Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dgl
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
80 — 41
  • Wakaf;f. Zakat;Infaq;= Shadagah; danHalaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dglparaf KM HA HAI I i. Ekonomi Syari ah.4.
    Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqgah; dani. Ekonomi Syari ah.4.
    perundangundangan, meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN LUMAJANG Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lmj
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SITI MUKMINA
2.ENDAH EKA ARI PRIHARTINI
3.ENDANG SULIS DWI STYOWARNI
4.DESI ARIFANTI
5.SUKARSO
6.Endang Sulis Dwi Setyowarni
Tergugat:
1.HARTOKO ALI MUCHAIBAT
2.MUHAMMAD DWI JATMIKO
3.SYAMSUL HADI
4.ENDAH SETIAWATI
5.IMRON FAUZI
137 — 64
  • Saya Terguagat V, menyatakan dengan sebenarbenarnya bahwasaya tidak pernah membeli obyek sengketa II, sengketa III, sengketa IV,sengketa V, sengketa VI, sengketa VII dan juga saya tidak pernahmenerima wakaf dari Tergugat III yang berupa obyek sengketa VII;9. Saya merasa dirugikan atas seluruh gugatan ini secara materi danimmaterial;Berdasarkan halhal dan alasanalasan diatas, Tergugat V memohonkepada ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Cq Majlis Hakim untuk :1.
    danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    , zakat, infaq,shadaqgah, dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum :sejak UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang, bahwa titik singgung yurisdiksi antara Peradilan Umumdengan Peradilan Agama, disebabkan ketentuan Pasal 50 UndangUndangNomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1678 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — BATHI, dk vs. SADIJO bin RADIYO, dkk
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
    Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 25
  • Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
    Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-11-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im.Pemalsuan
Tanggal 28 Nopember 2011 — ABDUL HALIM
254 — 903
  • Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
    Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris IT Rokayah
    saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
    .Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan Al35Zaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum Pencurian
Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 527/Pid.B/2016/PN Rhl
Tanggal 1 Februari 2017 — GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO
22 — 14
  • dan pada saat itu saksi JUFRI Als JUFRImenanyakan kepada saksi apakah ada bapak menyuruh orang lain untukmengambil bibit keladi milik Organsasi Forum Nazir lalu saksi menjawabtidak ada dan kemudian saksi meminta ke pada saksi JUFRI Als JUFRIuntuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku ketua Orgasasi ForumNazir seKabupaten Rokan Hilri dan saksi ZAKIFRI adalah selakuseketaris.Bahwa saksi menerangkan Organisasi Forum Nazir telah memiliki tanahyang di wakaf
    MUKHANIF adalah selakuKetua.Bahwa saksi menerangkan Organisasi Forum Nazir telah memiliki tanahyang di wakaf sebanyak 3 (tiga) surat atau seluas 6 Ha.Bahwa saksi menerangkan bahwa Organisasi Forum Nazir pernahmengajukan proposal ke kanwail Agama Propinsi Riau dengan tujuanuntuk memberikan bantuan dana yang digunakan untuk penanaman keladiselanjutnya Forun Nazir menerima dana tersebut sebesar Rp.165.000.000, (seratus enam puluh lima juta) setelah meneriman danatersebut dikarenakan harus lansung dipergunakan
    Bahwa setelah dijual, saksi tidak pernah lagi datang ke tanah yang telahsaksi jual tersebut; Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah diatas lahanyang telah saksi jual tersebut sekarang ada ditanami bibit keladi; Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah letak dari lahan wakaf ForumNazir; Bahwa saksi tidak mengetahu apakah diatas lahan wakaf Forum Nazirada ditanami bibit keladi;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;2.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 15-03-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 454/Pdt.G/2018/PA.Pbr
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 19
  • Bahwa untuk membatalkan Sertifikatbukan Wewenang Pengadilan Agama sehingga secara jelas termuatdidalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf ,Zakat, Infag, Shadagah, dan Ekonomi Syariah tentunyaberdasarkan undangundang maka Pengadilan Agama tidak berwenanguntuk membatalkan surat sertifikat Hak Milik karena sertifikat hak milikatas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarian atau Pejabat Tata UsahaNegara haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehinggaPengadilan
    objek hartaterdahulu, sedangkan gugatan para Penggugat terhadap objek perkarayang baru dan tentunya terdapat perbedaan antara penetapan ahli warisyang dulu dengan sekarang.Ekspesi petitum gugatan penggugat tentang kompetensi absolut(exceptio declinatoir) Bahwa dalil jawaban Para Penggugat jelas tidak benar dan hanyamenjawab menggunakan sebuah kalimatkalimat yang tidak berdasar.Dalam UU No 3 tahun 2006 secara jelas memuat kewenanganPengadilan Agama yakni mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
    Bahwa untukmembatalkan Sertifikat bukan Wewenang Pengadilan Agama sehinggasecara jelas termuat didalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenaiPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf ,Zakat, Infag, Shadagah, danEkonomi Syariah tentunya berdasarkan undangundang maka PengadilanAgama tidak berwenang untuk membatalkan surat sertifikat Hak Milikkarena sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarianatau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara sehingga Pengadilan
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 01-09-2016 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA SELONG Nomor 866/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 166
  • perempun, sedangkan dalam surat pernyataan paraTergugat mengkleim bahwa anak perempuan memperoleh hasil atas hartapeninggalan yang hingga sekarang ini tidak pernah diberikan, baik semasahidupnya penerima hibbah sampai keturunannya sekarang dalam hal iniTergugat 1 s/d Tergugat 16, sehingga segenap daliljawaban Tergugat 5tersebut harus demi hukum di kesampingkan seluruhnya, demikian pulasegenap surat yang ada baik surat pernyataan/wasiat dan surat hibah yangmendasari terbitnya surat jual beli, Akta Wakaf
    Pengurus Daerah Cq Pengurus Cabang Cq.Anak Cabang Cq.Kepala Madrasah Tsanawiyah NW Bangle, maka salah satu diantarabirokrasi diatas adalah samasama memiliki legalitas formal dan kapasitasyang jelas dalam perkara ini tanpa ada surat kuasa dari manapun apalagi44444444444444444444444444setatus tanah wakaf ini diberikan untuk pembangunan gedung MadrasahTsanawiyah NW Bangle bukan untuk Pengurus Besar NW Cuma secarakebetulan madrasah tersebut bernaung di bawah NW Anjani.18.
    Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 01 atas nama SaidYusuf dkk, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan KabupatenLombok tertanggal 22 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,oleh Ketua Majelis diberi tanda T241dan diparaf;2.
    Fotokopi Ikrar Wakaf atas nama H.Sahirudin yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading,Kabupaten Lombok Timur, tertanggal O07 September 2005, bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T242 dan diparaf;3.
    Fotokopi Salinan Ikrar Wakaf atas nama H.Sahirudinyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan MontongGading, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 07 September 2005, buktisurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T243 dandiparaf;Bahwa untuk mendukung dalil bantahan/jawabannya, Tergugat 1 danTergugat 17 telah mengajukan alat bukti surat berupa :1.
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 11-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PA TUBAN Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tbn
Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
12 — 3
  • alih pendapat Ahlihukum Islam yang tercantum : Dalam Kitab Ushulul Figh karya Abdul Wahab Khollaf halaman 930 yang berbunyiArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka (dihukumi/dipersaksikan) masih tetap adanyahubungan suami isteri, selama tidak ada buktibukti yang membuktikanlain (putusnya nikah): Dalam Kitab Panatut Tholibin Juz TV halaman 300 yang berbunyi :( ) ( )Artinya : Seseorang dapat menjadi saksi tentang: (Nasab, pembebbasan budak,wakaf
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat

Tergugat
21 — 3

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 06-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Sit
Tanggal 26 Oktober 2017 — - ASMIYATI - SAMIN
54 — 6
  • Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama:Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Pengadilan PN WATANSOPENG Perdata
Register : 27-01-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN WATANSOPENG Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN. Wsp
Tanggal 30 Mei 2011 — H. ABDUL RAHIM Bin LAUPE Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumiharjo lorong 1 No. 25/33, Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakukkang, Kota Makassar ; Dalam hal ini diwakili oleh ABDUL RASYID, SH, dan HASSE TANGSI, SH, Advokat/Pengacara dari kantor Law Office Abdul Rasyid, SH & Rekan yang beralamat BTN Lalabata Indah Blok A No. 1 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2009, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/05/HK.02.Pdt/Surat Kuasa/V/2011/ PN. Wsp tanggal 02 Desember 2010 dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N I. Hj. RAMBEGA Binti Laupe Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; II. Hj. NURE / H. SOLO Bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ; Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh J. AKBAR R, SH Advokat /Pengacara pada LBH Laskar Keadilan yang beralamat di Jalan Pelita Raya No. 22 Kota MAKASSAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/02/HK.02.Pdt/S.Kuasa /II/2011/PN. Wsp tanggal 24 Februari 2011 ; Pengadilan Negeri tersebut;
107 — 23
  • kepemilikan hak atas tanah dari obyek yang disengketakandalam perkara ini, hal mana akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya nanti ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. harta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 09-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Dum
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN BATANG Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Btg
Tanggal 28 Desember 2020 — Pemohon:
Anita Turisina
130 — 26
  • Kabnupaten Batang, Telah meninggal dunia pada tanggal 04November 2005, dan dimakamkan di Pemakaman Desa Sawangan,Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;Bahwa kematian Aminuddin oleh Pemohon selaku anaknya belum pernahdilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belumpernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, maka untukmencatatkan kemudian membuat Akta Kematianya Pemohon membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Negri Batang;Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus wakaf
Pengadilan PA LABUAN BAJO Perdata Agama Perceraian
Register : 27-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 11_Pdt.G_2017_PA Lbj
Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon vs Termohon
57 — 31
  • Kecamatan Jampea, KabupatenSelayar;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkanperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumyang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :Artinya : Imam syafit membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon:
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
18 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 456/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dba y csi (te Aol dalgdill 5905 pgltly Gey Ab Lad) riedAN sll y Ysll Gially Co gally Ad puere y Cid gliArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 456/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 619/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
  • plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 26-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 5 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 13
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 05-06-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 18/Pdt.P/2013/PA.Ktbm
Tanggal 19 Juni 2013 — Pemohon
14 — 1
  • kedudukan hukum (legal standing ) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, yangmenjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf