Ditemukan 20445 data
21 — 2
tinggal sekarang ci JKota Sukabumi.Bahwa kehendak nikah anak pemohon tersebut telah disampaikan/didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum KotaSukabumi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (ayah) dari calonmempelai wanita.Bahwa petugas kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumimenolak kehendak atau pendaftaran Nikah anak pemohon tersebutdikarenakan belum berumur 17 tahun atau belum dewasa sebagaimana suratPenolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan cibeureum,Nomor:B.267
319 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
17 — 0
tanggal 09 JUNI1994;Bahwa anak tersebut hasil perkawinan dari BAHARLIS binH.BUSRA dengan Hj.HAMIDAH binti H.DAHLAN;Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur sehinggamenurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum,maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untukditetapbkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikanhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaktersebut;Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus jual beli sebidangtanah dengan luas 267
171 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015.b.
8 — 0
Kemudian Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ; 22222922222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : 77272222229 22222 nnn neea.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo Nomor : 267/38 1/VII/2006
8 — 1
Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 267/03/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.22.04/Pw.01/179/2012 Tanggal 20Juni 2012;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda; 3.
ERIK
37 — 10
Desa CiasihanKecamatan Pamijahan Kabupaten Bogorselanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibinong, pada tanggal 18 Desember 2018 dan diberi Nomor Register:267
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.
13 — 0
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Oktober1997, dengan Akta Nikah Nomor: 267/34/X/1997 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:MK.20/K.17/PW.01/53/2002, tertanggal 26 Agustus 2002); 2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Pera wan; 220 eo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.
34 — 2
10 MEI 2013 ;2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 01 MEI 2013 No.B965/ N.3.10/Epo.1/05/ 2013 sejak tanggal 11 MEI 2013 s/d tanggal 17 JUNI 2013 ;3 Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 JUNI 2013 No.Print2188/ N.3.10/ Ep.1/ 06/2013 sejak tanggal 18 JUNI 2013 s/d tanggal 26 JULI 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Juli 2013 No.357/ Pen.Pid/ 2013/PN.PDG sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 JULI 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 23072013No.267
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum yaitumenyatakan Terdakwa Paulus Hutapea yang identitas lengkapnya sepertitersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa Paulus Hutapea dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selurunnya dengan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam Putusan No.267
159 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2020Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91
9 — 0
PUTUSANNomor: 267 1/Pdt.G/2013/PA.LmjBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD,tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebutsebagai " Penggugat";LawanTERGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru
Terbanding/Jaksa Penuntut : Basaria Marpaung, S.H.
91 — 24
. :267/Pid.B/2013/ PN.Btl.Ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memoribanding; Menimbang, bahwa walau tidak adanya memori banding dari Jaksa PenuntutUmum maupun terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tetap akan memeriksanya sepertiperkara banding lainnya, oleh karena memori banding bukan merupakan syarat adanya perkara banding;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbanganpertimbangan Majelis Tingkat pertama mengenai unsurunsur yang didakwakandalam pasal dakwaan,
157 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2020Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015.b.
64 — 2
Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masingmasing adalah anak kandung dariseorang ayah yang bernama Almarhum DALIJO BIN WONGSO dan seorang ibuyang bernama Almarhumah NAJEM Binti RESO MENAWI, yang menikah secaraislam pada Tahun 1950 dan telah pula diisbathkan perkawinannya berdasarkanPutusan Penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 267/Pdt.G/2017/PARap, tertanggal 25 April 2017 ;2.
323 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267