Ditemukan 2293 data
15 — 1
kurang, danPemohon telah di tegur untuk memenuhi kekurangan biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan surat terguran oleh Panitera PengadilanAgama Bekasi untuk menambah biaya panjar perkara karena biaya perkara telahhabis dengan surat Nomor : W.10A.19/1003/HK.O5/III/2018 tanggal O06 Maret2018; Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Bekasi telah membuat suratketerangannya dengan suratnya Nomor 3527/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 30 April2018, Oleh karenanya sesuai Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama subbagian
57 — 20
., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Manggarai Timur ; 4. FRANSISKUS C.
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala Subbagian BantuanHukum , Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas;IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan OrganisasiSetjen Kemdiknas;DADANG GANDHI, S.H., Jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi SetjenKemdiknas;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SetjenKemdiknas;AHMAD MUDZAFFAR, S.H., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,
/Kepala SubBagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan,sehingga sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 bahwagugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;2.
53 — 20
NENO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Kupangberalamat di Jl. Sk Lerik Nomor 1,Kecamatan Kelapa Lima, KotaKUP ANG ; nnn nn nnn nn nnn nn nn nee nn ee nnn ee ne nn cee ne ee nnn cnnYANDRIS D. RADJA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagianhukum Setda Kota Kupang beralamat di JI.
101 — 52
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 4. SUHENDRO, S.E., Jabatan Kepala Sub BagianPelanggaran Transaksi I, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 5. TENGKU BAYU NASRUL SJAH, S.H.LL.M.,jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan PerundangUndangan, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 0n nn nnnnn aneHim. 1 dari 7 him. Put. No.219/B/2009/PT.TUN.JKT.6. NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H.M.H., Staf BiroHukum Departemen Perdagangan.7.
114 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Dadang Gandhi, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan
Putusan Nomor 440 K/TUN/20133. lriyanto Nainggolan, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.4.
., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.5. Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.6.
84 — 54
,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr.
Masa TB S2 dihitung sebagai masa kerja untuk masa ikatan dinas DIV STIS. vide Memorandum Kepala Subbagian Kesejahteraan danDisiplin Pegawai BPS tertanggal 9 Januari 2014 perihal PermohonanPenetapan Jumlah TGR a.n. Dani Kartika;e. Perhitungan mulai menjalani masa lkatan dinas kedua Pasca S2 ataukewajiban kerja Penggugat Pasca S2 tersebut, dihitung mulai sejakHalaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor :204/G/2016/PTUNJKT.tanggal 1 Desember 2010;f.
Kepala Pusdiklat BPS, (fotokopisesuai dengan asili);Memorandum Kepala Subbagian Kesejahteraan DanDisiplin Pegawai BPS tertanggal 9 Januari 2014,(fotokopi dari fotokopi);Lampiran Matriks Masa Kerja Dinas an.
SAKSI: ARTUTI KUSUMANINGRUM, S.E;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah fungsional pada Subbagian Tata Usaha Umum padaPusdiklat Badan Pusat Statistik; Bahwa Saksi menerangkan pegawai yang akan melaksanakan tugasbelajar wajib menandatangani perjanjian tugas belajar; Bahwa Saksi menerangkan pegawai yang melaksanakan tugas belajardengan biaya dari sponsor dianggap mendapatkan biaya dari Negara (buktiT10); Bahwa Saksi menerangkan jika Penggugat tidak menjalani masa ikatandinas
,P.Si;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai BPS; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat datang ke Biro Kepegawaian BPSdengan tujuan untuk mengundurkan diri, Karena Penggugat masih memilikimasa ikatan dinas maka Biro Kepegawaian berkoordinasi dengan BiroKeuangan untuk mengetahui nilai TGR; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ingin pengunduran dirinya diprosessecara cepat karena ingin segera masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJk);Halaman
65 — 24
Nip. 500105855 Penata MudaTingkat I (III/b) Yang Menjalankan Tugas Kepala SubBagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demaksebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan BupatiDemak Nomor : 888/305/2009; Bahwa Kemudian Kepala Badan Pengawas Daerah KabupatenDemak pada tanggal 15 Mei 2006 telah menerbitkan SuratNomor : 356/55/Rhs tentang Rekomendasi Pengenaan HukumanDisiplin; 10.li.12.Bahwa dalam SK.
50 — 9
FARIKH, SH, MM, Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan;8.MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH, CN, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada bagian hukum SetdaKabupaten Lamongan;JOKO NURSIYANTO, SH, MH, Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;MATALI, SH, Kepala Sub bagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan; NIKMAH, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padabagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan
68 — 24
., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; IGNATIUS HOTLAN H., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 22222 nn on nnn nn nnn nnnDJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222 ooo neon nn nn nnn nn nen ee nnnBAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnnAHRUL
67 — 8
dalam Golongan Nomor urut 10 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa LaboratorisBNN di Jakarta Nomor 533 H /VII/2016 /BALAI LAB NARKOBA tertanggal31 Agustus 2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehDwi Handayani S,si.M.Si NIP.197912222006042012 selaku Kepala SubBagian
tetrahydrocannabinolterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sesuai dengan Berita acara Pemeriksa Laboratoris BNN diJakarta No. 533H /VII/V2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 31 Agustus2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh DwiHandayani, S,Si.M.Si, NIP.197912202006042012 selaku Kepala SubBagian
39 — 46
Putusan No.185/G/2010/PTUN.JKT.mengambil sumpah jabatan dan melantik Penggugatdari jabatan semula yaitu) Kepala Subbagian Umummenjadi Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan SupervisiLPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung denganpangkat Penata Tingkat I, golongan Ill/dberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 11376/F/Kep/KP/2010,tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani olehTergugat atas nama Tergugat Il ; .
di Subbagian Umum atau Seksi masing masingkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atassepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangpada rentang waktu itu dijabat oleh Penggugatberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 749/A.A3/KU/2009,tanggal 20 Februari 2009, dan untukPenerbit/Penanda Tangan SPM dijabat oleh EnangAhmadi, S.Pd, M.Pd Kepala Seksi Pemetaan Mutu danSupervisi (PMS).
Selain sebagai KPA, Penggugatjuga memfokuskan diri dalam pelaksanaan kegiatanyang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaiKepala Subbagian Umum.
Sebagai Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penanda Tangan SPM,Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untukmenaati segala peraturan perundang undangan ' danperaturan kedinasan yang berlaku terutama dalampengelolaan anggaran keuangan.
MPd,tertanggal 13 Januari 2009 dantertanggal 13 Januari 2010, (foto copydari foto copy) ;Surat Pernyataan dari saudara KokoHarmoko, S.E., Staf Subbagian Umum(selaku Bendahara Pengeluaran TahunAnggaran 2009), tertanggal 18 Januari2010, (foto copy sesual denganaslinya) ; Bukti Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) Nomor : 001/F24/V1/2010, tanggal01 Juni 2010, (foto copy dari foto copy)Surat dari Wks.
157 — 43
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H, Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; SUHARNO, S.E., M.Si, Kepala Subbag Tata Laksana pada Direktorat JenderalPerbendaharaan ; IWAN SUTIAJI,
324 — 277
,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.3. Nama : Hendra Adi Riyanto,S.H.,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian PeraturanHalaman 1 dari 43 Halaman Perkara Nomor 1/G/KI/2019Perundangundangan BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Sleman.4. Nama : Aris Juni Kurniawan, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.5.
Nama : Andre Veriangga, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.6. Nama : Drs. SiswantaJabatan : Kepala Seksi Pemerintahan,Desa WedomartaniKesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Nomor 15 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten Sleman,beralamat kantor di Jalan Parasamya, Beran,Tridadi, Sleman.
49 — 11
SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;Nama : Mathias Lukuaka,SH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;5. Nama : Imanuel Maiateng, SH, Jabatan Kepala SubBidang Pembinaan dan Pengawasan pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;6. Nama: Dialemba S.
Ahmad Abdul Hay
Tergugat:
Menteri Kesehatan
438 — 354
., Kepala SubBagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;5. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH., Kepala SubBagian Advokasi Hukum Ill pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan;Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT6.
., Kepala SubBagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian Kementerian Kesehatan;7. lwan Sopyan Fauzi, SKM, MH.Kes., KepalaSub Bagian Advokasi Hukum dan Humaspada Sekretariat Direktorat JenderalPencegahan dan Pengendalian PenyakitKementerian Kesehatan;8. Teza Eka Setyawaty, SH., PerancangPeraturan PerundangUndangan AbliPertama pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan;9.
Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTini permasalahan yang ada sudah melalui perjalanan 3 (tiga) MenteriKesehatan, 4 (empat) Direktur Jenderal P2P, 4 (empat) SekretarisDitjen P2P, 2 (dua) Kepala Bagian Hukormas, 3 (tiga) Kepala BagianKepegawaian dan Umum, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian Organisasidan Tata Laksana;. Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Agustus 2013tentang Permohonan Pindah Tugas ke Pemda Daerah Khusus IbukotaJakarta (DKI).
Yuliyanti dengan menyampaikan surat NomorKP.04.01/1.4/2496/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada BiroKepegawaian, agar segera menindaklanjuti pengaduan tersebut;Pada tanggal 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi SekretariatDitjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan NomorKP.04.01/1.2/538/2015 yang meminta kehadiran Penggugat untukdilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli 2015.
Bahwa surat yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan yangmengadaada untuk berkelit dari pemeriksaan yang akandilakukan oleh Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksanaselaku atasan langsung Penggugat, terbukti sebelumnyaHalaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTPenggugat juga menyampaikan tuduhan serupa melalui surattanggal 21 Desember 2017.
37 — 10
Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Subbagian kepegawaian KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilanyang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepadaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce nn cnn c neces. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untukmenghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untukmenerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas namaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn
28 — 3
Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Djakarta padatanggal 21 April 1966 ;: Photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.4895/FAA/50 atas nama WEN NIO, yang dikeluarkan oleh CamatTangerang, tertanggal 22 Mei 1980 ;: Photo copy Kartu Keluarga No. 3172011202097045 atas nama KepalaKeluarga : JO FAN SUN yang keluarkan oleh Lurah Tangerang,tertanggal 26 Maret 2013 ;: Photo copy Surat Kenal Lahir No. 1723/Pm.04/043.2/1980 atas namaLOA ONG NIO dan KWEE TJU KUP, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB,pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IlIIC, pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IID pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Agus Pramono, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum lI,pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;Teguh Priyono, Kepala Seksi Upaya Hukum Il padaDirektorat Keberatan Banding dan Peraturan;Benny
85 — 32
., Jabatan Kepala SubBagian PerundangUndangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Banyumas ; Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1 dari 10 halaman6.