orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

penahanan yang telah dijalani olehPara Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masapenahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa dalam undangundang No.22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi Para Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda sehinggaMajelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda, denganmaksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah untuk menimbulkan efek jera(detterent efek) atau sebagai bentuk shock therapy

Bahwa tidak benar jika kebahagian rumah tangga Penggugat danTergugat hanya berjalan 1 tahun saja, karena pada faktanyarumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampaidengan saat ini rukun dan damai, dan dalam kurun waktutersebutpun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersamadalam 1 rumah, dan dikaruniai 2 orang anak perempuan, bahkananak kedua lahir pada tahun 2014, dan perlu majelis hakim yangmemeriksa perkara ini ketahui Penggugat dan Tergugat sampaisampai berkonsultasi ke Dokter, therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danHalaman 29 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Bkn.iimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Ada beberapapenanganan perkara yang mempunyai maksud lebih khususagar orang lain tidak ikut ikutan melakukan tindak pidanayang telah diperbuat oleh pelaku karena akibat lain terhadaptindak pidana yang telah dilakukan berdampak sangat luasterhadap masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tersebutharus dihukum tinggi (sebagai shock therapy) agarperbuatannya tidak ditiru oleh orang lain.

berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Srptindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

PN.PctBahwa selama rawat jalan tersebut selain diberikan obat kepada terdakwa jugadiberikan terapi trafing yaitu suatu tindakan agar terdakwa terlepas dari keinginannyauntuk memakai shabushabu;Bahwa pada bulan Agustus 2015 terdakwa kembali datang kepada saksi dalamkeadaan menggigil, lemas, muntah dan hampir tidak sadarkan diri;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi ternyata terdakwa kembalimenggunakan shabushabu dan akhirnya oleh saksi terhadap terdakwa kembalidilakukan perawatan, pengobatan dan therapy

bahwaperbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatiforangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotikadan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu. yangtujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

melanggarketentuan Pasal 378 KUHP dari Penuntut Umum, maka terdakwa haruslahdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidikterpidana menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akantindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana doktrin hukum yangdianut dalam azas dan tujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana balasdendam dengan memberikan hukuman (punishment) terberat bagi terpidana,meskipun hal tersebut merupakan sarana Shock Therapy

Yusac Zefanya) pada mediator tindakan tersebutdilakukan hanya sebagai shock therapy, oleh karena tindakan PHK dan larangan beradadi lingkungan kantor tersebut telah diakui oleh Kepala Biro Umum dan Personalia,maka sesungguhnya menurut hukum tindakan tersebut telah terbukti dengan sempurnasehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;4 Bahwa fakta hukum itu juga telah diakui pula oleh Sdr. Atum Burhanudin, SH.

(Satumiliyar) serta perbuatan terdakwa sangat menghambat programPemerintah yang sedang gjiatgiatnya meningkatkan pendapatanNegara ;* Bahwa sehubungan dengan poin nomor 1, 2 dan 3 tersebutdiatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat PenegakHukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal denganperbuatan sipelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakatsehingga hal ini merupakan shoc Therapy bagi Masyarakat bahwaperbuatan tersebut ada

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function)..

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 147 dari 159 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekHalaman 156 dari 159 halaman.

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Halaman 27 dari 31Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangattinggi menimbulkan ketergantungan;Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undangundang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika memuat

peredaranNarkoba di Indonesia ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan tidakditemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baikalasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa haresmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwadimaksudkan untuk memberikan efek jera pada Terdakwa agar dikemudianhari tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum danpemidanaan juga dimaksud memberi pelajaran / shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy