Uang Tunai Senilai Rp135.000, (Seratus Tiga Puluh Lima RibuRupiah);barangbarang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Bbu.tertanggal 27 Februari 2020 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga terhadap barangbarang tersebut sudah sah untukdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupaVisum Et Revertum dari UPT Puskesmas Mesir Ilir

Yang mana dari hasilpemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLISHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bbudiperoleh Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Mesir llir DinasKesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Nomor:VER/01.III/2020/Reskrim tertanggal 6 Maret 2020 yang merupakan hasilpemeriksaan terhadap Pasien Bernama MUHAMMAD MUSTOFA BINNURKHOLIS yang ditandatangani oleh Dr. FARIDA INDAH LESTARI sebagaiDokter Pemeriksa.

.300.000,(tga ratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan bukantanaman jenis shabu yang mengamdung metafetamina tanpa ada izin dari yangberwenang yaitu Mentri dibidang kesehatan serta bukan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 282.L/XII/2010/UPT

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.4/05.6/RSDINSOS/2018 tentangpemberian izin kepada saudara PEMOHON dan PEMOHON IIuntuk mengasuh anak perempuan yang bernama CALON ANAKANGKAT PEMOHON DAN PEMOHON II tanggal 05 Maret 2018.Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh ketuamajelis hakim diberi tanda P.16;Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Nomor:4413/08/RSUD/III/2018 atas nama PEMOHON tanggal 06 Maret2018 yang dikeluarkan oleh UPT

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, laluoleh ketua majelis hakim diberi tanda P.17;Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Nomor:4413/09/RSUD/III/2018 atas nama PEMOHON II tanggal 05 Maret2018 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah KabupatenBelitung Timur.

tanggal 05 Maret 2018 (P.16) berdasarkanpengakuan para pemohon dihadapan majelis hakim bahwa benar dirinya telahmendapatkan izin dari Dinas Sosial provinsi, oleh karena itu majelis hakimberpendapat bahwa bukti P.16 termasuk akta otentik yang mempunyaikekuatan sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti suratkeenambelas yaitu fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Nomor:4413/08/RSUD/III/2018 atas nama PEMOHON tanggal 06 Maret 2018 yangdikeluarkan oleh UPT

Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur (P.17)yang menjelaskan pemohon sehat jiwanya, oleh karena itu majelis hakimberpendapat bukti surat berupa surat pernyataan sepihak tersebut memilikikekuatan sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti suratketujuhbelas yaitu fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Nomor:4413/09/RSUD/III/2018 atas nama PEMOHON II tanggal 05 Maret 2018 yangdikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur (P.18)yang

kekuatan sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti suratkesembilan belas yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor 445.1I/008/RSUD atasnama PEMOHON II tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh UPT RumahSakit Daerah Kabupaten Belitung Timur (P.20) oleh karena itu alat bukti suratmemiliki kekuatan sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti suratkedua puluh yaitu fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak dari Dinas Sosial keCalon

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan Maret2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran...tanda tanganPetugas Yang Memeriksa/Mengukur atas nama MARKUM, SekretarisDesa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala Urusan Pemerintahan adalahPALSU.Surat Tanah Tanggal 17 Januari 2008, Nomor: 15/SKT/Pem.Ba/2008 AtasNama: YUSWARDI, Jenis kelamin

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan MaretHalaman 47 dari70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2014/PN.Spt2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa BandarAgung .., ... tanda tangan Petugas Yang Memeriksa/Mengukur atas namaMARKUM, Sekretaris Desa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala UrusanPemerintahan adalah PALSU.A quo suratsurat pembuktian kepemilikan sebagai mana Pasal 570KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata terdapat pemalsuan untuk ituhingga saat

DharmaWira Wijaya berbatasan langsung dengan kawasan hutanTahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa(RTK.10) dan tidak terjadi pelanggaran (peta terlampir).4) Berdasarkan Berita Acara Hasil pengukuran oleh Tim DinasKehutanan Propinsi Bali, UPT Tahura Ngurah Rai dan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Nomor: 81/BA/X/2017, tanggal 2Oktober 2017 terhadap lokasi hak atas tanah dari pemohon An.

DharmaWira Wijaya; sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor: 473/00251.03.200/XI/2017 Tanggal 22 September 2017, makaKepala UPT. Tahura Ngurah Rai mengluarkan Surat KeteranganNomor: 522/366/UPT.Tahura.Dishut yang menyatakan bahwalokasitanah hak milik Nomor SHM 3820 berbatasan dengan Kawasan HutanTahura Ngurah Rai (RTK.10) diantara pal batas hutan B./THR.167,B.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/KptslI/1993, tanggal25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan TamanWisata Alam Prapat BenoaSuwung (RTK. 10) di KabupatenDaerah Tingkat Il Badung Propinsi Daerah Tingkat BaliHal 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Dps.seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Hutan Raya.Kawasan Tahura Ngurah Rai dikelola olen Pemerintah Provinsi Bali cq.Dinas Kehutanan Provinsi Bali melalui UPT Tahura Ngurah Rai.

I/2003,tanggal 24 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas PembantuanPengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.800/Menhut1/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Bali, termasuk didalamnya kawasanTaman Hutan Raya (Tahura) seluas + 1.373,50 Ha.Gubernur Bali membentuk UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Provinsi Bali, termasuk UPT Tahura Ngurah Rai, terakhir diatur denganPeraturan

UPT Tahura Ngurah Rai. Sampai dengan saat ini TergugatVI tidak pernah menerima pemberitahuan tentang SHM bagian dari SHMyang overlaping dengan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai.

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri

Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.

UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.

SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka parah danmeninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 1197 /IKF / VER / Il / 2019 tangaal 29 April 2019 yang di keluarkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara UPT Rumah Sakit Umum Indrapuradan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Monang Situmorang dandiketahui olehh Dokter Ahli Forensik dr.

handuk berwarna putih; 1 (satu) helai kain seprai tempat tidur bermotif bungabunga; 1(Ssatu) helai kain seprai tempat tidur berwarna hijau; 1(satu) helai pakaian daster berwarna kuning; 1(satu) buah kipas angin; 1(satu) buah spring bed; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomorPolisi BK 5830 TAS;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacaka Visum EtRepertum Nomor 1197 / IKF / VER / Il / 2019 tangaal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara UPT

.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2007 yang semula tertulis Zul Padli Tri Purboyo dan diperbaiki menjadi Zulfadli Tripurboyo sesuai dengan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 1554691 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 5 Medan pada tanggal 5 Juni 2020;

Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 413.F/VI/2010/UPT LAB UJINARKOBA tanggal 28 Juni tahun 2010, dalam kesimpulannya menyebutkanbahwa :Barang bukti daun kering tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THCdan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 dan 9 lampiran UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang

tolak olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpucung KabupatenCilacap dengan Surat Penolakan Pernikahan No.B94/Kua.01.11.13/PW.O1/VII/2021 tertanggal 01Juli 2021;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetapdilangsungkan,karena Calon isteri anak Pemohon( Anggun Qurotul Ayunibinti Sugiman ) dalam keadaan sedang hamil (mengandung/ positif) denganusia kehamilan 15 minggu (3,5 bulan), seperti tertera pada SuratKeterangan Sehat Untuk Kawin Nomor: 443.3/09.15/VI//2021 yang dikeluarkan oleh UPT

tulis redaksional,misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Padt.P/2019/PN BmsMenimbang, bahwa mekanisme atau caracara melakukan pembetulanakta pecatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional berdasarkanpasal 59 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:Pasal 591) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT