) Anggota DPRD Kota Serang, atas nama Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengeluarkan suratNomor: 1305/PV/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serangsahabat H.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat setelah membaca dariberita media cetak (koran) lokal yang ada di Kota Serang;.

Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Serang yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa, Nomor: 1305/PI/1434, bertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRDSerang sahabat H.

Ateng Fauzi Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMByang baru saja di reshuffle terkait PAW terhadap Penggugat;Bahwa dikarenakan Penggugat, begitu juga dengan Bpk. Ateng Fauzi(Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB) samasama terkejuttanpa ada alasan yang jelas dan telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB terkait dengan adanyaReshuffle Bpk. Ateng Fauzi dan PAW atas nama Penggugat,sehingga Penggugat bersamasama Bpk.

Ada hal2 lain termasuk transaksipolitik, krn itu. putusan PP soal reshuffle diminta dim rapat utkditeruskan bersama putusan PAW;Demikian putusan teman2 dalam rapat mudah2an dapat dimaklumi.Salam"(Bukti P2) email dari Bok. Imam Addaruqutni.10.Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Pimipinan Pusat PMB yangmembahas masalah PAW atas nama Penggugat dan Reshuffle Bpk.Ateng Fauzi melahirkan Keputusan sebagaimana penyampaian Suratemail resmi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk.

OKU Pergantian Antar Waktu (PAW), kemudianditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat No: PAN/06.07/A/KS/020/VI/2013perihal Usulan Pemecatan, Recalling dan Penunjukan PAW dari DPD PANOKU kepada DPW PAN SumSel tertanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada 20Juni 2013 DPW PAN sumsel mengeluarkan surat Nomor: PAN/06/ A/K/054/V1/2013perihal Rekomendasi pemberhentian keanggotaanPAN atas nama Budiarjo, SE ditujukan kepada DPP PAN, dan surat Nomor: PAN/06/A/K/055/V1I/2013 tertanggal 22 Juli 2013 perihal PAW

Proses PAW yang telah disampaikan ke Ketua DPRD OKU, tidakmerupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehpenggugat.3.

Foto copy PAW anggota DPRD Kab.OKU dari fraksi Partai Amanat NasionalNo.PAN/06/B/KS/040/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 3. Foto copy minta di proses PAW No.17/F.PAN/2012 tertanggal 23 Februari2012 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4.

PAW anggota DPRDdari fraksi PAN saudara Budiarjo, SE.digantikan dengan Heriandi Sulton, SH.

,MH.untuk membuat perjanjian PAW sebagai anggota DPRD Kab.OKUSumsel.6.

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan

Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbdre Eman Sulaeman Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 04 Juni 1964, sebagai Anak Lakilaki;5. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas hartapeninggalan Almarhum dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam,6.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd6. Endang Supriadi Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 10 Oktober 1960, sebagai Anak Lakilaki ;7. Eman Sulaeman Bin RD.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan administrasi diperbankandan kepastian hukum ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. CbdHal 14 dari 9 hal. PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

adalah sebagai berikut : PAWdiusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kotauntuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRD setempat;e DPRD Kabupaten / Kota minta namacalon anggota DPRD PAW kepadaKPU Kabupaten/Kota untukmelakukan verifikasi admintrasiterhadap usulan PAW dimaksud ;e KPU Kabupaten/Kotamenyampaikan nama calon PAW36kepada Pimpinan DPRD ; Pimpinan DPRD menyurati Gubernur melalui Bupati/Walikota yang dilampiriverifikasi administrasi calon PAW anggota DPRD untuk

Gubernur ; Bupati/Walikota mengajukan permohonan PAW anggota DPRD setempat kepadaGubernur untuk diproses ; Gubernur membentuk tim untuk memverifikasi / penelitian terhadap kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD, apabila memenuhi syarat maka Gubernurmenerbitkan SK.

PAW ; Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PAWanggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah calon pengganti telahmemenuhi syarat untuk menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa saksi mengatakan tidak ikut dalam tim verifikasi kelengkapan administrasicalon PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hasil verifikasi tersebutdiketahui saksi dari tim ; Bahwa saksi mengatakan bahwa pengalamannya selama bertugas

sebagai TimVerifikasi tidak pernah menemukan dokumen keberatan dalam berkas kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD ; 2.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengambil/menarik dana simpananAlmh.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan para Pemohonagar Alm.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd3.1. PEMOHON (Keponakan/Pemohon ).3.2. PEMOHON II (Keponakan/Pemohon Il).3.3. PEMOHON III (Keponakan/Pemohon Il).4.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Xxx, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Badriyah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd2. Menetapkan meninggal dunia Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullahpada hari minggu tanggal 23 November 2017 akibat sakit.3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullah adalahsebagai berikut:3.1.Ridwan bin Abdullah (Ssaudara kandung)3.2.Maryam binti Abdullah (Saudara Kandung)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0004/Pdt.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdagar Almarhumah Hj. Syariah ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal23 November 2017 karena sakit dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Hj.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. Mrd4. Nama : PEMOHON IVTempat/Tgl.Lahir : Xxx/27 September 2000Agama : IslamPendidikan : SMPPekerjaan : PelajarAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum Zamri. SP. MM.2.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan Zamri. SP. MM (sekarangtelah Almarhum) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Zamri. SP.MM (sekarang telah Almarhum) dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon Il,Il, IV, dan V ; Bahwa, Zamri. SP.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrdMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd

kepada Gubernur Kalimantan Timur;Bahwa setelah melalui tahap proses atas usulan PAW anggota DPRD Kabtana Tidung dari Bupati Tana Tidung, dan memperhatikan kelengkapanadministrasi serta faktafakta hukum tersebut diatas, maka pada tanggal 23agustus 2013 tergugat mengeluarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.447615 Tahun 2013 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota DPRD Kab Tana Tidung;.

Pemberhentian danPengangkatan PAW Anggota DPRD Kab tana Tidung tanggal 23 Agustus 2013sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

Juli 2013 tentangPemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD kabTana Tidung Hasil Pemilihan Umum;Bahwa Komisi Pemilihan Umum kab Tana Tidung melalui Surat 175/KPUKTT021.964922/V 1/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDKabupaten dari Partai PNBK Indonesia, ditujukan kepada Bupati TanaTidung;e Bahwa berdasarkan Surat ketua DPRD kabupaten Tana Tidung Nomor170/122/DPRDKTT tanggal 22 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDkabupaten Tana Tidung, ditujukan kepada Bupati Tana Tidung;

e bahwa berdasarkan Surat Bupati Tana Tidung Nomor 100/150/TAPEM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal usulan Peresmian PAW anggotaDPRD Kab Tana Tidung, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;4.

Putusan Nomor 39/G/2013/PTUNSMDVII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Perihal Penggantian Antar waktu (PAW), yangditujukan kepada Ketua DPRD Kab.

Ali;Bahwa Tergugat setelah menerima usulan PAW dari pimpinanDPRD yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi PAW dari BupatiDompu, kemudian oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian AdministrasiPengangkatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten/Kota Se NTB yang dibentuk berdasarkan KeputusanGubernur NTB No. 71 Tahun 2013 melakukan penelitian danpemeriksaan berkas usul PAW atas diriPenggugat; Bahwa penelitian dan pemeriksaan berkas PAW anggota DPRDKabupaten Dompu telah dilakukan beberapa kali yaitu

Ali sebagai Pengganti Antarwaktu anggota DPRDKabupaten Dompu periode2009201 4;2225Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas dapatdinyatakan secara tegas bahwa proses PAW atas diri Penggugatdidasarkan atas pengunduran diri Penggugat sebagai anggotaDPRD dan bukan atas pemecatan dan pemberhentian Penggugatdari Partai PPRN (sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 suratgugatan);Bahwa oleh karena proses PAW didasarkan atas pengunduran diriPenggugat (Pasal 102 ayat 1 huruf b PP No.16

T3 : Surat KPU Kabupaten Dompu Nomor 457/KPUDPU/433877.017/IX/2013perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari PPRN tanggal 30 September2013 (sesuai dengan aslinya); 4. T4 : Berita Acara KPU Kab. Dompu Nomor 458/B A/TX/2013 tentang PemeriksaanPemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu HasilPemilihan Umum tanggal 30 September 2013 (sesuai denganaslinya); 5.

T5 : Surat Bupati Dompu kepada Gubernur Nomor : 100/219/Adm.Pemperihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);6. T6 : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu kepada Gubernur Nomor :200/1025/170 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);7.

T7 : Berita Acara pemeriksaan berkas calon PAW Anggota DPRD KabupatenLombok Barat dan Kabupaten Dompu Nomor : 171.2/191/Adm.Pemtanggal 30 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);8.

Yang berbunyi sebagai berikut DPP Partaimenetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang KehormatanPartai;Bahwa penerbitan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Sibolga, tertanggal 9Maret 2012, yang mana berdasarkan Keputusan Rapat DPP PDI Perjuangan padahari Jumat 9 Maret 2012, menyetujui Penggantian Antar Waktu Anggota FraksiPDI Perjuangan DPRD Kota Sibolga.

Yangmana Tergugat I yang menandatangani surat adalah unsur Ketua dan WakilSekretaris dan tidak berdasarkan Rapat Pleno Partai dan begitu juga terhadapTergugat II, yang menandatangani surat PAW adalah Ketua dan Sekretaris,harusnya Ketua Umum Partai bukan Ketua sesuai AD/ART Partai;8 Bahwa surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20/VI/2012, Lamp.1(satu) set, Hal.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum;Subsidair:Menyatakan Tergugat II, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor: 1796/IN/DPP/IN/2012;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkan Penggugatdengan seketika dan sekaligus;Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp600.000.000,00

Mengawati Hutagalung, bahwa seharusnya Penggugat jugamenarik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkaraa quo karena DPD PDIP Sumut turut mengeluarkan surat usulan PAW a.n.Sdr.

Yang mana Tergugat I, yangmenandatangani surat adalah unsur Ketua dan Wakil Sekretaris dan tidakberdasarkan Rapat Pleno Partai dan begitu juga terhadap Tergugat ll, yangmenandatangani surat PAW adalah Ketua dan Sekretaris, harusnya KetuaUmum Partai bukan Ketua sesuai Ad/ART Partai;Bahwa Surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20/VI/2012,Lamp. (satu) set, Hal.

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

M.Si dengan calon pengganti antar waktu (PAW) yaitu H.

anggota frakst PKNU DPRD Kabupaten Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

M.Si (TergugatRekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu H. Ali Buhaiti, SH.

Menyatakan bahwa surat DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama KabupatenPasuruan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Nomor B074/DPC03/VH/2013, perihal surat pemberitahuan/usulan PAW Dapil III, adalah sah danmengikat;3. Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada pimpinan DPRD KabupatenPasuruan Jawa Timur untuk melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)atas nama H. Muhammad Rafiqi, SE. M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

Kartika Rahayu binti Kartimin, NIK3674017004960001, dikeluarkan oleh DisdukcapilKota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10November 2021, lahir di Tangerang, 30 April 1996,Hal. 1 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrsumur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di JI.Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagaiPemohon III;4.

Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW.Hal. 2 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten;2.

Kartika Rahayu (Anak perempuan kandung Pewaris);Hal. 3 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs5.4. Bagus Sudewo (Anak lakilaki kandung Pewaris);6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan inisebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan dana danpenutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, danbalik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) sertaharta peninggalan Pewaris lainnya;7.

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;Hal. 4 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsSubsider: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Umi Wardah Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses > Rp 75.000,00 Panggilan Pemohon: Rp600.000,00Hal. 13 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsPNBP Panggilan : Rp 40.000,00Redaksi : Rp 10.000,00Meteral : Rp 10.000,00Jumlah : Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh limaribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan dan atau meneruskan proses pengusulan pergantian AW, sepertimana dalam surat pengusulan DPK PKPI Bengkalis atas persetujuan penggugat Nomor : 043/SU-PAW/DPK-PKPI/B/VIII/2017, Perihal : surat usulan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Lamhot Nainggolan untuk digantikan dengan Sdr.

Samsi RT. 07 RW. 01 Kel.Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan ahli waris yang diajukanPemohon pada tangga O8 Januari 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register perkaraNomor

Yusup.Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Seharusnya lahir tanggal 5 Oktober 1967. Selain itu ada kesalahanpenulisan nama Moh. Yusup, seharusnya Moch. Yusuf.5.

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016untuk sidang tanggal 16 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 17 Februari2016 untuk sidang tanggal 23 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.Pntpn PAW

tersebut tidak ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga secara hukum parapemohon dianggap tidak bersunggusungguh berperkara sehingga Pengadilanmenilai gugur haknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganPntpn PAW

Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.Perincian biaya :Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 140.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 231,000,Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.6Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.7

Bahwa dengan demikian pengajuan PAW terhadap Penggugat adalah tidak sah danmelawan hukum: 222 2 oon een ene8. Bahwa karena pengajuan PAW terhadap penggugat cacat hukum maka penggugat memintakepada tergugat III, IV, V dan VI tidak memproses permintaan PAW yang diajukan olehtergugat I dan tergugat II terhadap diri penggugat; 9.

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Dey Menyatakan menolak permintaan PAW yang diajukan tergugat I dan Tergugat II; 3. Menghukum tergugat III, IV, V, dan VI untuk tidak melanjutkan proses PAW terhadappenggugat;4. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;5.

Bahwa anggota DPRD hanya dapat dilakukan PAW bila yang bersangkutan meninggaldunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukan perbuatan pidana denganancaman 5 (lima) tahun ke atas dan telah berkekuatan hukum tetap dan semua rujukan aturantersebut tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat; Jawaban Tergugat 1; Bahwa penggugat dalam menjelaskan mekanisme PAW tidak mencantumkan (satu) poin yangmenerangkan bahwa dapat dilakukan PAW apabila yang bersangkutan telah dipecat ataudiberhentikan tetap

Bahwa dengan demikian Pengajuan PAW terhadap Penggugat adalah tidak sah danmelawan hukum:; 55 oooJawaban Tergugat 1; Bahwa PAW terhadap Penggugat adalah sah dan tidak melawan hukum karena sesuai dengan ADART Partai Amanat Nasional dan UndangUndang MP III;Gugatan Penggugat;6.

Bahwa karena pengajuan PAW terhadap Penggugat cacat hukum maka Penggugat memintakepada Tergugat III, IV, V, dan VI tidak memproses permintaan PAW yang diajukan olehTergugat I dan Tergugat II terhadap diri Penggugat; Jawaban Tergugat 1; Bahwa PAW terhadap Penggugat adalah sah dan tidak melawan hukum karena sesuai dengan ADART Partai Amanat Nasional dan UndangUndang MP II, maka kami Tergugat I melalui MajelisHakim yang terhormat yang mengadili sidang ini meminta kepada Tergugat II, IV, V, dan VIsegera

terpilih dan ditetapkan, sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW

tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW

diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan Umum Daerah Kota Sibolga bahkan sudah ditetapkan sebagai calontetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga masa bakti20142019.8 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sepatutnyalah Partai Karya PeduliBangsa untuk tidak melakukan pemberhentian sebagai anggota PKPB danPersetujuan PAW

Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD batal demi hukum.Bahwa yang isinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka Menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD oleh TergugatI karenaperbuatan tersebut melanggar hukum.13 Bahwa Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian Sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) AnggotaDPRD

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

kepada KPU Kebupaten/Kota,setelah menerima nama calon anggota DPRD dari KPU kemudian PimpinanDPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon PAW kepada Gubernurmelalui Bupati/Walikota dan selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikannama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon PAW kepadagubernur. ( Pasal 383 dan 388 UndangUndang No. 27 Tahun 2009 Jo Pasal102 dan 107 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 ) ;Bahwa prosedur sebagaimana disebutkan di atas telah dilalui berkenaandengan pemberhentian Penggugat

Setelah itu Ketua DPRDKabupaten Kepulauan Mentawai dengan surat No. 171/66/Umum2013tanggal 23 September 2013 memohon kepada gubernur melalui BupatiKepulauan Mentawai agar diproses penerbitan SK PAW atas namaPenggugat digantikan oleh Erol Sondakh.

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

Aguat2013 perihal verifikasi PAW Anggota SPDR Kabupaten kepulauanMentawai = Sdr Nikanor Saguruk S,Th (foto. copy sesuai dengaslinya) ; Surat Ketua KPU Kabupaten KepulauMentawai No 43/KPUKab 003.4350889/VII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal PAAnggota SPDR Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera (foto copy sestdengan aslinya) ;Surat Ketua DPRD Kabupaten kepulauan Mentawai No 171/66/Umum/2013 tanggalSeptember 2013 Perihal PAW anggota DPRD Kab Kepulanan Mentawai dari Sdr Nikan Bukti

anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yangdituangkan dalam berita acara ; Saksi mengatakan dalam berkas verifikasi Calon PAW Anggota DPRD KabupatenKepulauan Mentawai tidak ditemukan permohonan penundaan ; Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan penundaan sewaktu rapat dengan BiroHukum, yang dihadiri juga oleh KPU Provinsi, dan Biro Pemerintahan, keputusanrapat waktu itu. proses PAW dilanjutkan, karena sewaktu verifikasi tidak adapermohonan penundaan, dan