Ditemukan 11447 data
75 — 6
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Il Kota ManadoTanggal 27 September 1999, Tentang Susunan Pimpinan danKeanggotaan FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat IIKota Manado jo Bukti P 4 berupa Lampiran Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kota Manado Tanggal 27September 1999, Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan FraksiFraksi, dimana Penggugat , Penggugat II, Penggugat IV, adalah FraksiKarya Pembangunan (FKP), sedangkan Penggugat III, dan Penggugat Vadalah anggota Fraksi Partai
45 — 9
ada tanggapan dariterdakwa sendiriMenimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan ( adecharge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut :Saksi SRI SULASTRI28Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering datang kerumahterdakwa dengan maksud untuk merental mobil ditempat rental milikterdakwa yang menjalankan rental tersebut isteri terdakwa yang bernamaDew Sulistyawati, SE disamping itu antara saksi dengan terdakwa samasama pengurus partai
IR.IGNASIUS TORA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
235 — 113
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Jupri Sembiring
53 — 26
melakukan pengejaran namuntidak berhasil, kKemudian Saksi menemui isteriTerdakwa agar tidak diganggu oleh warga yangsudah mulai berdatangan.Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, ibu jari sebelah kananSaksiterkilir dan luka lecet pada pergelangan tangankanan, kemudian Saksi berobat di Klinik DokkesPolres Agara namun tidak diopname.Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksitidak mengenakan logo atribut anggota Dewan,hanya menggunakan pakaian preman dan tidakdalam kegiatan partai
21 — 18
jual dan denganuang penjualan rumah tersebut Tergugat berencana membeli tanahlagi di daerah way kandis atau daerah gunung terang yangrencananya nanti akan di bangun lagi rumah namun Penggugatmenolak semua lokasi tersebut dengan alasan lokasinya tidak strategisdan masih sepi, yang akhirnya dana penjualan tersebut di tambahuang keuntungan dari hasil pembangunan Proyek Perumahanorang tua Tergugat digunakan untuk biaya pencalonanPenggugat sebagai calon Anggota Dewan Kabupaten Pesawaran darisalah satu partai
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
367 — 228
lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
54 — 23
dengan tujuan Batubara dengan membawa narkotika yang disimpan didalam satu karung goni dibagi dua seperti sebelumnya dan terdakwa diarahkanoleh Bang Tanjung (DPO) untuk menunggu seseorang di depan Singapore LineBatubara, kemudian saksi Bukhari mendatangi terdakwa untuk menerimanarkotika yang disimpan di dalam satu karung kecil, setelah itu terdakwa pergidengan menggunakan Bus Sampan Gaol dengan tujuaan Medan dan membawaNarkotika yang disimpan di dalam satu karung lagi untuk diserahkan di depankantor Partai
127 — 51
Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum.17) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana tercantumdalam buku M.
SOKHINAFAO NDRAHA
Tergugat:
1.BUPATI NIAS
2.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS
127 — 57
Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan Kepala Daerah;Halaman 16.
71 — 12
Syarat formil (Ssebagaimana dalam ketentuan Pasal 1874KUHPerdata) terdiri dari :a) berbentuk tertulis atau tulisan ;b) dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum ;c) ditandatangani oleh para pihak ;d) mencatumkan tanggal dan tempat penandatangan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan HutangPiutang tertanggal 6 Agustus 2011 bahwa surat tersebut dibuat secaratertulis dan ditandatangani oleh H. YAMTO (PENGGUGAT) dan H.
84 — 5
ukuranluasnya tanah tersebut beserta batasbatasnya Saksi tidak tahu.Bahwa untuk penandatanganan surat tersebut tanda tangan H Kudussebagai Saksi dan H Idris ditandatangani dirumahnya masingmasing dandiketahui oleh datuk Rio dirumahnya.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;Saksi Hardiansyah,S.H alias Yan bin Zainul Hakim (alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai beriku;Bahwa Saksi adalah anggota partai
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat : Ny. TAM TAM HONGLY AL SUSANA
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : FABIAN HADINATA SUTANDYO
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. AYNIDEWI
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : FELICE NATHANIA PUDYA
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIOANAL SURAKARTA BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR BPN
90 — 65
Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error in persona, sebab bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :*Suatu peranjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :*"Semua pernanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
521 — 917
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
75 — 194
Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
297 — 190
Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
152 — 82
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
128 — 34
Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
429 — 142
Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
270 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 38 dari 248 hal. Put.
No. 88 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Singa GembaraKecamatan Sengatta Kab.
Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 104 dari 248 hal. Put.
Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;10. Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Hal. 140 dari 248 hal. Put.
Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08 tanggal 1Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA. 2007 ;Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing