XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Volvo Type Truck Volvo WG64 Boom Tahun Perakitan 1997sebesar Rp.414.000,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor

kendaraan bermotor dibebankan kepada parapemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggungjawab Pemerintah;Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDMNomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menegaskan bahwaketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang KontrakKarya adalah bersifat Nailed Down dimana Undangundang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan setelah Kontrak

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 266/XI/AB/07E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut:Drs.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.4858 1/PP/M.XII/04/2013Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Volvo WG64Lube Tahun Perakitan 1998 sebesar Rp.458.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwaKontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telahada sebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1908/

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48502/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Caterpilar Type Forklit Cat DP115 11.5 Tone Tahun Perakitan1997 sebesar Rp.386.000,00;: bahwa menurut pendapat Pemohon

kendaraan bermotor dibebankan kepada parapemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggungjawab Pemerintah;Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDMNomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menegaskan bahwaketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang KontrakKarya adalah bersifat Nailed Down dimana Undangundang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan setelah Kontrak

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 191/XI/AB/07E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut :Drs.

XII/04/2013Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Volvo Type Truck Dump VolvoWG64 Steaming Tahun Perakitan 1997 sebesar Rp.436.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangmemperhatikanMengingatMemutuskansehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48537/PP/M.XI/04/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/Besar Merk ToyotaType L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan 2005 sebesar Rp.912.800,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1)diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaanKendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek Pajak KendaraanBermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai KendaraanBermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajibdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidanamun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48625/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelis: Pajak Kendaraan Bermotor: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Caterpilar Type Forklift Cat Seatainer LiftTahun Perakitan 1997 sebesar Rp.790.000,00;: bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4 Tahtentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kontrak Karya dan perjanjicpengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undangundang diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah ketentuanayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeremenegaskan bahwa Kendaraan

Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dikuasai oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2013 Terbanding menghadirkan ahli Prof.

Ketentuan dalam Kontratersebut tidak diatur dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Daerah, yang menegaskan bahwa kendaraan bermotor termasuk alatalat berat dan alatal:merupakan obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh pribadi atau badan yang rdan/atau menguasai kendaraan bermotor, oleh karena itu secara yuridis ketentuan dalam Kontratersebut tidak dapat diberlakukan;bahwa Pemohon Banding tidak mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan BermBea Balik

Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang diperma:adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksaketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampailPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkanlandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1952/02/Dipenda tDesember 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

XI1/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Volvo Type Truck Dump Volvo WG64 Tahun Perakitan 1998sebesar Rp.468.000,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor

kendaraan bermotor dibebankan kepada parapemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggungjawab Pemerintah;Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDMNomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menegaskan bahwaketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang KontrakKarya adalah bersifat Nailed Down dimana Undangundang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan setelah Kontrak

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 250/XI/AB/07E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut:Drs.

Putusae8 630A MMA AK/ROiBorJeRryafikndaraan BermotorFail PajakPdkalkv&erygingtamenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 Merk Grove Type Manlift Grove AMZ66XT TahunPerakitan 1998 sebesar Rp.138.000,00;Mbahyut fembalidamgSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karena sudah sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kontrak Karya dan perjanjian karyapengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undangundang ini tetapdiberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah ketentuan Pasal 1ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

berat dan besardalam Propinsi Nusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PemohonBanding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalampersetujuan ini, perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajibankewajiban pajaknyaseperti yang ditetapkan sebagai berikut

Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga Kontrak Karyatidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwapengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaituUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkanadalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaranketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampaikan olehPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1957

XII/04/2013Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Volvo WG64 Flatbed Tahun Perakitan 1997 sebesarRp.414.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah

sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa Pemohon Banding telah membuat suatu business model' dan financial model yangtidak memasukkan adanya unsur Pajak Kendaraan Bermotor karena berdasarkan KontrakKarya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani, tidak adaperaturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor;bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian Majelis terhadap pokoksengketa banding ini adalah sebagai berikut:bahwa

Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa KontrakKarya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah adasebelum berlakunya Undangundang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktuberakhirnya kontrak/perjanjian;bahwa menurut Terbanding dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalahketentuan Pasal ayat (13) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3ayat (1) diatur Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur Subyek PajakKendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasaiKendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraan bermotorjenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang

telah menerima penyerahan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam Propinsi Nusa Tenggara Baratwajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesiadengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa Denganmengindahkan ketentuanketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepadaPemerintah dan memenuhi

XI1/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Volvo Type Truck Volvo WG42 Service Mechanic Tahun Perakitan1997 sebesar Rp.414.000,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan

kendaraan bermotor dibebankan kepada parapemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggungjawab Pemerintah;Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDMNomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menegaskan bahwaketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang KontrakKarya adalah bersifat Nailed Down dimana Undangundang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan setelah Kontrak

Kendaraan Bermotor adalah orangpribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelasbahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasai atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badan yang telah menerimapenyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalam PropinsiNusa Tenggara Barat wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga KontrakKarya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Bandingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 260/XI/AB/07E tanggal 16Nopember 2011, atas nama XXX, NPWP: YYY;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIl Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00436/PP/PM/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut:Drs.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48539/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJenis Alat Berat/Besar Merk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan 2005 sebesar Rp.912.800,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkanUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airdan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan

Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 3 ayat (1) diaturObyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atauPenguasaan Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur SubyekPajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memilikidan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makajelas bahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan/atau yang menguasaiatas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dan sebagai badanyang

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Spesialis;bahwa menurut Terbanding dari penjelasanpenjelasan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang dimiliki/dikuasai oleh PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapbkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1866/02/Dipenda

permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Mei 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.72391/PP/M.XIIIA/04/2016, tanggal 27 Juli 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/2350/02/Dipenda tanggal5 November 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanHalaman 2 dari 5 halaman.

Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

kendaraan bermotor palsu yang sudah jadi, 6 (enam) lembar STNK asli belum dikerok, 19 (sembilan belas) lembar pajak kendaraan bermotor belum dikerok, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA A.n.

Fran Mudigdo, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna abu-abu dengan nomor sim card: 081367461800, 1 (satu) kotak bedak merk ADS, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) kotak pisau silet, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor yang sedang dalam proses pembuatan data palsu, 1 (satu) bundel plastik untuk STNK, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) unit printer merk Canon Type MG2570s, 1 (satu) set STNK dan pajak kendaraan

bermotor palsu yang sudah seperti asli, 2 (dua) lembar pajak kendaraan bermotor belum kerok, 2 (dua) mesin bor kecil, 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F9 warna ungu nomor sim card: 082169008388 dan 1 (satu) unit handphone Wiko warna abu-abu tanpa sim card, dimusnahkan;

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stb! 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8 tahun1959,2.

Menurut PenjelasanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 tahun 1959tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, dinyatakan bahwa:...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibawaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari PajakRumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhisyaratsyaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyainomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakaidijalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ...

Nomor:973/1851/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorHalaman 15 dari 39 halaman.

Menurut PenjelasanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 tahun 1959tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, dinyatakan bahwa:...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibawaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;b.

Kendaraan bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8 Tahun1959;2.

Salah satu rujukan menurut Penjelasan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1959tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:..

Dengan ketentuan ini makakendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapatdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syaratsyaratnya. Dalam hal ini, makasemuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yangdiperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai di jalanumum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ....

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;b.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor,hal ini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stb!l 1934Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir denganPerpu. Nomor8 Tahun 1959;2.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorHalaman 15 dari 43 halaman.

Denganketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari PajakRumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jikamemenuhi syaratsyaratnya.

Oleh karena itu Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa PD NIB No. 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan di jalanan umum.

Pajak Kendaraan Bermotor;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;d. Pajak Air Permukaan; dane.

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini, makasemuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan,dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan daripengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ...

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor,hal ini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan PerpuNomor 8 Tahun 1959,2.

Pajak Kendaraan Bermotor, ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ;d. Pajak Air Permukaan; dane.

sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, kecuali terhadap:1.

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8tahun 1959,2.

MenurutPenjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No.8 tahun 1959 tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor,dinyatakan bahwa:...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibawaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor, ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ;d. Pajak Air Permukaan; dane.

Putusan Nomor 29/B/PK/PJK/2015tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu)Nomor 8 Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor,yang mana Perpu Nomor 8 tersebut antara lain menyatakan bahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini, makasemuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan,dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan daripengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ...

Putusan Nomor 29/B/PK/PJK/2015berlaku dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, kecuali terhadap:1.Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalanumum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stb! 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8tahun 1959,.

MenurutPenjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No.8 tahun 1959 tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor,dinyatakan bahwa:...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibawaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.