Ditemukan 17962 data
193 — 77
, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugatdengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 49 huruf a sampai dengan i Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
52 — 50
Slagjlboll Allg BSeIlosVollo Silly woollg uu,Artinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadioh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danmilik seseorang.
Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;hal. 9 dari 16 hal Pen.
47 — 36
Menetapkan harta warisan almarhum AMAQ TIOK adalah ;9.1 Tanah sawah seluas 65 are/6.500 m2 yang terletakdi Orok Leko, Dusun Melar, Desa SelebungRembiga,Kecamatan Janapria, Kabupaten LombokTengah dengan batas batasSebelah Utara : Tanah Amaq Itrun ;Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid ;Sebelah Barat : Sawah H. Ishak danGimin ;Sebelah Selatan : Kebun Edot Bin AmaqDi =;9.2.
Menetapkan harta warisan almarhum AMAQ TIOK aliasUTET PERIGI adalah ;9.1 Tanah sawah seluas 65 are/6.500 m2 yang terletakdi Orok Leko, Dusun Melar, Desa SelebungRembiga,Kecamatan Janapria, Kabupaten LombokTengah dengan batas batasSebelah Utara : Tanah Amaq Itrun ;Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid ;Sebelah Barat : Sawah H. Ishak danGimin ;Sebelah Selatan : Kebun Edot Bin AmaqDi =;2 2,.
31 — 20
Wakaf dan Shadagah;Bahwa Pasal 49 (a) telah dijelaskan dalam bab penjelasan secara jelas dan rinci;Menimbang, bahwa terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 telahdiadakan perubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dankemudian dilakukan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa di dalam pasal 49 (a) UndangUndang Nomor 3 tahun2006, yang dalam penjelasannya angka 20, yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama berwenang mengadili penetapan asal usul seorang anak
10 — 2
Pasal 49 Undangundang tersebutmenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syari'ah;Bahwa fungsi Pengadilan Agama dalam tugas dan wewenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut pada prinsipnyabermakna persengketaan antara dua pihak atau lebih (contentiuse rechtstaat)
15 — 1
/PA Ppgb. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku mempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Tergugat yangmempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggamengajukan gugatan terhadap Tergugat;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan karenaPenggugat telah berhasil damai dengan Tergugat terhadap permohonanPenggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan
23 — 12
Bahwa merujuk ketentuan Pada Pasal 49 huruf b UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama),menyebutkan:*,..Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah; dan. ekonomi syariah.Berdasarkan penjelasan di atas jelas oleh karena Para Pemohonmerupakan
39 — 6
sesorang untukmelakukan sesuatu perobuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingandan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tuayang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untukmenerima, memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,wakaf
51 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
SUROYO
Tergugat:
1.RITA KUSUMAWATI
2.LASTRI ASTUTI KUSUMA RINI
3.JONI CAHYO KUSUMARGONO
4.ELA NURLAILA DEWI KUMALASARI
164 — 39
Hal ini menujukkanbahwa Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman;Bahwa berdasarkan pasal 49 UUPA menyebutkan Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan memutus perkara antara orangorang yangHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN Watberagama Islam yaitu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa karena gugatan ini menyangkut pembatalanhibah antara Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam, maka
ERMAINI
134 — 37
dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf
30 — 16
O02 Wakaf TembongKelurahan Tembong Kecamatan CipocokJaya, Serang, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING XVI semulasebagai TERGUGAT XVI :17. MOHRESA beralamat di Kampung Cilincing RT. 01. RW. 06Kelurahan Tembong Kecamatan CipocokJaya, Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XVII semulasebagai TERGUGAT XVI : PENGADILAN TINGGI tersebut;Setelah membaca :I.
15 — 5
Pasal 49 Undangundangtersebut menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Bahwa fungsi Pengadilan Agama dalam tugas dan wewenangmemeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut padaprinsipnya bermakna persengketaan antara dua pihak atau lebih (contentiuserechtstaat) yang
44 — 2
telah diubah melalui UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah melaluiUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPeradilan Agama), menyebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
87 — 37
Dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah bangunanmilik Ibu Siti ( Dealer Honda )Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah milik HajiRidwan ( Wakaf )Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Antasari IISebelan Barat Berbatasan Dengan Jalan Jend.Sudirman.SHM No. 2980atas nama Tergugat dan ditaksir senilai Rp.8.000.000.000, ( Delapan Milyar Rupiah )Him 5 dari 19. Penetapan No. 419/Pdt.G/2021/PA.Botgb.
Dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah bangunan milik Ibu Siti( Dealer Honda ) Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah milik Haji Ridwan( Wakaf )Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Antasari II Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Jend. Sudirman.SHM No. 2980 atas nama Tergugat dan ditaksir senilai Rp.8.000.000.000, ( Delapan Milyar Rupiah ).b. Tanah dan Bangunan (Rumah Kost 3 Pintu) dengan Luas 222 M2 diRT 10 Kel. ApiApi, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang.
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
hak milik dari Pejabat yang berwenang, baiksebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajibanuntuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semuakewajiban yang disebut di dalamnya; atauf. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan; atauj. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. surat keterangan riwayat
45 — 41
G/2020/PA Sgm.cISJI : anu ond quoi : axdbull jassg x0>l1 SlogSoJly ASgIlq sVgIly gissla waolly wallylllArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhahdalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilanseseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang,kebodohan seseorang dan milik seseorang.
Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebutdapat diterima untuk meneguhkan dalildalil itsbat nikahPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan prosestahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah faktafakta hukum sebagai berikut:1.
Pengurus Mesdjid AL BAHRAIN Kota Padang
Tergugat:
1.SIAUW KANG NIO
2.SIAUW TJOE NIO
3.SIAUW HO NIO
4.LINDAWATI AZALI
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
71 — 12
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Teri Pasar Pagi;e Sebelah Utara berbatas dengan H.M.Bachrial dibelakangnya denganMitra; Sebelah Selatan berbatas dengan Bofet Rajawali dibelakangnya denganRoslaini Sertifikat atas nama Zainar;Bahwa setahu saksi masalah tanah ini dibawa ke Pengadilan karenaPenggugat akan melakukan pemecahan sertifikat dari sertifikat induksehingga ada sertifikat tersendiri atas nama Mesdjid Al Bahrain;Bahwa setahu saksi asal usul tanah yang diperkarakan tersebut adalahpemberian (Wakaf
) dari seorang Ibu yang saya tidak ingat lagi namanya dansaksi ada melihat surat Wakaf tersebut;Bahwa sejak saksi tinggal di Jalan Juanda, Mesdjid Al Bahrain sudah berdiri,dahulu terbuat dari Kayu tetapi sekarang bangunan Mesjid sudahPermanen;Bahwa setahu saksi tanah Mesjid Al Bahrain belum bersertifikat, akan tetapitanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang mempunyai sertifikat indukyang sampai Saat ini ada;Bahwa selain bangunan Mesdjid Al Bahrain, bangunan yang ada diatas tanahperkara tersebut
98 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
, terletak di Desa Panglegur, KecamatanTlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batasbatas:e Sebelah Utarae Sebelah Timure Sebelah Selatane Sebelah BaratTanah wakaf;Tanah kuburan;Tanah Kamsito;Tanah Penggugat dan Tergugat;102.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor258/Tk/2004 luas + 1.900 m?
Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 731, luas 581 m2, terletak di Desa Panglegur, KecamatanTlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batasbatas:e Sebelah Utara Tanah Wakaf;e Sebelah Timur Tanah Kuburan;e Sebelah Selatan Tanah Kamsito;e Sebelah Barat Tanah Penggugat dan Tergugat;3.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual BeliNomor 258/TIk/2004 luas + 1.900 m?
126 — 19
Pengadilan Negeri Langsa Tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara inmi, karena menyangkut denganPembagian harta warisan merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agamasebagai mana diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yangberbunyiPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus danmenyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragamaislam dibidang:1 Perkawinan;Wasiat;4 Hibah;5 Wakaf
Tergugat I dan III tentang kewenangan( kompetensi ) absolute didasarkan pada pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan telah diubah dalam pasal 49 Jo 50 ayat (2) UU no. 3 tahun 2006tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989;Menimbang bahwa sesuai Putusan MARI No. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26Januari 1994 Kaidah Hukum : Sejak UU No. 7/1989 tentang peradilan agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan,warisan, wasiat, hibah, wakaf