Ditemukan 1538 data
222 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaLaw Office Prayitno & Partners, beralamat di Kota Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019:Pemohon Kasasi;LawanBADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempatkedudukan di Gedung Ill Lantai 3 Kantor BadanKepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12,Cililitan, Jakarta Timur:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Haria Wibisana,jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selakuSekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkanSurat Kuasa
22 — 15
Lebih tidak mungkinlagi seperti kata penggugat / Terlawan Sita Eksekusi habis untuk membeli rumahtropikana (rumah dinas tergugat selama 6 tahun) karena sejak tanggal 09 November2000 sampai sesudah penjualan rumah tropikana (yang ditanyakan tergugat karenaakad kredit KPR BCAnya di Notaris Arifin Wibisana, SH di Jalan Pekayon Raya No.12A Bekasi Selatan Kotamadya Bekasi tetapi AJB No. 173/2006 tertanggal 31 Juli2006 tentang pembelian rumah tropikana Hak Guna Bangunan No. 1786/Sertajayaseluas 153 M2
(Akad kredit di Notaris/PPAT Arifin Wibisana, SH tetapi kenapadiAJBnya di Notaris/PPAT Nyi Raden Kania Nursanti, SH), dan kemudian padatanggal 27 Desember 2007 rumah di Jalan Tropika VI/B3/36 Cikarang Baru Bekasi17825 yang masih dalam cicilan hutang awalnyamerupakan rumah dinas tergugatmilik atasan penggugat di Go Production yakni Bapak Drs.
1187 — 1456 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan(Price Waterhouse Coopers);b. Ahli Bidang Industri Kehutanan (3 orang) :(1). PT. EOS Consultans;Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/201122(2). Institute of Natural and Regional Resources;(3). Program Magister Bisnis IPB;47.
Ahli Bidang Audit Akuntansi dan Keuangan yaitu :22231) Kantor Akuntan Publik Osman Bin Satrio & Rekan (Deloitte,Touche & Tohmatsu);2) Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan(Price Waterhouse Coopers);b. Ahli Bidang Industri Kehutanan;1) PT. EOS Consultans;2) Institute of Natural and Regional Resources;3) Program Magister Bisnis IPB;3.
No. 3017 K/Pdt/201124e Menetapkan dan mengangkat mereka yang disebut di bawah inisebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan/Termohon yaitu :e Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price WaterhouseCoopers);e Ahli Bidang Industri Kehutanan, oleh Program Magister BisnisInstitut Pertanian Bogor;e Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60(enampuluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa
(Termohon);eMenetapkan dan mengangkat mereka yang disebut di bawah inisebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan/Termohon yaitu :e Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price WaterhouseCoopers);e Ahli Bidang Industri Kehutanan, oleh Program Magister BisnisInstitut Pertanian Bogor;eMenetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60(enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan denganpemeriksa (Ahli);eMemerintahkan
Hal mana sampaisaat ini tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON ;Sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh ParaTERMOHON KASASI adalah premature dan salah prosedur formal dandiktum Penetapan Pengadilan Negeri jakarta Selatan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 yang menetapkan dan mengangkatpara ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan PEMOHONKASASI yaitu:e Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price
Herman
Tergugat:
1.P.T. Bank Central Asia Tbk, Kantor Pusat BCA, Menara BCA Grand Indonesia Cq. P.T. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Cikarang, Madison Square Business Park Lippo Cikarang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
66 — 6
Fasilitas KPR Refinancing, dengan jumlah pokok tidak melebihiRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan PerjanjianKredit No. 03 tanggal 08 Januari 2007, yang dibuat di hadapanArifin Wibisana, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi;b.
Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 8 januari 2007 yangdibuat dihadapan Arifin Wibisana, Sarjana Hukum , Notaris di Bekasi; telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya,selanjutnya diberi tanda Bukti T.11C;4. Fotocopy Formulir Aplikasi Kredit Konsumen tanggal, 14 Januari 2008;telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya,selanjutnya diberi tanda Bukti T.12A;5.
Fotocopy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggugan Nomor 04tanggal 08 januari 2007 yang dibuat dihadapan Arifin Wibisana, SarjanaHukum, Notaris Bekasi; telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I9A;24.
Bukti T.l1C Akta Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 8 januari2007 yang dibuat dihadapan Arifin Wibisana, Sarjana Hukum , Notaris diBekasi;2. Bukti T.l2C Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal,04 Februari 2008 yang diabuat dihadapan Raita Varia Siregar, SarjanaHukum, Magister Hukum Kenotariatan, Notaris di Bekasi;3.
Bkspinjaman uang oleh Debitur, mengatur hakhak dan kewajiban Kreditur danDebitur, jangka waktu pinjaman atau pembayaran serta jatuh tempo dan lainnyasesuai kesepakatan para pihak dan telah memenuhi ketentuan hukum yangterkait;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit kemudianditindaklanjuti dengan perbuatan hukum lainnya menurut ketentuan terkait dantelah diterbitkan beberapa Dokumen yaitu : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggugan Nomor 04 tanggal 08Januari 2007 yang dibuat dihadapan Arifin Wibisana
111 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap dokumen = pembuktian yang diberikan TermohonPeninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatsebagai berikut:e Berdasarkan audit report Tahun 2009 yang disusun oleh KAPTanudiredjo, Wibisana & Rekan section 3.3 halaman 22, GL No.Account 50909, Deloitte TP Report Tahun 2009 Januari 2011 dansurat Delloite tentang revisi TP Report NoS1144/XI/RDSDRITX/2011 tanggal 2 November 2011 dibuktikanbahwa Royalty Payment Termohon Peninjauan Kembali Tahun2009 adalah sebesar Rp750.775.000,00
Berdasarkan Audit Report Tahun 2009 yang disusun oleh KantorAkuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan pada angka 19Operating Expenses diketahui bahwa Royalty Expense sebesar Rp.750.775.000,00.j.
HakimPengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan bukti yang memadai danLaporan Keuangan Audited KAP Tanudiredja, Wibisana
PUTU EKA WISNIAWATI, SH
Terdakwa:
CAHYONO BIN JOKO BIN SUMIJAN
25 — 26
Dikembalikan kepada saksi GWIE GURUH WIBISANA;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
102 — 73
1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (WIBISANA BAGUS SANTOSA) terhadap Penggugat(WIDYA HERAWATI);
3. Menetapkan anak yang bernama ARJUNA RAFFASYA WIBISANAdi bawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan
132 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bima Haria Wibisana,MSIS, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selakuSekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor020/G.TUN/BAPEK/2020, tanggal 14 Desember 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:.
27 — 24
Cokorda Gde Bagus Wibisana. P, tempat tanggal lahir Denpasar, 26Juli 2005, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8000 / LI / Capil /2011 ;3. Cokorda Gde Agung Krishna Nandha. P, tempat tanggal lahirKlungkung, 07 Oktober 2007, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8001 /LI/ Capil / 2011 ;4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugatberjalan rukun dar harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayang!sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;5.
Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8000/LI/CAPIL/2011 tertanggal 31 Desember 2011, atas nama Cokorda GdeBagus Wibisana P, lahir di Denpasar tanggal 26 Juli 2005, selanjutnya padafotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P5;Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt G/2020/PN Srp6.
11 — 7
PUTUSANNomor 3117/Pdt.G/2020/PA.NphZN Ve *SES ) WasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di rumah orang tua a.n IbuNeneng di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikankuasa khusus kepada Cesar Tri Wibisana
Putusan No.3117/Padt.G/2020/PA.NphMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum padasaat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dankeabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Cesar Tri Wibisana,S.H, Advokat/ Konsultan Hukum, pada DH Law Office & Parterns, yangberalamat kantor di Jalan Sindangsari No.31A RT.003 RW.006 Desa CimaremeKecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung
140 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembaliputusan a quo karena atas penghitungan selisih pencatatan antarainvestasi saham yang dibeli dengan pencatatan dalam laporan keuangansebesar USD8,487,104.00 yang didukung dengan buktibukti yang cukupmemadai berupa aporan Keuangan Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) per 31 Desember 2013 yang telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan(PWC), diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding (sekarangTermohon
86 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN,tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 12,Jakarta Timur 13640;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Haria Wibisana,jabatan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/G.TUN/BAPEK/2018, tanggal 13 Agustus 2018;Termohon Peninjauan Kembali dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.
804 — 670 — Berkekuatan Hukum Tetap
DwiCentro Perkasa melalui saksi Edwin Wibisana;5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2200 K/PID.SUS/20191.
54 — 19
ALEXjika ke5 (lima) poket plastik klip yang berisikan kristal bening yang didugaNarkotika jenis shabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa berhak memperolehkeuntungan sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlahuang tersebut;Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dariPolres Lombok Timur yang ditandatangani oleh WAHYU WIBISANA, pangkatBrigadir, NRP. 89010049, selaku Penyidik Pembantu dengan disaksikan olehTerdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober
Terdakwa;Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, selanjutnyasaksi MUJITO beserta Tim Buser Resnarkoba Polres Lombok Timur kemudianmelakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan olehTerdakwa sendiri dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat)buah pipet plastik sebagai alat untuk menghisap shabu di atas lemari kamar tidurTerdakwa;Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dariPolres Lombok Timur yang ditandatangani oleh WAHYU WIBISANA
MANIK ARTHA ADHITAMA, SH
Terdakwa:
RIZA PAHLEVI ALIAS AHONG
90 — 18
Kelayu Utara, KecamatanSelong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaktidaknya masih di dalamwilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini dengan tanpa hak dan melawan hukummenanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman yangdilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnyaketika saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama
Kelayu Utara, KecamatanSelong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaktidaknya masih di dalamwilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini sebagai penyalah guna narkotika Gol. bagi dirisendiriyang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnyaketika saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi WahyudiHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.
diri sendiri dari pihak yang berwenang.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataspenyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil dalam dakwaannya,Penuntut Umum telah menghadirkan saksisaksi untuk memberikan keterangandi persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:e Saksi 1: WAHYU WIBISANA
133 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
ArthaWahana Yasa Sakti No.13 tanggal 9 Mei 2001 yang dibuat olehNotaris Anton Hartawan Wibisana, S.H., Sp.N. (bukti P.I1 & P.II1)dan telah didaftarkan di Departemen Kehakiman dan HAM R.1. denganNo.C.06660 HT.01.04 Tahun 2001 (bukti P.I2 & P.II2) ;bahwa setelah terjadinya perubahan P.T.
sebesar Rp.16.500.000, (enam belasjuta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang kemudian sejak bulan April2002 berubah menjadi Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) perbulan (bukti P.I3b) dan Penggugat Il sebesar Rp.11.500.000,(sebelah juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang kemudian sejakbulan April 2002 berubah menjadi Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah) per bulan (bukti P.II3b) ;bahwa berdasarkan Akta Anggaran Dasar No.13 tanggal 9Mei 2001 yang dibuat dihnadapan Notaris Anton Hartawan Wibisana
69 — 35
WIBISANA W. Sp.
183 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 15tanggal 29 Mei 1967. juga mengacu kepada riwayat yang sama;Bahwa terhadap keabsahan antara kepengurusan YayasanKawaluyaan dengan Yayasan Kawalujaan Kebonjati telah terdapat putusanperadilan perdata yakni Putusan MARI Nomor 784/K/Pdt/2013 tanggal 18September 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai sahnyakepengurusan Yayasan Kawaluyaan;Selain itu terhadap pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati yang dirikanberdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 18 April 2011 yang dibuat oleh NotarisGunawan Wibisana
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian serta pertimbanganhukum oleh Majelis dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena berdasarkan petunjuk LaporanKeuangan Tahun 2010 dan Tahun 2009 yang diaudit oleh KAPTanudiredja Wibisana
269 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2018petunjuk Laporan Keuangan Tahun 2010 dan Tahun 2009 yang diauditoleh KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan dinyatakan bahwa TheCompany was in closure stage in 2010 and 2009, terbukti tidak lagiberproduksi pada tahun 2010 dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga