1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Tidak diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.241.000,- (lima juta dua ratus empat puluh

Udik (pemohon PAW tersebut) yang berhak atasHarta Waris dari Pewaris, sehingga secara hukum Para PenggugatMempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukanGugatan Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Perkara Aquo;Sedangkan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm. H. Mukri bin Asdjayang merupakan pihak Pemohon pada Penetapan Ahli Waris (PAW)Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, makasecara hukum dikarenakan H.

Saminah dan ParaPenggugat.Bahwa oleh karena dalildalil Permohonan PAW yang diajukan oleh H.Mukri tersebut tidak sesuai dengan fakta, maka Penetapan Ahli Waris(PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrsyang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2016, adalah salah dan keliru,dikarenakan adanya kekurangan pihak ahli Waris yang masihHal 13 dari 66 hal Putusan Nomor 0013/Padt.G/2018/PA.Tgrsmempunyai hak waris dari Alm.

Bahwa oleh karena Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor : 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs yang ditetapkan padatanggal 27 Juli 2016 secara hukum salah dan keliru, maka berdasarhukum Para Penggugat mohon agar Penetapan Ahli Waris (PAW) a quodinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;9. Bahwa berdasarkan fakta H.

Menyatakan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, secara Hukum salah dankeliru;3. Menetapkan batal secara hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikatPenetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor : 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, tanggal 27 Juli 2016;4. Menyatakan H. Udik bin Masiin meninggal dunia pada tanggal 17 Mei1954, karena sakit dan dalam keadaan islam;5. Menyatakan Hj.

Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016;3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Tidak diterima untuk selain dan selebihnya;5.

PAW

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tanggal 14 Juni 2022;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.JP, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

melakukan tindak pidana Penggelapan ;

PAW

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 27/Pdt.P/2006/PA.Clg tanggal 9 Januari 2007;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 27/Pdt.P/2006/PA.Clg tanggal 9 Januari 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara

PAW

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai pengampu dari Yie, Chung Paw (Paul Yie) untuk melakukan segala tindakan hukum ke dalam maupun ke luar pengadilan dalam rangka menjual harta yang diperoleh Pemohon selama perkawinannya dengan Yie, Chung Paw (Paul Yie) berupa: sebidang tanah seluas 152 m2 (seratus lima puluh dua meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Gading

mengadili :

dalam eksepsi :

- menolak eksepsi tergugat VI;

dalam pokok perkara :

- mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

-menyatakan menolak permintaan pergantian antar waktu (PAW) yang diajukan tergugat I dan tergugat II;

- menghukum tergugat III, IV, V dan VI untuk tidak melanjutkan proses PAW terhadap penggugat;

- menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- menghukum tergugat I dan

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi :
   • Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima;
2. Dalam Penundaan :
   • Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa a quo berupa Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis Tahun 2021 Periode 2022 2025, Nomor : 07/PPAW/XI/Kls.2021, tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kalanis

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos.
3.

Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 261.500 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

)terhadap Penggugat yaitu SK.No.01/SK.DPC PNIM/ Kr.Asem / VII / 2013 ; Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada point 5di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat (GubernurBali) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114 / DPRDtanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat

; Bahwa kemudian tanggal 29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme juga mengeluarkanSurat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yakni SK.Nomor...Putusan No.22/G/2013/PTUN.DPS10.Nomor : 0144 / KEP.PAW/DPP PNI M /VII/2013 tentang Pergantian AntarWaktu (PAW) saudara I Nengah Pradana Putra, S.Sos.

Karangasem ; Tanggal 13 Agustus 2013, Bupati Karangasem bersurat kepada Gubernur Balidengan ...Putusan No.22/G/2013/PTUN.DPS17dengan Surat Nomor 171.2/2666/T.Pem perihal Pembatalan PAW (PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode20092014 Wakil PNI Marhaenisme ; h.

) yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telahdisebutkan pada point 5 diatas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersuratkepada Tergugat (Gubernur Bali) melalui Bupati Karangasem dengan SuratnyaNomor: 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 Perihal Mohon PengesahanPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atasnama Penggugat ; ~ 29 nnn nnn nn nen nnn nnn nnn nnn nen nee nnnBahwa yang benar; Ketua DPRD Kabupaten Karangasem menindaklanjutiPemberhentian Antar Waktu (PAW

bahwa usulan PembatalanProses PAW (Pengganti Antar Waktu) Anggota DPRD Karangasem danPencabutan Surat Bupati Karangasem Nomor 171.2/2529/T.Pem Tanggal 23 Juli2013 Perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD KabupatenKarangasem an.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1999/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Komang Wirawan
3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1999/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Komang Wirawan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.500,- (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Bahwa selanjutnya tanggal 29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme jugamengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW )terhadap Penggugat yakni SK. Nomor : 0145/KEP.PAW/DPP PNIM /VII/2013. tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Komang Wirawan (Penggugat ) sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Made Puspasebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode9.

Surat Bupati Karangasem Nomor: 171.2/2666/T.Pem Tanggal 13Agustus 2013, perihal Pembatalan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali periode20092014 wakil PNI Marhaenisme;g. Berita acara hasil penelitian kelengkapan AdministrasiPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Nomor: 171.1/17918/Bid.II/BKBP Tanggal 2 Oktoberh.

Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1999/04A/HK/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaDewanDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKarangasem;; 3.

BuktiP . 3 Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPC PNIMarhaenisme Kabupaten Karangasem tentangPemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatperiode 20092014 yaitu: SK.

Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) KabupatenKarangasem;; Bahwa saksi mengatakan ada Pengesahan Peresmian PembatalanPergantian Antar Waktu (PAW) dari DPP PNI Marhaenisme sedangkandari DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem tidakBahwa saksi, Surat dari Gubernur Bali mengenai PembatalanPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD atas nama: KomangWirawan Kabupaten Karangasem sudah ditindak lanjuti sesuai denganbukti surat Nomor T . 9;Bahwa saksi, mengatakan semua surat melalui bagian TataPemerintahan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan Pemohon yang bernama Nelly Djuwita dan Tjiam Paw Hua sebagai suami istri yang sah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan dengan Tjiam Paw Hua pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H.
3.

Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai calonAnggota DPRD dari partai lain, pada tanggal 8 Juli 2013 DPC PNIMarhaenisme Kabupaten Karangasem mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yaitu SK.No.03 / SK. DPC PNEM / Kr.Asem / VIl / 2018 ; 6.

Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telahdisebutkan pada point angka 5 di atas, Ketua DPRD KabupatenKarangasem bersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) melalui BupatiKarangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114 / DPRD tanggal 15Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas namaFST CUCL 5 ~~~ mmm nn mmm nn mmr7.

Bahwa selanjutnya tanggal 29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme jugamengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW )terhadap Penggugat yakni SK. Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI MN1W2013 tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) saudara WayanPutra Tanaya, SH. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus PidadaSindhu , SH. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW )Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009 8.

Pembatalan dari DPP PNI Marhaenismeterhadap Penggugat, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Karangasembersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) tertanggal 13 Agustus 2013,No. 171.3 / 147 / DPRD, untuk membatalkan Pergantian Antar Waktu( PAW ) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 Wakil PNIMarhaenisme,selanjutnya melalui surat tersebut juga Ketua DPRDKabupaten Karangasem mencabut Surat yang telah dikirimkan kepadaTergugat ( Gubernur Bali ) Nomor :

DPP PNI Marhaenismetentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat olehDPP PNI Marhaenisme , maka tugas, kewajiban dan keberadaanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem tetapberjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lainseyogyanya tidak ada permasalahan ; Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SKPembatalan Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata padatanggal 7 Oktober 2013 Tergugat

PAW

PAW

Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (BUDI FITRES Bin PAW) terhadap Penggugat (RIZKA RAMONA Binti FERIZAL);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,- ( tujuh ratus duapuluh ribu rupiah);

Als DOONG Bin FAIJUN tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Mewajibkan Tergugat

untuk mencabut Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

HENDRI ARIANTO sebagai Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Demokratsejak tanggal pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRDKota Bengkulu periode Tahun 2009 5. Bahwa mengacu pada konsideran objek sengketa point b, di sebutkanbahwa adapun yang menjadi alasan dilakukannya PAW adalah karenaSdr.

BuktiP5 : Surat DewanPimpinan Pusat PartaiDemokrat Nomor : 34/INT/DPP.PD/IV/2010 tertanggal19 April 2010 perihal InstruksiPelaksanaan PAW Anggotaanggota DPRD ProvinsiBengkulu (fotocopy darifotocopy) ;. BuktiP6 : Surat DewanPimpinan Pusat PartaiDemokrat Nomor : 141/INT/DPP.PD/VII/2010 tertanggal12 Juli 2010 perihalPenundaan Proses PAW(fotocopy darifotocopy) ;7.

Bukti T.II Intv15Usulan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AtasNama Hendrik Hutagalung Kepada Ir.

dari Hendrik Hutagalung bahwa proses PAW akan terjadi diPartai Demokrat, dimana inti surat itu bahwa Ir.

karenaia dipecat itu dan itu ada suratnya ;Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi bertemu dengan DPP Demokrat,lalu Komisioner KPU membuat surat resmi yang ditandatangani olehBahwa Saksi tahu di saat pertengahan proses PAW berjalan, ada suratDPP yang meminta penundaan PAW ;Bahwa Saksi menerangkan selama proses PAW berjalan yangmenjadi pimpinan di DPD Partai Demokrat Provinsi saat itu adalahDian Sakhroza sebagai Plt.