Ditemukan 51518 data
9 — 7
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
65 — 27
Pertama dalam putusannya yangmenyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP,dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebutdiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding yang untuk selengkapnya dianggap tercantum dalamputusan ini ;11 Menimbang, bahwa oleh karena baik pertimbanganmaupun alasanalasan yang mendasari
14 — 1
bukti nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini telahsesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kompilasiHukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan yang tidakdapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukanitsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanyapermohonan tersebut dapat diterima untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atautidaknya suatu pernikahan perlu mempertimbangkandalil / alasan alasan yang mendasari
15 — 5
dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
51 — 0
HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraidiatas ; 222222 2 ono nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn naan == Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istriyang sah; 22222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn Menimbang ,bahwa yang mendasari
10 — 0
., tanggal yang sama telah mengemukakanhalhalsebagai berikut:Adapun halhal yang mendasari Penggugat mengajukan Gugatan Perceraianterhadap Tergugat sebagai berikut :1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 1986, antara Penggugat denganTergugat telah melangsungkan Akad Nikah sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor: XXX, tertanggal 18 Desember 1986 dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Susukan Kota Banjarnegara.. Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seoranganak yang bernama:.
1.SUKAMAD BIN WARIDIN
2.KASMINAH BINTI RASMIN
12 — 8
., teroukti bahwa dalamKutipan Akta Nikah para Pemohon, tertulis Nama Pemohon XXX dantanggal lahir Pemohon Il, 05 11 1959;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapatkekeliruan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir
21 — 1
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 149Rog perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat(Verstek);Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yangberbunyi:aJ g> V ole 99 ww ld yrolwoll elS> yo eSus .s9 yproArtinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudianenggan menghaairi panggilan tersebut maka dia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa yang mendasari
16 — 8
mediasi yang diperintahkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan AktaNikah (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
14 — 0
No. 0056/Pdt.P/2014/PA.PasBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanPerubahan Biodata Data Nikah dengan alasan Pemohon telah menikah dengansuami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal
40 — 3
AktaNikah (bukti P1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah bahwa Pemohon mohon supaya Pengadilan mengijinkan Pemohonuntuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
25 — 8
Apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidanganyang menyatakan bahwa tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat secara langsung sehingga saksi tidak mengetahui alasanapa yang mendasari Penggugat ingin menceraikan Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalildalil gugatanPenggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidakada keharmonisan dan kecocokkan lagi disebabkan Tergugat tidak dapat memberikannafkah lahir
12 — 7
perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara a quo adalah termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, dantelah diajukan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, karena itu telah tepat para Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
RIRIS GANDA TUA, SH
Terdakwa:
Yovi Ansyah
238 — 96
Nomor 78K/PM. 102/AD/XI/2020MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangKodimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari
keteranganTerdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan,olen karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangKodimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabatumum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada MeajelisHakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk
51 — 60
keberatan pertama, setelah membaca danmeneliti berkas perkara Terdakwa dan BAS No:BAS/059K/PM Il 09/AD/II11/2010,Majelis tidak menemukan adanyakeberatan keberatan Terdakwa terhadap penahananapalagi selama Terdakwa menjadi anggota JINI seringmelakukan tindak pidana.Terhadap keberatan kedua, di dalam menjalankantugasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memilikikewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahanpemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa karenapenjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinasMiliter mendasari
Essensial dalam penjatuhan pidana tambahanpemecatan mendasari pasal 26 ayat (1) MKUHPM tersebutadalah ketidaklayakan lagi seseorang Militer untuktetap berada dalam dinas kemiliteran yang dihadapkandengan perbuatan yang telah dilakukannya.Dengan demikian keberatan Terdakwa sepanjangmengenai penahana dan yang berkenaan denganpenjatuhan pidana tambahan pemecatan haruslahdikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Mayor Chk F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
KLK TTU PUJI HANDOKO
92 — 45
.: Bahwa mendasari pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakanpelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan AngkatanBersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilanHal.4 dari 26 hal.
Putusan Nomor 88K/PM.III18/AL/VII/2019Menimbangdengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraanpertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastianhukum = serta =untuk menghindari agar tidakdisalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat inimasih melekat sebagai anggota TNI untuk halhal yangdapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagailangkah positif dalam percepatan penyelesaian perkaradesersi yang dilakukan Terdakwa dan demi untukkepastian hukum tentang status diri Terdakwa dandengan mendasari
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
111997 dan bukan dengan Akta Jual Beli yang dibuatPejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan satusatunyaPejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat Akta Tanah.Dengan demikian telah jelas bahwa kwitansi jual beli dibawah tangantersebut tidak sah dan Perbuatan Tergugat dengan pihak penjualyang melakukan jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunanseluas 188 m2 yang mendasari terbitnya SHM No. 1336 tgl 23102001tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena obyek jual belitersebut
Menyatakan pengumuman tgl 1272000 No. 19/PENG/V1112000yang diterbitkan Tergugat IV yang mendasari terbitnya SHM No.1336 tidak sah / batal demi hukum ;5. Menyatakan SHM No.1336 seluas 188 m2 (diterbitkan tgl 23102001) surat ukur No .17P.Kulon/2001 tgl 253200 1 tidak sah /batal demi hukum ;6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;7. Menyatakan Penggugat adalah pembeli lelang yang beritikat baikdan harus dilindungi UndangUndang ;8.
197 — 171
tersebut yangmenjadi alasan PENGGUGAT sehingga dalam gugatannya PENGGUGAT mohonagar Akta Pengakuan Hutang No. 34 tanggai 9 April 2010 dinyatakan cacat hukum dantidak berlaku rnengikat, maka dalil dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwaTERGUGAT I telah melakukan paksaan dan tekanan (perbuatan tidak menyenangkan)tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sampi ada putusan Yang Telah BerkekuatanHukum Tetap.6 Dengan demikian, dalildalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukanpaksaan dan tekanan yang mendasari
AktaPengakuan Hutang No. 34 tanggal 9 April 2010 adalah TERGUGAT I dengan PT.GREEN E BUANA;3.GUGATAN PENGGUGAT PREMATUREeBahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hutang dibuatatas dasar paksaan dan tekanan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, karena haltersebut tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang sebenarnya, harus dibuktikanterlebih dahulu sampai ada putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.Dengan demikian, dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukanpaksaan dan tekanan yang mendasari
Reman, SH.MH
Terdakwa:
Petrus Satri Faluk
82 — 42
IlO7 Jakarta Nomor B/726/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020,dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan TerdakwaDenma Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat dari Dandenma KopassusNomor R/24/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Petrus Satri Faluk, Pratu NRP 31140620150492 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II08/AD/III/2020Menimbang, bahwa dengan mendasari
unsurunsur tindakpidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II08/AD/III/2020Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu RizkiHabriansyah dan Saksi atas nama Pratu Jundi Robby Simanjuntak telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunpara Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
10 — 0
perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 terjadi pisah ranjangsampai dengan sekarang;e bahwa, setelah sejak akhir tahun 20012 terjadi pisah ranjang, sehinggaberakibat pula kepada terjadinya pisah rumah antara Penggugat danTergugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakan essensidalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayang dan saling percayaserta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis) itu telah ternyata pulatidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah18tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari