Bone Bolango sejumlah689 bundel dokumen (Bukti T6), dimana terhadap bukti tersebut telah dilakukanpenyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah PenyitaanNomor: Print819/R.5.13/Fd.1/09/2014 tanggal 29 September 2014 dan Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 (Bukti T7), serta telahmendapatkan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:38/Pen.Pid.Sus Tipikor/2014/PN.Gtlo tanggal 14 Oktober 2014 dan Nomor:06/Pen.Pid.Sus Tipikor/2016/PN.Gto tanggal 08 Maret 2016

Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri SuwawaNomor: Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016.Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan NegeriGorontalo.Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Pra Peradilan/2016/PN Gto.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.bukti T8.1bukti T8.2bukti T9bukti T10bukti T11bukti T12bukti T13bukti T14bukti T15bukti T16bukti T17bukti T18bukti T19bukti T20bukti T21bukti T22bukti T23Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri GorontaloNomor: 38/Pen.Pid.Sus Tipikor

/2014/PN.GtloOktober 2014.Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri GorontaloNomor: 06/Pen.Pid.Sus Tipikor/2016/PN.Gto tanggal 08 Maret2016.Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)Nomor : 12/LHP/XIX.GOR/10/2012 tanggal 16 Oktober 2012;338/19/X1V/201 1tanggal 14Keputusan Gubernur Gorontalo Nomortanggal 28 Desember 2011;Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor :10 Januari 2011.15/19/V2011 tanggalKeputusan Bupati Bone Bolango Nomor67/KEP/BUP.BB/117/2011 tanggal 31 Januari 2011;Keputusan

bukti T6.75), yang terhadap bukti tertulis tersebut telah dilakukan penyitaansecara sah menurut hukum sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print819/R.5.13/Fd.1/09/2014, tanggal 29 September 2014 (vide bukti T7.1) dan SuratPerintah Penyitaan Nomor : Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016, tanggal 02 Maret 2016(vide bukti T7.2);Menimbang, bahwa berdasarkan ke2 (dua) Surat Perintah Penyitaantersebut, oleh Pengadilan Negeri Gorontalo mengeluarkan Penetapan PersetujuanPenyitaan Nomor : 38/Pen.Pid.Sus Tipikor

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umutr/ tg lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.II, Kec.Pati,Kab.Pati

SP.Han/142/VII/2013/Reskrim, sejaktanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 (Rutan) ;2 Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 Nomor: Print :1049/0.3.16/Ft.1/07/2013, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013 ( Rutan );3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Juli 2013Nomor:289/Pen.Pid.Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 9September 2013 ( Rutan ) ;4 Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smgsejak

tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September 2013 ;5 Perpanjanagan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipkor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 17 September 2013 nomor: 103/IX/Pen/K/2013/JoNo.100/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19 Desember 2013(Pertama ) ;7 Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SH Advokatberkantor : J1.Dr.

Smg tanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibuktiyang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 19

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejaktanggal 13 September 2018 sampai dengan tangal 11 November 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 17 September 2018 Nomor 189/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNAperkara Pengadilan Negeri Singkil Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl dan suratsuratlain yang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umummelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor, danMajelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan primair ini sangat tepat danbenar di terapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakaarta Pusat perlu diperbaiki

Penetapan Pernggantian Hakim Anggota II yang sedang mengikutiPelatihan TIPIKOR di Jakarta, tanggal 3 April 2017 Nomor112/PIDSUS/2017/PT.MDNMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtanggal 31 Oktober 2016No.Reg.Perk : PDM320/STBAT/10/2016 para terdakwadidakwa sebagai berikut :Bahwa mereka terdakwa Perdamenta Pinem Als Cotna dan terdakwa IISuperi Als Peri dan Planet (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT.MDNTanggal 29

Panitera Muda Tipikor, GEDE IRIANA, SH.,M.H.Nip.196212311985 031 054Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid/2019/PT DPS

tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takutkepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap danmeyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwamemiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memilikiprinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak BismarSiregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Hakim mempunyai kebebasan yangbebas atau merdeka dalam menjatuhkan putusan, namun apabila putusantersebut dibawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan tujuanpemidanaan dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh telahsalah melakukan didalam pertimbangan Judex Facti karena tidak menerapkanatau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Islam;Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Lifofa;Pendidikan : SMA (berijazah);Terdakwa telah ditahan.Terdakwah berada dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan SuratPerintah / Penepan dari: 1.2.Penyidik tidak ditahan;Penuntut Umum berdasar Surat perintah Penahanan Ni :PRINT155/S.2.11/Ft.1/2015 sejak tgl 30 Maret 2015 sampai tgl 28 April 2015;Hakim, Penetapan no :07/Pidsus.TPK/2015/PN.Tte itgl 14 April2015penahanan dari tanggal 14 APRIL 2015 SAAMPAI 13 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR

HASAN;10.Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utarapada hari kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami Maman M.

Ambari,SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim Harsono, SH dan Mahsan, SH sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utarasebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terobuka untuk umum pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2015 olehHakim Ketua tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota, AbdulKadwin, sh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota

MAHSAN, SHPanitera PenggantiTtdABDUL KADWIN, SHSALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADAPENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,RAHMAT LAGAN, SH,MHNIP. 19610420 198411 1 001 Hal 58 dari 58 HalPts.No.07/Pid.SusTPK/2015/PT TTE

ne nccnn ncnHalaman 25 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepadaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidakdengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsidan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat padahuruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattidak didasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lainyang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian dan pemerintahan daerah.Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsidan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya dengan pengadilan(pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalamPasal 15 ayat (10 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan. 272222 222 2n nnnHalaman 29 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGPasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbuny) :Ayat (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :a. masa atau tenggang waktu wewenang;b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan;c. cakupan bidang atau materi wewenanQ)Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untukTergugat sebagai pimpinandaerah sangat prihatin dan memberikan simpatiyang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dankawankawan, karena sejak awal sesungguhnya Tergugattidak ingin untukmengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dantelah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkenakasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa

Nomor 26 PK/Pid.Sus/2013Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Jo PutusanPengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor 19/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa H. AGUS RIYANTO, S.Sos., M.M., binMAKDORI dalam pertimbangan hukumnya halaman 160 menyatakanbahwa:Berdasarkan keterangan saksi M. Budi Haryono, S.H.

M.M.) dan Terdakwa tidak membantah perihal tandatangan Terdakwa;Bahwa berdasarkan bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Semarang atas perkara Nomor 51/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor SemarangNomor19/ Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 758 K/Pid.Sus/2012 tersebut jelaslan bahwa PemohonPeninjauan Kembali (M.

SUHADI, S.H., M.H., danLEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim AdHoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITIROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.H. SUHADI, S.H., M.H. Dr. H. M.

Bumi Rabbani) ;S1 Ekonomi; Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh ;1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;3 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;4 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2015sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;5 Perpanjangan Ke1 Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; 6 Perpanjangan Ke2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016Hal.1 Putusan No : 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : FARIJI, S.

Tidak menerapkan suatu peraturan hukum ataumenerapkan suatu' peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya ;e Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya yang memeriksa dan mengadili perkara telahmelakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturanketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan d KUHAP ;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

GATOTSUHARTO ke depan persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanyadakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkandakwaan alternatii Kedua : sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya di dalam memeriksadan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukumpembuktian mengenai tidak terbuktinya unsur dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomiannegara di dalam putusannya ;Bahwa perhitungan kerugian negara sendiri bersifatkasuistis, atau dilihat perkasus, karena tidak semuapasalpasal dalam perkara tindak pidana

GATOT SUHARTO yang tidakpernah dipertimbangkan dalam putusan yang dibuatoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dankesalahan di dalam cara mengadili terhadappenerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antarapertimbangan mengenai unsur yang satu denganyang lainnya di dalam menyatakan Terdakwa Ir.GATOT SUHARTO terbukti melakukan perbuatandalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi sifatmelawan

ne nnn Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2014sampai dengan 20 Nopember; Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 11Nopember 2014; 22222222 nnn none ne nnn nnn nn ne nnn nnn eens Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serangsejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 11 Desember 2014; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 28November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tipikor No.02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby An. Tdw. H.

Surat penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor PengadilanTinggi Makassar tanggal 16 September 2019, Nomor317/PDT/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Penggantiuntuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara tersebut ;3.

M.H. para HakimAnggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkanSurat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal9 April 2019 Nomor 99/Pen.Pid/2019/PT BNA, dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim HakimAnggota, serta Nurul Bariah, S.H.

,Untuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 12 dari 12 Putusan Pidana Nomor 178/PID/2020/PT BNAHalaman 13 dari 12 Putusan Pidana Nomor 178/PID/2020/PT BNA

;Berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkaraaquo untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember2017 dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:a.

Putusan No. 143/PID.SUS/2019/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPlh.PANITERA,Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIL DAHLAN, SHNIP. 19651120 198903 2 004TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SHNIP. 19570904 198401 2 001 Halaman 12 dari 10 hal. Putusan No. 143/PID.SUS/2019/PT MKSHalaman 13 dari 10 hal. Putusan No. 143/PID.SUS/2019/PT MKSHalaman 14 dari 10 hal. Putusan No. 143/PID.SUS/2019/PT MKSHalaman 15 dari 10 hal.