Ditemukan 1016 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyalahgunakan menyalagunakan
Penelusuran terkait : Menyalahgunaan narkotika golongan l bagi diri sendiri Bersama-sama menyalahgunaan narkotika golongan i bagi diri sendiri
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 10-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 35/G/LH/2020/PTUN.BNA
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
Yayasan Walhi Diwakili Oleh 1. Nur Hidayati, 2. Kholisoh
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
KSU TIEGA MANGGIS Diwakili oleh 1.Bahadur Satri, S.H 2.Amdial, S.H
476 — 350
  • Asas tidak menyalahgunaan kewenangan Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa samasekali tidakmenyalah gunakan kewenangan, hal ini terbukti dengan segala prosedurdan persyaratan sebagai dasar penerbitan Objek Perkara telah sesuaidengan dasar hukum peraturan dan perundangundangan yang berlakuHalaman 30 dari 109 HalamanPutusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNAsegaimana yang telah Tergugat uraikan pada halaman 9 alinea ke 2 dan 3dalam Jawaban aquo;Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
125 — 34
  • Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau Menyalahgunaan kekuasaan.3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerimapembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkanapakah unsurunsur tersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan menjadi terbukti ataukah tidak;Ad. 1.
    PDG.Menimbang bahwa Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan harusdihubungkan dengan perbuatan memaksa, karena timbulnya perbuatanmemaksa disebabkan oleh Karena penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lainyang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara;Menimbang bahwa memaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekankehendak kepada orang lain baik secara fisik (nyata /tubuh) maupun secara fsikis(jiwa) bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan;Menimbang bahwa dihubungkan dengan menyalahgunaan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
95 — 21
  • Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang adapadanya karena Jabatan atau Kedudukan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatankedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuanlain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA vs PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), dk.
124 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam ayat (1) dapatberupa :a Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan ataub Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau2021101112c Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yangterbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkanpersaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; danataud Perintah kepada pelaku usaha untuk menyalahgunaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
IMAM MURTADLO, SH
Terdakwa:
FRANDIKA ZULKIFLY Als DIKA Bin SUGIMAN JATMIKO
105 — 26
  • Penggunaan wajib disini bukan hanya dibebankan kepada pecandunarkotika dan korban menyalahgunaan narkotika, namun juga pemerintahdalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, sertapihakpihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupunsesudah putusan pengadilan;Bahwa tuntutan seumur hidup kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwamenghambat program pemerintah tanpa melihat apakah sebagai; produsen,bandar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
KARTINI Binti ABU SUTRISNO
147 — 31
  • Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksuddengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Sarana dapatpula diartikan sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.Menurut Prof Dr. Jur.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.EDI SETIAWAN, S.Sos., S.H
2.EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
MISRAN Bin UJAL
107 — 33
  • ayat (1) kepala desa berkewajiban : huruf (b) meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa, huruf (f) melaksanakan prinsif tatapemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektifdan efesien, bersin serta bebas dari kolusi, korupsi dannepotisme, huruf (I) mengembangkan perekonomian masyarakat desa.e Pasal 29 Kepala Desa dilarang : huruf (a) merugikan kepentinganumum, huruf (6) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, (Cc)menyalahgunaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
133 — 41
  • dilakukan oleh yang bersangkutan ataupertambahan kekayaan sebuah korporasi karenaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yangbersangkutan dalam hal ini adalah inti delikPutusan Pidana Tipikornomor: 06 /Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda. yang paling penting yang berkenaan dengan pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999;Berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang palingpenting dipasalnya, pasal 3 (1) UU No.31 tahun1999 adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan,yang mana adanya karena jabatan atau kedudukan,saya ulangi menyalahgunaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 11 Februari 2013 — - KUMPUL SIMAMORA
52 — 23
  • HumbangHasundutan dan perbuatan Terdakwa yang menerima pencairan dana subsidiminyak goreng tidak sesuai dengan jumlah yang disalurkan adalah merupakanperbuatan yang menyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yangada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus
Register : 21-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 33/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 7 Oktober 2015 — Ir. JOHNY HENDRIK
135 — 72
  • riburupiah), dimana penyaluran/ pembayarannya dilakukan disertai nota bukti pembelian pupukdari petani untuk menentukan besaran dana subsidi pupuk yang disalurkan dan tanda terimadana subsidi oleh petani penerima subsidi.Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2011,terdakwa menyalurkan dana subsidi pupuk kepada petani sebesar Rp564.950.000,00 (limaratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dalam penyalurandana subsidi pupuk terdakwa telah menyalahgunaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM, DKK
79 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana HibahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2011 Kepada 10 (sepuluh)Lembaga/Yayasan di Pandeglang oleh BPKP Perwakilan ProvinsiBanten Nomor: LHAPKKN582/PW30/5/2014 tanggal 21 Oktober 2014;Selanjutnya dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi BantenTahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten, TerdakwaH.ZAINAL MUTAQIN,SP,MM telah menyalahgunaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
118 — 45
  • orang lain, karena perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan ataupertambahan kekayaan sebuah korporasi karenaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yangbersangkutan dalam hal ini adalah inti delikyang paling penting yang berkenaan dengan pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999;Bahwa berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang palingpenting dipasalnya, pasal 3 (1) UU No.31 tahun1999 adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan,yang mana adanya karena jabatan atau kedudukan,saya ulangi menyalahgunaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2011/PN.SMDA
Tanggal 2 Nopember 2011 — G. ASMAN GILIR
137 — 66
  • pertambahankekayaan orang lain, karena perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan ataupertambahan kekayaan sebuah korporasi karenaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yangbersangkutan dalam hal ini adalah inti delikyang paling penting yang berkenaan dengan pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999;Berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang palingpenting dipasalnya, pasal 3 (1) UU No.31 tahun1999 adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan,yang mana adanya karena jabatan atau kedudukan,saya ulangi menyalahgunaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1676/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
MOEH. HASANUDIN Als HASAN Als SANUD Bin SANAMIN
96 — 87
  • Penggunaan wajib disini bukan hanya dibebankan kepada pecandunarkotika dan korban menyalahgunaan narkotika, namun juga pemerintahdalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi meis dan sosial, sera pihakpihak yang secara memelliki Kewenangan untuk menetapkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupunsesudah putuan pengadilan;Bahwa tuntutan seumur hidup kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwamenghambat program pemerintah tanpa melihat apakah sebagai produsen
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 15 Nopember 2017 — Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M
157 — 100
  • ., M.M. dalam bukunya yang berjudul PenerapanPembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Penerbit MandarMaju, dikatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan dimaksudkan adalah seorangpejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawanhukum, atau dengan kata lain bahwa seorang pejabat dengan wewenangnya berlindungdi bawah kekuasaan hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian definisi menyalahgunaan kewenanganberdasarkan pengertianpengertian di atas memiliki
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-11-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 35/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 28 Nopember 2013 —
114 — 3
  • sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan padakebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentun peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdilakukan dengan menyalahgunaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
115 — 44
  • pertambahankekayaan orang lain, karena perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan ataupertambahan kekayaan sebuah korporasi karenaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yangbersangkutan dalam hal ini adalah inti delikyang paling penting yang berkenaan dengan pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999;Berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang palingpenting dipasalnya, pasal 3 (1) UU No.31 tahun1999 adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan,yang mana adanya karena jabatan atau kedudukan,saya ulangi menyalahgunaan
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 14/Pdt.G/2015/PN-Lsm
Tanggal 19 Januari 2016 — MUKHTARUDDIN, A.Md, Dkk lawan MUHAMMAD NUR,SH
78 — 21
  • Direksi/Direktur bertanggung jawab terhadappelaksanaan investasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam menunjangkeberhasilan pencapaian sasaran perusahaan dan penerapan SistemManajemen Bank Syariah.Kebijakan Perusahaan adalah tidak mengizinkan adanya pertentangankepentingan/penyalahgunaan jabatan antara pekerja dengan Perusahaan danantara Pekerja dengan Pelanggan/Nasabah/Pihak Ketiga.Perusahaan juga melarang para pekerja untuk menyalahgunaan fungsi ataufasilitas uang dialokasikan kepada pekerja demi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 6 Mei 2014 — ARBATINAH Binti INDARGIRI
44 — 11
  • Dengan mengacu pada penjelasan pasal diatas dan beberapa putusanMahkamah Agung tersebut, pertanggungan jawab pidana perkara korupsi yangberkaitan dengan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan menurut UndangUndang RI Nomor 3 tahun1971 dan hal ini juga dapat diterapkan pada UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999yang telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 7 April 2016 — - LIONES WANGSA
111 — 38
  • Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Sebagai orang yang membantu;6. Unsur: Pasal 18 Undangundang Tindak Pidana Korupsi tentangpembayaran uang pengganii;Ad. 1.