melihat pada peraturanperundangundangan saja yang terkadang aturan tersebut tidak sempurnaadanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat setempat (DesaPautu Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una Prov.Sulawesi Tengah, wilayahnya yang sangat terpencil dan hanya dapatdijangkau melalui beberapa kali penyeberangan laut, kemudian dilanjutkandengan perjalanan darat yang membutuhkan waktu berjamjam menujuPeradilan Umum di Poso, apakah lagi bila perkara tersebut dilimpah kePengadilan Tipikor

., yang berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanJaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 11 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum pembuktian dalam membebaskan Terdakwa, JudexFacti seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana; Bahwa terungkap fakta persidangan, Terdakwa adalah Pegawai/AparatKecamatan dan selaku Ketua Tim Koordinator Raskin KecamatanEmpanang telah melakukan pemungutan biaya beras raskin sebesarRp900,00 (sembilan ratus rupiah)

sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataanTerdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkanbagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuktingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluranraskin 2011/2014 selurunnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belasjuta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwaterbuktibersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor

Tipikor/2013/Gtlo.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksadanmengadili perkaraperkara pidana korupsi dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkanputusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama : MUZNA MUSTAFA alias UNA;Tempat Lahir : Tilamuta;Umur/ Tanggal Lahir > 55 Tahun / 12 Juni 1958;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis Hakim;2). Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan Saksisaksi, dan Ahli;5).

Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2017 Nomor print4664/P.1.10/Ft.1/10/2017 sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengantanggal 11 November 2017;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2017 Nomor: 36/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN Dps, sejak tanggal 06 Nopember 2017sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 36/Tah.Ket

atau turutmelakukan perbuatan secara bersamasama atau bertindak secara sendirisendiri dengan Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa MengwitaniKecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu KaurKeuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), padahari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

melakukan atauturut melakukan perbuatan secara bersamasama atau bertindak secarasendirisendiri dengan Made Rai Suka Dana selaku Perbekel DesaMengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantuKaur Keuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Balimasingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,Hal 68 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariRabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiriHakimHakim Anggota serta dibantu oleh

Islam Jakarta;Dosen Tidak Tetap pada Program Pascasarjana Ilmu HukumUniv.lslam Jakarta (pengajar mata kuliah tindak pidana korporasi,teori hukum, pembaharuan hukum pidana);Pengajar pada SESPIM POLRI Mata Pelajaran PerkembanganHukum dan HAM tahun 2009;SESPATVSESPIMTI POLRI Mata Pelajaran Perkembangan Hukumdan HAM tahun 2010, 2011, 2013;Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidanaterkait beberapa perkara, yaitu:Perkara korupsi Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusattahun

2009;Perkara Bahasyim Safii di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun2010;Perkara gratifikasi Gayus Tambunan di Pengadilan Tipikor Jakartatahun 2011;Perkara suap dan TPPU Waode Nurhayati di Pengadilan TipikorJakarta 2012;Perkara suap dan gratifikasi Angelina Sondakh di PengadilanTipikor Jakarta tahun 2013;Perkara suap PTI.

Indoguna di Pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013;Perkra suap Zulkarnaen Jabbar dan Dendy di Pengadilan TipikorJakarta tahun 2013;Perkara Korupsi PDAM Jambi di Pengadilan Tipikor Jambi tahun2012;Perkara Korupsi Indar Atmanto IM2 di Pengadilan Tipikor tahun2013;Bahwa bagian inti delik Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 ,adalah sebagai berikut:Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/201 7/PN Pdp. (ITE)a.

Bahwa karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadiliTerdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa tidak didukungoleh alasan pengurangan / peringanan pidana yang relevan secarayuridis, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakimagar berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan TinggiAmbon dan mempertahankan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon tidak dapat dibenarkan sehinggadinyatakan ditolak.d.

Panitera Muda Tipikor,Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKSH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19652011 198903 1 004Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Penunjukan Plh Panitera Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 21 Desember 2018 Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM538/R.4.10/Euh.2/07/2018Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PertamaBahwa ia terdakwa MUH.

ROHAEDIuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG. tanggal 4September 2017 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:' Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut;' Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut mengenalkualifikasi

S.H.M.HPANITERA PENGGANTId.t.oNurul Bariah,.S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilanTinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.MHNip.19620616 198503 1006. Halaman 11 dari hal.11 Putusan Nomor 85/PID/2017/PT Bnas

EDY WALUYO ( perkaranya telah diputus olehpengadilan tipikor dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap dalan perkara yngsama), dalam putusanya barang bukti surat melekat pada berkas perkara Ir.

TESAR (yang kedua telah diputusbersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara yangsama), pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Kampus Universitas Bangka Belitung atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

WALUYO, ( yang keduanya telah diputus bersalah olehpengadilan tipikor pangkalpinang dalam perkara yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum tetap ), dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.170.156.000 ( satu milyarseratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah ) Kontrak Nomor :043/SPK/03/X1/2011 tertanggal 17 NOvember 2011, dengan waktu dimulai kontrak tanggal 17Nopember 2011 s/d 17 Desember 2011 , dengan macam dan jenis peralatan sebanyak 114aitem.Bahwa benar setelah berakhirnya waktu

TANGGUNG ( perkaranya telahdiputus oleh pengadilan tipikor Pangkalpinang dalam kasus yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum yang tetap ) dengan membuat berita acara serah terima barang No.140/PPK/03/BASTB/XII/2011 dengan menyebutkan barang BAIK dan CUKUP SE0OLAHOLAHPEKERJAAN TELAH SELESAI 100 % UNTUK PENCAIRAN DANA KE KPPN.

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan REZKYDEVILIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh YULIAN BERNARD, S.H, Penuntut Umum dan ParaTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAdto dtoMEDI SJAHRIAL A, SH, MH. RIOS RAHMANTO, SH.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :11. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADIMICO FANSJI TIRTAYASA.on nnF Y YN2 3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut:EFTIYANTI; ROMIHERTON; MASYITOH; MAMATSURAHMAT;HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :1. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADI;MICO FANJI TIRTAYASA.onrnrnnr FY SN3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

LakilakiAgama IslamKebangsaan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri SipilTempat tinggal : Jalan Trimas Gg.Trimas Sakti No.25 KelurahanTembilahanKota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.Pendidikan : D3 (Diploma tiga)Dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :12Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengantanggal 21 Februari 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 22 Februari 2015 sampaidengan tanggal 23 Maret 2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan 11 Mei 2015;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengantanggal 24

Juni 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25Juni 2015 s/d 21 Agustus 2015;Hal.1 dari 84 hal.

Put.No.26/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR9 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/dtanggal 20 September 2015 ;10 Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015 ;11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.H.EDWAR, SH.MH Advokat/PenasihatHukum pada kantor Dr.H.EDWAR, SH.MH & REKAN

PUTUSANNomor : 33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILANTINGGI JAWA BARAT, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam pengadilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama : IR.

BengkuluUmur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 01 Maret 1959Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asrama Brimob Sukasari RT.001 RW.003, KelurahanLawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota BogorPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota DepokPendidikan > 2Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal . 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Kls.A Bandung sejak tanggal 12 Maret 2012 sampaidengan 10 April 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kls.A Bandung sejaktanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengantanggal 09 Juli 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juli 2012 sampaidengan tanggal 08 Agustus 2012 ;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat / Pengadilan Tipikor TingkatBanding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg tertanggal 02 Agustus2012 mulai tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat / Pengadilan TipikorTingkat Banding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg Tertanggal 15Agustus 2012 mulai tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;Pada tingkat banding, terdakwa didampingi Penasihat

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 September 2012 No. :33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding.

Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48 / PID.SUS / Tipikor / 2012 /PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.54Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, S.E telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;Menghukum Terdakwa YUMADRIS, S.E tersebut oleh karena itu denganpidana penjara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PTR tanggal 29Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :621.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakanbanding tersebut mengenai

Atasdasar itulah maka seharusnya UndangUndang Tipikor dalam perkara a quo,dikesampingkan, dan diberlakukan UndangUndang Perseroan Terbatas;Ill.Keberatan Ketiga : Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP. Adapun pemeriksaan kasasi yang dilakukanoleh Mahkamah Agung haruslah berpedoman kepada alasanalasantersebut.

sebagaiberikut :Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbanganhukumnya ternyata Judex Facti yang senyatanya mengatakan "Sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pemidanaan atau pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanPekanbaru perlu diperbaiki karena putusan terlalu ringan (Vide PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 18 / TIPIKOR

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

PUTUS ANNomor. 1442 K/Pid/Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000, ( Dua ribu rupiah )Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHV/TIPIKOR Serang pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, oleh BAMBANGPRAMUDWIYANTO. SH.MH., sebagai Hakim Ketua. HENGKYHENDRADJAJASH.MH dan RINA ZAIN.SH masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa Tanggal 10 Mei 2016 oleh BAMBANG PRAMUDWIYANTO.

Negara dan sampai PeninjauanKembali ternyata putusan amarnya Menolak Gugatan Penggugat PT Krakatau Steel(Persero) untuk membatakkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo:24VII1999 tanggal 21 Juli 1999 (bukti TI13,14,15 dan 16), telah sesuaidengan keterangan saksi Sdr.KING Hartono ; Bahwa saat ini Terbanding I / PT Krakatau Steel sudah salah bayar terhadap tanahyang menjadi obyek sengketa, dan saat Hindra Sunarli masih hidup, bersama Sadr.Andi Mulyan datang menghadap ke Polda Banten Bidang Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

UndangUndang jika ada larangannya;Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membuat SK tanggal mundurtersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana pemalsuan surat asalunsurunsur dari pidana pemalsuan surat tersebut semuanya terpenuhi, namunperlu diketahui, tidak semua surat yang dapat dipalsukan, sebab KUHP telahmengelompokkan suratsurat yang dapat dipalsukan tersebut menjadi 4(empat) kategori;Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut lebih mengarah kepada tindak pidanakorupsi ;Bahwa menurut Pasal 2 UU Tipikor

hukum tertulis dahulu, adajuga yang melanggar norma, awalnya diterapkan dalam hukum perdata;e Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memang dijadikan acuan, namunhakim tetap memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara, contohnyadalam kasus terpidana Andy Ahmad, apabila menggunakan perbuatanmelawan hukum secara formil, ia tidak dapat dihukum, namun bilamenggunakan perbuatan melawan hukum secara materiil, ia dapat dipidana,walaupun MK telah mencabut perbuatan melawan hukum secara materiildalam tipikor

IDA RATNAWATI, SH., MHsebagai Ketua Majelis, ITONG ISNAENI, SH., MH dan AHMADBAHARUDDIN NAIM., SH.MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Hj.IDA RATNAWATI, SH., MH tersebut didampingi oleh ITONG ISNAENI,SH.MH dan AHMAD BAHARUDDIN NAIM SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)sebagai Hakimhakim Anggota, RENILDA BIDARI, S.H.

MH(HAKIM ADHOC TIPIKOR)Panitera PenggantiRENILDA BIDARL, SH.,142