Dalam keadaan demikian makaperceraian dipandang lebih baik, agar kedua belah pihak dapat menghadapi kehidupanberikutnya yang tasrih bi ihsan ;Menimbang, bahwa permohonan perceraian a quo diajukan oleh pihak suami(Pemohon / Terbanding), maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a,b,c)Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Pemohon / Terbanding diwajibkan untukmemberikan mutah kepada Termohon / Pembanding.

Gu lialld d390 Vy dire login 2295 al Ob alisl olsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2019/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

PLhArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi :ay, leo cuasiig) SETI isl (glo pid!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan CHAHYANUUN PRYATNA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingipara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh ADIMASHARYOSETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh PenasihatHukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,FERDI, S.H ANTENG SUPRIYO,S.H., M.H.CHAHYAN

UUN PRYATNA, S.H.Panitera Pengganii,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PNBin..

., masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut di atas, dan dengan dibantu oleh A.M TASRIH,SE sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, ALFIANBOMBING ,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa,tanpa di hadiri penasehat hukumnya.HAKIM KETUA MAJELISttdVIVIINDRASUSI SIREGAR S.HHAKIMHAKIM ANGGOTA

TASRIH,SE.

bahagia yangdiliputi oleh suasana kasih sayang (mawaddah warachmah) antarakeduanya sebagaimana dimaksudkan oleh AlQuran surat ArRum ayat 21dan juga yang dikehendaki oleh jiwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, nyatanya sudah tidak dapat diwujudkanlagi, sehingga majelis tingkat banding berpendapat bahwa perceraianantara keduanya tersebut adalah merupakan jalan keluar yang dipandanglebih baik dan maslahah untuk menentukan kehidupan berikutnya bagimasingmasing yang diharapkan Tasrih

sebaliknya juga termasukperkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidupdalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnyatujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran,surat ArRum, ayat 21, dan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

# 794 /017 # $ A # &" ($ ((" 3 1& & # gs & ( WH##S B" 0" &serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan: , hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapatdalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun naiam an 40 yangdiam bil alih sebagai bahan pertim bangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagaiberikut;Artinya:Sesungguhnya sebab diperbolehkannya

Dalam halini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BITHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan

Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraiantelah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum = Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

pihak keluarga, dan Majlis hakim Pengadilan Agama Bantulsudah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak,sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, dan pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, tetapiupaya tersebut tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat, perceraiandipandang lebih baik , untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebihmaslahat, yaitu; Tasrih

ybArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :iy Lal Cet y ( GMAN col) gull, pill aly Logign

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

., sebagai Hakim Ketua , Chahyan UunPryatna,S.H, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H.

., M.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bin

olsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leoJ cussing) SII!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Tasrih, S.E. selaku PaniteraPengganti dengan hadirnya Harwanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batu Licin dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn DANARDONO, SHDAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MHPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE

(telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih biihsan, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam KitabAt Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alihsebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadipertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya

yaArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamkKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbuny)i :ay leol cuariig) OMI sl (ila pid!

PA.PlhPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

UlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG1819(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)

pecah ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telahterbukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006juncto Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih