Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2120 K/Pid.Sus/2014q. 1 (satu) berkas Fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam ;r.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;. Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;. Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;.

Karya serta PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaandiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasilRapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi GorontaloNomor : 195

/DPDGOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011(Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugatharus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/ GOLKAR/VITI/2011 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atasadanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalotanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar ProvinsiGorontalo Nomor : 195/DPDGOLKAR/VII/2011

PartaiGolongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPDGOLKAR/PROVGTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiGorontalo (Tergugat IT) ;7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya ;8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut SuratKeputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor: 195

Kostumer) atas nama KIMBERY JUNITA;

IMEI 3585 5906 6642 064 akun Grab(Kostumer) atas nama KIMBERY JUNITA;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam, nomor IMEI3585 5906 6645 220 dan nomor IMEI 3585 5906 6645 238 akun Grab(Kostumer) atas nama RHEA TAMARA;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam, nomor IMEI3585 5906 6652 861 dan nomor IMEI 3585 5906 6652 879 akun Grab(Kostumer) nama ROSALINE;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A7AN, warna hitam nomor IMEI 35855906 6645 188 dan nomor IMEI 3585 5906 6645 195

5906 6642 064 akun Grab(Kostumer) atas nama KIMBERY JUNITA;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam, nomor IMEI3585 5906 6645 220 dan nomor IMEI 3585 5906 6645 238 akun Grab(Kostumer) atas nama RHEA TAMARA;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam, nomor IMEI3585 5906 6652 861 dan nomor IMEI 3585 5906 6652 879 akun Grab(Kostumer) atas nama ROSALINE;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam, nomor IMEI3585 5906 6645 188 dan nomor IMEI 3585 5906 6645 195

IMEI 3585 5906 6642 064 akun Grab(Kostumer) atas nama KIMBERY JUNITA;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam, nomor IMEI3585 5906 6645 220 dan nomor IMEI 3585 5906 6645 238 akun Grab(Kostumer) atas nama RHEA TAMARA;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam, nomor IMEI3585 5906 6652 861 dan nomor IMEI 3585 5906 6652 879 akun Grab(Kostumer) nama ROSALINE;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam nomor IMEI3585 5906 6645 188 dan nomor IMEI 3585 5906 6645 195

IMEI 3585 5906 6642 064 akun Grab (Kostumer) atasnama KIMBERY JUNITA;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A7AN, warna hitam, nomor IMEI 35855906 6645 220 dan nomor IMEI 3585 5906 6645 238 akun Grab (Kostumer) atasnama RHEA TAMARA;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A7AN, warna hitam, nomor IMEI 35855906 6652 861 dan nomor IMEI 3585 5906 6652 879 akun Grab (Kostumer) namaROSALINE;1 (Satu) unit HP Android Merk EVERCOSS A74N, warna hitam nomor IMEI 35855906 6645 188 dan nomor IMEI 3585 5906 6645 195

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 27 Mei 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/56/V/2010 tanggal 27 Mei2010 ;2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah jandaberanak 3 orang, sedangkan Tergugat adalah duda beranak 3 orang;.

wees" 8% 8 ")%19%%6. ")/)%my3m +1e( "3"S 195" St StS" mM om poo gn2 1 SF MEM (CH SSHMH# M gmyy 1 gM x1 S +! 4 foam do Tl +1St+ty om ory ob (mom gmPro (mem 1 3m (3m "3 AMB"T MSM 1 1 gy (113 3)" +1)" #0)" # 12 a""ya" "Ss 7," ( LA ! ! (" Ww Ww tA ! +!S#+#)" Ww Ww Ww ! z Ww! Ww ! z Ww ! *W # mw Ww 13s" : ( 1k"! wei" (" ! z Ww , ! # ! # ws." (tl gam Ww1 ! 4+ Ww ( ! z W) Ww a &" Ww + ! *W ( 4+ Ww # z ! & Ww Ww! Ww 1! rey) !

- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima) centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, biru tanpa Nopol No.Rangka MH1JV121X8K453065 dan No Mesin JF12E1457566.

. $3 (tiga) buah batu. 3 (tiga) batang patahan pohon singkong. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, birutanoa Nopol No.Rangka MH1JV121X8K453065 dan No Mesin JF12E1457566.Dikembalikan kepada terdakwa YUSRIL REZA MAHENDRA Als DEMON 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Jupiter Z warna hitam,merah tanpa Nopol dengan NoRangka MH32P20016K258663 dan No Mesin 2P2257217

memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala danbahu sebelah kiri sedangkan terdakwa GUSTI FRATAMA Als GUSTIBin ABU SAMA memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepaladan bahu sebelah kiri, kemudian anak HARUN Als ARUN Bin ABUSAMA mengambil 1 (buah) batu ukuran besar sedangkan anak ANDIKAYOGI SAPUTRA Als DIKOT Bin SUNANTO mengambil batu ukuransedang sebanyak 2 (dua) buah sedangkan terdakwa Il YUSRIL REZAMAHENDRA Als DEMON Bin FENDI mengambil potongan kayu ukuranpanjang kurang lebih 195

kepala dan bahusebelah kiri sedangkan terdakwa GUSTI FRATAMA Als GUSTI Bin ABUHalaman 11 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sgl.SAMA memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan bahusebelah kiri, kKemudian anak HARUN Als ARUN Bin ABU SAMA mengambil 1(buah) batu ukuran besar sedangkan anak ANDIKA YOGI SAPUTRA AlsDIKOT Bin SUNANTO mengambil batu ukuran sedang sebanyak 2 (dua) buahsedangkan terdakwa Il YUSRIL REZA MAHENDRA Als DEMON Bin FENDImengambil potongan kayu ukuran panjang kurang lebih 195

(satu)1 (satu) buah topi warna hitam kuning merah dengan tulisan SlipknotHalaman 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sql.dibagian depan. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam abuabu merk Hankleen. 3 (tiga) buah batu. 3 (tiga) batang patahan pohon singkong. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, birutanopa Nopol No.

(satu) helai celana pendek warna biru bermotif bulat putih;1 )1 (satu) pasang sepatu warna cokelat. 1 (satu) buah tas warna hitam. 1 (satu) buah topi warna hitam kuning merah dengan tulisan Slipknotdibagiandepan. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam abuabu merk Hankleen. $3 (tiga) buah batu. 3(tiga) batang patahan pohon singkong.Halaman 34 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sgl. 1(satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Sagulung, Kota Batam Kepulauan Riau,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret2020 dengan No. 004/WNS/SK/III/2020, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam denganregister nomor 195/SK/II/2020/PA.Btm., tanggal 12Maret 2020, sebagai Penggugat;melawanIndra Iskandar Bin Purwanto, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 17 Juni 1983,umur 36 tahun, jenis kelamin Laki Laki, warganegaraIndonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kav.Sumber Sari Blok

pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan inimenunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita AcaraSidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan suratkuasa Penggugat Nomor : 195

Ahmad bin Hanbal, AtTirmidzi, dan AlHakim );Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli fikin dalam kitab Albajuri juz Il halaman 195 yang berbunyi:AG Leas ga) cogd al sige Aly Atag5 aul gd KyApabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anakdari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untukmemeliharanya;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) gugatanPenggugat

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat ,Il, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XU, XIV, XV, XVI, XVII, XVII putusan PengadilanNegeri tersebut telan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung denganPutusan Nomor 195/PDT/2019/PT BDG tanggal 24 Juni 2019;Halaman 16 dari 22 hal. Put.

XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/ParaPembanding dan Tergugat Il, IX, XIl/Para Turut Terbanding pada tanggal 1Juli 2019, tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat , Ill, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII,XVIII/Para Pembanding dan Tergugat Il, IX/Para Turut Terbanding melaluikuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 195

Nomor 138 K/Pdt/2020 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pdt./2019/PT.Bdg tanggal 13 Juni 2019 juncto Putusan Pengadian Negeri CibinongNomor 39 /Pdt.G/2019/PN.Cbi tanggal 3 Januari 2019;Dan selanjunya mengadili sendiri dengan amar purusan yang berbunyisebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding

Perkawinan tersebut telah dicatatkan diKantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam KutipanAkta Nikah No. 195 / 11/11/2012. (Bukti P1 terlampir);2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;Hal. 1 dari 72 Hal. Putusan No.727/Padt.G/2021/PA.Dpk3.

Bahwa benar, PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yangsah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatatdalam Kutipan Akta Nikah No.195/11/1I/2012.10.

Menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON berdasarkanAkta Perkawinan Nomor 195/11/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 putuskarena perceraian;3. Memberikan ijin kepada PEMOHON NAMA untuk menjatuhkan talaksatu raj kepada TERMOHON NAMA di hadapan sidang Pengadilan AgamaDepok;4.

Bahwa dalam point ke9 Jawaban, antara Pemohon danTermohon adalah suami isteri yang menikah secara sah, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/11/1I/2012.2.2. Bahwa dalam poin ke33 Jawaban, Termohon mengakulbahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anakyang bernama NAMA ANAK, lakilaki, lahir di ALAMAT pada tanggal 20Maret 2013.2.3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaALAMAT Nomor 195/11/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012, bukti P.1;2. Fotokopi Akta lahir NAMA ANAK & Terjemahannya Nomor M110097045Tanggal 03 Februari 2012, bukti P.2;3. Fotokopi In the Family Court at CENTRAL FAMILY COURT No.ZZ19D72316, bukti P.3;4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon tertanggal 25 Februari 2021, bukti P.4;5.

No.188/Pid.B/2017/PT.PBRTerdakwa didampingi Penasehat Hukum Asep Ruhiat, S.Ag,SH.MH &Partners berdasarkan Surat Kuasa Nomor 286/SKAR/VIV/2017 tanggal 29 Juli2017 dan telah didaftarkan diregister di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPekanbaru dibawah Register Nomor 195/SK/PID/2017/PN.Pbr tanggal 22 Agustus2017;Pengadilan Tinggi Tersebut ;Telah membaca1.

., dengan demikian pencabutanpermohonan perkara ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini diajukan oleh paraPemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka MajelisHakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0025/Pdt.P/2014/PA.Bdg dari Pemohon;2 Memerintahkan panitera

Menyatakan Surat Kuasa Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013 tanggal22 Februari 2013 yang di tandatangani General Manager PT Hutama KaryaWilayah IV (Persero) Denpasar yang diberikan kepada Kuasa TergugatPhiladelphia HHP,SH. Anang Dwiatmoko,SH. dan Is Hendrisa Hendrayogi,SH. tidak sah menurut hukum;2. Menyatakan Surat Kuasa Nomor SK 10/P.1/Gp.2/05/2013 tertanggal 8 Mei2013 yang ditandatangani oleh Amri Sata, SH. Kepala Kejaksaan Tinggiselaku Pengacara Negara yang dikuasakan kepada Sukamto, S.H.,M.H.,A.A.

Anang Dwiatmoko, S.H. dan Is HendrisaHendrayogi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013tanggal 22 Februari 2013 yang di tandatangani General Manager PT HutamaKarya Wilayah IV (Persero) Denpasar tidak dapat diterima4. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkaraa quo;5.

Pengadilan NegeriDenpasar) menimbang sebagai berikut:*"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara aquoseharusnya bertindak selaku pihak yang mewakili Tergugat adalah DireksiPT Hutama Karya (Persero) dan apabila Direksi ingin menguasakan kepadapihak lain maka harus dilakukan dengan pemberian Surat Kuasa Subtitusiuntuk bertindak dan mewakili Tergugat di Pengadilan, akan tetapi ternyatadalam perkara a quo Kuasa Tergugat diberikan dalam bentuk Surat KuasaKhusus Nomor GM.IV.3350/LL.195

Jadi, baik Surat Kuasa Khusus NomorGM.IV.3550/LL.195/2013 tanggal 22 Februari 2013 maupun Surat KuasaSubstitusi Nomor SK: 10/P.LGp.2/05/2013 tertanggal 8 Mei 2013 dasarnyasamasama bukan pemberian kuasa dari Direksi, melainkan didasarkanpada pemberian kuasa dari General Manager Wilayah IV PT Hutama KaryaHal. 42 dari 48 hal. Put.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan perkara a quoyang menyatakan Surat Kuasa Khusus Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013tanggal 22 Februari 2013 tidak sah, dan fakta bahwa Surat Kuasa SubtitusiNomor SK 10/P.I/GP.2/05/2013 tertanggal 8 Mei 2013 yang diakui tidak saholeh Penerima Kuasa Subtitusi karena diberikan tanpa alas hak subtitusimenurut Pasal 1803 KUHPerdata, maka sesungguhnya dalam perkara a quoTermohon Kasasi (Tergugat Asal) tidak pernah diwakili oleh pihak yangberwenang, sehingga

Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasalini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.Dan Pasal 195 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan :Ayat (1) :Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atautertulis dinadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.Ayat (3) :Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua abhiwaris.Hal. 10 dari 59 Hal.

Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori danPraktik, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, Hlm. 1718);6) Bahwa TERGUGAT sebagai anak tertua TIDAK PERNAHDILIBATKAN dalam Akta Hibah Wasiat dan TIDAK PERNAH MEMBERIPERSETUJUAN KEPADA SIAPAPUN mengenai Akta Hibah Wasiatsebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;7) Bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa: wasiat kepada wali waris berlakubila disetujui oleh semua ahli waris, oleh karena bertentangan

dengan hadishukum kewarisan islam dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3), Akta Hibah Wasiat, yaitu Akta No. 6, Akta No. 7 danAkta No. 8, tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ny.

Sulami Mustafa, S.H., Notaris diJakarta Selatan, dikarenakan Akta WHibah Wasiat tersebutbertentangan dengan hukum kewarisan islam dan hukum positifIndonesia, yaitu melanggar bagian mutlak Hak TERGUGAT selakuahli waris anak pertama dan TERGUGAT selaku anak tertua tidakpernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernahmemberi persetujuan kepada siapapun mengenai aktahibahwasiat sebagaimana diatur dapal Pasal 195 KHI ayat (2) danayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknyasepertigadarihartawarisankecualiapabila

Bahwa TERGUGAT selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernah memberi persetujuan kepada siapapunmengenai akta hibah wasiat sebagaimana diatur dapalPasal 195 KHI ayat(2) dan ayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua abhliwaris menyetujuinya. Pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku biladisetujui oleh semua ahli waris.5.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/01/X/2006 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kantor Urusan Agama tanggal 04 Oktober 2006, yangtelah dibubuhi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikode P2;20 222222222 22Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukansaksi saksi yaitu:1.

Tergugat suka melibatkan orang lain dalam masalah rumah tangga Penggugatdengan Tergugat;4 Bahwa pada bulan Maret 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yangmemuncak disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadiperselisihan yang terus menerus;195/Pdt.G/2012/PA.Slkwww.pasolok.net5 Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tidaksanggup lagi untuk membina rumah dengan Tergugat;;6 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bergaul suami isteri berakhir padatanggal

Lab : 195/LN.151 2013.Diterma : 0,0434 gram.Dikembalkan : Habis ujiTersangka Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal 04September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM Nip.19600411 198903 2 001 selaku Kabid Pengujian Teranokoko dan Drs. Amyelli,Apt NIP. 19600126 198803 2 001 selaku Plh.

Lab : 195/LN.151 2013.Diterma : 0,0434 gram.Dikembalkan : Habis ujiTersangka : Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal 04September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM Nip.19600411 198903 2 001 selaku Kabid Pengujian Teranokoko dan Drs. Amyelli,Apt NIP. 19600126 198803 2 001 selaku Plh.

Lab : 195/LN.151 2013.Diterima : 0,0434 gram.Dikembalikan : Habis uji.Tersangka : Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.beserta Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal04 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati,Apt.MM Nip. 19600411 198903 2 001 selaku Kabid PengujianTeranokoko dan Drs. Amyelli, Apt NIP. 19600126 198803 2 001selaku Plh.

G/ 2009 / PN.Kdr, PIHAKPIHAKNYA, hanyalah terlawan ke4 ( empat ) sebagai Penggugat , dengan terlawan ke ( satu )sebagai tergugat, dan itu merupakan persoalan mereka sendiri, tentunyamenurut hukum, tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pihaklain yang bukan para pihak, atau sekarang PELAWAN selaku pihakketiga; Disamping itu , bukankah menurut ketentuan hukum , penyitaantidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimanaketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo.

Pasal 208 HIR.Berdasarkan Hukum Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkanbahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sitaeksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo.

selesai sempurnamaka tidak ada satu dasar hukum pun yang dapat membenarkanPelawan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan sebagai pihakpemilik yang telah menguasai obyek sengketa dalam perlawanan ini ataudapat dikategorikan perlawanan Pelawan terhadap Terlawan obscuurlibel.4.Bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara ini adalah suatu upaya yangkeliru diajukan oleh Pelawan mengingat Derden Verzet (perlawananpihak ketiga) dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsungsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Dengan demikian Putusan perkara tersebutjuga mengikat pihak Pelawan.Sedangkan dasar yang digunakan Pelawan terkait perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan, sita eksekusi berdasarkan Pasal 195 ayat (5) HIRdan Yurisprudensi MARI No. 476K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974,dasar hukum tersebut tidak relevan digunakan dalam perlawanan Pelawanpada perkara ini.

Bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara ini adalah suatu upaya yangkeliru diajukan oleh Pelawan mengingat Derden Verzet (perlawanan pihakketiga) dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsungsebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 RV.Sedangkan dalam perkara ini, perkara telah selesai dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam perkara No. 22/Pdt.G/2009/PN.Kdr jo PerkaraNo. 246/PDT/2010/PT. SBY jo Perkara No. 3166 K/Pdt/2010.

DASAR HUKUM1 Bahwa dasar dan alasan Pelawan mengajukanPerlawanan adalah Pasal 185(6) HIR yaitu : perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi dapatdiajukan oleh pemiliknya atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilikbarang yang disita;2 Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadapharta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6)Jo Pasal 207 HIR JoPasal 208 HIR.

Berdasarkan Buku IMahkamah Agung pada halaman 145disebutkan bahwa :Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupunsitaeksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR JoPasal 206 ayat (6) RBg;3 Bahwa selain dasar dan alasan tersebut diatas menurutYurisprudensiMahkamah Agung ;1 Tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/Sip/1974 telah ditegaskantentang Formalitas Pengajuan Perlawanan Terhadap Eksekusi;2 Dan Putusan Mahkamah Agung No. 786K/Pdt/1988 telah ditegaskan:e Derden Verzet atas

EKSEPSIBahwa TERLAWAN III menolak seluruh dalildalil yang disampaikan olehPELAWAN, kecuali apa yang secara tegas dan nyatanyata diakui olehTERLAWAN IIT.Bahwa TERLAWAN III mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menolakgugatan PELAWAN terhadap TERLAWAN III atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan PELAWAN tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard), dengan alasanalasan sebagaimana TERLAWAN II kemukakan dibawah ini:a Bahwa Dasar Hukum gugatan perlawanan yang diajukan olehPelawan mendasarkan pada Pasal 195

No.825, No. 829, No. 832 dan No. 833, yang terletak di Jalan Jambe No.15, Kelurahan Banjarkemanteran, Kecamatan Buduran, KabupatenSidoarjo.c Bahwa seluruh objek sengketa i.c. merupakan milik TERLAWAN IIyang telah didapatkan secara sah didapatkan dari TERLAWAN I.1GENd Bahwa PELAWAN menyatakan memiliki hak sesuai denganPerjanjian Sewa Menyewa selama 30 tahun yang tidak dapatdisebutkan secara jelas dan terang mengenai kapan perjanjiantersebut dibuat.e Bahwa apabila PELAWAN mendasarkan kepada Pasal 195

Husen bin Mattengngai (pemberi hibah/pewaris), adalah tidak sah menurut hukum, karena tanpa adanya persetujuan dariPenggugat selaku ahli waris, sebagaimana menurut ketentuan pasal 195 ayat (3)KHI ( Kompilasi Hukum Islam ), oleh karena itu batal demi hukum;Bahwa sudah selayaknya semua perbuatan hukum dari Tergugat yangmengakibatkan hubungan hukum secara tidak sah adalah batal demi hukum;Bahwa oleh karena Tergugat sudah menjual sebagian tanah warisan tersebut,maka selayaknya Penggugat mohon kepada

Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Hibah No. 114/AH/BLK/IX/2002tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan notaris Andi AprinaSuryani SH, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena dibuatbertentangan dengan ketentuan pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 4842 M2 yangterletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumbayang dikuasai Tergugat adalah harta warisan almarhum H.

Majelis Hakim sangat bertentangandengan hukum pembuktian, oleh karenanya harus dibatalkan :Bahwa bunyi putusan Pengadilan Agama Bulukumba pada halaman 17, adalahsebagai berikut Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut,Tergugat menerimadan membenarkan kalau H.Husen bin Mattengngai membuat akta hibah berdasarkanwasiat Bahwa dengan adanya bunyi Putusan Hakim, menyatakan akta hibahberdasarkan wasiat, maka jelaslah sudah Putusan Majelis Hakim haruslahdibatalkan, karena bertentangan dengan bunyi pasal 195