Putusan Nomor 469Padt.G/2021/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankanperkawinan seperti itu.

, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:LW = i:a) le As fo ke LlArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat(1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal inirelevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalamKitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonunhalaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyiArtinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukanperceraian adalah adanya

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H. sebagai Penuntut Umum danTerdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,. FERDI, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.ll. ANDI AHKAM JAYADI, S.HPANITERA PENGGANTI,AM. TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh DIAN AKBARWICAKSANA, S.H., S.Psi. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicinserta dihadiri oleh Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,I FERDL, S.H.VIVI INDRASUSISIREGAR, S.H.Il DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.

Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut: t . athaak) ole Je aloe Le Lilli : Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal inipenceraian dipandang sebagai tasrih

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih biihsan danhal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapatdalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonunhalaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyiArtinya : Sesungguhnya sebab~ diperbolehkannya melakukanperceraian adalah adanya

a quo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikanPembanding dan Terbanding dengan menempuh jalan antara lain melalui prosesmediasi serta menunda persidangan guna memberi kesempatan Pembandingagar dapat menentramkan hati Terbanding akan tetapi ternyata Terbanding tetappada pendiriannya menuntut untuk diceraikan dengan Pembanding, maka dalamhal ini penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

hilangnya tujuan bersama dalam rumahtangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Quran surat Ar Rumayat 21 dan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas danupaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasisudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnyaatau dianggap sebagai TASRIH

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat(1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal inirelevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalamKitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonunhalaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyioeArtinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukanperceraian adalah adanya

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:4g Lael) Gulidlld Bye Vy dae Legin sai al ob Glial glArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

TASRIH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri olehNONIE ERVINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabarudan Terdakwa ; Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdTRI WAHYUDI, SH AKHMAD JAINI, SH. MHTtdLILIEK FITRI HANDAYANI, SHPanitera Pengganti,TtdAHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE

., M.H. danALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 3AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH,Halaman 14 dari 15.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Blin

SH, dan HARRY GINANJAR, SH masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas, dan dengandibantu oleh A.M TASRIH, SE, sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kotabaru, dan dengan dihadiri oleh ENGGAR DIANRUHURI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, danterdakwa.HAKIM KETUA MAJELISt.t.dAKHMAD JAINI, SH.

SHPANITERA PENGGANTIt.t.d1314A.M TASRIH, SE.

GlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi :dy Led) Creat g (GN ool) sails pall a5 Login

NomorPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H. sebagai Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(AGUSTA GUNAWAN, S.H.) (FERDI, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)

olsArtinya : Maka Jika telah teryadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PemerintahNomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyatatidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih