Ditemukan 17962 data
24 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0279/Pdt.P/2017/PA WngGlad) dbally cls) ple Aol Salgcll S555 ag lils Gag AbLisd) aidALY sll y Visll Find y Spall g Ad acon y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Khairunas
Tergugat:
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
97 — 46
Keberatan dan Penitipan GantiKerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, berbunyi: Pemohon Keberatanadalah pihak yang berhak yang mengajukan keberatan ke pengadilannegeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memilikiobjek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi:a. pemegang hak atas tanah;pemegang hak pengelolaan;nadzir untuk tanah wakaf
17 — 1
Mudo) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang berbunyi :SVollo gisllyaslgig cISillyArtinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
19 — 2
perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
73 — 47
, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
50 — 16
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa bunyi Pasal 49 UndangUndang Nomor 3tahun 2006 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebutmenyebutkan bahwa yang termasuk
17 — 7
Saksi mengaku sebagaibibi dari Penggugat;Di bawah sumpah, saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 danmereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa saksi tahu terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri di Gang Wakaf; Bahwa saksi tahu kurang lebih lebih sejak bulan Agustus 2009 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat denganTergugat sering terjadi pertengkaran karena
15 — 1
NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktombahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat;g. infaq; h. shadaqah; dan . ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraianyang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agamaberwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan
14 — 12
Pengadilan adalah Pengadilandalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukumIslam;c Wakaf
31 — 15
Amaq Muin Sertifikat Hak Milik Nomor 3305 dengan luas1383 m2 yang terletak di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan AmpenanKota Mataram dengan batasbatas : Sebelah Utara : Jalan Sebelah Selatan =: Tanah Wakaf Sebelah Timur : SU 375/Ams/2000 Sebelah Barat : SU 373/Ams/2000.
99 — 18
PUTUSANNomor 0097/Pdt.G/2016/PA.PtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang diajukan oleh ;Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada Ade Hermanto, SH,Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat danAuditor
44 — 17
seharihari,biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asalkepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf
8 — 0
Susantiyana binti Suwatno yang merupakan hasilpernikahan sirrinya dengan orang Lampung yang bernama Roy, dan anaktersebut telah dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Pemohon danPemohon II, hingga saat ini dalam keadaan sehat keadaan kehidupannya lebihsejahtera lahir dan batin;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum,pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan PenetapanPengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orangorang yang beragama Islam11dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
12 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) clball g Clsi) le Asli Salgaill j gat egal y crag ALLioN) sindAN ally Yall Gially Cr pallg 43 pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
12 — 2
Gall y Ci gall y Ab pers g Lid gli gArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
14 — 0
Wakaf dan sedekah;Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islamadalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama a quo PengadilanAgama Jember, hal ini sesuai dengan penjelasan angka 37 perubahanpasal 49 huruf (a) angka 20, UndangUndang No.3 Tahun 2006 (sebagaiperubahan pertama dari UndangUndang No.7 Tahun 1989);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dariketerangan Pemohon, maupun alatalat bukti surat serta saksisaksi, makaMajelis Hakim telah menemukan faktafakta
13 — 7
5 gas agSdly cya y ALLiod) sindALY ally Voll Gall y Ci gall 48 can y Lid oll yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
25 — 18
,auzy JlDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
12 — 1
AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3)Penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
19 — 12
Pent No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Ktbmundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian