257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

PUTUSANNomor 257/Pid.Sus/2018/PN MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU;Tempat lahir : Lombok Timur.Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 31 Desember 1987;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Nyiur Tebel, RT. 05, Desa Nyiur Tebel,Kecamatan Sukamulia

Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejaktanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, CLEOPATRA, S.H., HENDIRONANTO, S.H., M.H., dan MURDIAN, S.H., M.Kn, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 April 2018;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pid.Sus/2018/PNMtr tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mir

tanggal 18 April2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN MitrSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa setelah hadirnya 2 (dua) orang saksi tersebut, barulah saksiERVIN JAYA RAHADI dan saksi ALFAN SURI melakukan Penggeledahanterhadap badan terdakwa BAYU NUGRAHA PRATAMA Alias BAYU dansaksi SOPIAN HADI Alias SOPIAN dan juga Penggeledahan terhadapHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mitrrumah tersebut dengan didampingi dan disaksikan oleh saksi MASNI dansaksi H. HARFAN.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mtr

257/PID/2021/PT PTK

Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan PutussibauUtara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Pts, tanggal 26 Juli2021;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKPengadilan Tinggi Tersebut:Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 257/PID/2021/PTPTK tanggal 14 Oktober 2021, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan surat

Namun, ditengah perjalanan,tepatnya di Jalan Lintas Selatan Desa Desa Boyan Tanjung KecamatanBoyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Winda merasa pusing daningin muntah, maka anak Topan Firmansyah menghentikan sepeda motorHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKyang dikendarainya di tepi Jalan Lintas Selatan.

Namun, ditengah perjalanan,tepatnya di Jalan Lintas Selatan Desa Desa Boyan Tanjung KecamatanHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKBoyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Winda merasa pusing daningin muntah, maka anak Topan Firmansyah menghentikan sepeda motoryang dikendarainya di tepi Jalan Lintas Selatan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim danhakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKBec.

Panitera Pengadilan Tinggi Pontianakberdasarkan Surat Penunjukan Nomor 257/PID/2021/PT PTK tanggal 14Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota: Hakim Ketua:ttd ttdWindarto, S.H.,M.H. Marudut Bakara, S.HttdSaiful Arif, S.H.,M.HPanitera Pengganti:ttdDjamiatul Ichwan, S.H.Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTK

257/Pdt.G/2021/PA.Sim

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.SimMenimbang, bahwa berdasarkan relaasrelaas yang disampaikan kepadaPemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secararesmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan718 ayat (1) R.Bg. jo.

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sim50 Tahun 2009 jo.

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Simdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.SimMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telahcukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sim(empat ratus dua puluh ribu rupiah)Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Sim

257/Pdt.P/2020/PA.Kra

PENETAPANNomor : 257/Pdt.P/2020/PA.Kra.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal xxxxxx yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Karanganyar, yangbermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, diberi tanda P.2;Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kra. Hal. 2 dari 8 hal.3.

;Bahwa, selain mengajukan alatalat bukti tertulis diatas, Pemohon jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kra. Hal. 3 dari 8 hal.1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggaldi Kab.

/Pdt.P/2020/PA.Kra, serta dikuatkan dengan bukti P1,maka telah resmi perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan AgamaKaranganyar dan secara formil Pemohon dapat melanjutkan untuk kepentinganpersidangan perkara ini ;Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kra.

Rp.241.000,(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kra. Hal. 8 dari 8 hal.

257/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Pwlmenemul Pemohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon danTermohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun;8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui olehDesa Mirring nomor: 145/01/Des.Bat/04/202 tertanggal 15 April 2021Termohon (TERMOHON) terakhir tercatat sebagai warga xXxxxXXXXXXXXXXX, Namun sejak tahun 2019 Termohon sudah tidak diketahulkeberadaannya sehingga dinyatakan gaib;9.

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Pwlsecara resmi dan patut, maka dengan demikian Termohon dinyatakan dianggaptelah mengetahui adanya gugatan Pemohon dan dengan tidak hadirnya dimuka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan Pemohon;Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yangtercantum dalam Kitab a/Anwar Juz II, halaman 55, yang diambil alin sebagaipendapat majelis :AadL ls jl debs!

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Pwl1975 jo.

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Pwlperceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untukmenjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhidua unsur, yaitu unsur teruSs menerus, dan unsur tidak ada harapan untukrukun kembali. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.PwlDrs. H. Abd. Jabbar, M.H., H. Adam, S.AgWawan Jamal, S.H.1Panitera Pengganti Sayadi, S.AgPerincian biaya :1. PNBP :Rp 70.000,002. Proses :Rp 50.000,002: Panggilan: Rp 310.000,00A. Pemberitahuan isi putusan : Rp 75.000,001. Meterai: Rp 10.000,00Jumlah : Rp 515.000,00(lima ratus lima belas ribu rupiah).Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Pwl

257/P/PW/2015/PTUN-JKT

:ceseeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PEMOHON ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebuttelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 257/PENMH/2015/PTUNJKT., tanggal 10 Desember 2015,tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 257/G/2015/PTUNJKT., tanggal 10 Desember 2015,tentang Penunjukan Panitera Penganti ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor :

, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 08 Desember 2015,di bawah Register Nomor : 257/P/PW/2015/PTUNJKT., yang pada pokoknya sebagai berikut :A.

Stephanie Tassja Kaligis, S.H. ; Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.5.

Hakim; Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; 7.

Meterai Putusan : Rp. 6.000, Redaksi Putusan : Rp. 5.000,+Jumlah : Rp.296.000, (Dua Ratus Sembilan Puluh EnamRibu Rupiah) ;Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.

257/Pdt.G/2019/PA.Pnj

PUTUSANNomor 257/Pdt.G/2019/PA.PnjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT sebagai PenggugatmelawanTERGUGAT, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 1 Januari 2018 TergugatHalaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Padt.G/2019/PA.Pnjmeninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan arahtujuannya dan tanpa alasan yang sah;5.

Saksi:Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 257/Padt.G/2019/PA.Pnj1.SAKSI , saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dibawahsumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Penggugat di Desa Wonosari; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukundan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagikarena sering bertengkar; Bahwa

,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Baso AbbasMulyadi, S.H.I. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu olehZulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat;Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd ttdHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.PnjIsmail, S.H.1. Muslich, S.Ag.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah)Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pnj

257/Pdt.P/2020/PA.Amb

PENETAPANNomor 257/Pdt.P/2020/PA.Amb6DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan terbuka untuk umum, menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yangdiajukan oleh;Darmasyah bin Saidir, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ,Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Cindirejo 07RW. 03, Kel.

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ambgangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remajacenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan denganbaik.

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Amb3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 84/IV/1994 tanggal15 April 1994, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkandengan aslinya terbukti sesuai (bukti P3);4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 3322181109110441tanggal 06 Februari 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya terbukti Sesuai (bukti P4);5.

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Amb12. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan PraktekMandiri Sofia Harjayanti, S,S.T.Candirejo Kecamatan Ungaran BaratKabupaten Semarang (bukti P12);Bahwa, selain buktibukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;1.

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.AmbSitiPerincian Biaya :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PemanggilanBiaya PNBPBiaya RedaksiBiaya MeteralJumlahIshak Lubis, S.Ag.Panitera Pengganti,Novida Subtyanti, S.H.Rp 30.000,00Rp 75.000,00Rp 200.000,00Rp 20.000,00Rp 10.000,00Rp 6000,00Rp 341.000,00Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Amb

257/Pdt.P/2018/PA.Prgi

SALINAN PENETAPAN Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.PrgioO w Ow DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka SidangPelayanan Terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikahyang diajukan oleh:Akrin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani,tempat tinggal di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat,Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi

Penetapan No. 257/Pdt.P/2018/PA.PrgiPegawai Syara (Imam Masjid) Dusun Ill Desa Baliara Kecamatan Parigiyang bernama Andieca;Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon II bernama Nurdin dengan saksisaksi Nikah masingmasing:a. Ardin Kai;b.

Penetapan No. 257/Pdt.P/2018/PA.PrgiKantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tidak mau menerbitkan KutipanAkta Nikah atas nama Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat dalambuku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi,sehingga para pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari PengadilanAgama Parigi guna dijadikan alasan hukum diterbitkannya Buku KutipanAkta Nikah;9.

Penetapan No. 257/Pdt.P/2018/PA.PrgiPerincian Biaya Perkara:1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,002. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,003. Biaya Redaksi Rp 5.000,004.

Penetapan No. 257/Pdt.P/2018/PA.Prgi

., tanggal 1 November 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pdt.G/2017/PN.Skt., tanggal 7 Juni 2018;

257/Pdt.P/2021/PA.Plh

SALINAN PenetapanNomor 257/Pdt.P/2021/PA.PIhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:Sahrija bin Kahirudin, tempat dan tanggal lahir Lampung, 01 Juli 1972,agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempatkediaman di Jalan Dusun Sundawa RT.008 RW.005 DesaBatu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenakeduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu danhubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohonsangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan HukumIslam apabila tidak segera dinikahkan;Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak adalarangan untuk melakukan pernikahan;5.

Saksiadalah Adik Ipar Pemohon.Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.PlhSetelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon Bahwa para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandungLisnawati binti Sahrija. Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namunanaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasike Pengadilan Agama.

Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminyahubungannya sudah sangat erat ;Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak adahubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadipenghalang dilangsungkannya pernikahan. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya samasamaberagama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calonsSuaminya berstatus jejaka.

LailaHal 13 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh

257/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Telah memberiketerangan di bawah sumpah sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.2.

Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimanapetunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakankarena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkanketentuan Pasal 154 R.Bg Jo.

Selain itu, terungkap bahwa Penggugat dan TergugatPutusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.sudah tidak pernah berkomunikasi selama pisah rumah, Penggugat tidakmau kembali ke rumah kediaman bersama dan Tergugat juga tidakberupaya menjemput Penggugat.

HalPutusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.tersebut telah diungkapkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Jo.

Meterai : Rp 6.000,00Jumlah Rp 541.000,00(lima ratus empat puluh satu riburupiah)Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

PENETAPANNomor : 257/Pdt.G/2017/MSTkn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili Perkaraperkara tertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atasperkara yang diajukan oleh:Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaanwiraswasta, Alamat JI. Genesha Baru, Lr. Bawal Kp. Kemili, KecamatanBebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Untukselanjutnya disebut Tergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihakpihak yang berperkara:TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal O7 Juni 2017 telahmengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syariyah Takengon, perkara tersebutterdaftar di Kepaniteraan perkara, register nomor : 257/PdtG/2017/MSTkn,Hal. 1 dari 4 halaman putusan No. 257 /Pdt.G/2017/MSTkntanggal 08 Mai 2017, dengan menguraikan halhal seperti termuat

Atas anjuran Majelis Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencobaHal. 2 dari 4 halaman putusan No. 257 /Pdt.G/2017/MSTknkembali memibina rumah tangga secara rukun damai dan ingin mencabutperlkaranya lebih dahulu;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugatjuga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapatdikabulkan;Dengan mengingat ketentuan hukum Syara dan Perundangundanganyang berlaku berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Munir, SH, M.Ag.Hal. 3 dari 4 halaman putusan No. 257 /Pdt.G/2017/MSTknHakim Anggota Hakim Anggotattd ttdDra. Hj. Nur Ismi, SH. Drs. Saifullah Abbas,.Panitera Pengganti,Drs. Mawardi.Perincian Biaya :1. Biaya pendaftaran ............... Rp. 30.000,2. Biaya pemberkasan ...............: Rp. 50.000,3. Biaya panggilan .............:ce Rp. 150. 000,4. Biaya materal ...........ccccccceee Rp. 6.000,5. Biaya RedakSl ...........

::cceeee Rp. 5.000,Jumlah Rp. 241.000,(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 4 dari 4 halaman putusan No. 257 /Pdt.G/2017/MSTkn

257/B/PK/PJK/2013

Putusan Nomor. 257/B/PK/PJK/20132. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam KeputusanMenteri Keuangan."

Putusan Nomor. 257/B/PK/PJK/20132.2.

Putusan Nomor. 257/B/PK/PJK/2013Berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahsebagai peraturan pelaksanaan UndangUndang PPN, yakni PeraturanPemerintah No. 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 (selanjutnya dalamPermohonan Peninjauan Kembali ini disebut sebagai "PP 143" dan terlampirsebagai Bukti Pemohon 7).

Putusan Nomor. 257/B/PK/PJK/2013pengawasan BPMIGAS.

Putusan Nomor. 257/B/PK/PJK/2013Panitera PenggantittdLucas Prakoso, S.H., M.HumBiayabiaya :1. Meterai ......... Rp. 6.000,2. Redaksi ......... Rp. 5.000,3. AdministrasiPeninjauan Kembali Rp. 2.489.000.Jumlah...... Rp. 2.500.000.Untuk SalinanMahkamah Agung R.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor. 257/B/PK/PJK/2013

Bahwa Penggugat tidak mengetahui ternyata sejak tahun 2000 persiltanah SHM No 257 (Sisa) telah menjadi objek sengketa antaraTergugat dan Tergugat II di PN Tanjung Karang dalam perkaranomor 43/Pdt.G/2000/PN. TK.4. Bahwa ternyata juga persil tanahn SHM No 257 (Sisa) menjadi objeksengketa antara Tergugat dan Tergugat Il mengenai kepemilikantanah SHM No 257 (Sisa) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalamperkara Nomor :46/Pdt.G/2001/PN.TK.

Putusan ini tidak pernah diketahuioleh Penggugat.Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 dilakukan Pendaftaran PeralihanHak Atas Tanah SHM No 257 (Sisa) oleh Turut Tergugat berdasarkan AktaJual Beli Nomor 108/8/KT/2003 tanggal 11 Agustus 2003 serta AktaPerdamaian No 12, 11 dan 21 sehingga SHM No 257 (Sisa) berubahmenjadi a.n Penggugat dan selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2008SHM No 257 (Sisa) berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 138 danterakhir menjadi HGB No 285 a.n Penggugat.11.

( Sanusi Sukiandoyo) terhadap persil tanah dalam Sertifikat No 257(Sisa), oleh sebab itu kepemilikan persil tanah No 257/Sisa tersebutadalah milik Penggugat (Basais Sutami) sebagai pembeli yang sah.Bahwa putusan pengadilan tersebut mengandung beberapa pembatasanhukum, yaitu :1,2.3.SHM No 257 (sisa) hanya dinyatakan tidak berkekuatan hukummengikat, bukan menyatakan batal atau tidak sah.Tidak ada perintah hukum kepada Tergugat Ill (Kakanwil BPNProvinsi Lampung) untuk membatalkan atau mencabut SHM No257

(SiSa). 222 ne nn nnn ne nnn nnn ne nnn nneeYang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat adalahkepemilikan atas persil tanah dalam Sertifikat No 257 (Sisa), bukanatas kepemilikan atau penguasaan persil tanah dengan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 285 a.n Penggugat.Bahwa oleh karenanya maka :222020220251.Tergugat Ill tidak dapat membatalkan SHM No 257 (Sisa) karenaSHM No 257 (Sisa) telah dihapuskan dan diganti oleh SHGB No138 pada tanggal 17 Oktober 2008 yang kemudian dihapuskankembali dan

Artinya Tergugat sudahmelepaskan haknya atas persil tanah SHM No 257 (Sisa).

257/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Sglt..8. Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat berusaha mencaritahu dimana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidakberhasil;9.

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Sglt..Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;2.

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Sglt..berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama jo.

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Sglt..Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikannafkah secara layak kepada Penggugat;Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhisyarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

257/Pdt.P/2019/MS.Bna

PENETAPANNomor 257/Pdt.P/2019/MS.Bnaseat ,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyahn Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwaian Anak oleh :Eva Jumiati binti Abdullah Yusuf, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 23 Maret1979, Umur 40 Tahun, NIK 1171046303790002, Jenis kelaminperempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, PekerjaanPNS, Status cerai mati, Pendidikan

perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan pelajar, Status belum kawin, Pendidikan terakhir TK,Tempat Tinggal Jalan Jeumpa, No.13, Gampong KopelmaDarussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;Cut Melanie Zulva binti Teuku Zulfikar, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 18Juli 2009, Umur 10 Tahun, NIK 1171045807090003, Jenis kelaminperempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaanpelajar, Status belum kawin, Pendidikan terakhir TK, TempatPenetapan Mahkamah Syar iyah Banda AcehNomor 257

Bukti SuratPenetapan Mahkamah Syar iyah Banda AcehNomor 257/Pdt.P/2019/MS.Bna tanggal 04 Desember 2019Halaman 3 dari 11 halaman. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1171046303790002 tanggal 13Juli 2018 atas nama Pemohon (Eva Jumiati), yang dikeluarkan olehKantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banda Aceh buktitersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, buktiP.1;.

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000, (Dua ratus enam ribu rupiah);Penetapan Mahkamah Syar iyah Banda AcehNomor 257/Pdt.P/2019/MS.Bna tanggal 04 Desember 2019Halaman 9 dari 11 halamanDemikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H. Abd Hafiz sebagai Ketua Majelis, Rosmani Daud S.Ag dan Drs.

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,Penetapan Mahkamah Syar iyah Banda AcehNomor 257/Pdt.P/2019/MS.Bna tanggal 04 Desember 2019Halaman 10 dari 11 halaman = Biaya Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 206.000,(Dua ratus enam ribu rupiah) Penetapan Mahkamah Syar iyah Banda AcehNomor 257/Pdt.P/2019/MS.Bna tanggal 04 Desember 2019Halaman 11 dari 11 halaman

257/Pdt.G/2019/PA.Plk

PUTUSANNomor 257/Pdt.G/2019/PA PlkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 12 Mei 1991, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, PendidikanStrata , tempat kediaman di Jalan Jalak V, RT.001,RW.XXV, No.15, Kelurahan Palangka, Kecamatan JekanRaya, Kota Palangka

Jum/at, tanggal 19 April 2013 M. yang bertepatan dengan 09 JumadilAkhir 1434 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangHalaman 1 dari 11 putusan Nomor 257/Pat.G/2019/PA Pikdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanJekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagaimana ternyata dari Kutipan AktaNikah Nomor 242/28/IV/2013 tanggal 22 April 2013;2.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanHalaman 2 dari 11 putusan Nomor 257/Pat.G/2019/PA Pikperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masingmasing pihaktidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraianmerupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikanpermasalahannya;8.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan alQuran surah arRuum ayat 21;Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 257/Pat.G/2019/PA PIikMenimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkinmencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaatlagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahirdan batin bagi suami, isteri dan anak mereka.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 316.000,00( tiga ratus enam belas ribu rupiah )Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA Pik

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun danharmonis sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), belumdikaruniai anak;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Padt.G/016/PA.

Majelis Hakim yang telah ditetapkan,agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan sebagai berikut :PRIMAIR :Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Padt.G/016/PA. Tbh1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3.

Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Sesuai ketentuan pasal 76 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanyagugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c KompilasiHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Padt.G/016/PA.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/016/PA.

Biaya Matera; = Rp. 6.000, Jumlah = Rp 341.000,Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/016/PA. Tbh

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah biodata yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 257/8/1973 yaitu nama Pemohon Sumarmo bin Amat Kamid, menjadi Sumarno bin Amat Kamid dan tanggal lahir Pemohon tertulis Yogyakrta, 17-8-1946 menjadi Sleman, 17-08-1948;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Godean Kabupaten Sleman, supaya membetulkan dan merubah identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 257/8/1973, tanggal 20-09-1973 sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 (dua) diatas;