Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48577/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Volvo WG64Line Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.414.000,00;bahwa surat keputusan keberatan tersebut tidak tepat dan tidak benar sehingga

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1904/

XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Volvo WG64 Fire Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.420.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwaKontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telahada sebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1893/

XI1/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS TahunPerakitan 2003 sebesar Rp.828.000,00;: bahwa Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata

Cara Perpajakan membahas mengenai pengajuan banding atas SuratKeputusan tentang Keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajaksementara dalam sengketa ini Surat Keputusan tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini Gubernur NusaTenggara, sehingga keliru apabila Undangundang Nomor Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijadikan dasar hukum untukpengajuan banding atas sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 210/XI/AB/O7E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut:Drs.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.4858 1/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Volvo WG64Lube Tahun Perakitan 1998 sebesar Rp.458.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwaKontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telahada sebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1908/

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48502/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Caterpilar Type Forklit Cat DP115 11.5 Tone Tahun Perakitan1997 sebesar Rp.386.000,00;: bahwa menurut pendapat Pemohon

kendaraan bermotor dibebankan kepada parapemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggungjawab Pemerintah;Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDMNomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menegaskan bahwaketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang KontrakKarya adalah bersifat Nailed Down dimana Undangundang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan setelah Kontrak

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 191/XI/AB/07E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut :Drs.

XII/04/2013Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Dump VolvoWG64 Steaming Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.436.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangmemperhatikanMengingatMemutuskansehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48537/PP/M.XI/04/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/Besar Merk ToyotaType L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan 2005 sebesar Rp.912.800,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidanamun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48490/PP/M.xII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011Merk Caterpilar Type Wheel Dozer Caterpilar 834G Tahun Perakitan 2003sebesar Rp.2.184.000,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1) diaturObyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur SubyekPajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memilikidan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makajelas bahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasaiatas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badanyang

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapbkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1817/02/Dipenda

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.4857 1/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Volvo WG64 Flatbed Tahun Perakitan 1997 sebesarRp.414.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa Pemohon Banding telah membuat suatu business model' dan financial model yangtidak memasukkan adanya unsur Pajak Kendaraan Bermotor karena berdasarkan KontrakKarya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani, tidak adaperaturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48545/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkToyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan2006 sebesar Rp.958.600,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air;: bahwa

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1872/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1872/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 237/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48562/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Dump Volvo WG64 Cement AgitatorTahun Perakitan 1997sebesar Rp.458.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa dari penjelasan diatas Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau ditolak dan mohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012;bahwa sengketa

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan 2003sebesar Rp.828.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelumberlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnyakontrak/perjanjian ;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1856/

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon Banding :Menurut MajelisPut.48629/PP/M.XII/04/2013Pajak Kendaraan Bermotor2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Grove Type Manlift Grove AMZ66XTTahun Perakitan 1998 sebesar Rp.138.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor atas alatalat

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kontrak Karya danperjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunyaUndangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah ketentuanPasal 1 ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak Kendaraan Bermotoradalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenis alatalat beratdan besar dan sebagai badan yang

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorberada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga Kontrak Karya tidak tunduk pada azas LexSpesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwapengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar yangdimiliki/dikuasai oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganyang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor yangharus dibayar oleh pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, olehkarena itu secara yuridis ketentuan dalam Kontrak Karya tersebut tidak dapat diberlakukan;bahwa Pemohon Banding tidak mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48601/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk P & H Type Shofel Electric Rope P& H 2800 XPA Tahun Perakitan 2004 sebesar Rp.2.772.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1928/

XII/04/2013Pajak Kendaraan Bermotor2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Caterpilar Type Forklift Cat DP115 11,5Tonne Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.386.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karena sudah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa Pemohon

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kontrak Karya danperjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunyaUndangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah ketentuanPasal 1 ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak Kendaraan Bermotoradalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenis alatalat beratdan besar dan sebagai badan yang

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorberada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga Kontrak Karya tidak tunduk pada azas LexSpesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwapengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar yangdimiliki/dikuasai oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganyang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor yangharus dibayar oleh pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, olehkarena itu secara yuridis ketentuan dalam Kontrak Karya tersebut tidak dapat diberlakukan;bahwa Pemohon Banding tidak mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48535/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkToyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan2005 sebesar Rp.912.800,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air.: bahwa

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis.bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1862/02

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1862/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2011 Nomor: 226/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII PengadilanPajak

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48523/PP/M.XIl/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS TahunPerakitan 2003 sebesar Rp.828.000,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkan UndangundangNomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Peraturan Daerah Nomor 4Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang BeaBalik Nama Kendaraan

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 214/XI/AB/O7E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut:Drs.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48625/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelis: Pajak Kendaraan Bermotor: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Caterpilar Type Forklift Cat Seatainer LiftTahun Perakitan 1997 sebesar Rp.790.000,00;: bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4 Tahtentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kontrak Karya dan perjanjicpengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undangundang diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah ketentuanayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeremenegaskan bahwa Kendaraan

Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dikuasai oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2013 Terbanding menghadirkan ahli Prof.

Ketentuan dalam Kontratersebut tidak diatur dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Daerah, yang menegaskan bahwa kendaraan bermotor termasuk alatalat berat dan alatal:merupakan obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh pribadi atau badan yang rdan/atau menguasai kendaraan bermotor, oleh karena itu secara yuridis ketentuan dalam Kontratersebut tidak dapat diberlakukan;bahwa Pemohon Banding tidak mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan BermBea Balik

Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang diperma:adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksaketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampailPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkanlandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1952/02/Dipenda tDesember 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

XII/04/2013Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Volvo WG64 Flatbed Tahun Perakitan 1997 sebesarRp.414.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah

sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa Pemohon Banding telah membuat suatu business model' dan financial model yangtidak memasukkan adanya unsur Pajak Kendaraan Bermotor karena berdasarkan KontrakKarya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani, tidak adaperaturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor;bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian Majelis terhadap pokoksengketa banding ini adalah sebagai berikut:bahwa

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

XI1/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Volvo Type Truck Dump Volvo WG64 Tahun Perakitan 1998sebesar Rp.468.000,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor

kendaraan bermotor dibebankan kepada parapemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggungjawab Pemerintah;Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDMNomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menegaskan bahwaketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang KontrakKarya adalah bersifat Nailed Down dimana Undangundang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan setelah Kontrak

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 250/XI/AB/07E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut:Drs.