• Adapun yang dimaksudHalaman 14 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT.DKI13.14.dengan halhal lain berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKepailitan dan PKPU, antara lain perkara di mana Debitor.

  Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :Yangdimaksud dengan halhal lain adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di manaDebitor. Kreditor, Kurator, atau pengurus meniadi salah satupihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasukgugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroandinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

  ), seperti diatur dalam UndangUndang Nomor 37Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU yang bersifat LexSpedalis Derogate lege Generalis, dengan ketentuan yang bersifatumum haras tunduk kepada ketentuan yang bersifat knusus;19.

  Hal inidisebabkan oleh karena akibat hukum dari putusan pernyataan pailitadalah seluruh kekayaan debitor pailit berada dalam sita umumsebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan dan PKPU, diHalaman 39 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT.DKI32.33.34.35.mana dengan status sita umum tersebut maka tidak dapat lagidiletakkan sita terhadap seluruh kekayaan debitor pailit terhitungsejak putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan;Pasal 1 butir 1, UU Kepailitan dan PKPU :Kepailitan adalah sita umum atas

  Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal31 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa PutusanPailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan pengadilanatas setiap kekayaan debitor (termasuk penetapan sita ataskekayaan debitor) yang dimulai sebelum kepailitan, haras dihentikanseketika;Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapanpelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitoryang telah dimulai

• M E N E T A P K A N :

  • Mengabulkan Pencabutan Perkara permohonan PKPU;
  • Menyatakan sah pencabutan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 206/Pdt.Sus.PKPU/2024/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

  ;

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara permohonan PKPU dibawah Register Nomor 206/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut ;
• Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.730,000,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

206/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I:

  1. Menolak permohonan PKPU oleh Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

  10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon;
  2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp. 12.611.000 (dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

  137/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan PermohonanPemohon PKPU;
  2. Menyatakan perkara PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 April 2023 dalam Register Nomor 108/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tersebut dicabut;
  3. Memerintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

  Pusat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara Perdata khusus niaga yang bersangkutan;

• Membebankan kepada Pemohon PKPU untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

108/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
  2. Menghukum Pemohon PKPU membayar biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejumlah Rp. 2.669.000,- (dua juta enam

  38/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

• M E N G A D I L I:

  Dalam Eksepsi:

  1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU;
  2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

  Dalam Pokok

  Perkara:

  1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU (Lusiawati Nugroho);
  2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

  426/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I:

  1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Debitor/Termohon PKPU dan Para Kreditornya;
  2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) demi hukum berakhir;

  350/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• MENGADILI:

  1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 3.969.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

  90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

• MENGADILI :

  1. Menolak permohonan Para Pemohon PKPU ;
  2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.411.000.- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);.

  7/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• (Dalam Pailit), kecualihalhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;1 Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, Bahwapermohonan pencocokan tagihan/piutang yang diajukan oleh PEMOHONdalam perkara a quo telah terbukti secara nyata melewati batas waktupengajuan tagihan piutang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh HakimPengawas yaitu tanggal 23 April 2010, sehingga sesuai dengan KetentuanPasal 133 ayat (1), (2) UndangUndang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitandan PKPU

  debitur baik atas penerbitan invoice dan pengakuanatas hutanghutang tersebut;e Bahwa perwakilan karyawan sangat berkeberatan atas permohonan pemohontersebut;e Bahwa berdasarkan laporan hakim pengawas tidak ada dilakukan rapatkreditur untuk mendengar persetujuan para kreditur lain;Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pendaftaran piutang yangtelah melewati batas waktu pengajuan tersebut, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal133 ayat (1), (2) UndangUndang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

  :Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 133 ayat (1) dan (2)Undang Undang RI No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dihubungkandengan batas waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawasdi atas dan tanggal pendaftaran Pemohon maka permohonan pendaftaran piutang(tagihan) Pemohon tersebut telah terlambat jauh sehingga tidak dapat dicocokkanMenimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Kurator yangmewakili kepentingan debitor , dan juga kreditor preferen yakni

  karyawan telahsamasama berkeberatan atas permohonan pendaftaran piutang tersebut ;12Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh buktibukti yang diajukanoleh pemohon berupa P1 s/d P10, ternyata keadaan buktibukti tersebut sifatnyasepihak oleh pemohon, karena tidak terdapat tanda tangan pihak Debitor (PT.Hendratna) atau pengakuan oleh Debitor atas hutang sebagaimana dalam invoicetersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) UU RINo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

  , keberatan dari debitor dan kreditorlain, dan keadaan surat bukti Pemohon dikesampingkan di atas dan tidak ada rapatkreditur untuk membicarakan hal tersebut, maka tiada alasan hukum untukmengabulkan permohonan pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pasal 195 ayat (1) UU RI No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dirujuk oleh Pemohon sebagailandasan permohonannya, dengan pertimbanganpertimbangan di atas tidak relevanlagi karena terhadap piutang tersebut curator yang mewakili

• ,Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisiyang setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang atauPemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PKPU No. 3/2019 dan PKPU No.4/2019 yang merupakan produk hukum yang dibentuk oleh KomisiPemilihan

  Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPU RI)merupakan salah satu jenis peraturan perundangundangan yangkedudukannya secara hirarkis berada di bawah UndangUndang;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, oleh karena permohonan aquo adalah pengujian materiil PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019Halaman 3 dari 70 halaman.

  Oleh karena itu, Pemohon merasa sangatdirugikan akibat keberadaan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan juncto Pasal55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019Halaman 4 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019karena kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk terpilihmenjadi Anggota DPR RI Periode 20192024 (Bukti P6);C. Pokok PermohonanRuang Lingkup Pasal yang Diuji No. Ketentuan Rumusan1.

  Putusan Nomor 57 P/HUM/201910.11.12.juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 bertentangan dengan Pasal422 UU Pemilu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 Bertentangan dengan Pasal 422,Pasal 243, Pasal 241 dan Pasal 172 UU Pemilu;Bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 yang padapokoknya mengatur dalam proses Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara, KPU tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yangmeninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara

  Olehkarena itu, Pemohon merasa sangat dirugikan akibat keberadaan Pasal 54ayat (5) huruf k dan juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal92 huruf a PKPU No. 4/2019 karena kehilangan hak untuk menentukankader terbaik untuk ditetapkan menjadi Anggota DPR RI Periode 20192024;Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu untuk pemilihan umumanggota legislatif periode 20192024.

• MENGADILI :

  Menolak Permohonan Pemohon PKPU

  5/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• 1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara HADI SUWANTO (Dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;
  2. Menyatakan Termohon/Debitor HADI SUWANTO (Dalam PKPU) Dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk Sdr.

  , Parigi Baru, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

sebagai Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit ;

1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian melalui sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit;
2. Menetapkan imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian dan dibebankan pada harta pailit;

Menghukum Termohon / Debitor HADI SUWANTO (Dalam PKPU

) membayar biaya perkara PKPU sebesar Rp.3.259.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

63/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

• Bahwa pada saat gugatan a quo diajukan/didaftarkan, sebelumnyatelah terjadi sengketa di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSemarang dengan Register Perkara No. 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg, dimana KSP Intidana (Tergugat) telah dituntut olehAnggotanya dalam perkara Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) untuk memenuhi kewajibannya mengembalian uangAnggota yang disimpan di KSP Intidana;c.

  Smg, dimana KSP Intidana (Tergugat)telah dituntut oleh Anggotanya dalam perkara Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) untuk memenuhi kewajibannyamengembalian uang/dana Anggota yang disimpan di KSP Intidana;6.

  Kedudukan Penggugat adalah sebagai KrediturKonkuren atau bukan Kreditur Separatis ataupun Kreditur Preferenberdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU), oleh karena piutang Penggugattidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu seperti gadai,jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan ataskebendaan lainnya.

  Rekonpensi) telah dituntut oleh Anggotanyadalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)untuk memenuhi kewajibannya mengembalian uang/dana Anggotayang disimpan di KSP Intidana;4.

  Sikap dan langkah ini harusdipahami sebagai upaya penyelamatan koperasi dan untukmenjamin terlaksananya kesepakatan homologasi sebagaimanatertuang dalam Putusan PKPU;Bahwa salah satu Pengurus yang diganti adalah Sdr.

• ., M.Kn, Kurator dan Pengurusdari Kantor Hukum Riyadi & Partners, berkedudukan di Jalan BukitPakis Timur Blok J Nomor 22, Surabaya, dalam kedudukan danjabatannya sebagai Kurator berdasarkan Putusan PengadilanNiaga Surabaya Nomor 02/PKPU/2013/PNNiaga Surabayatanggal 22 April 2013 atas kepalilitan debitor pailit PT.

  Nomor 159 K/Pdt.SusPailit/2015Bahwa Penggugat adalah kurator yang diangkat dan ditetapkanberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby. tanggal 22 April 2013yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Tergugat PT.

  Nomor 159 K/Padt.SusPailit/2015Negeri Surabaya Nomor 02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby. Tanggal 22 April2013;8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo.

  Harta Pailit dalamperkara kepailitan Nomor 02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby.) sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanmelaksanakan putusan ini;16.

  Harta Pailit Perkara Nomor02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby.) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat secara seketika dan tanpa syaratuntuk segera menyerahkan Harta Pailit berupa 1 (satu) Unit Dump TruckToyota Dyna 130HT Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi L 9132UX/Nomor Mesin WO4DTRJ46652 kepada penggugat selaku kurator dalamperkara kepailitan Nomor 02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby.;8.

• Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuanketentuan lainyang bersangkutan;

  MENGADILI:

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
  2. Membebankan kepada Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.380.000,00

  115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU;
  2. Menyatakan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst dicabut;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh

  292/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• <p></p><p><strong> M E N G A D I L I:</strong></p><ol> <li>Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;</li> <li>Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.290.000,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);</li></ol>

  245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut di atas dari register perkara yang sedang berjalan ;
  3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon PKPU, yang hingga penetapan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp.3.429.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

  7/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby