31Desember 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11Januari 2019 dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.Hal. 13 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS44/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks, tertanggal 24 September 2018, kami JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan, telah mempertimbangkanfaktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan padasidang Pengadilan Negeri Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiHal. 18 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSMakassar selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakimhakim anggota serta Hj. DARMAWATI, SH.,MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdYANCE BOMBING, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.ttdH.

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang melakukanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanperbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negaraterhadapsaksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksiTAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yangperkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor

Dalam putusannya, Mahkamahmenilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsurmerugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanyaakibat (delik materil).

Menurutnya Ahli bekerjahanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihak Kantor KejaksaanTinggi Kalimantan Timur tanpa melakukan croscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional danindependent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactual lose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harusakurat.

TPK/2020/PT.SMRUndang No. 31 Tahun 199 jo UndangUndang No 20 Tahun 2001, jika frasaPasal 5 sampai dengan Pasal 14 dinyatakan inkonstitusional.Berdasarkan uraian di atas, memidana pasal 15 Tipikor dalam tindakpidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a.

Hal ini sejalandengan pendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa rundingandan pembicaraan belum termasuk dalam pemufakatan meeting ofmindSementara fakta persidangan pertemuan antara saksi Ardiansyah(pelaku) hanya 1(satu pelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwaGumantoro dan terdakwa Arum Kusumastuti hanyalah Percakapandanperbincangan yang hanya diperkenalkan saja, yang tidakdisertai kesepakatan sehingga tidak masuk dalam rumusan delikpasal 15 Tipikor.3.

Tipikor/2015/PN.AmB, tanggal 14 April 2016, dengan hukumanselama 2 (dua) tahun yangmerupakan salah satu tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan merupakan extra ordinarycrime yang sangat berkaitan dengan unsur adanya kerugian keuangannegara dan Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormatkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Aparatur Sipil Negara,oleh karenanya penerbitan objek sengketa secara substansi

PUTUSANNOMOR : 1424/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.Industrial Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagaiberikut :Nama lengkap : IMAM SAIPULLAHTempat lahir : JakartaUmur/Tgl.

Karsad bermaterai 6000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Al,Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran UangPengganti;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.Bdg, tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak

memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 30 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterimaMenimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Bandung Nomor 6/TIPIKOR

karenaberdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun200, uang pengganti hanya dibebankan sebanyak uang yang diperoleh darikerugian negara, sehingga Judex Facti tidak salah dalam penerapan hukumatas putusan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subangdapat dikabulkan, dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 16/TIPIKOR

Selanjutnya Hakim Anggota Ilmenghendaki Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun,denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan kurungan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaituPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 16/TIPIKOR

ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor16/TIPIKOR

n= 2222 eno nnn nn ran nnn nn nn nnn cee nnnPenyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 SeptemberSS 53Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampaidengan tanggal 19 Oktober 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013sampai dengan tanggal 17 November 2013 ; Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19November 2013 ; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne en ee nn nee nnn ne Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ; Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 17 Maret 2014 ; 722202 222 222 enn eon one nn nnn Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengantanggal 16 April 2014 ; ++ 2202 22= none nnn eon enn one one Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal07 Mei 2014 ; 22 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nae Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengantanggal 06 Juli 2014 ; 92220 nnn

Cag.Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingsemula Pembantah ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 25 Januari 2018 Nomor. 12/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 3/Pdt.Bth/2017/PNCag dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebutTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Perlawanantanggal 02 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Rp.150.000, Irwan, S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal 18 dari 18 Putusan No 12/PDT/2018/PT BNA

pemohonbanding dan masyarakat secara umum ;Bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan dendasebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Lhoksukon kepadapemohon/terdakwa, penasihat hukum pemohon banding menaruhkeberatan sehingga dengan memori banding ini kepada Ketua PengadilanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 169/PID/2021/PT BNATinggi/ TIPIKOR

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari beritaacara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri LhoksukonNomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tanggal 1 April 2021, memori banding

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 6 September 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum para Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016

Firman Dalil, MTP., tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 6September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal23 Juni 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidanasehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. Emrizal, ST., dan Terdakwa Il. Ir. Firman Dalil, MTP.

Bahwa Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telahsalah dalam menerapkan Hukum atau Penerapan WHukum tidaksebagaimana mestinya, karena telah mengambilalin seluruh pertimbanganHukum Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dankeliru sebagaimana ternyata dalam putusannya pada alinea kedua halamanke22, di mana kesalahan dari pertimbangan hukum yang terjadi padaPutusan Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen adalah sangat fataldan dapat menjadikan putusan tersebut

Bahwa Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telahsalah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena telah mengambilalin seluruh pertimbangan HukumMajelis Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dan keliru karenaHal. 11 dari 15 hal. Put.

Judex Facti pengadilan tinggi tipikor pada pengadilan tinggi jawa barat telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi. In casu menyatakan Pemohon Kasasi telahmenerima uang dari saksi H.

Nomor 1289 K/Pid.Sus/2017ditingkat pusat maupun di daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat tidakterpenuhi/tidak tercapai;Alasan Keberatan :Judex Factie Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratdi Bandung di dalam putusan Nomor = 1/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.

Usman Effendi, demikian juga JudexFacti Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas A KhususHal. 169 dari 194 hal. Put.

Suherwanto, halaman 300,putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Knusus Bandung No mor57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

TerbandingTerdakwa memohon agar kiranya berkenan Majelis Hakim Agung diMahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasiatas putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 1/TIPIKOR/2017/PT .Bdg. Tanggal 27 Februari 2017 jo.putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas A Khusus BandungNomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

Kelurahan Pitak KecamatanLangke Rembong Kabupaten Manggarai: Pensiunan PNS ( Mantan Kepala BadanKesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat Kabupaten Manggarai Barat ; Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penetapanpenahanan oleh : 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampaidengan.....dengan tanggal 28 September 2012, kemudian dipindahkan diLapas kelas II A Kupang sejak tanggal 28 September 2012 sampaidengan di limpahkan ke Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Kupang ;3 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal O1Oktober 2012 sampai dengan 30 Oktober4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31Oktober 2012 sampai dengan 29 Desember 2012; 5 Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan 28 Januari 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan ke II Ketua Pengadilan TipikorPada Pengadilan

pertimbangan sendiridalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , akan tetapi MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapatmengenai pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepadaTerdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut==== Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan TinggiTipikor penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa uang penggantisebesar Rp. 100.200.000, (seratus juta dua ratus ribu rupiah) sepertitersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Pegadilan Tipikor

bahwa terdakwa hanya menikmati uangsejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) ; ==== Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberatasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : Pembayaranuang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama denganharta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, olehkarena, ..... karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

2019 sampai dengan 6 April2019;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte tanggal 26 Maret 2019,terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte,tanggal 16 April 2019, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengantanggal 23 Juni 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan kedua oleh Plh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/Pen.Pid.SusTPK/2019/PT TTE, tanggal 18 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;7. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMaluku Utara, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11September 2019;8.

STP (Perkaranya telah diputus olehPengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi RUKMINI IPA, ST(Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PN Ternate NomorPerkara ; 09/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksiSOLEMAN BERMAWI, ST, (Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan TipikorHalaman 2 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT TTEPada PN Ternate Nomor Perkara ; 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19Februari 2019

STP (Perkaranya telah diputus olehPengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi RUKMINI IPA, ST(Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PN Ternate NomorPerkara ; 09/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksiSOLEMAN BERMAWI, ST, (Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan TipikorPada PN Ternate Nomor Perkara ; 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19Februari 2019), dan saksi Hi.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Herman Sasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu II, sejak tanggal 19 Agustus2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 (Tahanan Kota) ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelan membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu) Nomor29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 4 September 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, = (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL.tanggal 4 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos AliasHERMAN dan terdakwa II.

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLtanggal 4 September 2014, Terdakwa Herman Sasawe, S.Sos alias Hermanmelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 8 September 2014, sesuai Akta Permintaan

Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal sedangkan Terdakwa Il tidak mengajukan banding dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014dihadapan Panitera

September 2014;Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnyamengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat pertama tersebut belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karenapara Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara selama prosespersidangan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaHalaman 26 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputusoleh Pengadilan Tipikor

tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaeral. 22 nne anne nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enceHalaman 30 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkaraperdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi),tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang dibidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutusperkara di bidang kepegawaian karena memang bukankewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amarPutusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukumandisiplin berupa pemberhentian kepada

BahkanPenggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu.Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakanuntuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor denganHalaman 40 dari

Terdakwa YohanesYance Mahuze.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09 September 2014sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Oleh Karena itukami memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untukmenolak alasan yang dikemukakan Majelis Hakim pada tingkat pertama.Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ada maka apa yangdikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR tidak berdasar dan tidak sesuai denganfakta hukum yang ada oleh karena itu kami selaku Penuntut Umummemohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untuk menolakdasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada tingkatpertama

Mempertimbangkan dengan dijatunkannyapidana kepada YOHANES YANCE MAHUZE kiranya hal tersebut menjadipertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi.Atas uraianuraian inilah kami Penuntut Umum memohon kepada MajelisHakim pada tingkat Kasasi untuk menilai seadiladilnya terhadap segalapertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR.Bahwa selain alasan Kasasi sebagaimana dijelaskan padauraiansebelumnya, Penuntut Umum mengajukan Kasasi karena alasan bahwacara mengadili

No. 728 K/Pid.Sus/2015pertimbangan yang dimuat dalam putusan Nomor 12/TIPIKOR/2014/PN.JPRtanggal 03 September 2014, atas nama Terdakwa Drs. MARKUS RECKYTEURUPUN dan memeriksa ulang perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusanpidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.

No. 728 K/Pid.Sus/20155 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Marauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09September 2014;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Mei 1968Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Kampung Tri Jaya RT. 2 RW. 1 (Gudang Areng)Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang BawangAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kepala SDN 2 Sido Mukti Kecamatan GedungAji Baru Kabupaten Tulang Bawang)Pendidikan : SilTerdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 08 Juli 2013;2 Penuntut Umum sejak tanggal. 09 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013;3 Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan.....Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I ATanjungkarang tersebut ;Setelah membaca :Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : B06/N.8.15/Ft.1/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 berkas perkara atas nama Terdakwatersebut;Surat Penetapan

mengakibatkan kerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaunsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Menimbang selanjutnya akan di pertimbangkan tentang pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsiMenimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim AnggotaMajelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari: KAMIS, tanggal 3 OKTOBER 2013 oleh Ketua Majelis tersebut di atasdengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota, dibantu oleh : SURMANUDDIN, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriMenggala, Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;HakimHakim

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiDra. KARMA HERAWATI, SH

Print : 26/0.3.19/Ft.1/01/2013 sejak tanggal 15 januari 2013 = s/d tanggal 31 Januari 2013( Penahanan Kota ) ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang :tanggal 19 Nopember 2013, No. 188 / Pen.Pid.Sus / H / 2013 / PN.TipikorSmg. sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember2013 ;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor : 98/

Jo 15/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 25 Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tercatat dalam aktapermintaan banding Nomor : 144/Banding/Akta.Pid.Sus

/2013/PN Tipikor Smg.

TPK.SmgMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sebagai judex factiesetelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 19 November 2013 Nomor.15 /Pid.Sus / 2013 / PN.

Tipikor Smg,serta memori banding dari Penasihat Hukumterdakwa yang dimintakan banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa,Pengadilan tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara dalam memeriksaperkara a quo yaitu dengan tidak mengikuti sistimatika pemeriksaan yangberdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun secara subsidaritas namun Majelis hakim tingkat Pertama langsungmembuktikan unsurunsur terkandung dalam dakwaan subsidair sehingga oleh karenaitu

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriKupang sejak ranggal 27 Februari 2014 s/d 27 April 2014 ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;6. Penetapan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejaktanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;7.

Perpanjangan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejaktanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya DR. BenyTungga, SH. MH., Lexander Franklyn Tungga, SH. MH. dan RudyantoTonubessi, SH. M.Hum ; Advocad dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Alexander Frenklyn Tungga, SH.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bawa merasadirugikan karena obyek sengketa a quo dijadikan dasar untukmenjadikan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tipikor(vide gugatan angka 2 halaman keenam); 5. Bahwa sesungguhnya posita gugatan Penggugat tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa Penggugat ditetapkansebagai tersangka dalam perkara tipikor, selanjutnya Penggugat(sebagai Pemohon) telah mengajukan Gugatan Pra Peradilanterhadap Kejaksaan Negeri Siak (sebagai Termohon) dan telahdiputus oleh Hakim PN Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksuddalam Putusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017, dengan amarputusan sebagai berikut:MENGADILI:1. Menolak permohonan Pemohon untukseluruhnya;2.

Selain itu,Halaman 103 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRTergugat juga telah mengetahui penetapan tersangkanyaberdasarkan Surat Dakwaan No Reg Perkara PDS01/SAIK/08/2017 atas nama terdakwa Abdul Razak Bin AhmadDinar yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12September 2017 di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru(videPutusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017 halaman 2, danhalaman 46);7.

Bahwa pada faktanya sesuai dengan hasil audit penghitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tergugat atasperkara dugaan tipikor tersebut dapat diketahui fakta sebagaiberikut:1) Secara keseluruhan terkait dengan Software AplikasiProgram SIMKUDES, tidak bermanfaat, yang bermanfaat dariPaket Program SIMKUDES tersebut adalah Papan Monografidan Profil Desa, dan sebagian kecil kampung dapatmempergunakan Buku Pedoman PenyelanggaraanPemerintahan Desa;2) Bahwa saksi DR.

Dimensi TataDesantara adalah Simkudes, Bukades dan Papan Monografi; Bahwa Aplikasi keuangan tidak dipergunakan di desa karenatidak sesuai dengan buku pedoman dari Kabupaten, namun untukaplikasi surat menyurat yang masih dipergunakan sampai saat ini; Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh BPKP,penyidik ataupun dari Pengadilan Tipikor sehubungan denganpengadaan aplikasi; Bahwa harga simkudes 17 juta adalah yang ditentukan dari PTDimensi Tata Desantara.4.