Ditemukan 11432 data
1.EPI HATI LAIA
2.EPI HATI LAIA, S.Pd
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Hiliwatema
87 — 44
diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Halaman 57Putusan No.139/G/2020/PTUNMDN. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
16 — 4
Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil
266 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
149 — 105
Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan
118 — 35
Subang dari Partai Golkar karena dirinyadekat dengan IMAS ARYUMNINGSIH.Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman ModalPerijinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Subang sejak tanggal 30Desember 2016.Bahwa tugas, fungsi dan wewenang saksi selaku Kepala Bidang Perizinan:Memeriksa semua kelengkapan persyaratan perizinan, Sebagai koordinator atas3 seksi di bidang perizinan, Menyetujui permohonan perizinan, Membuat laporanperizinan secara berkala kepada Kepala Dinas.Bahwa
ITJE adalah anggota dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 saksi telah menerima uang sejumlahRp10.000.000, dari DARTA melalui ASEP IMAN TAUFIK pada saat acaraulang tahun salah satu desa di Kecamatan Tanjungsiang, Subang. Uangtersebut dimaksudkan untuk proses persalinan istri saksi.Bahwa Darta juga sering measukkan iklaniklannya Imas Aryumningsih untukPilkada di dalam koran.Bahwa Saksi kenal dengan Koko yang merupakan supir dari Bupati ImasAryumningsih.
Pura apakah sudah ditandatangani belum olehBupati, saksi mengatakan sudah karena waktu itu saksi pernah memberikancap/stempelnya.Bahwa Darta ada beberapa kali datang kerumah dinas Bupati, saksi tidakmengetahui apa yang diperbincangkan antara Darta dengan Bupati karena saksitidak pernah ikut dalam pertemuaan tersebut.Bahwa pada mobil Alpard ada berending yang bertuliskan Motekar yangartinya orang keratif.Bahwa selain itu ada juga Baliho yang di buat oleh Partai Golkar untukkepentingan Pilkada Imas
1.UJANG HERYANTO
2.HERWANDI, S.PDI
3.SAHARUDIN
4.APRIADI
5.TOBRI YANSYAH
6.KASMAN NIZAMUDIN
7.MUHAMAD RIZAL
8.AKHMAD AZUAR
Tergugat:
KEPALA DESA PAJAR BULAN
Intervensi:
1.DEDI HEPRIANSYAH
2.MAHBAR EPINDI, S.HI
3.ARIPIN, A.MD
4.DEDI SYAPUTRA
5.NIZARUDIN
6.RAMLI
7.ARDINATA
8.HERMAN
467 — 139
Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai
Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.
MELANI SH
Terdakwa:
MARYONO Bin DULLAH Alm
284 — 202
Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (
Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai
196 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai
mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai
Terbanding/Terdakwa : IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bn Abdul Jalil
68 — 37
Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.
Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk tahun 2008adalah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.Bahwa Pos Anggaran Bantuan Keuangan adalah dipergunakan untukbantuan kepada organisasi, partai politik, LSM.Bahwa ada pemanfaatan dana atau anggaran di luar ketentuan/ tidaksesuai dengan peruntukannya pada TA. 2005 pada Setda Ende yaitudiambil dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kode Rekening2.01.03.4.Bahwa sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan KerjaBagian Keuangan Setda Kabupaten
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
30 — 22
Kerugian immaterial akibat Perbuatan Melawan HukumPARA TERGUGAT membuat PENGGUGAT I yangmerupakan seorang ketua DPC Partai MHanuraKab.Wonogiri yang memiliki banyak pengurus ,pengikutlebih dari puluhan ribu massa yang tersebar di 25kecamatan,seorang Advokad Muda dari Peradi yangharus selalu taat pada hukum dan bagian dari penegakhukum,danPENGGUGAT II yang sebagai seorang karyawanRumah Sakit MARGA HUSADA Wonogiri merasasangat malu kehilangan hak, harkat dan martabatnyayang tidak dapat dinilai dengan
55 — 8
Pigkalau dalam partai besar saksi korban tidak sanggup, dan terdakwa berkata barangbarang apa saja yang ada ditoko korban yang terdakwa butuhkan tolongdikirim, kalau tidak ada ditoko saksi korban tolong diambilkan ditoko lain danpembayarannya akan dibayar lunas setiap barang yang sudah diterima danterdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek BankSumsel Babel, dan tabungannya tersebut tidak pernah kosong dan selalu lancardalam bertransaksi karena terdakwa adalah seorang pemborong dan
37 — 30
diakui dan dibenarkan oleh TerbandingI/Tergugat/Tergugat Intervensi Il dalam persidangan perkara ini di PengadilanNegeri Denpasar, sehingga menurut pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 RBGbukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aktaAutentik, oleh sebab keberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formildan maiteriil, karena agar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TITI SETIAWATI, SH Diwakili Oleh : U. SUSIASIH,SH.MH
485 — 349
tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblosgambar nomor satu dengan menyiarkan kabar melalui pesan suara(voice note) ke beberapa nomor whatsapp teman terdakwa sehinggakabar berita dari terdakwa menjadi tranding topic dan viral melaluimedia sosial serta pemberitaan utama di beberapa media cetak dantelevisi, Sementara berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.1I,mengenai usulan EKatalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari2019 memasuki tahapan Aproval desain surat Suara pasangan calondan partai
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
171 — 102
Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana. .
ERLINDA, S.Sos
Tergugat:
1.WALI KOTA SOLOK
2.WALIKOTA SOLOK / H. ZUL ELFIAN, S.H., M.Si
339 — 178
sebagai Ketua Dewan PertimbanganPartai Nasdem Kota Solok; Saksi mengetahul kenapa Penggugat menggugat Walikota Solokkarena karena Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai KepalaHalaman 41 Putusan Nomor:10/G/2020/PTUN.PDGDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu olehWalikota Solok; Saksi mengetahui kalau Penggugat menjabat menjabat sekitar 3tahun ; Saksi mengetahui sebab Penggugat diberhentikan darijabatannya karena Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi bertemu denganTergugat di kantor Partai
Ida Rosida
Tergugat:
Kuwu Desa Sedong Kidul
308 — 198
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanfundangan;j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilinan kepala daerah, dan / atau pemilihnan kuwu;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danI.
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
150 — 200
Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai
Terbanding/Penuntut Umum : RALI DAYAN PASARIBU, SE.SH
124 — 43
Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 38 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.
Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One KramatJati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 3826016/06/2017108316/06/2017Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.
,pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 201738 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke : 1. Biro Otda Setda Prov. Sumut masalah PP No. 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan~ danadministrative Pimpinan danAnggota DPRD Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Pidana Nomor.1/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Prov.