Saksi FERDINAN PITER BALLE, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di tepi jalan Timor Raya, DesaTanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa berawal saksi bersama Samuel Lassi sementara melakukanpembayaran

disertai bengkak pada kepalabagian kanan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, akibat benturan benda tumpul;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangantersebut benar;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekitarpukul 17.30 Wita, bertempat di tepi jalan Timor Raya, Desa Tanah Merah,Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari

slaadJlArtinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai: hati Pemohon danTermohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa bencidengan timbulnya pertengkaran

..9 aaalg (Swllg.9 usg Lar, LoWbo al pol glo IArtinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginyaberhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.Menimbang, bahwa akibat hukum lain dari talak adalah kewajiban suamimemberikan mutah. ketentuan syari tersebut mendasari ketentuan Pasal 149huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan a quo kemudianmenimbulkan akibat hukum yaitu mutah.

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I02

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/228

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwaunsure pertama setiap orang, Pengertiansetiap orang, dalam ilmu hukum Pidana adalah menunjuk kepada orangsebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dankewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danjuga barang bukti dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiridalam persidanngan, dapat diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidanasebagaimana tersebut dalan surat dakwaan Jaksa

IDONG bin Marsus:21Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama setiap orang telahdapat dibuktikannya, adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkanatas perbuatanya, mejelis hakim akan mempertimbangkan setelahmejelis mempertimbangkan unsur unsur pokok dari pasal Dakwaantersebut;Ad. 2.

Unsurtanpa hak ataumelawan hukum.Menimbang. bahwa pengertian tanpa hak atau melawan adalahmelakukan suatu perbuatan tanopa kewenangan atau dasar hukum yangsah ataum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi jugabarang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dapatdiperoleh fakta fakta sebagai berikut ;Menimbang, bahwaterdakwa ditangkap oleh para saksi padahari kamis, tanggal 1 Agustus 2013, padajam 18.30 WIB di Pelabuhanpasar

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yangObscuur Libel atau kabur/tidak jelas, karena gugatan tidak menguraikandengan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tidak meguraikandengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il,serta tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari mengapa TergugatIl turut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo;b.

PN KinTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengajukan eksepsitentang Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Obscuur libel atau kabur/tidakjelas dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan atau tidak menguraikandengan jelas mengenai hubungan hukum atau kepentingan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, serta Para Penggugat tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukanwanprestasi atau Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi hanya meminta mengganti kerugian kepada Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV yang menjelaskan suatusurat Gugatan haruslah disertai kesimpulan, dasar hukum, dan kejadian atauHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KInperistiwa yang mendasari

., sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari padatanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor985/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan halhal sebagai berikut : Adapunalasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1.

permohonanpencabutan gugatan tertanggal 3 September 2020;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo masih dalamtahapan Pemeriksaan Persiapan ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakimmengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;wennenenne nee ne nee TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutangugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diMenimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut ParaPenggugat menyatakan alasan yang mendasari

KabupatenGunungkidul sebagai Pemohon; Pengadilan Agamatersebut; Telah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri, serta buktibukti dalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 14 Februari 2011, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 015/Pdt.P/2011/PA.Wno. tanggal 14 Februari2011 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak perempuanPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalandengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan ........... tahunkeharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak,karena antara Pemohon dengan Termohon' terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Adapun alasan/dalildalilyang mendasari Permohonan Pemohon sebagai berikut:. 1.

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGA = i ees wear ut ers army acs es en ; masingmasingDEMMNAMA 5 viccceecccsececeeceeuecseeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telahmempertimbangkan dan menjatuhkan putusan gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding dengan tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim PengadilanTinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelishakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan diambil alin menjadi putusannyasendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang hartabersama tidak diikuti dengan kejadian yang mendasari

gugatan, meskipunPenggugat Rekonpensi/Termohon telah menyebutkan dasar hukum gugatannyatetapi tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendasari gugat tersebut.

Pas.sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kebumen Atas NamaPerkara A Quo;Bahwa mengingat dalil dalil yang mendasari lahirnya gugatan tersebutbersumber pada akad Nomor 9.10.C.000404/BMT, tertanggal 22 November2010 tentang akad Murabahah antara Tergugat II dan Rumsari Mutiarawati(Tergugat ) selaku debitur serta turut melibatkan Penggugat selakupenjamin dalam hubungan hukum borgtocht atau personal guaranty ataukafalah (dalam istilanh Hukum Perjanjian Islam) atas kesepakatanHalaman 6 dari 13 Hal.

:Bahwa mengingat akad murabahah Nomor 9.10.000404/BMT merupakanperjanjian primer yang mendasari lahirnya perjanjian kafalah/penjaminanHalaman 7 dari 13 Hal. Put.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/8

/Pat.G/2020/PA.SkgMenimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pulatidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir danoleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatunkan tanpa hadirnyaTermohon/verstek ( default judgement );Menimbang, bahwa yang mendasari

sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pulatidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir danoleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatunkan tanpa hadirnyaTermohon/verstek ( default judgement );Menimbang, bahwa yang mendasari

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahananak/asalusul anak ini karena anak yang bernama Noureen MikaylaPrasetyo dalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibu saja dan inginagar nama Pemohon juga tercantum di Akta Kelahiran;;Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.MkdMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anakPengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya

tidak sahsecara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Dak/121/AD/K/I02

Mediasi tanggal 12Juni 2017, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikankesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatantersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisanpada tanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugattidak keberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari

menerimaTergugat lagi lalu Tergugat pulang kerumah orangtua;Bahwa pada poin 5 benar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisahtempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang;Bahwa pada poin 6 benar dan Tergugat tidak keberatan apabilaPenggugattetap sesuai dengan gugatannya;Hal.3 dari 15.Put.No. 0228/Pdt.G/2017/PA.Prob.Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliksecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak ada perubahan tetapsebagaimana alasan dan dalil dalil yang mendasari