Ditemukan 17962 data
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriMedan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebihkurang 15.450 M2, yang terletak di lingkungan XIl Kelurahan Besar KecamatanMedan Labuhan Kota Medan, berdasarkan Surat Jual tanggal 21 Juni 1975,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Rani ; Sebelah Selatan dengan tanah jalan ; Sebelah Timur dengan tanah wakaf
(lima juta rupiah) dan pembayaran ketiga padatanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp.15.000.000,(Lima belas jutarupiah), dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Rani ; Sebelah Selatan dengan tanah Jalan ; Sebelah Timur dengan tanah wakaf ; Sebelah Barat dengan tanah Sungai ;Bahwa oleh karena harga jual beli tanah Tergugat dalam Rekonvensitersebut telah dilunasi oleh Penggugat dalam Rekonvensi makaTergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi sepakatuntuk menuangkannya
15 — 4
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhahitestimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (jn casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian Istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
No. 0081/Pdt.G/201 7/PABkotahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon denganTermohon dilaksanakan pada tahun 1972 atau sudah 45 tahun berlalu, patutdiduga bahwa saksisaksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon denganTermohon sudah sulit ditemukan atau mungkin sudah tidak ada lagi atau sudahmeninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sulit
224 — 36
absolut perkara gugatan aquo sebagai berikut:Menimbang, Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006, Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang telah merubahdan menambah UndangUndang Nomor : 7 tahun 1989 tentang peradilan Agamadisebutkan bahwa yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama adalahmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c. wakaf
dan shadaqah.d. hibah ;e. wakaf ;f. zakat ;g. infag ;h. shodaqah dani. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa dalam pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 tahun2006 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa laindalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai Obyeksengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkupPeradilan Umum ;Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006menyebutkan Apabila terjadi sengketa hak
116 — 70
Bahwa sikap Tergugat semenamena terhadap Penggugat setelahadanya Akta Hibah tersebut, sehingga akhirnya Penggugat memutuskanuntuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan Penggugatmenumpang hidup di Musholla wakaf dari almarhum orangtuaPenggugat (H. HASIM). Tergugat juga telah mendaftarkan permohonanhak milik terhadap obyek sengketa tersebut di Kantor Pertanahan KotaHal. 2 dari 23 hal. Put.
Wakaf dan Shadaqah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengandemikian perkara a quo, dalam hal ini Pembatalan Hibah merupakan salahsatu kewenangan/Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi dari Tergugatyang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untukHal. 17 dari 23 hal. Put.
70 — 7
Wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Berdasarkan uraian tersebut dan dikorelasikan dengan dasar perlawanan PeiawanEksekusi tidak ditemukan satu pun dasar . hukum ataupun alasan hukum penggajuanperlawanan Pelawan terhadap perkara aqua, Perkara yang diajukan secara jelas dan terangbukan merupakan perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf, sakat, infaq shadaqah danekonomi syariah.
13 — 2
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :EpArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Tergugat
15 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
56 — 4
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Snadagqah dan i. Ekonomisyariah;Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkanundangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyariah.
Tergugat
20 — 6
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
1.SUKARMAN
2.SITI SOLIKATUN
26 — 3
perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPeradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyatpencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakanPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
21 — 16
memeriksa danmenetapkan permohonan pengangkatan anak ;Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006serta perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat,(d) Hibah, (e) Wakaf
123 — 12
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkatpertama antara orang orang yang beragama islam dibidang :1.ot =Perkawinan,Waris,Wasiat,Hibah,Wakaf, ONDBahwZakat,Infaq,Shadagah, danEkonomi Syariah.dari penjelasan diatas, maka Pengadilan Agama Kuala Tungkalmempunyal Kewenangan absolut dan Kewenangan Relatif untukmemeriksa dan memutuskan perkara ini.Adapun alasanalasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :1.2.yaitu:Bahwa pada tahun 1994
21 — 3
Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksiyang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Hal 7 dari Hal9 Penp.No 45/Pdt.P/2013/PA.BktArtinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta
FATURACHMAN
Terdakwa:
1.SYAMSUDIN ABDURAHMAN
2.ABDUL MAJID Alias MAJID
34 — 14
tidak dipersoalkan apakahbangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah Negaradalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, atau orang ataubadan hukum yang berhak atas tanah itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan, Saksisaksimenerangkan bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah PerserikatanMuhammadiyah Kabupaten Ende dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor340 Kelurahan Kota Ratu dan Surat Salinan Ikrar Wakaf
10 — 2
Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugattinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamatsebagaimana alamat Penggugat saat ini selama enam bulan, kemudianPenggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah kontrakan yangberalamat di Jalan XXXX selama tiga tahun, hingga akhirnya Penggugatdan Tergugat kembali berpindah dan terakhir tinggal bersama di rumahmilik bersama yang beralamat di Jalan Wakaf Pasar 4 Tambak Rejoselama satu tahun enam bulan.
16 — 1
XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f
15 — 8
Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di PasarXII Jalan Balai Desa Gang Ikhlas/Wakaf, Dusun I, Desa Marindal Il,Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena TergugatHalaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpksudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupanrumah tangga;8.
57 — 6
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukanPenggugat bertanggal 10 Agustus 2016 di persidangan tanggal 06 September2016;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisandi persidangan pada tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknyamenyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat danmohon
Tergugat
42 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 0
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf