Ditemukan 8779 data
Sakim
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
23 — 9
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 416/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 416/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enamt puluh lima ribu rupiah);
416/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Cece
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
30 — 11
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);<
412/Pdt.G.S/2021/PN Smd
10 — 3
Smd, Tanggal 13 Agustus 2019, dengan alasan/dalildalil sebagaiberikut:1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 24 Desember 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten KutaiPutusan No.1568/Pdt.G/2019/PA Smd 1Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/1/2013, tanggal 02 Januari 2013;2.
Smd, Tanggal 13Putusan No.1568/Pdt.G/2019/PA Smd 3Agustus 2019, selanjutnya dinyatakan olehnya dalildalil permohonannyatersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;Bahwa, pada acara persidangan tahap pemeriksaan pokokperkara Termohon tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkantidak
Surat:Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/1/2013, tanggal02 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi bukti suratPutusan No.1568/Pdt.G/2019/PA Smd 4tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telahdiberi meterai cukup, (bukti P);B.
Panitera Pengganti, dandihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya pihak Termohon;Ketua Majelis,HakimHakim Anggota: Ttd.Putusan No.1568/Pdt.G/2019/PA Smd 13Ttd.H. Burhanuddin, S.H., M.H.H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I.Ttd.Tuti Sudiarti, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Hj.
Muhammad Salman, S.Ag., M.H.Putusan No.1568/Pdt.G/2019/PA Smd 14
116 — 61
- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0846/Pdt.G/ 2018/ PA Smd. Tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 Hijriah; DENGAN MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima(Niet Ontvanklijke verklaard);2.
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tigaratus enam belas ribu rupiah);Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding berkeberatandan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarindamelalui Pengadilan Agama Samarinda sesuai akta permohonan banding Nomor0846/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 24 September 2018 dan permohonan bandingPutusan PTA Samarinda No. 42/Pdt.G/2018/PTA Smd 2tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25September
2018;Bahwa, Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnyadengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan AgamaSamarinda pada tanggal 7 November 2018, dan telah diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2018 ;Bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbandingtidak menyerahkan kontra memori Banding sebagaimana Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA Smd.
Keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama xxxxx ditulis dua kali, pertama sebagai saksiPenggugat/Pembanding kemudian kedua sebagai saksi Tergugat/Pembanding.Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut seharusnya mencantumkan 2Putusan PTA Samarinda No. 42/Pdt.G/2018/PTA Smd 4(dua) orang saksi Penggugat/Pembanding dan 3 (tiga) orang saksiTergugat/Terbanding.
Oleh karena permohonantersebut tidak diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi makapermohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjutsehingga TergugatI/Terbanding dan Tergugat Il/Terbanding Il juga tidak dapat ditetapbkan sebagaipengasuh kedua anak tersebut;Putusan PTA Samarinda No. 42/Pdt.G/2018/PTA Smd 8Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Smd.
Panitera PenggantiDrs.H.Rusliani.Perincian biaya perkara banding:Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,00Redaksi : Rp. 5.000,00Meterai : Rp 6.000,00 Putusan PTA Samarinda No. 42/Pdt.G/2018/PTA Smd 10Jumlah : Rp. 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah)Putusan PTA Samarinda No. 42/Pdt.G/2018/PTA Smd11
64 — 19
- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1279/Pdt.G/2017/PA Smd. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang lengkapnya sebagai berikut
Smd Halaman 7 dari 21Bahwa, perkara banding tersebut telah ditermma dan didaftarkan padaPengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor13/Pdt.G/2018/PTA Smd. Tanggal 8 Maret 2018.
Smd Halaman 9 dari 21Tergugat.
Smd Halaman 15 dari 21digugurkan hak hadhanahnya.
Smd Halaman 18 dari 21hingga kedua anak tersebut berumur 7 tahun (mumayyiz/dapat menentukan pilihan)4.
Smd Halaman 19 dari 21Dra. Hj. Masunah, M.H.I.H. Musthapa, S.H.Perincian biaya perkara:1. Biaya pemberkasan : Rp139.000,002. Redaksi : Rp 5.000,003. Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)Samarinda, 18 April 2018Disalin sesuai dengan aslinyaPanitera,Muchammad Jusuf, S.H.Putusan PTA Samarinda No. 13/Pdt.G/2018/PTA. Smd Halaman 20 dari 21Putusan PTA Samarinda No. 13/Pdt.G/2018/PTA. Smd Halaman 21 dari 21
Rika Kartika
12 — 4
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Smd;
- Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang agar mencatat dalam register perkara perdata Permohonan bahwa perkara perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Smd telah dicabut;
- Menghukum Pemohon supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus
5/Pdt.P/2024/PN Smd
Kartiman
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
19 — 6
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 559/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 559/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
559/Pdt.G.S/2021/PN Smd
KUSTIN KUSMIATIN
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
51 — 18
Smd. ;
- Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Nomor: 10/Pdt.GS/2019/PN. Smd dalam register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
24/Pdt.G.S/2019/PN Smd
89 — 23
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor12/G/2017/PTUN-SMD;
No. 288/B/2017/PT.TUNJKT6. ratus dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 12/G/2017/PTUNSMD diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi;22 2222 enn n nn nn eeMenimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN SMD tanggal 3 Agustus 2017 tersebut Tergugat/Pembantergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permo
Dase
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
21 — 8
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 557/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 557/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
557/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Carib
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesi Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
21 — 8
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 730/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
730/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Euis Nurmala
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
17 — 11
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 297/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 297/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
297/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Mahmud Suherlan
Tergugat:
1.R. Eulis Suheryati
2.Didin A Haryam
34 — 13
PENETAPAN
- Mengabulkan permohonan pemohon tentang pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah) ;
51/Pdt.G.S/2021/PN Smd
1.Elis Ida Nuraeni
2.Sinta Ernawati
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede
38 — 15
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 603/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 603/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah
603/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Ela Suhaenah
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
37 — 6
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
- Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
247/Pdt.G.S/2021/PN Smd
J. Pasaribu, S.H.,M.H
Terdakwa:
Siswandi
78 — 23
Bahwa Terdakwa adalah anggota TNIAD yang bertugas diKodim 0901/Smd dengan pangkat Serma NRP 21010160181178dengan Jabatan Bati Ops Kodim 0901/Smd, serta belum pernahmengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNIAD dan sampaidengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belumdapat memberikan keterangan.b.
Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNIAD yang bertugasdi Kodim 0901/Smd dengan pangkat Serma NRP 21010160181178dengan Jabatan Bati Ops Kodim 0901/Smd, serta belum pernahmengakhiri/ diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNIAD dansampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehinggabelum dapat memberikan keterangan.2.
Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2017 Terdakwa masihmengikuti Apel pemeriksaan cuti lebaran gelombang kedua di Makodim0901/Smd namun pada tanggal 4 Juli 2017 Terdakwa tidak hadir diMakodim 0901/Smd dengan tanpa keterangan, dan hingga saat iniTerdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0901/Smd.4.
Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2017 Terdakwa masihmengikuti Apel pemeriksaan cuti lebaran gelombang kedua di Makodim0901/Smd namun pada tanggal 4 Juli 2017 Terdakwa tidak hadir diMakodim 0901/Smd dengan tanpa keterangan, dan hingga saat iniTerdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0901/Smd.3. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempattempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun tidakdiketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang(DPO).4.
Terbanding/Terdakwa : Dra Aswinarsih Rusdi Diwakili Oleh : BAMBANG SUGIRAN, SH
46 — 21
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 8 Oktober 2019, Nomor 112 / Pid.Sus / 2019 / PN Smd., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyan dari pidana yang dijatuhkan ( sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan ) ;
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan
./2019/PN Smd., tanggal26 April 2019, sejak tanggal 30 April 2019, sampai dengan tanggal29 Mei 20193.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang :Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang dalamStatus Tahanan Rumah, berdasarkan Surat Penetapan PenahananHalaman 1 dari 22 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2019/PT BDG.Nomor H129/Pen.Pid/2019/PN Smd., tanggal 23 Mei 2019, sejaktanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ; Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang,berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan NomorK112/Pid.B/Pen.Pid/2019/PN Smd, tanggal 20 Juni
ABOY ADRIAN, S.H., yang berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, bertindak untuk dan atas TerdakwaDra.ASWINARSIH RUSDI, sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra MemoriBanding Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Smd., tanggal 23Oktober 2019, dan berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Smd., tanggal 23 Oktober 2019, yangdibuat dan dijalankan oleh IMAS MARYATI Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019,salinan Resmi
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumedang, telah mempelajari berkas perkara dalam perkara Nomor112/Pid.Sus/2019/PN Smd.
ASWINARSIH RUSDI, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.B Smd., tanggal 21Oktober 2019, yangHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2019/PT BDG.dibuat dan dijalankan oleh IMAS MARYATI Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Sumedang;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan NegeriSumedang, tanggal 8 Oktober 2019, Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Smd.,atas nama Terdakwa Dra.
81 — 29
) yang diangkatberdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Nama Sarjana MembangunDesa (SMD), Kelompok dan Lokasi Penerima Pengembangan SarjanaMembangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan, Kementerian Pertanian Tahun 2011 Tahap Ill serta LAURAHEVALINA KETAREN, Msi selaku Kabid Agribisnis dan Sumberdayapada Dinas Peternakan Kabupaten Langkat (penuntutan diajukan secaraterpisah), pada bulan Oktober tahun 2011
dan Belanja Negara (APBN)berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 No. 0327/01806.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010dan berdasarkan SKMenteri Pertanian RI Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06Oktober 2011 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa(SMD), Kelompok dan Lokasi Penerima Pengembangan SarjanaMembangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Tahun 2011 Tahap Ill.FP PP Bahwaberdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Alur Dua Nomor :O2/KPTS/I/
dan Belanja Negara (APBN)berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 No. 0327/0183106.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010dan berdasarkan SKMenteri Pertanian RI Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06Oktober 2011 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa(SMD), Kelompok dan Lokasi Penerima Pengembangan SarjanaMembangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Tahun 2011 Tahap Ill.
Laporan Perkembangan usaha SMD(Komoditi Ternak Sapi potong) bulan Maret 2012;33Laporan Perkembangan usaha SMDKomoditi Ternak Sapi potong) bulan Juni 2012;Laporan Perkembangan usaha SMDKomoditi Ternak Sapi potong) bulan September 2012;Laporan Perkembangan usaha SMD~~Komoditi Ternak Sapi potong) bulan Desember 2012;10. Laporan Perkembangan usaha SMD(Komoditi Ternak Sapi potong) bulan Maret 2012;11.
Marno
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
20 — 7
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 773/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 773/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
- Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
773/Pdt.G.S/2021/PN Smd
62 — 11
Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua kelompok tani adalahsebagai berikut :1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.2. melaksanakan kegiatan bersama Sarjana Membangun Desa (SMD) yangbertugas sebagai Manejer.3. tidak dapat memberhentikan SMD kecuali SMD mengundurkan diri setelah3 (tiga) tahun bekerja dalam kelompok.4. jika ada perubahan rencana usaha kelompok harus dituangkan dalamberita acara yang disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak5. menyampaikan laporan realisasi
Simalungun dengan Sarjana MembangunDesa (SMD).20. Foto copy rekening Koran An.
) yang merupakan program Menteri Pertanian RIdengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN ;Halaman 30 dari 43Putusan No. 36/pid.sus.k/2011/pn mdn Bahwa Program Sarjana Membangun Desa (SMD) bersifat agri bisnisdimaksudkan untuk penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui danabantuan sosial SMD (Sarjana Membangun Desa) Direktorat JenderalPeternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 ; Bahwa dana pengembangan budidaya ternak yang dialokasikan ke SarjanaMembangun Desa (SMD) dan kelompok binaan merupakan
Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok memiliki tugas dan tanggung jawabsebagai berikut :1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.2. melaksanakan kegiatan bersama Sarjana Membangun Desa (SMD) yangbertugas sebagai Manejer.3. tidak dapat memberhentikan SMD kecuali SMD mengundurkan dirisetelah 3 (tiga) tahun bekerja dalam kelompok.4. jika ada perubahan rencana usaha kelompok harus dituangkan dalamberita acara yang disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak.5. menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Simalungun dengan Sarjana MembangunDesa (SMD).Foto copy rekening Koran An.