Bahwa akan tetapi hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapanperiode 2009 2014 tersebut, kemudian secara sewenangwenang denganmelawan hukum akan "dirampas" oleh Para Tergugat, bahwa tanpa suatualasan yang jelas dan berdasar atas hukum, kemudian Tergugat memintauntuk memberhentikan Penggugat selaku Anggota DPRD Kota Balikpapanmelalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW);.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dilantik menjadi anggotaDPRD Kota Balikpapan mewakili Partai Damai Sejahtera Kota Balikpapantanggal 28 Agustus 2009, maka masa PAW selama 2 (dua) tahun 6 (enam)bulan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2012;.

Bahwa amar putusan Dewan Kehormatan Partai DamaiSejahtera No.08/2009 tanggal 26 Mei 2009 adalah sebagai berikut:9.).1 Memutuskan hak menduduki kursi DPRD Kota Balikpapan harusdilaksanakan melalui lembaga PAW oleh karena Pengadu (Sdr.Mardan,SE.) dan Teradu (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) sebagaicalon anggota legislative adalah kader PDS yang adil dan patut untukmelaksanakan visi dan misi PDS di DPRD Kota Balikpapan;9,.).2 Memutuskan urutan PAW untuk calon anggota legislatif PDS dalamPemilihan

2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sisa masa periode;9.).3 Mewajibkan Pengadu dan Teradu untuk taat pada visi dan misi partaiyang berlaku sehingga pelanggaran terhadap isi putusan ini dapatberakibat sanksi peraturan partai termasuk pemecatan dan pencabutanKartu Tanda Anggota (KTA) PDS;9.).4 Menetapkan dalam hal urutan nama calon Anggota Legislatif PAW ituharus berubah sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, maka yangmenjadi pedoman adalah masa waktu PAW sebagaimana diuraikandi atas;9.).5 Menyatakan

anggota PAW DPRD yang baru;17.

dengan pidana/uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali di depan umum, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan ;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 1966 telah dilangsungkan pernikahan,antara seorang lakilaki yang bernama Bapak (Ajang Romdan bin Elon)dengan seorang perempuan bernama Ibu (Ani Suarni binti Idi Hidayat) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Karees Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta NikahPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Nomor: 154/1968 tertanggal 07 Februari 1966, dengan memenuhi syarat danrukun nikah;.

Tanda Penduduk Nenden Rosita Puspita Sari NIK:3273204603690003 tanggal 06 September 2012, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.5. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk Neni Puspa Anggraeni NIK:3273166504810011 tanggal 11 Februari 2016, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Neni Puspa Anggraeni yang dikeluarkan olehKepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBandung Nomor: 20.339/ISTIMEWA/2007 tanggal 03 Agustus 2007, diberimaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.610.

Yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yangtersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 10wo cull Gorb layle luol aa7 pS!

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 13

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgi9.Surat Keterangan Ahli waris atas nama para pemohon dandiketahui oleh Keuchyik Gompong Ulei Tutu Raya, KecamatanDelima, Kabupaten Pidie bermaterai cukup diberi tanda P8;B. Saksi;1.

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgiahli waris yang mustahigq dari alm.

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgibahwa yang bersangkutan adalah seayah dengan alm.Amiruddin dan beragama Islam; Bahwa berdasarkan bukti PIV (Fotokopi Kartu Pendudukatas nama Cek Idawati binti M.

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgisebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusanPasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg.;Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) darialmarhum Amiruddin bin Yasin telah diperkuat denganketerangan saksisaksi sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalamKitab Bughyah AlMustarsyidin halaman 155 sebagai berikut:129 yi>, rs aL lS!

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.SgiSigli, 18 Juni 2019Plt. PaniteraKamariah, SH., MHHal 14 dari 12 hal. Pen. PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

2014 tanggal03 Maret 2014 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiRiau, telah mengusulkan peresmian pemberhentian Anggota DPRDProvinsi Riau terhadap Penggugat, kemudian Surat Ketua DPRDProvinsi Riau Nomor 161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihalPAW Anggota DPRD Provinsi Riau a.n Penggugat dari PartaiGolongan Karya, kemudian Surat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Usulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi RIaut =

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidaklahdidasari Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta tidakmelihat aturanaturan yang ada, di mana Tergugat telah dengankesewenangwenangan (A buse of Power) mengeluarkan putusantersebut dengan dialildalil dan alasanalasan adanya SuratDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi RiauNomor : B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telahmengusulkan peresmian pemberhentian Anggota

Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Riau, mengenaiproses pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat

, sehinggaTergugat menyetujui apa yang diusulkan oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau NomorB39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, perlu jugaPenggugat tegaskan bahwa surat KPUD Riau yang cacat hukumkarena memverifikasi, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan UmumNo : 155/KPUProv004/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal PAWAnggota DPRD Provinsi Riau an.

,Hal. 2 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg4.2. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,4.3. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.,5. Bahwa Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamidtelah meninggalkan ahli warisyaitu:5.1. Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali,5.2. St. Aisyah binti Tibu,5.3. Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.,5.4. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,5.5. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.6.

Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhnkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer : Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Menyatakan Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal duniahari Senin tanggal 30 November 2020;Hal. 3 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg Menetapkan Pemohon I Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali, Pemohon Il St.Aisyah binti Tibu, Pemohon Ill Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.

Saksisaksi :Hal. 4 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgSaksi kesatu Inca binti Tekke, mengaku sepupu tiga kali Pemohon Ill, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar,pengurusan di PT.

Nurmaalimasingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi,Hal. 10 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgS.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Ill bertindakuntuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon Il,Pemohon IV dan Pemohon V.Hakim Anggota,Drs. H. Makka A.Drs.

Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp100.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai Rp 6.000,00Jumlah :Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg

OKU Pergantian Antar Waktu (PAW), kemudianditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat No: PAN/06.07/A/KS/020/VI/2013perihal Usulan Pemecatan, Recalling dan Penunjukan PAW dari DPD PANOKU kepada DPW PAN SumSel tertanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada 20Juni 2013 DPW PAN sumsel mengeluarkan surat Nomor: PAN/06/ A/K/054/V1/2013perihal Rekomendasi pemberhentian keanggotaanPAN atas nama Budiarjo, SE ditujukan kepada DPP PAN, dan surat Nomor: PAN/06/A/K/055/V1I/2013 tertanggal 22 Juli 2013 perihal PAW

Proses PAW yang telah disampaikan ke Ketua DPRD OKU, tidakmerupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehpenggugat.3.

Foto copy PAW anggota DPRD Kab.OKU dari fraksi Partai Amanat NasionalNo.PAN/06/B/KS/040/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 3. Foto copy minta di proses PAW No.17/F.PAN/2012 tertanggal 23 Februari2012 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4.

PAW anggota DPRDdari fraksi PAN saudara Budiarjo, SE.digantikan dengan Heriandi Sulton, SH.

,MH.untuk membuat perjanjian PAW sebagai anggota DPRD Kab.OKUSumsel.6.

Deo Rajiman dipidana pada Desember 2020; Bahwa seharusnya hak gaji nya diberikan kepada Penggugat; Bahwa PAW yang diajukan ke DPRD Bengkayang dengan dasarpenetapan Tersangka, bukan Terpidana;Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih Tersangka sudah di PAW; Bahwa Saksi tidak tahnu apakah ada orangorang tertentu yangditunjuk dari Partai untuk mengurus PAW Sdr.

Deo Rajiman sudah diberhentikan sebagai anggotaDPRD Bengkayang sejak 2 (dua) bulan terakhir; Bahwa surat yang harus dilengkapi dalam pengusulan PAW adalahmengenai tidak adanya sengketa di Partai; Bahwa proses PAW diusulkan awalnya dari DPD Partai PerindoKab. Bengkayang; Bahwa proses PAW tersebut dilakukan karena adanya kasushukum Sdr.

Deo Rajiman dan statusnya masih sebagai tersangka; Bahwa SK PAW terbit pada Bulan Februari 2021;Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa proses PAW dilakukan berdasarkan permohonan dariPenggugat kepada Partai; Bahwa alasan KPU Bengkayang mengembalikan berkas ke DPRDBengkayang dikarenakan belum ada surat dari Mahkamah Partai; Bahwa Saksi tidak ada ikut mengawal dalam proses PAW antaraSdr.

DPD PartaiPerindo Kab.Bengkayang; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PAW ini apakah diperbolehkankader lain menggugatnya; Bahwa Saksi tahu Sdr.

Deo Rajiman sudah ditahan saatini; Bahwa yang berhak melakukan PAW adalah Partai; Bahwa proses PAW nya adalah pengajuan dari DPRD kemudian keBupati sebagai rekomendasi/mengusulkan lalu ke Gubernur sebagai yangmenetapkan.

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

adalah sebagai berikut : PAWdiusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kotauntuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRD setempat;e DPRD Kabupaten / Kota minta namacalon anggota DPRD PAW kepadaKPU Kabupaten/Kota untukmelakukan verifikasi admintrasiterhadap usulan PAW dimaksud ;e KPU Kabupaten/Kotamenyampaikan nama calon PAW36kepada Pimpinan DPRD ; Pimpinan DPRD menyurati Gubernur melalui Bupati/Walikota yang dilampiriverifikasi administrasi calon PAW anggota DPRD untuk

Gubernur ; Bupati/Walikota mengajukan permohonan PAW anggota DPRD setempat kepadaGubernur untuk diproses ; Gubernur membentuk tim untuk memverifikasi / penelitian terhadap kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD, apabila memenuhi syarat maka Gubernurmenerbitkan SK.

PAW ; Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PAWanggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah calon pengganti telahmemenuhi syarat untuk menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa saksi mengatakan tidak ikut dalam tim verifikasi kelengkapan administrasicalon PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hasil verifikasi tersebutdiketahui saksi dari tim ; Bahwa saksi mengatakan bahwa pengalamannya selama bertugas

sebagai TimVerifikasi tidak pernah menemukan dokumen keberatan dalam berkas kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD ; 2.

Adeng Sutisna bin Ocay Kosasih (anak kandung lakilaki), Uumur 52 tahun,Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempattinggal di Jalan Caringin RT.002 RW.006 Kelurahan Babakan CiparayKecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.14.

ADENG SUTISNA bin OCAY KOSASIH, (Anak Kandung Lakilaki);Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.42.4. YATI binti OCAY KOSASIH, (Anak Kandung Perempuan;3.

Bahwa Ocay Kosasih dan Naya adalah suami isteri yang menikah secarasyariat Islam, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anakmasingmasing bernama Eni (anak perempuan, Obang Sobari (anak lakilaki), Adeng Sutisna (anak lakilaki), dan Yati (anak perempuan);Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 102.

YangPntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab BughyatulMustarsyidin halaman 155 yang berbuny/i:wo cull Gorb layle luol aa7 pS! 9 wlWLS pao!

Biaya Proses : Rp 50,000,Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 14 3. Panggilan : Rp 70.000, 4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000,Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.15

Yang berbunyi sebagai berikut DPP Partaimenetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang KehormatanPartai;Bahwa penerbitan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Sibolga, tertanggal 9Maret 2012, yang mana berdasarkan Keputusan Rapat DPP PDI Perjuangan padahari Jumat 9 Maret 2012, menyetujui Penggantian Antar Waktu Anggota FraksiPDI Perjuangan DPRD Kota Sibolga.

Yangmana Tergugat I yang menandatangani surat adalah unsur Ketua dan WakilSekretaris dan tidak berdasarkan Rapat Pleno Partai dan begitu juga terhadapTergugat II, yang menandatangani surat PAW adalah Ketua dan Sekretaris,harusnya Ketua Umum Partai bukan Ketua sesuai AD/ART Partai;8 Bahwa surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20/VI/2012, Lamp.1(satu) set, Hal.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum;Subsidair:Menyatakan Tergugat II, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor: 1796/IN/DPP/IN/2012;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkan Penggugatdengan seketika dan sekaligus;Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp600.000.000,00

Mengawati Hutagalung, bahwa seharusnya Penggugat jugamenarik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkaraa quo karena DPD PDIP Sumut turut mengeluarkan surat usulan PAW a.n.Sdr.

Yang mana Tergugat I, yangmenandatangani surat adalah unsur Ketua dan Wakil Sekretaris dan tidakberdasarkan Rapat Pleno Partai dan begitu juga terhadap Tergugat ll, yangmenandatangani surat PAW adalah Ketua dan Sekretaris, harusnya KetuaUmum Partai bukan Ketua sesuai Ad/ART Partai;Bahwa Surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20/VI/2012,Lamp. (satu) set, Hal.

NIK:3273110401860006;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Imam Muharror bin Suherman (Anak Kandung Lakilaki), Umur 29 Tahun(Bandung 24 Oktober 1987), Agama Islam, PendidikanS1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diJalan Cipagalo No.3A RT.008 RW.007 KelurahanMargasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

NIK:3273118910950007;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.3Yusri Mahbub Firdaus bin Suherman (Anak Kandung Lakilaki), Umur 19Tahun (Bandung 24 Februari 1997), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,bertempat tinggal di Jalan Moh Toha No.269 RT.001RW.004 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol KotaBandung.

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamrhumah Bapak (Suherman binE.A.Lukman) juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Moh Toha No.269 RT.001 RW.004 KelurahanCiseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.68.

Lukman dengan Ulfah Hayati dikaruniai 13(tiga belas) anak, yaitu Nenden Hermayati, Lita Lutfia Afifah, Irfan MaulanaAkbar, Maya Kusumawati, Sovi Daniati Rahmani, Hadi Nurul Islam, HeruMuthahari, Imam Muharror, Ayatullah Khomaeni, Fathan Kalamullah, RijallulohPntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Rahmatulloh, Syifaya Qorina dan Yusri Mahbub Firdaus.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya :ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

Bahwa apabila usul PAW/Pemberhentian Penggugat untuk di PAW tidakberdasarkan seperti pada point 4 di atas (PAW biasa) maka disampaikandalam gugatan ini bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dipanggiloleh DPC PBR Kota Kotamobagu apa yang menjadi kesalahanPenggugat terhadap Partai dimana Penggugat sampai dengan saat inisangat loyal terhadap Partai dan tidak pernah melakukan pelanggaranterhadap semua ketentuan partai dan tidak melanggar disiplin Partai.Proses seperti ini ada mekanisme yang harus ditempuh

Nomor 268 K/Pdt.SusParpol/2014Partai dalam kaitan dengan PAW harus sampai ke DPP Partai BintangReformasi dimana sesuai AD/ART Partai secara tegas disebutkan bahwaPAW bagi Anggota DPR RI, DPRD Privinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaakan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukankonsultasi dengan Dewan Syuro;Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak pernah melakukanpelanggaran dan oleh karena itu maka PAW terhadap Penggugat adalahtidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu harus ditolak;Bahwa

Menyatakan usulan PAW kepada Penggugat tidak sah secara hukum;3. Menyatakan proses PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il, Ill, danTergugat IV kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum dansekaligus memerintahkan agar tidak melanjutkan/segeramemberhentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat dan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatanmelanggar hukum;4.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PartaiBintang Reformasi (PBR) khususnya pada:e Bab IV Pasal 6 ayat 1 huruf d R huruf e;e Bab VIII Pasal 16 ayat 2 huruf c dan huruf I;e Pasal 18 ayat 2 huruf c;e Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 7 ayat 2;e Pasal 27 Penggantian Antar Waktu (PAW) ayat 2, 3 dan ayat 4;3.1.

Proses/usul PAW yang dilakukan oleh Pimpinan Partai ditingkatKabupaten harus melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampaidengan pemberhentian sebagai anggota partai yang hanya menjadikewenangan Pusat (DPP) setelahn mendapatkan pertimbangan dariMajelis Syuro Partai.

PDK/B/KS/30/09/IX/2008 tentang PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo terhadap Penggugatkepada Pimpinan DPRD Kota Palopo terhadap Penggugat kepadaPimpinan DPRD Kota Palopo (bukti P.6) ;.

Bahwa oleh karena itu Obyek Gugatan Perkara ini adalah mengenaiSurat Keputusan (SK) yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentangPenggantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Palopo, makauntuk menghormati proses hukum adalah sangat beralasan menuruthukum jika Penggugat mengajukan permohonan Provisi dan atauPenundaan Pelaksanaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW)sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas maka kami memohon kepadaKetua

PDK/SK/PPSJ/215/VIII/2008yang dikeluarkan langsung dari pusat dan Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan Kota Palopo hanya menindaklanjuti dari surat tersebutdengan membuatkan surat pengusulan PAW Penggugat karena sudahbukan lagi sebagai kader partai, olehnya itu sangat patut dan pantas jikagugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak.DALAM PROVISI : Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaPalopo untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat

Menyatakan hukum Surat yang dibuat oleh Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor : PDK/PAW/PPSJ/VIII/219/2008tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sah danberdasar hukum ;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/20094. Menyatakan hukum bahwa surat yang dibuat oleh Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo Nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagia Anggota Dewanadalah sah dan berdasar hukum ;5.

) sebagaimana surat nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008 tentangPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat (A.

Menyatakan yaitu:Surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 108/DPAPA/VII/2017kepada Tergugat II mengenai Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRA Aceh dari Partai Aceh;Surat Keputusan (SK) Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017, tentang Pemberhentian sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 20142019;Surat Usulan Tergugat Il Nomor 161/1836 tanggal 21 Juli 2017tentang Usulan Pergantian Antar Waktu

(PAW) Anggota DPRA dariPartai Aceh yang ditujukan kepada Tergugat Ill;Surat Tergugat III Komisi Independen Pemilinan Aceh (KIP) Nomor270/2588 tanggal 26 Juli 2017 ditujukan kepada Tergugat II (DPRA)Halaman 2 dari 9 hal.

Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2018Perihal Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA yangditandatangani oleh Tergugat III (Ridwan Hadi); Surat Tergugat Il Nomor 161/1903 tertanggal 31 Juli 2017 perihalPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Aceh sisamasa jabatan 20142019 yang ditujukan kepada Tergugat V (MenteriDalam Negeri RI) melalui Tergugat IV (Gubernur Aceh);Adalah tidak sah menurut hukum;.

Menghukum Tergugat untuk membatalkan surat, yaitu: surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017 Nomor 108/DPAPA/VII/2017 kepada Tergugat Ilmengenai usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA Aceh dariPartai Aceh;. Menghukum Tergugat untuk menarik kembali/membatalkan SuratKeputusan (SK) tanggal 11 Juli 2017 Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017 tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Aceh periode 20142019;.

Membatalkan SK Menteri Dalam Negeri terhadap Penggantian AntarWaktu (PAW) Pemohon Kasasi;5. Menetapkan Pemohon Kasasi tetap menjadi Anggota DPRA selamabelum ada putusan yang inkracht,6.

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah)b.

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk = pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah). 2.

Bahwa Tergugat selaku Ketua DPRD Siak tidak berkepentinganterhadap adanya permohonan PAW tersebut dan dengan sangatsenang hati akan menindaklanjuti permohonan pemberhentian danPAW sebagaimana yang telah diusulkan apabila pihak Penggugatdapat menunjukkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum pasti dari pengadilan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 ;8.

pada tahap banding pada bulan Desember 2017dimenangkan oleh HENDRO PRIYONO dan kemudian diajukanpada tahap kasasi yang sampai sekarang belum adaputusannya; Bahwa PAW Jannes Simanjuntak dari kubu saudara HENDROPRIYONO; Bahwa PAW Tidak bisa dilakukan jika belum ada putusan tetap;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapi dalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Intervensimengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2018;Menimbang, bahwa segala sesuatu

Menimbang, bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Penggugatkepada Ketua DPRD pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana bukti P1yang sama dengan bukti T4, sedangkan gugatan tentang perselisihanpengurusan diajukan ke PTUN Jakarta dan diregister pada tanggal27 Desember 2016 sebagaimana bukti T3, maka gugatan perselisihankepengurusan terlebin dahulu barulah pengusulan PAW dilakukan, dan atasperselisihnan tersebut masihn dalam tahap Kasasi sebagaimana bukti T9meskipun hanya fotocopy dari fotocopy tetapi