TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ERLIA HENDRASTA, S.H. sebagai JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa dantanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,l. HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. DANARDONO, S.H.ll. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.

TASRIH,S.E. PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh AGUNG WIBOWO,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Para Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(FERDI, S.H.) (VIVI INDRASUSISIREGAR, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH,S.E.)22

., M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ituHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Binjuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.

., M.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bin

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ERYUSMAN, S.H.ALVIN ZAKKAARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2019/PN Bin.

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

., M.Hdan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. ERYUSMAN, S.H.

,Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Blin.

. , Fendy Septian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, SE., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa ;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN BInMarcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi,S.HFendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, SE.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Blin

diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, olehChahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti,S.H. dan Fendy Septian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim AnggotaHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blin.tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna,S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN BInHalaman 18 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Bin

,M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantuoleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umumdan Terdakwa.Halaman 15 dari 16 putusan pidana nomor 296/Pid.B/2018/PN Bin.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 putusan pidana nomor 296/Pid.B/2018/PN Bin.

Hal ini adalah aniaya yang bertentangandengan semangat keadilan";Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara inimengingat upaya /Imsak bil Ma'ruf (mempertahankan dengan cara baik) tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan (perpisahan denganHal. 5 dari 8 hal.

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidakberhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, HARRY GINANJAR, S.H. dan DEVITA WISNUWARDHANTL, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebutdidampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ALM TASRIH, S.E.

(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M TASRIH, S.E.)2424

Nomor Tahun 2008, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding adalah sudah tepatdan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkanMenimbang

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndangnomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayatakin hawipraka MET 5(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 temyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam haa quo dipandang sebagai Tasrih

Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upayaperdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai TASRIH BI IHSAN ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon