Ditemukan 8126 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-06-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 4 Januari 2017 — Ir. HONING SANNY, S.H ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk
64 — 40
64 — 40
DPRRI periode 20142019 secara sehat, professional, dantransparan, serta saat ini Penggugat tidak memiliki fraksi dan komisi;Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan a quo mengakibatkanPenggugat merasa tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat sebagaisubjek hukum administrsi yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama,perlakuan yang sama, serta Penggugat merasa adanya perlakuan diskriminasidalam penegakan hukum administrasi, serta praktek tebang pilin dalam prosesPengganti Antarwaktu (PAW
Bahwa dalam perjalanannya, terbit Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW AnggotaDPR dan DPD.
Peraturan KPU Nomor: 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPDpasal 18 angka 2a berbunyi: Dalam hal anggota DPR diberhentikansebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPU menyampaikan namacalon pengganti antarwakitu kepada pimpinan DPR dengan memberikanketerangan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sedang menempuhupaya hukum.
Andreas Hugo Pareira melakukanpencurian suara ditiga Kabupaten Kota di NTT, Kabupaten Sika, KabupatenFlores Timur dan Kabupaten Lembata; Bahwa saksi karena surat Bawaslu itu maka kita gugat di DKPP, dan sudah adakeputusan dari DKPP yang memberikan peringatan keras kepada Bawaslu, danatas dasar Surat dari Bawaslu itulah menjadi rujukan untuk PDI perjuanganHalaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor : 150/G/2016/PTUNJKT.melakukan pemecatan dan melakukan pengusulan PAW kepada Sadr. Ir.
dari DPP PDI ke DPR adalah dari adanya rapat plenokemudian dibuat keputusan dan disampaikan kepada pihak terkait; Bahwa ada beberapa kali yaitu tahun 2014 sampai 2015, surat yang dikirimkankepada DPR terkait PAW dan seluruh surat tersebut saksi yang mengkonsep; Bahwa rekapitulasi suara dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) minggu, rekapitulasidimulai dari penghitungan tingkat NTT sampai dengan terakhir di Provinsi Papua;Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor : 150/G/2016/PTUNJKT.
Register : 13-04-2011 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 30-07-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0037/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 24 Mei 2011 — Pemohon
12 — 8
12 — 8
Register : 04-03-2011 — Putus : 05-04-2011 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0025/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 5 April 2011 — Para Pemohon
46 — 9
46 — 9
Register : 14-08-2009 — Putus : 30-09-2009 — Upload : 09-08-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0018/Pdt.P/2009?PA.Jb Tanggal 30 September 2009 — Pemohon
54 — 35
54 — 35
Register : 22-02-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pwd Tanggal 14 Juni 2017 — Pemohon I , Pemohon II
134 — 21
134 — 21
Register : 02-02-2011 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 24-05-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0021/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 23 Februari 2011 — Pemohon
39 — 1
39 — 1
Register : 24-02-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0022/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 15 Maret 2011 — Pemohon
36 — 0
36 — 0
Register : 07-12-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN SABANG Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sab Tanggal 18 Januari 2019 — penggugat : Hasan Basri
Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Cq Dewan Pimpinan Wilayah Partai Naggroe Aceh Kota Sabang, Dkk
180 — 35
180 — 35
Register : 14-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/P/FP/2016/PTUN-JKT Tanggal 7 April 2016 — MATHEOS E. SELANO, S.T, M.M ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
74 — 42
74 — 42
Register : 16-05-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PA LUWUK Nomor 118/Pdt.P/2017/PA.Lwk Tanggal 12 Juni 2017 — PEMOHON
28 — 9
28 — 9
Register : 02-11-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 776/Pdt.G/2015/PA.Prg Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMOHON
11 — 0
11 — 0
Register : 04-01-2011 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 24-05-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0002/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 10 Februari 2011 — Pemohon
21 — 0
21 — 0
Register : 02-02-2011 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 05-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0014/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 23 Februari 2011 — Pemohon
40 — 3
40 — 3
Register : 01-07-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 4 Januari 2017 — Ir. HONING SANNY, S.H., ; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, dkk
71 — 53
71 — 53
DPRRI periode 20142019 secara sehat, professional, dantransparan, serta saat ini Penggugat tidak memiliki fraksi dan komisi.Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan a quo mengakibatkanPenggugat merasa tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat sebagaisubjek hukum adminisirsi yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama,perlakuan yang sama, serta Penggugat merasa adanya perlakuan diskriminasidalam penegakan hukum administrasi, serta praktek tebang pilih dalam prosesPengganti Antarwaktu (PAW
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor : 163/G/2016/PTUNJKT15.Bahwa Komisi Pemilinan Umum, sebagai Penyelenggara Pemilu juga digugatagar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungan tuduhan DPPPDIP bahwa Penggugat telah melakukan pencurian suara ataupenggelembungan suara, agar terhadap putusan a quo Komisi PemilihanUmum dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan, serta tidak melakukanperbuatan dan upaya apapun dalam rangka melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW
) terhadap Penggugat dan oleh karenanya Komisi PemilihanUmum tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan apapun berkaitandengan perkara a quo sampai perkara a quo yang telah berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewjsde);16.Bahwa Tergugat selaku Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia harustunduk kepada putusan a quo, oleh karena Tergugat yang berwenangmelanjutkan proses PAW Anggota DPR RI dari PDIP Dapil NTT atas namaPenggugat ke atas nama DR.
(fotokopi sesuai salinan resmi) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dialildalil gugatannya selainmengajukan buktibukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orangSaksi bernama FRANSISKUS XAVERIUS B.N, yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah tenaga ahli dari Penggugat sejak April 2015 sampaiPenggugat di PAW pada Juni 2016 ; Bahwa Penggugat diberhentikan dengan alasan terjadi tuduhan dari Tergugatll Intervensi kepada Penggugat
Penggugat danyang menandatangani adalah Sekjen; Bahwa pertama kali mengajukan proses PAW yaitu pada akhir tahun 2014dengan alasan karena terbukti secara internal Penggugat telah melakukankecurangan suara; Bahwa pada waktu itu dipersilahkan untuk pembuktian terkait dengansengketa soal rekapitulasi, Bawaslu sendiri menerima pengaduanpengaduanterkait pemilu legislatif tahun 2014 ; Bahwa karena pada saat itu Ketua KPU Provinsi sejak awal menyatakanpermintaan maaf maka kemudian KPU minta supaya setiap
Register : 10-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA LUWUK Nomor 196/Pdt.P/2016/PA.Lwk Tanggal 25 Oktober 2016 — PEMOHON
17 — 10
17 — 10
Register : 04-04-2011 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 04-09-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 35/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 11 Mei 2011 — Pemohon
40 — 2
40 — 2
Register : 27-05-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PA TALIWANG Nomor - 152/PDT.P/2015/PA-TLG Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata
72 — 25
72 — 25
Register : 15-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PA CILEGON Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Clg Tanggal 19 September 2016 — PEMOHON
91 — 62
91 — 62
Register : 29-05-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 25-09-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 281/B/2024/PT.TUN.JKT Tanggal 6 Agustus 2024 — Pembanding/Penggugat :
Drs. H. Buhaiti Romli, M.M.
lawan
Terbanding/Tergugat :
Gubernur Banten
47 — 38
47 — 38
Register : 03-04-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 46/B/2024/PTTUN/MDN Tanggal 12 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BENGKALIS Diwakili Oleh : MUHAMAD RIO, S.H
Terbanding/Penggugat : H. KHAIRUL UMAM, Lc., M.E.Sy
67 — 33
Terbanding/Penggugat : H. KHAIRUL UMAM, Lc., M.E.Sy
67 — 33