Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48577/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Volvo WG64Line Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.414.000,00;bahwa surat keputusan keberatan tersebut tidak tepat dan tidak benar sehingga

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1904/

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48587/PP/M.XII/04/2013Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Volvo WG64Water Truck Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.414.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwaKontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1914/

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48517/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan 2003sebesar Rp.828.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa Terbandingmengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Terbanding Nomor:973/1844/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterima atau ditolak danmohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1844/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012;bahwa sengketa atas kasus yang sama

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelumberlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnyakontrak/perjanjian ;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat2011Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Caterpilar Type Forklit Cat DP115 11.5 Tone Tahun Perakitan 2002 sebesarRp.470.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelumberlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnyakontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1832/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan BesarTahun 2011 sudah sesuai ketentuan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;bahwa dalam

XII/04/2013Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap sebagai berikutKoreksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Caterpilar Type Crane Grove AP308 8 Ton Carry Deck Tahun Perakitan1997 sebesar Rp.136.000,00;bahwa Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1823/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1823/

XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Volvo WG64 Boom Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.414.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelumberlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnyakontrak/perjanjian ;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangmemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48526/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkToyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan2003 sebesar Rp.828.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air;: bahwa

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1853/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1853/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 217/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48555/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkVolvo Type Truck Volvo WG42 Service Mechanic Tahun Perakitan 1997sebesar Rp.414.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air.: bahwa

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1872/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1882/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 262/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48576/PP/M.XII/04/2013Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Volvo WG64Line Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.414.000,00;bahwa berkeyakinan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1903/

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48501/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkCaterpilar Type Crane Grove RT9100 100 Ton Mobile Tahun Perakitan 1998sebesar Rp.102.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air.: bahwa

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1828/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1828/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 190/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Volvo WG64Lube Tahun Perakitan 1998 sebesar Rp.458.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1907/

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48494/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkCaterpilar Type Water Truck Caterpilar 785B Tahun Perakitan 1999 sebesarRp.2.358.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air;: bahwa

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1821/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1821/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 183/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48554/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Volvo WG42 Service Mechanic Tahun Perakitan 1997 sebesarRp.414.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa sengketa atas kasus yang sama pernah disidangkan dan diputus oleh Majelis HakimXII dengan amar putusan menolak permohonan banding Pemohon Banding, atas putusantersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung, berdasarkan pengumuman yang ditampilkan di dalam website

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan 2003sebesar Rp.828.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwaKontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pemohon Banding tidak mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48518/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkToyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan2003 sebesar Rp.828.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air.: bahwa

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1845/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1845/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 209/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48542/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkToyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan2005 sebesar Rp.912.800,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air;: bahwa

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1869/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1869/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 233/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk P & H Type Shofel Electric Rope P& H4100 A Tahun Perakitan 1999 sebesar Rp.2.394.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1924/

XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Caterpilar Type Loader Caterpilar938F Tahun Perakitan 2004 sebesar Rp.2.954.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwaKontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telahada sebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1921/

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48559/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkVolvo Type Truck Volvo WG64 Boom Tahun Perakitan 1997 sebesarRp.414.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air.: bahwa Pemohon Banding

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1872/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1886/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 268/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

XI1/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS TahunPerakitan 2006 sebesar Rp.958.600,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan

kendaraan bermotor dibebankan kepada parapemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggungjawab Pemerintah;Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDMNomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menegaskan bahwaketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang KontrakKarya adalah bersifat Nailed Down dimana Undangundang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan setelah Kontrak

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 235/XI/AB/07E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut:Drs.