Ditemukan 11261 data
116 — 56
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu PutusanNo.620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, yang pada pokoknyamenyatakan Bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwevenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan weweangPengadilan Negen,d.
115 — 34
WSKT 350.000 455, 158.851.875,005) 13 Desember 2013 AUTO 37.500 3.400, 127.181.250,006) 13 Desember 2013 BBNI 75.000 3.800, 284.287.500,007) 13 Desember 2013 BHIT 100.000 330, 32.917.500,008) 13 Desember 2013 BKSL 1.000.000 168, 167.580.000,009) 13 Desember 2013 BUMI 600.000 280, 167.580.000,0010) 13 Desember 2013 CITRA 200.000 730, 145.635.000,0011) 13 Desember 2013 CTRP 250.000 620, 154.612.500,0012) 13 Desember 2013 CTRS 50.000 1.530, 76.308.750,0013) 13 Desember 2013 ENRG 1.150.000 69, 79.151.625,0014
108 — 27
Bung Karno, JalanRondo Rundu dan Jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/IV2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, selanjutnya diberitanda P 8;Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAHDengan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P 9;Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2699 K/Pdt/2014tertanggal 8 April 2015 antara Hetty Manurung melawan Pemerintah KotaBontang Cq.
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pernyataan Direktur Akademi Farmasi Aceh telah menerimabelanja hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa setelah persyaratan dana Hibah Akademi Farmasi tersebutdilengkapi oleh saksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi BandaAceh, dilakukan telaahan staf sesuai surat nomor 620/TS/2012 tanggal 12Juli 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh d/p Sekretaris DaerahAceh, oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat SekretarisDaerah Aceh menyampaikan hasil telaahan
1.HERMIN DATU LABI
2.SERIANA R
Tergugat:
1.GIDION NAZARETH
2.YOEL PATENDENG
3.AMOS PATENDENG
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA
91 — 40
Bahwa disamping ketentuan tersebut di tas, berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan Pengadilan Negeritidak berwenang untuk membatalkan surat hal milik yang dikeluarkanoleh instansi lain, sejalan dengan hal tersebut dalam putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 dinyatakan pula bahwa bila yang digugat adalahbadan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang
22 — 10
Hal itu sesuai puladengan pendapat ulama yang bernama Sayid Abi Bakar dalam Kitab lanatutThalibin Juz V halaman 85 yang artinya berbunyi:58 Ds gail (iV ale Id yu dr0/l AL yo rio lo goal dgwSII gi adailleaio)Artinya: Nafkah atau pakaian (Seorang isteri) yang belum dipenuhi, makaharus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya;Kitab AlMuhadzdzab juz halaman 178 yang diambil sebagai pendapatMajelis Hakim yang berbunyi:lus aaa wylbe Ylej 620 Cua i> bau alg asa) Uso)!
190 — 45
Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifatkonkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ;Bahwa petitum point 6 dalam gugatan Penggugat yang menuliskankalimat Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hakatas nama Penggugat atas tanah dan bangunan merupakan suatukalimat untuk melakukan perintah suatu perbuatan kepada Pejabat TataUsaha Negara, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah AgungRI No. 620
120 — 16
Ketut Sukandra (selaku anggota) Bahwa waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidak tahui,sedangkan untuk keanggotaan KUD Mekar Sari meliputi pemilikpemiliklahan yang dikelola KUD Mekar Sari yaitu seluas 620 kapling yangmana 620 kapling lahan tersebut ada beberapa kapling yang dimilikioleh satu orang ;Halaman 76 dari 181 Ptsn No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.Bahwa sebelum ada penyaluran KUR, kelompok tani tersebut tidakada, kelompok tani yang sebanyak 22 Kelompok tani tersebut barudibentuk oleh Sutiyono
;Bahwa untuk waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidakmengetahuinya, sedangkan untuk keanggotaan KUD Mekar Sarimeliputi pemilikpemilik lahan yang dikelola KUD Mekar Sari yaituseluas 620 kapling yang mana 620 kapling lahan tersebut adabeberapa kapling yang dimiliki oleh satu orang.
1.Rizki Nuzly Ainun SH.,MH
2.Khilluwa Nadhifah, S.H.
3.Brigita Feby Florentina, S.H.
4.Irvan Febrian Cahyadi, S.H
Terdakwa:
Rully Eka Putra Bin Himiar
22 — 20
Chandra Jaya Pratama
- Foto Copy Laporan Kemajuan Fisik (Bobot Bulanan) Proyek APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Pembangunan Jalan Pustu Kebun Duren Tahap II Nomor : 620/33/SPK-PA/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Penyedia Jasa CV.Bunga Dafasha
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pembangunan Jalan Pustu Kebun Duren Tahap II Nomor : 620/325/DISPU-BM/VI/2014 Tanggal 19 Juni 2014 Penyedia Jasa CV.
Bunga Dafasha
- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/33/SPK-PA/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Nilai Kontrak RP.267.633.000,- Sumber Dana APBD kota Prabumulih Penyedia Jasa CV. Bunga Dafasha Kegiatan Pembangunan Jalan Pustu Kebun Duren Tahap II
- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/33/SPK-PA/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Nilai Kontrak Rp.267.633.000,- Sumber Dana APBD Kota Prabumulih Penyedia Jasa CV.
Chandra Jaya Pratama Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Sungai Medang Tahun Anggaran 2014
- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620//50/SPK-PA/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 Nilai Kontrak Rp. 370.542.000,- Sumber Dana APBD Kota Prabumulih Pelaksana CV.
Jaya Empat Saudara Paket Kegiatan Pembangunan Tugu Jalan Lingkar Tahun Anggaran 2015
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pembangunan Jalan Baru RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Nomor : 620/3544/DISPU-BM/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2015 Penyedia Jasa CV.
Raja Jaimolek Tahun Anggaran 2016
- Asli Satu Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/050/SPK-PA/V/2016 Tanggal 26 Mei 2016 Nilai Kontrak Rp.1.158.760.000,- Sumber Dana APBD Kota Prabumulih Penyedia Jasa CV.
72 — 10
Sulaeman BinMuhammad Akib diberi nomor barang bukti 365/2017/NNF, dan 1 (satu)batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0473gram milik diberi nomor barang bukti 366/2017/NNF adalah benar (+) Positifnarkotika mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang MakassarNo.Lab :620
104 — 27
Bung Karno, JalanRondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/IV/2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 8;Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAHdengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
90 — 14
Tahun2011 tidak memberikan sepenuhnya discount pembelian mobil dan karoserimobil kepada para konsumen dengan perincian sebagai berikut:e Pada tahun 2010 Tergugat melaporkan kepada Penggugatpenjualan mobil sebanyak 87 unit, dilaporkan kepada Penggugatdiscount yang diberikan konsumen sebesar Rp.138.503.000, akan tetapikenyataannya uang discount yang diberikan kepada konsumen hanyasebesar Rp. 91. 365.380, dan sisanya sebesar Rp. 48.137. 620,dikuasai oleh Tergugat ;e Pada tahun 2010 uang yang dikuasai
109 — 44
Dll, kohir No.620 Cl atas nama HASENG bin COLLE (ayah kandung tergugat VI lrawati),sedangkan tanah peninggalan Tanra bin Jibong ( kakek para penggugat )persil No. 42b D.Il, kohir No. 618 C1 yang digelar lompo Tokka bukantanah sengketa Il, melainkan berada / terletak ditempat lain, maka dengandemikian tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman 4 dan 5poin3 huruf B;Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman5 poin 4 yang mengatakan bahue baik tanah sengketa !
139 — 196
.: 620/550/W.MMU/2010tanggal 30 Juli 2010 dan surat No.: 378/041/MMU/2010 tanggal 28 Oktober2010.Bahwa Tergugat selaku Penjamin setelah melakukan konfirmasikebenaran klaim pencairan jaminan tersebut kepada Penggugat selakuTerjamin, telah pula menyampaikan penolakan klaim pencairan JaminanPelaksanaan dengan surat NO.i 110/CLABP/08/2010 tanggal 25 Agustus2010, Perihal: Konfirmasi Pencairan Surety Bond, yang kemudiandilanjutkan dengan surat No.: 161/CLABP/11/2010 tanggal 19 Nopember2010, dengan dasar
Pembanding/Penggugat II : NURBIA Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat III : RIJAL Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : HALIJAH Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Terbanding/Tergugat I : ACANG Alias Bapak Riska Bin CANNING
Terbanding/Tergugat II : TASMAN Alias BAPAK ILLANG Bin HASANG
Terbanding/Tergugat III : Adi
52 — 23
Aktajualbeli merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah sudah berali kepadapihak lain (vide: pasal 616 dan 620 KUHPerdata Jo. Pasal 19 ayat (2) UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Pasal 37 ayat (1) PPNo. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah;29.
116 — 16
dengan luas 230M2, adalah mengandung cacat Yuridis Diketahui bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 91/Roban dengan Gambar Situasitanggal 1 Agustus 1992 No. 369/1992 dengan luas 230 M2 adalah produk hukumyang dikeluarkan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara danmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual danfinal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
117 — 38
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; ------------------
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ----------------------------------------------
- 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten BangQal; 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi Penetapan LokasiPelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta KabupatenBang al; 222222 enna nnn nnn nnn nnn nn nnn52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Halaman 111 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PAL52) 1 (satu) lembar foto
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepadaMenteri Perhubungan Cq.
202 — 64
Dandalam hal gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi /Pejabat Tata Usaha Negara in casu KPKNL Pekalongan untuk merubah ataumembatalkan Risalah Lelang, berdasar ketentuan hukum acara yang berlakuharus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila melalui putusan selaPengadilan Negeri Batang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Terbanding/Tergugat I : Ponari
Terbanding/Tergugat II : FX Lily Ani, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kepala Desa Kembangsawit
Terbanding/Turut Tergugat II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Amwaal Barokatul Adzkia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebumen
45 — 28
Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RIputusan Nomor : 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan negeri.
27 — 10
namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620