Ditemukan 4867 data
111 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima selurunhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini:2.
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83239/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 9 Mei 2017, untuk selurunhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasiuntuk selurunhnya dengan verstek;2.
590 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2112 B/PK/Pjk/2020Kembali pada tanggal 3 Desember 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding
180 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1295/B/PK/Pjk/2019sengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya banding PemohonBanding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan JumlahDasar pengenaan pajak 45.125.496.950Perhitungan PPN kurang bayar 0Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 0PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) 0KUPPPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat
152 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
136 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan selurunhnya permohonan banding Pemohon banding;2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00261/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1/7 Maret 2016 tentangHalaman 1 dari 8 halaman.
134 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingyang terutang untuk Masa Pajak November 2013 adalah Nihil dan segeramemerintahkan Terbanding untuk mengembalikan segala kelebihanpembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini besertaimbalan bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002505.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019 , yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
56 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lebih) Bayar (135.717.543.120,00)Dikompensasikan 135.717.543.120,00PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115579.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya
Ni Made Suastini
69 — 53
Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telahdipanggil secara sah dan patut menurut hukum;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan verstek;3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yangnNdilangsungkan secara agama Hindu di Br. Dinas Bhuanasari, DesaKayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal13 Nopember 1994, sesuai Surat Keterangan Menikah/ Kawin Nomor:470/12/Ket/2017, adalah SAH;4.
17 — 2
Bahwa Termohon tidak pernah mengatakan uang belanja kurang,besarkecilnya uang belanja yang termohon terima relative sesuai kebutuhanekonomi yang ada dipasar dengan harga sumbako,dan adalah suatukebohongan Pemohon memberi uang penghasilan selurunhnya kepadaTermohon, Termohon tidak pernah diberi tau berapa penghasilannya setiaphari;.
142 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghasilan Kena Pajak 593.240.462.234PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 3.984. 104.538Kredit Pajak 3.984. 104.538 PPh kurang (lebih) dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117601.35/2011/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 5191/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01495/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 4 Juni2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Agustus
132 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima selurunhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini:2.
Matheos Seltenikus Kallau
25 — 15
beralasanhukum untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinanPenetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya
145 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
130 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk selurunhnya sehingga sanksiadministrasi perpajakan menjadi Rp Nihil;2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00449/NKEB/WPJ.07/2018 bertanggal 20 Februari 2018 tentangHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1157/B/PK/Pjk/2020Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Nomor 00226/107/15/058/17 tanggal 20 Juni 2017 Masa PajakDesember 2015 (STP PPN) dan sekaligus membatalkan STP PPNtersebut:3.
215 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Oktober 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.618.035.855Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.668.370.180PPN yang kurang dibayar 50.334.325Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0Jumlah YMH Dibayar 50.334.325) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81072/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya