., Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIC Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/20146. Kingsospol Siregar, S.H Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIID Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;7. ABDUL AZIS HADY, S.Kom., Kepala SubBagian Kepegawaian Sekretariat PengadilanPajak Kementerian Keuangan;8. DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H.,Penangan Perkara IIIA Tk. Il Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;9. ADIMAS ARYO NKP, S.H., PenanganPerkara IIIB Tk.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan PenyuluhanHukum Setdako Batam pada KantorWalikota Batam;SITI JUAHIR, SH., Jabatan Kepala SubBagian Jaringan Dokumentasi HukumBagian Hukum Setdako Batam pada KantorWalikota Batam;AMIRLIT, SH., Jabatan Staf Bagian HukumSetdako Batam pada Kantor WalikotaBatam; SAFNI HADIAH, SH., Jabatan StafBagian Hukum Setdako Batam pada KantorWalikota Batam;berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK14/HK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 selanjutnya disebutSGDA0AT ascommacemmenmcaawcnes

Dapat dikatakan sebagai pemeriksaan jilidIll yang merupakan pemeriksaan berkelanjutan atas dugaanpelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat secaraDOQUNTUN. ...... cece eeceeceeeceeeeceeeeaeeeeeeeeecaaaaaeeeeeesaaaeeeeeaaaeeeeeeeeaaaaeeesTerhadap pernyataan Penggugat dalam gugatan subbagian C point 4, kalimat ...namun Penggugat telah disanksitanpa klarifikasi dan konfrontasi uranpun tulisan,... dalil tersebuttidak berdasar.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya subbagian C point 5, Tergugat tanggapi, adalah tidak benarkalau Penggugat tidak diberitahu perihal pelanggarandisiplin yang disangkakan kepadanya, justru hal sebaliknyayang terjadi, sebagaimana dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 30 September 2011 yang Penggugattandatangani di setiap halamannya. Pada pertanyaannomor 2, yakni apakah Saudara mengerti mengapaSaudara diperiksa?

Pemeriksaan terhadap Penggugat sudahdilakukan berdasarkan dan mekanisme yang berlaku.Masalah Penggugat mengenal atau tidak dengan pihakpihak yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa bukan masalahyang penting dalam pengungkapan perkara Penggugat.Bahkan bunyi SMS yang dikutip olen Penggugat pada subbagian C point 8 menunjukkan keakraban antaraPenggugat dengan Saudara. Nini dan bukan sekedarkenal.

Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 14, Tergugat tanggapi, perihal kebenaranPenggugat pernah menyuruh/meminta peserta PLPG untukmenemui Penggugat di luar tempat PLPG akan Tergugatbuktikan di persidangan perkara a14. Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 15, Tergugat tanggapi bahwa Sadr Dr. SalehHaji, M.Pd dan Drs. M.

Selama belum ada Putusan Hakim yangmenyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat, salah, maka berlaku asas asas praduga keabsahan(PrACSUMPTIO IUSTAC CAUSA)........ccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeaaaeeeeeseeeesBahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 24, terkait point 23, Tergugat tegaskan,bahwa Tergugat tidak pernah memberi sanksi pelanggarandisiplin kepada Penggugat.

., Kepala SubBagian Umum;4. GUNAWAN HARTANTO, SH., Kepala SeksiPiutang Negara ;5. INDRIANI ROSITOWATI, SH.MH., Pelaksana ;6. EKO YULI HARIMAWAN, SH., Pelaksana ;7.JOKO HADI SUGONDO, SH., Pelaksana ;8. ARFIAH NURUL FAJARINI, SH., Pelaksana ;Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt/2013/PT.Smg9, SANTOSO , Pelaksana10. AGUS DWI MARTONO, SE.MM.,Pelaksana ; 11. TRIYANTO, SH.MM., Pelaksana ;12.

Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya j;Ahrul Fahziar, SH., Jabatan StafSub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya jf nnnnnnnnn nnn nnnBagus Tirta Prawita, SH., JabatanStaf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ;8. Rerry SetianingTiyaswati, SH.

.; Jabatan: Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; DJOENEDIE DODIEK S., S.H. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya. ;202022 20. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatLDERSEANT FOUL gy mmm mmm mn nnn internePutusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 2 sampai 94PERKUMPULAN8.

MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan :Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 10.R.

.; Jabatan: Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;Selanjutnya disebut : TERGUGAT;DANPEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUKOSOWILANGON SURABAYA (P2SBPIOS), Badan Hukumperkumpulan yang berdomisili di Jalan Raya TambakOsowilangun Nomor 236, RT.001/RW.002, KelurahanTambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.dalam hal ini diwakili oleh : Putusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 3 sampai 941.

., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 6.

., Jabatan Kepala Subbagian BantuanHukum , Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas;IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan OrganisasiSetjen Kemdiknas;DADANG GANDHI, S.H., Jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi SetjenKemdiknas;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SetjenKemdiknas;AHMAD MUDZAFFAR, S.H., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,

/Kepala SubBagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan,sehingga sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 bahwagugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;2.

Tri Rubiyanto Basri ,SH, MM Jabatan Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum pada bagian Hukumdan Perundang undangan Sekretariat Daerah KotaMojokerto; 4.

., JabatanKepala SubBagian BantuanHukum SetdaKabupatenKampar ;3. Edi Satriawan,SH., JabatanStaf BagianHukum SetdaKabupatenKampar ;4. Dela RezaPahlevy, SH.,Jabatan StafBagian HukumSetda KabupatenKampar ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor:180/HK/142/2010 tertanggal 15 OktoberTENTANG?

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Dadang Gandhi, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan

Putusan Nomor 440 K/TUN/20133. lriyanto Nainggolan, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.4.

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.5. Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.6.

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat ; &6. Muhamad Akram, S.H.,M.Si. Kepala gpBbagianPeraturan PerundangUndangan aed agaan ; 7. Lukmanul Hakim Adhinegoro Payaee Amd.lm, S.H. ; Kasi Perizinan Keimigrasian a8. Yogi Indra Presta, natn Umum DirektoratJenderal Imigrasi ; 9. Suci Rahmawaty Putri, S.H. Fungsional Umum DirektoratJenderal Waras!

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; Dwi Susianto Guntoro, S.H., PenangananPerkara Tingkat pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; Dewi Sri, S.H., Penanganan Perkara Tingkat pada Biro Bantuan Hukum KementerianKe@Uangan ; 222 ee nnnn ne nnnn ne6. Adimas Aryo N.K.P., AH., Pemroses Bahan TelaahanTingkat pada Biro Bantuan Hukum KementerianK@UANGAN j n222n enna nnn nnn nnn n een7.

., jabatan Kepala SubBagian Sengketa dan Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUNSBY.3. YOSEPH FLORIANUS NAPAL, MM.,jabatan Kepala Sub Bagian Pengamanandan Penyelesaian Sengketa Aset padaBadan Pendapatan dan Aset DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; 4. YOULA Y. WANGANIA, SH., jabatan Stafpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; 5. FIDEON G.

. ; Kepala Subbagian Bantuan HukumMineral, Batubara Dan Geologi, SekretarisJenderal Kementerian Energi Dan SumberMineral ; Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, JakartaSatya Hadi Pamungkas, S.T,.M.T. ; : Kepala Seksi Perencanaan Wilayah PertambanganDirektorat Jenderal Mineral Dan Batubara,Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral ; Jl. Prof. Dr.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danPerundangUndangan Setda Kabupaten Jayapura;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sentani Depapre Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura; Berdasarkan suratkuasa khusus Nomor: 180/57/SK/SET, tertanggal 25 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;2. IZAK RANDI HIKOYABI, S.E, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal JI. BTN Sosial Sentani,RT/RW. 004/005, Kel.

., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;3. Hatoni, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum SetditjenPHPL;4. Jovan Juliawan, S.H., M.PA, Staf Biro Hukum;5. Agus Warsito, S.H., M.H., Staf Setditjen PHPL;6.

., Kepala SubBagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;5. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH., Kepala SubBagian Advokasi Hukum Ill pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan;Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT6.

., Kepala SubBagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian Kementerian Kesehatan;7. lwan Sopyan Fauzi, SKM, MH.Kes., KepalaSub Bagian Advokasi Hukum dan Humaspada Sekretariat Direktorat JenderalPencegahan dan Pengendalian PenyakitKementerian Kesehatan;8. Teza Eka Setyawaty, SH., PerancangPeraturan PerundangUndangan AbliPertama pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan;9.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTini permasalahan yang ada sudah melalui perjalanan 3 (tiga) MenteriKesehatan, 4 (empat) Direktur Jenderal P2P, 4 (empat) SekretarisDitjen P2P, 2 (dua) Kepala Bagian Hukormas, 3 (tiga) Kepala BagianKepegawaian dan Umum, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian Organisasidan Tata Laksana;. Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Agustus 2013tentang Permohonan Pindah Tugas ke Pemda Daerah Khusus IbukotaJakarta (DKI).

Yuliyanti dengan menyampaikan surat NomorKP.04.01/1.4/2496/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada BiroKepegawaian, agar segera menindaklanjuti pengaduan tersebut;Pada tanggal 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi SekretariatDitjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan NomorKP.04.01/1.2/538/2015 yang meminta kehadiran Penggugat untukdilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli 2015.

Bahwa surat yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan yangmengadaada untuk berkelit dari pemeriksaan yang akandilakukan oleh Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksanaselaku atasan langsung Penggugat, terbukti sebelumnyaHalaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTPenggugat juga menyampaikan tuduhan serupa melalui surattanggal 21 Desember 2017.

dalam Golongan Nomor urut 10 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa LaboratorisBNN di Jakarta Nomor 533 H /VII/2016 /BALAI LAB NARKOBA tertanggal31 Agustus 2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehDwi Handayani S,si.M.Si NIP.197912222006042012 selaku Kepala SubBagian

tetrahydrocannabinolterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sesuai dengan Berita acara Pemeriksa Laboratoris BNN diJakarta No. 533H /VII/V2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 31 Agustus2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh DwiHandayani, S,Si.M.Si, NIP.197912202006042012 selaku Kepala SubBagian

,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr.

Masa TB S2 dihitung sebagai masa kerja untuk masa ikatan dinas DIV STIS. vide Memorandum Kepala Subbagian Kesejahteraan danDisiplin Pegawai BPS tertanggal 9 Januari 2014 perihal PermohonanPenetapan Jumlah TGR a.n. Dani Kartika;e. Perhitungan mulai menjalani masa lkatan dinas kedua Pasca S2 ataukewajiban kerja Penggugat Pasca S2 tersebut, dihitung mulai sejakHalaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor :204/G/2016/PTUNJKT.tanggal 1 Desember 2010;f.

Kepala Pusdiklat BPS, (fotokopisesuai dengan asili);Memorandum Kepala Subbagian Kesejahteraan DanDisiplin Pegawai BPS tertanggal 9 Januari 2014,(fotokopi dari fotokopi);Lampiran Matriks Masa Kerja Dinas an.

SAKSI: ARTUTI KUSUMANINGRUM, S.E;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah fungsional pada Subbagian Tata Usaha Umum padaPusdiklat Badan Pusat Statistik; Bahwa Saksi menerangkan pegawai yang akan melaksanakan tugasbelajar wajib menandatangani perjanjian tugas belajar; Bahwa Saksi menerangkan pegawai yang melaksanakan tugas belajardengan biaya dari sponsor dianggap mendapatkan biaya dari Negara (buktiT10); Bahwa Saksi menerangkan jika Penggugat tidak menjalani masa ikatandinas

,P.Si;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai BPS; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat datang ke Biro Kepegawaian BPSdengan tujuan untuk mengundurkan diri, Karena Penggugat masih memilikimasa ikatan dinas maka Biro Kepegawaian berkoordinasi dengan BiroKeuangan untuk mengetahui nilai TGR; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ingin pengunduran dirinya diprosessecara cepat karena ingin segera masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJk);Halaman