tersebut secara formal telah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.3 dan T.4 itu merupakan akta dibawahtangan dan menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 R.Bg, akta dibawahtangan itu adalah tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan yang tidakditandatangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau parapihak, dan syarat formilnya selain bersifat partai

Dulan Dari adalah saksi danASMADIBahwa rekanan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan melakukanserah terima hasil pekerjaanBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan kapal pada waktuMusyawarah Partai Amanat Nasional (PAN) Tanjung Jabung Timur dariRomi Hariyanto, yang mana kemudian saksi menceritakan hal tersebutkepada Asmani, Revani Devi dan Suherman, yang mana saksi dan temanteman saksi tersebut sepakat untuk mengerjakan proyek pengadaan kapal diPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dulan Dari bergerak di bidang usaha pengadaan dankonstruksiBahwa pengerjaan kapal kayu dilakukan oleh pengrajin di Dabok Singkepdengan biaya Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) per unit kapalBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan kapal kayu tersebut, padawaktu saksi mengikuti Musyawarah Partai Amanat Nasional Tanjung JabungTimur, dimana saksi bertemu dengan saksi Zainal Abidin dan saksi ZainalAbidin mengatakan bahwa akan ada proyek pengadaan 100 (seratus) unitkapalkayu pada Dinas Kelautan

Wisma Karya PersadaBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 100 (seratus) unit kapalkayu 3 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung JabungTimur tersebut, pada waktu saksi mengikuti Musyawarah Partai AmanatNasional Tanjung Jabung Timur, dimana saksi bertemu dengan saksi ZainalAbidin dan saksi Zainal Abidin mengatakan bahwa akan ada proyekpengadaan 100 (seratus) unit kapal kayu pada Dinas Kelautan dan PerikananPemda Tanjung Jabung TimurBahwa saksi dan temanteman saksi tersebut bertemu

No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI84Bahwa modal awal tersebut telah dikembalikan kecuali modal dari saksi dansaksi AsmadiBahwa dana yang saksi simpan pernah saksi keluarkan untuk operasionalpembuatan kapal atas permintaan saksi Zainal Abidin selaku Direktur CV.Dulan DariBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 100 (seratus) unit kapalkayu 3 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung JabungTimur tersebut, pada waktu saksi mengikuti Musyawarah Partai AmanatNasional Tanjung Jabung Timur

Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2011 berdasarkan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Perubahan 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.550.000.000, (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan 100(seratus) unit kapal kayu 3 GT (Gross Tonage) di Dinas Kelautan dan PerikananPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni/Juli 2011 dalam acaraMusyawarah Partai

Fotokopi KartuAnggota Partai Hanura, yang selanjutnya padafotokopi tersebut diberi tanda P14;15. Fotokopi Akta Jual Beli No : 46 /2017 yang selanjutnya padafotokopi tersebut diberi tanda P15;16. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMPN 1 Malingpingan. Bonita Lokanta, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P16;17. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Malingpingan. Bonita Lokanta, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P17;18.

tersebutsetelah dihubungkan dengan bukti yang lain dan ternyata bersesuaian makaterhadap bukti bertanda P24 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sahdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa tehadap bukti T.ll5 berupa surat pernyataanperalihan tanah garapan dari Suharjaya dengan Yeni Linawati, jikadiperbandingkan dengan bukti P12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas namaSuharjaya, bukti P13 berupa Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Lebak atas nama Suharjaya, bukti P14 berupa KartuAnggota Partai

Kerugian Immateriil:Sejak Para Penggugat dijadikan tersangka korupsi kehidupan pribadi,keluarga, sanak famili; partai politik tidak nyaman tidak mendapatkepercayaan lagi dimasyarakat dan relasi usaha akibatnya selalu mendapatcemohoan yang sangat menyakitkan hati dapat dinilai dengan uang sebesarRp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar ruyiah);13.

Kerugian Immateril:Sejak Para Penggugat dijadikan tersangka korupsi kehidupan pribadi,keluarga, sanak famili; partai politik tidak nyaman tidak mendapatkepercayaan lagi di masyarakat dan relasi usaha akibatnya selalumendapat cemoohan yang sangat menyakitkan hati dapat dinilai denganuang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).e Angka 14:Bahwa, guna kepentingan Para Penggugat agar sebidang tanah dan bangunangedung yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Raya Semarang Kendal38Km.12

KALIGIS, SH dengan NIK3171011906420005.b 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengannomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31122015 atas nama O.C.KALIGIS.c 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr.O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).122 a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp.

KALIGIS.. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). . 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No.

(satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No. Seat 8H.c.

kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannyaMenjadi pengurus partai

politik, menjadi anggota partai politikdan.atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundang undanganlIkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;Melanggar

keributankeributan yang memaksa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk segera melaksanakan Rapat Paripurna;Setelah para demonstrasi menyampaikan aspirasinya, anggota DPRDKabupaten Buton Selatan segera melaksanakan rapat paripurna, rapatparipurna tersebut pun berlangsung dengan dikerumuni masa demonstran.Rapat paripurna tersebut tidak lagi dibuka dengan nyanyian lagu IndonesiaRaya dan tidak lagi ditutup dengan lagu Bagimu Negeri; Rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2020 itu dipimpin oleh saudara ALIADI,S.Pd dari Partai

Hanura sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten ButonSelatan dan saudara POMILI WOMAL, S.Pd, S.D dari Partai Demokratsebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Selatan.

No.14900 tertanggal 22091955.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan "HUA CHIAU FU NU HUI", adalahsuatu Yayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan OrganisasiBAPERKI, sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagaiOrganisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yangberafiliasikepada PARTAI KOMUNIS INDONESIA (P.K,L)JBahwa setelah pecah Peristiwa Pemberontakan G.30.S/PKI padaTahun 1965, maka PKI dan semua organisasi organisasi terafiliasidilingkungannya

Apakah kedua orang tua Penggugat, yaitu LIEM KHE GOE (Ayah) danUAUW SIOK HIANG (lbu) semasa hidupnya tetap Warga Warga NegaraRepublik Rakyat Cina dan menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI);3.

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertuliskepada Mahkamah Konstitusi mengenai:1) pengujian UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2) sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;3) pembubaran partai politik;4) perselisinan tentang hasil pemilihan umum, atau5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden didugatelah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatanterhadap

hukumdan keadilan;Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.c. memutus pembubaran partai

yang dianalisismelalui proses hukum pembuktian bahwa bukti P2, P3 dan P7 berupaantara Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 13 September2006 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 23 tanggal 13 September 2006dan Akta Jual Beli Nomor 295/2007 tanggal 3 Juli 2007 dan SertipikatHak Milik Nomor 7644/Kelapa Gading adalah alat bukti otentik yangsecara formil memiliki alat bukti yang lengkap;Bahwa buktibukti Akta Notariel tersebut secara yuridis tidak terbukti,dalam proses pembuatannya dibuat oleh Kontraktant Partai

Menjadi pengurus Partai Politik;b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPDdan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yangbersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah;d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, PemilihanPresiden dan Pemilihan Kepala Daerah;e. Merangkap sebagai Pegawai swasta yang berbadanhukum; f.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, makaMajelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan.Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende),dan menentukan (beslisende);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 dan P.6, adalah aktabawah tangan yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehinggadisebut akta pengakuan sepihak

PUSRI PPDLampung, maka ketika Turut Tergugat IV memberitahu kepadaTergugat pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugatmenginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja danlangsung dibayar;5.

Abdul Wahab olehTerdakwa ; Bahwa sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, namun duluTerdakwa I merupakan anggota partai politik dan menjadi Sekretaris Desa;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian

KabupatenTapanuli Utara Tahun 2008, antara lain pasangan Penggugat dalam perkarain) dengan Nomor 1 dan pasangan Pihak Ketiga/Tergugatll Intervensidengan Nomor 5;Bahwa pada bagian diktum ketiga dari Surat Keputusan Tata Usaha Negaraterperkara dikatakan, Surat Keputusan tersebut akan diumumkan olehTergugat, sementara pada diktum keempat dari Surat Keputusan TataUsaha Negara terperkara dengan tegas dikatakan "Keputusan inidisampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan Pemimpin Partai

Saksi Yaya Purnomomemperkenalkan Terdakwa kepada saksi sebagai orang dari Partai PPP.Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan agar Terdakwamembantu agar DAK TA 2018 bisa segera disetujui dan Terdakwa menanggapidengan mengatakan nanti akan dicarikan jalan keluarnya agar usulan DAK bisadisetujui.Bahwa benar saksi pernah mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi YayaPurnomo yang menyampaikan bahwa Bupati/saksi H.

Labura (BAP saksi nomor 15 huruf e);Bahwa benar setelahn menghubungi saksi Arief Fadhilah masih belum bisadisetujui kemudian saksi diberitahu bahwa saksi Yaya Purnomo kemudianmeminta bantuan Terdakwa dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Irgan Chairul Mahfizadalah samasama Satu partai yaitu PPP;Bahwa benar Pada tanggal 19 Februari 2018, saksi dan saksi Yaya Purnomobertemu dengan saksi Agusman Sinaga di foodcourt Metropol Cikini Jakarta.Pada

Buyung memberikan uang kepada saksi AgusmanSinaga sebesar Rp400 juta di Hotel Emeral;Bahwa pertemuan saksi dengan saksi Rifa Surya terkait dengan pembahasanDAK APBNP 2017 tidak ada kaitannya dengan pembahasan DAK 2018;Halaman 184 dari 387 Perkara Nomor: 15/Pid.SusTPK/2021/Pn.MdnBahwa saksi tidak tahu persis bantuan yang diberikan oleh orang partai atauanggota DPR RI terkait permasalahan Desk di Kementerian Kesehatan tetapiyang saksi ketahui permasalahan Desk di Kementerian Kesehatan yangsebelumnya

Dewata Lestari Indotama bergerak di bidang outsourching; Bahwa benar Terdakwa dalam organisasi partai sebagai Wakil Bendahara UmumPartai Persatuan Pembangunan dan karena ada permasalahan maka oleh Ketumjabatan Terdakwa dicopot tahun 2019; Bahwa benar Terdakwa juga sebagai Wakil Bendahara Umum di PersaudaraanMuslimin Indonesia (PARMUSI).

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz sebagaipengurus di partai sebagai Wakil Ketua di DPP Partai Persatuan Pembangunandan juga sebagai wakil ketua pengurus PARMUSI serta juga sebagai anggotakomisi IX DPR RI dari Fraksi PPP.

Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa surat kuasa dariPemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh oleh terdakwa sesuai dengan yangdisetujui dalam proposal,seperti pengakuan saksi Riva Rusadi,saksi Fitri;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun1512009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai

terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tanda terima tidak ditanda tangani oleh penerimabantuan Sosial,serta dana nya tidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal );e Bahwa benar dana yang disalahgunakan terdakwa merupakandana Bantuan Sosial Penggunaan dana Bantuan Sosial yangdianggarkan dan diatur dalam APBD Tahun 2009 dan Tahun2010 serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ribu rupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan danaBantuan Sosial pada tahun Anggaran 2009 dan TahunHim 157 Putusan Tipikor No15/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.Anggaran 2010 dalam DIPA Kabupaten Solok dianggarkanbantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diaturdalam Peraturan Bupati Solok No.13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

sebagai berikut;167e bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurus organisasikemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya oleh mereka,akan tetapipencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai

Wakil Kepala Daerah disetiapProvinsi dan Kabupaten / Kota ; 27 7 = nnn onn nnn nnn nnnoonsenene Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat ( 4 ) Undang UndangNomor 12 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut ;( 4 ) KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota melakukan penelitianulang tentang kelengkapan dan / atau perbaikan persyaratan calonsebagaimana dimaksudpada ayat ( 3 ), ayat ( 3a ), dan ayat ( 3b ) sekaligusmemberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 ( empat belas )hari kepada pimpinan partai

politik atau gabungan partai politik yangmengusulkannya atau calon perorangan ; nnn onsonnennne Menimbang , bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1 ), (2), dan (3 )Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut ;(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam Pasal 60 aya t(2 ) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua )pasangan calon yang di tuangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan(2) PASANGAN....... .Hal. 71 dari 83 hal.Put.Pkr.06/G/2013/PT UN.

sebanyak 2 (dua) kali jumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dan sekali Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk saksipribadi ;= Pak Narto melalui saksi minta Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dengan alasan untuk Bupati ;e Untuk tahun 2007 := Saksi menyerahkan kepada Pak Yaeni (ketua dewan) Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) untuk ulang tahun Pak Yaeni(tanggal 28 April 2007) ;95= Saksi menyerahkan kepada Pak Yaeni Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengumpulkan partai

ada, yangada antara lain :e Pimpinan dewan (terdiri dari 1 orang Ketua DPRD dan 3 orang Wakilketua DPRD) ;e Alat kelengkapan dewan yang terdiri dari := komisikomisi (Komisi A : bidang Pemerintahan dan Perudangundangan, Komisi B : bidang Pertanian, Perkebunan, Komisi C :bidang Pembangunan, Komisi D : bidang Sosial) ;= badanbadan (badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi,badan kehormatan) ;=> panitiapanitia (panitia khusus) ;e Fraksi (bukan alat kelengkapan dewan) ;=> Fraksi PDIP ;Fraksi Partai

Golkar ;Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ;=>=>= Fraksi Partai Demokrat ;= Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ;=>Fraksi Grindra ;109= Fraksi HPN (gabungan dari PNBK dan PDP) ;= Fraksi HAKS (gabungan dari Hanura, Pan, PKS ;Bahwa tugas pokok berkaitan dengan jabatan/ kedudukan selaku KetuaDPRD Kab.

Banjarnegarayang salah satunya adalah EDI YUSMIANTO dari Partai PersatuanPembangunan dan sekaligus selaku Pimpinan DPRD Kab. Banjarnegarayang memiliki kapasitas selaku Wakil Ketua DPRD Kab.

) terhadap usulan atau proposal oleh TimTeknis / petugas lapangan dalam memilin petani serta lokasi gunamelaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkan yaitu : Pada sekira bulan September 2011 EDI YUSMIANTO sebagai Wakil KetuaDPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukanmewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya,mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga / Instansilainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewanyang berasal dari Partai

Terdakwa sendiri hanya dijanjikan oleh EDIYUSMIANTO untuk menjadi calon Legislatif dari Partai PersatuanPembangunan Banjarnegara, sehingga Terdakwa tidak meminta bagiandari uang hasil pemungutan Jitus Jides tersebut:Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi telah terpenuhi;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara adalah :Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi ataumenjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan

para kelompok tani yang menerima bantuan dana bantuan sosialuntuk kegiatan JITUT JIDES tahun 2011, di mana setelah mengetahui akanmendapatkan bantuan Jitut Jides Kabuten Banjarnegara tahun 2011, telahmelakukan pertemuan di ruang kerja DWI ATMAJI selaku Kepala DinasPertanian Banjarnegara yang dihadiri oleh DWI ATMAJI, EDI YUSMIANTO,Terdakwa LUTHFI AHMAD, PRIYO RAHARJO, dan SAIRAN, kemudianEDI YUSMIANTO telah meminta DWI ATMAJI supaya yang ditetapkansebagai penerima bantuan Jitut Jides dari Kader Partai

Dana yang seharusnyadigunakan kelompok tani sesuai RUKK tersebut, atas perintan EDIYUSMIANTO setelanh uang pungutan terkumpul diserahkan kepada EDIYUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO dan SAIRAN mendapatkanuang imbalan/jasa sedangkan Terdakwa LUTHFI AHMAD telah dijanjikanuntuk dijadikan calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan olehEDI YUSMIANTO;Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka jelas terdapat lebih darisatu orang yang bekerjasama melakukan perbuatanperbuatan yang secarakeseluruhan mewujudkan