Ditemukan 20445 data
7 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/207/V/1995 tanggal 29 Mei1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CikedungKabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an.
SITI FATIMAH
20 — 3
Grobogan, diberi tanda P3 ;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 0094/103.02/PR/2001, tanggal : 23062001 atas nama: SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala SekolahKedungrejo , Kabupaten Grobogan, diberi tanda P4 ;Fotocopy Surat Keterangan/ Pengantar No. 267/X.05/2019, tanggal : 01102019 atas nama: SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Tawangharjo,Kabupaten Grobogan, diberi tanda P5 ;Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 115/24/3411/2004, tanggal : 01022004 atasnama: WAWANG ARIF SETIAWAN yang dikeluarkan
7 — 3
;e Foto copy Surat Keterangan ghaib dari Kepala Desa XXX Kecama tanPalang Kabupaten Tuban, nomor : 47/267/414.212.04/2013, tanggal 15 Agustus2013; (P.2);Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi keluarga/orang dekatyaitu :Saksi I: NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediamandi Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
149 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
292 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2235 K/Pdt/2017Nomor 267/Pdt.G/201VPN.Bdg, anehnya pada hari yang sama juga.Tergugat dan Tergugat II kemudian mengeluarkan kembali uang tersebutdan menyerahkan dalam bentuk cek Nomor CM 783557, atas nama PT PosProperti Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah) dan menyerahkannya kepada Tergugat Ill melalui Sdr. Aulia Abrar(Marketing Manager Bank Syariah Mandiri) dengan tujuan penempatanDeposito, namun sampai saat ini tidak terdapat Bilyet Depositonya.
dalam kasus depositosebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas";Bahwa dengan demikian, berdasarkan (akta hukum tersebut di atas mengingatpermasalahan terkait deposito telah selesai secara tuntas maka mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung agar menyatakan bahwa gugatanPenggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima dan menyatakan Tergugat IIIdikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telahmemberikan Putusan Nomor 267
SriWikani berdasarkan Benta Acara Sita Jaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Bdg tanggal 11 Februari 2016; Harta Kekayaan Tergugat II berupa:Sebidang tanah dan bangunan seluas 195 m? yang terletak di Jalan PuriDago VIII Nomor 6, Arcamanik. Bandung, sesuai dengan sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 2335/Kelurahan Sukamiskin, Surat Ukur Nomor00082/2013, atas nama Lilis Sulistiani berdasarkan Berita Acara SitaJaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 11 Februari 2016;5.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Februari2016, Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut:;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Pembanding semulaTergugat I, dan II;2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;3) Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
209 — 48
Tanah pekarangan NB 03871 lokasi sebelah selatan diwakafkan untuksumur dan tempat wudlu Masjid Karangkemasan seluas 39 m2,sedangkan yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi adalah bagianselatan seluas 267 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H.Dja'far seluas 694 m2.Tanah pekarangan NIB 038732 yang menjadi hak Tergugat Rekonvensiseluas 251 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H. Dja'farseluas 767 m2..
SHM 03871 luas 267 m2 , lokasi Karang Kemasan.b. SHM 03872 luas 251 m2, lokasi Karang Kemasan akan dimanfaatkansendiri.17. Bahwa Tanah warisan yang berupa Tanah perkarangan yang menjadi/kembali ke Abii xxxxxxxxxx:a. SHM 03871 luas 694 m2 lokasi Karang Kemasan.b. SHM 0372 luas 767 m2 lokasi Karang Kemasan.18. Bahwa masih berdasarkan Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah KeluargaAhli Waris Xxxxxxxxxxxxxtertanggal 06 September 2014, dijelaskansebagai berikut:a.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
31 — 39
majelistelah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:XXXX, Balikpapan, 02 ECL ama Islam, pekerjaaniVes. tinggal di JalanTimur, sebagalarjaan Tidaku di Jalanan Timur,dan pasti di Telah mempelajari Suratsurat yang belt TeGan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 11 Januuari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 12 Januari 2018 dengan Nomor 267
128 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3691/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
150 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
207 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
9 — 4
Surat Keterangan Nomor 475/267/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda P3;B. Bukti saksi :1.
8 — 6
;Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 267/69/V/2010 Tanggal25 Mei 2010,(P.1.)
163 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
53 — 3
Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kota Malang No. 267 tanggal 12 Februari 1970tertulis atas nama TIO GIOK KHING, diberi tanda bukti P3;4.
28 — 1
. , Kabupaten Wonosobo, Nomor : 267/10/V/2007 tanggal 05Juni 2007 ; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudahpernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (badadukhul) dan belum dikaruniai keturunan ; Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah mulai tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan danpertengkaran yang disebabkan
236 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3762/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
65 — 27
Bali Komplek UMB,Kampung Bali, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khususyang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal15 Oktober 2019, Nomor 267/855/Pdt,G/2019/PA.Bn, sebagaiPenggugat;melawanImam Tohari bin Darman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir,Pendidikan SD, tempat kediaman di Sinar Asih JalanSemangka Gang Mandiri 5, RT.018 Rw. 005 Kelurahan PadangSerai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat
227 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
18 — 14
NISFUL LAILA dengandihairi oleh dua orang sakasi yaitu MOESTARI dan YUDIWARDANA dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat,sebagaimana Surat Keterangan dari pengasuh Pondok PesantrenAsy Syifa Nomor : 267/PPAsy Syifa /1IX2005 tanggal 10September 2005 , namun tidak pernah dicatatkan secara resmi diKantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jemberkarena para Pemohon pada saat itu masih kuliah dan belumlulus;2.