8 BULANOver Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.141.528.902,Total Yang harus di bayar Tergugat kepada Para Penggugatdari No.

TAwal Kerja : 01/05/2013PHK : 31/01/2018Masa Kerja 5 Tahun 8 BULANOver Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.141.528.902,Total Yang harus di bayar Tergugat kepada Para Penggugatdari No. Urut 1 S/d No Urut 11 Rp. 1.725.523.419,, (SatuMilyard tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus duapuluh tiga ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) SecaraTunai3.

Dalamanjurannya pihak Mediator Disnaker kota Surabaya menganjurkan agarTergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembaliseperti biasa dan diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum KotaSurabaya tahun 2013.

Disnaker Surabaya. Yaitu tempat perundingan di kantorDisnaker Kodya Surabaya. Panggilan Tergugat kepada Para Penggugat tigakali (Panggilan secara patut oleh Tergugat kepada Para Penggugat) ditolakoleh Para Penggugat; Bahwa selanjutnya Tergugat mengajak berunding tripatit yang melakukanpemanggilan (memanggil) adalah Disnaker Surabaya tetapi Para Penggugattidak hadir. Bahkan Para Penggugat minta dipanggil lagi melalui serikat buruhkarena Para Penggugat sibuk bekerja ditempat lain.

Maka secara lesandidepan petugas disnaker Tergugat memanggil Para Penggugat sekali lagi(panggilan bonus). Dan panggilan tertulis untuk perundingan tripartite jugasudah diserahkan kepada SBK Jawa Timur.

Tetapi Para Penggugat danSerikat Buruh tetap tidak mau hadir; Kebenaran anjuran mediator Disnaker harus dibuktikan di persidangan,ternyata isi anjuran aneh karena sudah tidak ada kecocokan hubunganindustrial antara Para Penggugat dengan Tergugat tetapi Disnaker masih sajamenganjurkan agar pekerja diperintahkan masuk kerja, padahal ParaPenggugat dalam beberapa kali demo dan orasinya telah menghujat Tergugat,orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat; Isi Anjuran Mediator Disnaker bertentangan

kota Surabaya dantanggal 4 Januari 2013 diadakan perundingan di Disnaker Surabaya;Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 ada kesepakatan antara ParaPenggugat dan Tergugat yang isinya adalah karyawan diperbolehkanmasuk kerja dengan gaji Rp.1.500.000,;Bahwa tidak ada surat penangguhan pembayaran UMK;Bahwa saksi sepakat dengan anjuran dari Disnaker kota Surabaya; Bahwa saksi diberi surat yang dijadikan bukti P7 tetapi saksimenolaknya;Hal. 35 dari 61 hal.

Dalam sidang mediasi yang dihadiri kuasa Tergugat, telahterungkap fakta berdasarkan pendapat mediator dalam SuratAnjuran Nomor 567/505 Disnaker 4 tanggal 26 Februari 2015Hal 7 dari 30 hal. Put.

Berdasarkan surat jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi melalui Surat Nomor 701/1323 Disnaker 5 tertanggal 9 Juni2015 mengenai hasil temuan pegawai pengawas ketenagakerjaandi PT Manggul Jaya sesuai Nota Pemeriksaan Nomor 701/944Wasker/IV/2013 tertanggal 15 April 2015;b.

Pemeriksaan data dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yangdilakukan oleh Mediator dalam sidang mediasi di Dinas TenagaKerja Kota Bekasi, sebagaiman tertulis dalam Pendapat Mediator diSurat Anjuran Nomor 567/505 Disnaker 4 tanggal 26 Februari 2015;Untuk itu.

Bahwa berdasarkan surat jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimelalui Surat Nomor 701/1323 Disnaker 5 tertanggal 9 Juni 2015 mengenaihasil temuan pegawai pengawas ketenagakerjaan di PT Manggul JayaHal 11 dari 30 hal. Put.

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan telahmengajukan perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasidan telah dikeluarkan Surat Anjuran Nomor567/505 Disnaker 4tanggal 26 Februari 2015, yang isinya adalah sebagai berikut:1.MenganjurkanAgar Pimpinan Perusahaan PT Mangul Jaya mempekerjakankembali Sdr. Sarmiyanto, Agus lrawan, Nur Hasanudin, EnjenJunaedi, Mista, Masriah, M.

DKI Jakarta") (Bukti P3) yang sepatutnya terlebihdahulu diperiksa dan diuji kebenaran perhitungannya secara hukum di muka Pengadilan.Surat Disnaker DKI Jakarta tersebut sebagaimana Pelawan/Dahulu Termohon Eksekusikutip pada halaman 5 dari Penetapan Sita Eksekusi di bawah ini.

Oleh karena itu, tidak patut dan tidak beralasan hukum bila PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan danmenjadikan Surat Disnaker DKI Jakarta sebagai dasar ataupun alasan untuk menghukumPelawan/Dahulu Termohon Eksekusi yang nyatanya Surat Disnaker DKI Jakartatersebut tidak pernah diperiksa ataupun dipertimbangkan dalam pertimbangan hukummaupun Amar dalam Putusan PHI;Alasan Kedua: Penerbitan Surat Disnaker DKI Jakarta berat sebelah dan cenderungmemihak para

Telawan/Dahulu para Pemohon Sita Eksekusi, dimana diterbitkan tanpameminta keterangan dari Pelawan/Dahulu Termohon Eksekusi, dengan butirbutiralasanalasan bantahan sebagai berikut:19 Bahwa perlu Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat ketahui, Pelawan/Dahulu Termohon Eksekusi sama sekali tidak pernahdiperiksa ataupun dimintai keterangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKIJakarta sehubungan dengan diterbitkannya Surat Disnaker DKI Jakarta yang dijadikandasar

berikut:22 Bahwa perhitungan yang dibuat sepihak oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi DKI Jakarta melalui Surat Disnaker DKI Jakarta telahbertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981tentang Perlindungan Upah ("PP Nomor8/1981"), khususnya dalam penentuan besarandenda.

dibacakan;Perhitungan denda yang dibuat dalam Surat Disnaker DKIJakarta salah menerapkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor8/1981yang nyatanyatanya terbukti Pelawan/Dahulu TermohonEksekusi tidak pernah terlambat membayar upah para Terlawan/Dahulu para Pemohon Sita Eksekusi.

surat klarifikasi sekaligus permintaan bertemu untuk berundingke2 (dua) tertanggal 16 Desember 2017, akan tetapi juga tidakdirespon/ditanggapi sebagaimana mestinya;14.Bahwa dikarenakan permintaan bertemu dan berunding Para Penggugat tidakpernah ditanggapi oleh Tergugat, Maka pada tanggal 28 Desember 2017 ParaPenggugat membuat Pengaduan dan Permohonan Mediasi kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;15.Bahwa atas Pengaduan dan Permohonan Mediasi yang diajukan oleh ParaPenggugat tersebut, Disnaker

Kabupaten Bekasi telah melakukan panggilankepada para pihak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada tanggal 16 Januari 2018,30 Januari 2018 dan 7 Februari 2018, tetapi pihak Tergugat tidak pernahhadir;16.Bahwa kemudian Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi berpendapat danmempertimbangkan serta telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor :565/642/ Disnaker tanggal 26 Februari 2018, yang pada pokoknyamenganjurkan sebagai berikut :1) Agar hubungan kerja antara pengusaha PT.

Memerintahkan Tergugat agar segera melaksanakan ANJURAN Nomor:565/642/Disnaker tertanggal: Bekasi 26 Februari 2018, yang dikeluarkan olehDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Mediator Hubungan Industrial,Ernawati, SE;6. Memerintahkan kepada Tergugat agar melakukan pemanggilan kembali untukbekerja kepada Para Penggugat dan mengembalikan kepada posisi semulaserta memulihkan harkat serta martabatnya;7.

(Foto Copy dari Foto Copy);Surat Panggilan Mediasi dari Disnaker Kab. Bekasi. (Foto Copy dariAsli);Surat Anjuran dan Risalah Disnaker. (Foto Copy dari Asli);Dokumen Foto. (Foto Copy dari Cetak Photo);Foto Pengumuman PT. Hung A Indonesia No. 238/PP/HRD/V/2018tertanggal 22 Mei 2018.

Kabupaten Bekasi telahmelakukan panggilan kepada para pihak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Padatanggal 16 Januari 2018, 30 Januari 2018 dan 7 Februari 2018, tetapi pihakTergugat tidak pernah hadir;Bahwa Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjurandengan Nomor: 565/642/Disnaker tanggal 26 Februari 2018, yang padapokoknya menganjurkan agar hubungan kerja antara Tergugat (PT.

Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2017gangguan jiwa dapat meyakinkan Disnaker sehingga Disnaker membuatSurat Anjuran Nomor 7075/1.831 yang salah satu isinya meminta Tergugatuntuk mempertimbangkan permintaan Penggugat yang sudah mulai pulihdari sakitnya untuk bekerja kembali di PT. AHM tetapi tidak pernah dijawaboleh pihak Tergugat;Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Suami Penggugat dijanjikan akandiberikan Psikiater oleh Sdri. Nike selaku staff IR dari PT.

Dalam dalil angka 2 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:Bahwa data data berupa surat keterangan dari Tirta Medical Center danjuga Surat Keterangan Dokter lainnya tentang Penggugat yang menyatakanPenggugat menderita gangguan jiwa dapat meyakinkan Disnaker sehinggaDisnaker membuat Surat Anjuran Nomor 7075/1.831. yang salah satu isinyameminta Tergugat untuk mempertimbangkan permintaan Penggugat yangsudah mulai pulih dari sakitnya untuk bekerja kembali di PT.

Hazairin (Mediator Disnaker) berbeda dengan fotokopiPerjanjian Bersama yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim PHI danPerjanjian Bersama yang Aslinya tidak pernah bisa di perlihatkankepada Pihak Disnaker, maupun kepada Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial, Perbedaannya fotokopi Perjanjian Bersamatersebut dapat terlihat pada: No materai cap pos Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Maret 2014:Pada Perjanjian Bersama (bukti T1) Nomor Materai cap Pos yangdiperlihatkan fotokopinya kepada Majelis Hakim

sekolah dan para guruguru ;Bahwa pihak Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera Tergugat telah sepakatmenghendaki agar Penggugat keluar dari pekerjaannya, hal ini dapat dilinat daripenawaran wakil pimpinan Yayasan Saudara Fujianto menawari Penggugatuntuk mengundurkan diri, Badan Pengawas Yayasan Saudara Harry Wongmelarang Penggugat masuk kerja dan yang terakhir Saudari Merry Juliatymengusir Penggugat dari halaman sekolan dengan memerintahkan kepadaSatpam sekolah ;Bahwa Penggugat sudah melaksanakan anjuran Disnaker

No. 361 K/Pdt.Sus/200910.saat dimutasi ke bagian umum tidak mau bekerja bahkan melalui mediasidi Disnaker Kota, Penggugat sambil marahmarah dan memukul mejamengatakan tidak menerima di mutasi dan tidak mau menjalankantugasnya dan Penggugat tetap teguh pada prinsipnya untuk tidakmenjalankan tugas selama mutasi tersebut dan tidak masuk kerja selamatiga bulan sejak Juli sampai Oktober 2007, pihak Yayasan masihmemberikan toleransi dan kebijakan untuk masuk kembali dan hakmenerima gaji selama tiga bulan

diberikan sepenuhnya, dan atas sarandari Disnaker Kota Makassar, menyurunh memanggil melalui suratpanggilan bekerja kembali, hal ini Tergugat lakukan dengan pertimbangankemanusiaan, Tergugat telah melakukan pemanggilan pertama melaluisurat panggilan pertama tertanggal 9 Januari 2008 dan panggilan keduamelalui Tiki tertanggal 11 Januari 2008, hal ini membuktikan kepadaPenggugat tidak pernah pihak Tergugat dalam hal ini Yayasan Mulia BhaktiSejahtera memecat atau memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat

tidak pernahmelihat atau mengetahui bahwa ada surat resmi dari Pihak Yayasantentang pemutusan hubungan kerja secara sah oleh Pihak Yayasan,maupun bukti P2 tidak ada hubungan hukum yang mana tindakpribadi seseorang bukan mewakili Yayasan secara resmi.Bahwa keberatan keempat Pemohon Kasasi tidak pernah berkeinginanmemutuskan hubungan kerja dengan karyawan apa yang dipertimbangkanoleh Hakim Ad Hoc adalah tidak benar.Alasan Hukum : Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dengan dilandasi niat baikmemohon kepada Disnaker

Bahwa ini membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat telahmelaksanakan semua anjuran yang disarankan oleh Disnaker KotaMakassar sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan.