Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayarancicilan atas kredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Idris dan bukannya Saudara Firmansyah selaku Pemilik Mobil, danFakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Firmansyah selakuPemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari

2981 K/Pid.Sus/2015perbuatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja;Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan;Bahwa mendasari

Keterangan Terdakwa;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi PemilikMobil tidak tahu menahu akan perkara ini, karena faktanya saksi Firmansyahtidak berada di lokasi kejadian dan pemeriksaan atas kasus ini bukanberdasarkan pada keterangan saksi akan tetapi hanya mendasari padaketerangan

miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayudan pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihakyang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari

., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinanPemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, padahal Pemohon dan Termohonsudah berusaha berbagai cara, namun belum berhasil dan Pemohon merasa putusasa;Menimbang

belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama ANAK , ibu kandung Pemohon dan ANAK , saudara iparPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

karena mafsadatnya lebihbesar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuksebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SUWARSO bin HOSNI, sepupu Pemohon dan SUWARNI binti SYAI, ibukandung Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama HITAM dan HITAM dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama MHITAM telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah10menguatkan dalil dalil yang mendasari

sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutwits be p bo .w Lao IIbe tiedArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan ;oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus12diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Mbt .U lI WJ IJ Set (rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari

MUHAMMAD RIDO dengan hasilkesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak luka tertutup padakepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlah sebelasdengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN BinPerbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN SIDIK Als ADUL BinDARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHPidanaMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.

SaidFadillan Alias Unyil diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasilpemeriksaan tampak luka tertutup pada kepala area belakang kiri disertaijahitan berjumlah sebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulitdinilai;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa saksi M.

Said Fadillah Alias Unyildiperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasil pemeriksaan tampakluka tertutup pada kepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlahsebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur*melakukan penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kaburdimana masingmasing bentuk didasarkan pada faktorfaktor tertentu, antaralain: Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan,penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masingmasing berdiri sendiri,terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, serta petitum tidakterinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono;Menimbang, bahwa di dalam RBg tidak

Hal mana sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Putusan Nomor 1149 K/Sip/1970 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan obscuur libel apabila posita (fundamentumpetendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan,disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan, tidakHalaman 15 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skymenyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukanobyek sengketa;Menimbang, bahwa setelah

gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)atas proses eksekusi lelang agunan Penggugat oleh Tergugat melaluiperantaraan Tergugat II sebagai akibat tertunggaknya angsurankreditPenggugat kepada Tergugat I;Menimbang, bahwa dengan melihat apa yang sejatinya menjadisubstansi dalam gugatan Penggugat tersebut utamanya dalam posita gugatanPenggugat sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 27, MajelisHakim tidak menemukan uraian dasar dan unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang mendasari

Hukum (PMH);Halaman 16 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN SkyMenimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) serta perbuatan pihakpihak mana saja yang dikualifikasikanmelakukan tindakan melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapatGugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena posita(fundamentum petendl) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari

bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang dimintaoleh Penggugat dikaitkan dengan dalil/posita gugatan; Antara posita denganpetitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan;Halhal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketayang didalilkan; Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita danpetitum gugatan;Menimbang, bahwa jika gugatan sifatnya kabur karena posita(fundamentum petendi) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari

Dan dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) diatur: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya itu;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapatdiartikan bahwa suatu perkawinan yang sah harus atas dasar agama dankepercayaan, sehingga suatu perkawinan harus mendasari pada agamadan kepercayaan;Bahwa merujuk pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahgugatan cerai bagi agama katholik, sedangkan menurut agama katholiktidak memperbolehkan adanya

perceraian dengan alasan apapun.Bahwa didalam ajaran agama katholik berlaku bagi umatnya dalammelangsungkan suatu perkawinan dengan mengacuh dan mendasaripada hukum atau undangundang kitab Kanonik;Bahwa didalam agama Katholik diatur sebelum perceraian para pihakharus terlebih dahulu mengajukan sakramen pembatalan perkawinan,dan apabila disetujui oleh pihak geraja (vatikan) barulah perceraian ataupembatalan perkawinan dapat dilakukan;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapBahwa mendasari

pada ketentuan Undangundang no. 1 tahun 1974tetang perkawinan telah diatur bahwa sahnya suatu perkawinan harusmendasari pada agama dan kepercayaan, maka dapat diartikan jugasebaliknya dimana sahnya perceraian juga harus didasarkan padaketentuan agama bagi para pihak yang menginginkan adanya perceraian,dimana dalam perkara ini Penggugat yang mengajukan gugatan ceraisehingga dengan mendasari pada kitab hukum kanonik yang berlakusebagai undangundang bagi umat katholik, maka perceraian yangdiajukan

Adapunalasan hukum yang menyebabkan gugatan a quo Obscure Libel yaitusebagai berikut: Bahwagugatan Penggugatkabur (obscuur libe/) dikarenakan apa yangdituntut dalam petitum gugatan akan tetapi tidak didalilkan dalamposita gugatan a quo; Bahwa mendasari pada petitum gugatan angka 3 dan 4 gugatan aquo, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk: Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan;Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/

kembali pada Jawaban dalam Pokokperkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan (mutatismutandis);Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapAdapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat, yang merupakankeberatan dan bantahan atas dalildalil gugatan Penggugat, yaitu sebagaiberikut:1.Bahwa Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalildalilgugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegasdiakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;Bahwa mendasari

United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 danakan berakir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambahdengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (P. 1); Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000, setiap awal bulan (P.1);~Menimbang, bahwa untuk mendasari dalildalil sugatannya Penggugat/Pembandingtelah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P11 dalam perkara ini;Menimbang, sclanjutnya bahwa Tergugat II/Terbanding LI pada persidanganperadilan

tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaberdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/II/2007 tertanggal 15Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/TerbandingI, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layakdan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbritrase ( bukti T.1 );Menimbang, bahwa untuk mendasari

Nomor 2931 K/Pdt/2017Tergugat Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi menyimpulkan dalamputusannnya hal 12 alinea pertama dengan apa yang dituangkan dalamkontra memori banding Para Terbanding, maka nampaklah Hakim JudexFacti Pengadilan Tingkat Tinggi telah melanggar asas peradilan audi etalteram partern, maka atas putusan tersebut dapatlah diperiksa ulang danmempunyai konsekuensi batal atau dapat dibatalkan oleh Hakim JudexJuris Mahkamah Agung Republik mendasari Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang

Maemuna Toling/Baselang tante sungguh dariPenggugat mendasari garis keturunan bapak dan ibu Para Tergugat adalahsaudara tiri dari Hj.

Maemuna Tolingpeninggalan dari Saleh Toling yang harusnya dapat diberikan kepadaPara Tergugat/Termohon Kasasi; Bahwa ditinjau dari segi ada dankebiasan masyarakat kintom Kabupaten Banggai, Provinsi SulawesiTengah yang mendasari dari Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukti tertanda T.II1dan TT.112 melanggar asas kepatutan dan kelayakan masyarakatKintom Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Adat Saluan);Maka mendasari hal tersebut maka patutlah Hakim

Bahwa Hakim Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dapatMembatalkan Putusan Kedua Tingkat Peradilan dan MemberikanPertimbangan Hukum Sendiri Serta Dapat Mengabulkan GugatanPenggugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa pada dasarnya Hakim Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia dapat membatalkan Putusan pada kedua tingkat Peradilan JudexFacti dibawahnya dengan mendasari sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 3

memberikanpertimbangan serta memberikan putusan sendiri yang dapat merubahpetitum dari gugatan Semula Penggugat yang dimohonkan oleh PemohonKasasi asal tidak menyimpang dari subtansi dari positum gugatanPenggugat Semula, dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sebagai wujud rasa keadilan bagi masyarakat sebagai parapencari keadilan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dapatmenciptakan norma hukum (res pinding) mendasari

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134K o mpidlasi H u k um Is lam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI ASLI I dan SAKSI ASLI If dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SUJONO bin SADIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pihakkarena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikutArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;tNArtinya " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Pertimbangan Asas Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan ;Mendasari asas peradilan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat MajelisHakim pada tingkat Banding tetap dapat memeriksa dan memutusperkara Terdakwa meskipun ada kekhilafan dalam penyusunan SuratDakwaan karena kekhilafan tersebut tidaklah mutlak secara keseluruhankarena Pemohon Kasasi menyusun surat dakwaan dengan dakwaankumulatif, sehingga apabila Majelis Hakim Banding berpendapatpenerapan Pasal 85 huruf a UndangUndang Republik Indonesia

Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 14 dan Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman ;Pasal 14 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hal. 11 dari 17 hal. Put.

No. 234 K/MIL/201 1Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikutidan memahami nilainilai yang hidup dalam masyarakat ;Bahwa mendasari bunyi kedua Pasal tersebut di atas, Pemohon Kasasiberpendapat dengan sistem peradilan nasional yang ada dan berlakusekarang

Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1997 berbunyi :Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalampemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapanhukum acara atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tingkat bandingdalam putusannya dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertamauntuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannyasendiri

;Bahwa mendasari bunyi Pasal tersebut di atas terlihat bahwa HakimPengadilan Tingkat Banding diberikan kewenangan untuk melakukansendiri dengan cara melakukan perbaikan terhadap putusan HakimTingkat Pertama yang dianggap ada kelalaian atau kurang lengkap yangselanjutnya dituangkan dalam putusan Hakim Tingkat Banding ;2.

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat ;Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, harusnyaTergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkankebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitaskredit.

Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlah Rp.78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehingga dengandemikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.

tersebut, makasudah selayaknya Penggugat menuntut Tergugat membayar segala kerugianmateril yang dialami yakni sebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, duaratus lima puluh ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisafasilitas kredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuhpuluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat;Bahwa mendasari uraian poinpoin tersebut diatas, harusnya Tergugatmelakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitas kredit, hal inisebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIRtanggal 12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.

Bahwa mendasari uraian poin di atas, maka segala tindakan Tergugat dapatdikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrecht Matige Daad),yakni bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankanyakni : Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Ayat (3); Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Luwuk;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dijawab

2013/PN.KdrEksepsi Obscuur Libel.Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang membuat gugatanPenggugat kabur atau tidak terang (onduidelijk), yaitu :Gugatan tidak memutuskan suatu kualifikasi mengenai perbuatan formil maupunmateriil dari tergugat I maupun Tergugat II, yang dapat berupa perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), wanprestasi/ingkar janji/default, atau rumusankualifikasi yang lain.Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsiangka ke 2 dari Tergugat I, yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat obscuur libeldengan alasan sebagai berikut :a Gugatan tidak merumuskan suatu kualifikasi mengenai perbuatan formil maupunmateriil dari tergugat I maupun Tergugat II, yang dapat berupa perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), wanprestasi/ingkar janji/default, atau rumusankualifikasi yang lain.b Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari

Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan faktakejadian atau sebaliknya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ini adalah surat gugatan tidakterang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Dalampraktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masingmasing bentukdidasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : tidak jelasnya dasar hukum gugatan,posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan.

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaaldeconclusie), Tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, petitum gugatantidak jelas dan atau petitum tidak rinci, Kontradiksi antara posita dengan petitum, dimanaantara posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, menurut MajelisHakim, gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga,saksi adalah suamiGS A gm nm mn nnn nmBahwa terhadap perkawinan saksi dengan pemohon tersebutbelum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan CatatanBahwa atas perkawinan saksi dengan pemohon tersebut telahdikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan yang di mohonkanpergantian nama ini adalah anak pemohon yang kedua bernamaBahwa anak pemohon ini saat ini telah berusai 14 (empat belas)Tahun, duduk dikelas 3 Sekolah Menengah6 0 aBahwa yang mendasari

;e Bahwa yang mendasari permohonan pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama YESI dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3606LT290720110012, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 2Agustus 2011 (bukti P.3.); berbeda namanya dengan yang terteradalam ljazah Sekolah Dasar (bukti P.4.), sehingga untukkeseragaman dokumen dipandang untuk merubah nama anakpemohoneSMenimbang, bahwa pemohon bernama YURNA dipersidangan

telahterbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di JI. di Tataian Rt.002/Rw.001,Keluarahan Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (buktiP.1. dan P.2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan PerubahanNama dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI 1 ASLI TERMOHON' dan SAKSI2ASLI TERMOHON ,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besardari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cethvad Clee (gle p die te LiclifsArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;SB Dd a) oo) J Sd CytArtinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Yang meliputi dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa/fakta (fetelijkegrond) yang mendasari gugatan.

Apabila salah satu dari kedua aspek di atas tidak terpenuhi makapermohonan dianggap tidak jelas;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon atau fundamentum petendi tidak menguraisecara jelas kejadian atau peristiwa/ fakta (fetelijke grond) yang mendasari gugatan. sehinggapermohonan dianggap tidak jelas dan dalil permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syaratformil (cacat formil);Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara formil kaburdan tidak jelas (obscuur libel), dan

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah mendasari Pasal130 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 jo Pasal 143 ayat (2) KUHAPDakwaan haruS memenuhi syarat formil dan materiil yang harusdipenuhi.Dakwaan harus Jelas, Cermat dan Lengkap, syarat formilmemuat halhal yang berhubungan dengan :1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani olehOditur.2) Nama lengkap, Tempat tanggal lahir, umur atau tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal , agama danpekerjaan Terdakwa.Menurut Yahya Harahap dalam

Bahwa terkait dengan ketidak jelasan mengenai unsurunsurdari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan denganuraian perbuatan material/fakta terhadap perbuatan yangdilakukan Terdakwa Serka Rahmad Dewaji, Majelis Hakimberpendapat bahwa Oditur dalam menguraikan dakwaan danmenyusun redaksi yang mempertemukan faktafakta perbuatanterdakwa dengan unsurunsur Tindak Pidana yang didakwakantidak mendasari ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No.31tahun 1997 sehingga dakwaan oditur militer tidak menjadi

jelasdalam uraian dan menyusun dakwaanya demikian juga dalamDakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidair dan lebihSubsidair hanya menunjuk kepada uraian Dakwaan Primair,sedang Tindak Pidana yang didakwakan secara prinsipil berbedasatu sama lainMenimbang :MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan :Mendasari hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatDakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak jelas, oleh karena Oditurdalam pembuatan surat Dakwaan tidak menguraikan secara jelasketerlibatan

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal