orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yangdilakukannya, Supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannyasalah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidakpatut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas jugaharus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publiksupaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapunyang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (public shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hukuman yang tepat diberikan selain akan berdampak hukum bagi Terdakwajuga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yangkiranya nanti Sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetapakan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalammenegakkan

yangdilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannyaHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2019/PN Nlasalah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidakpatut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luasjuga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepadapublik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatanapapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (public shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkandalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

MATESU ABADI dengan barangbarang berupa : e OXIGEN THERAPY SET 27 Set SUCTION MINI DC1400 WDX 9 Set Halaman 28 dari 227 Putusan Nomor 62/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjkd. PT. BETA MEDICALdengan barangbarang berupa :e ELECTRIK GENECOLGY BED 9 Set e. PT. PANCARAYA KRISNA MANDIRI dengan barangbarang berupa:e WEOKER IRIS SAPTULA Set f. PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO dengan barangbarang berupa: e SCOOP STRECHER RMASS9 SetGEALAMPU OPERASI 4 BOLD 9 SetOPERATING TABLE 9 Set g. PT.

Photo Therapy Olidef cz Maxiphoto 8 15 unit6. Refrigerator Centrifuge Presvac MSP 4650 Rplus 3 unit7. Video Otoscope Apple BMI 15 unit8. Digital Weight Scale Boso Bosogram 3000 20 unit9. Hematology Analyzer Convergy Convergy X3 10 unit10. Mikroscope Monitor Sistem Medleb N 300 M 15 unit11. Baby Scale Charder Cupid 1 20 unit12.

Photo Therapy 15 unit 16.000.000. 240.000.000, 6. Refrigerator Centrifuge 3 unit 300.000.000. 900.000.000, 7. Video Otoscope 15 unit 5.500.000. 82.500.000,8. Digital Weight Scale 20 unit 350.000. 7.000.000, 9. Hematology Analyzer 10 unit 85.000.000. 850.000.000,10. Mikroscope Monitor Sistem 15 unit 18.500.000. 277.500.000,11. Baby Scale 20 unit 460.000. 9.200.000, 12.

Hal itu dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perobuatan tersebut dan juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy. Sekali lagi penjatuhanpidana bukan sematamata sebagai pembalasan dendam tetapi yangpaling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman ;6.

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009,mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telahditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadapnarkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannyahanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuS mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

obyektif;Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diriseseorang; atau Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

sebagai orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka pendapat Majelis yangmembenarkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo yang diterbitkanatas nama Pemohon Banding selaku Koorporasi, sudah benar

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis hakim yang tetapmempertahankan koreksi Terbanding atas pajak yang tidak / kurang dibayartersebut merupakan suatu kekeliruan.IX. Kesimpulan.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).8.

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mengeluarkanSKPKBThanyalah didasarkan pada putusan pidana Kasasi No.2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir laut yang hanyalahmerupakan tax manager

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketapajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy